Hamas: Siapa Mereka, Apa Mau Mereka, dan Bagaimana Israel Membentuk Mereka

Pindahan dari Multiply

URL: http://boycottisrael.multiply.com/links/item/117/Hamas-Siapa-Mereka-Apa-Mau-Mereka-dan-Bagaimana-Israel-Membentuk-Mereka

Link: http://semaoen.multiply.com/journal/item/162

Oleh: Alan Nasser[1]

Alasan yang dikemukakan Israel bagi pernyataan “perang penghabisan”-nya melawan penduduk Gaza adalah versi baru dari lagu lama yang dinyanyikannya menyusul kemenangan elektoral Hamas di Gaza pada 2006. Pada Februari tahun ini Israel mengeluarkan seperangkat tuntutan resmi. Israel mengharuskan Hamas mengakui hak keberadaan Israel secara permanen, menanggalkan kekerasan, dan menerima keabsahan kesepakatan Israel-Palestina yang sebelumnya. Israel mengklaim bahwa kegagalan Hamas dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut menjelaskan dan membenarkan serangan udara dadakan yang dilancarkannya terhadap rakyat Gaza

Nyatanya, agresi Israel sedikit sekali berhubungan dengan respon Hamas terhadap tuntutan-tuntutan di atas yang – sebagaimana akan kita lihat – sesungguhnya tidak berdasar.

Israel bersikeras bahwa keharusan mengalahkan Hamas adalah isu mendasar yang memotivasi serangan udaranya saat ini. Klaim ini secara khusus sulit untuk dievaluasi oleh rakyat Amerika. Media AS dengan rutin menggaungkan garis resmi Israel yang mempersetankan tujuan-tujuan dan aksi-aksi Hamas.

Memahami sejarah Hamas dan posisinya terhadap isu-isu kunci saat ini adalah penting untuk mengapresiasi apa yang sebenarnya dipertaruhkan dalam eskalasi krisis di Israel dan Palestina.

Tujuan dari tulisan di bawah adalah untuk dengan sederhana mensituasikan Hamas dalam konteks pendudukan Israel dan respon rakyat Palestina terhadapnya. Marilah kita mulai dengan asal-usul Hamas, dan kemudian berlanjut dengan memeriksa satu persatu tuntutan Israel pada 2006.

Kemunculan Hamas di Israel

Hamas secara langsung lahir dari gerakan Islam sebelumnya yang pada utamanya menaruh perhatian pada pengadaan pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, dan layanan sosial lainnya kepada rakyat Palestina yang menderita di bawah pendudukan Israel. Kelompok ini didanai oleh kaum monarki Saudi dan … pemerintahan Israel! Yang belakangan kemudian memberikan kepada gerakan tersebut tanah, bangunan, dan dukungan yang tidak sedikit.

Rasio Israel sederhana saja: Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang pada saat itu merupakan wakil utama kepentingan Palestina adalah benar-benar politis dan sekuler, dengan segelintir individu sosialis di antara pucuk pimpinan. Organisasi tersebut bertujuan mengorganisir rakyat Palestina ke dalam suatu kekuatan yang mampu mengakhiri pendudukan. Pimpinan Israel hendak menggeser kesetiaan rakyat Palestina dari PLO yang politis dan sekuler ke pendahulu Hamas yang relijius dan non-politis.

Israel membayangkan bahwa penyediaan layanan sosial dan agama yang ekstensif kepada rakyat Palestina akan mendepolitisasi mereka dengan meringankan penderitaan mereka dan menjauhkan sandaran mereka dari perlawanan yang nasionalis dan anti-pendudukan. Maka, otoritas pendudukan Israel dengan paksa membuang aktifis Kristen pasifis Palestina yang menyerukan perlawanan tanpa-kekerasan, tapi mengijinkan kelompok-kelompok radikal Islam untuk mengadakan pertemuan, menerbitkan surat-kabar, dan memiliki stasiun radio sendiri yang tak disensor.

Bukanlah kejutan, kelompok layanan sosial relijius tersebut kemudian menjadi semakin politis. Mereka menyaksikan sendiri eskalasi brutalitas rejim pendudukan dan ketidak-efektifan aktivitas sedekah semata dalam melawan penegakan apartheid. Mereka meneruskan aktivitas layanan sosial mereka, tapi bersatu pada 1987 untuk membentuk Hamas, akronim dari Harakat al-Muqawama al-Islamiya, Gerakan Perlawanan Islam.

Definisi-diri politik Hamas yang baru sebagai perwakilan Gerakan Perlawanan terhadap pendudukan menjadi ketukan palu bagi nasib mereka di mata Israel dan meningkatkan daya tarik mereka di hadapan rakyat Palestina.

Pada 1992 Israel membuang ratusan anggota Hamas. Sangat sedikit yang dituduh melakukan kejahatan kekerasan. Dewan Keamanan PBB dengan bulat menyatakan bahwa pembuangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan menyerukan pemulangan para eksil. Tapi administrasi Clinton yang baru naik memblokir penegakan resolusi itu. Hasilnya adalah para eksil tersebut menjadi pahlawan, dan reputasi serta kekuatan politik Hamas di antara rakyat Palestina tumbuh secara signifikan.

Tetap saja, pada 1993 Hamas hanya mendapat dukungan dari 15 persen rakyat Palestina. Apa yang menyebabkan peningkatan dukungan rakyat Palestina terhadap Hamas sejak itu?

Israel dan Otoritas Palestina Membunuh Harapan Rakyat Palestina

Dalam tahun-tahun menyusul Kesepakatan Oslo 1993 antara PLO dan Israel, menjadi jelas bahwa tidak ada yang dilakukan untuk memajukan pembentukan negara Palestina yang layak. Hamas menunjukkan bahwa Kesepakatan itu telah dirancang oleh Israel agar tidak-berujung, bertahap-tahap, dan telah dikalkulasi agar penuh kesamaran dan tidak membutuhkan komitmen, dan tidak menyertakan jaminan terkait isu-isu kunci seperti hunian, lahan dan air, status Yerusalem, dan kepulangan para pengungsi.

Lebih lagi, bahkan ketika negosiasi Oslo sedang berjalan, dan hingga bertahun-tahun setelahnya, Israel terus membangun hunian dengan laju yang semakin cepat. Blok-blok hunian diposisikan sedemikian rupa untuk menciptakan “fakta di lapangan” yang tidak memungkinkan penetapan wilayah yang dapat menjadi negara Palestina yang layak.

Profesor sejarah kelahiran Israel dari Universitas Haifa, Ilan Pappe, dengan akurat menggambarkan Kesepakatan Oslo sebagai tipuan yang memungkinkan Israel untuk terus membangun hunian yang sedemikian rupa menggerombol-gerombolkan rakyat Palestina bagaikan ternak seperti halnya bantustan-bantustan gaya Afrika Selatan.

Ini semua berkulminasi pada Kamp David pada tahun 2000 dalam “tawaran yang murah hati” oleh Barak, suatu pembuktian menggegerkan terhadap tuduhan Pappe: “negara” Palestina tanpa kesinambungan teritorial, terbagi-bagi oleh blok-blok hunian, jalanan bypass, dan blokade-blokade jalanan, dengan kontrol Israel terhadap seluruh perbatasan. Wilayah yang boleh ditempati rakyat Palestina akan menyertakan 69 blok hunian yang menjadi rumah dari 85% keseluruhan penduduk hunian Israel. Rakyat Palestina harus melakukan perjalanan sejauh 50 mil dari satu kota ke kota lainnya, dengan penundaan-penundaan yang tak beralasan di pos pemeriksaan (checkpoints) dan blokade jalanan, untuk menyusuri jarak yang sesungguhnya hanya 5 mil.

Dan selama keseluruhan proses ini, Israel terus melebarkan kolonisasinya di Tepi Barat, menggandakan jumlah hunian dalam waktu sepuluh tahun setelah menandatangani Kesepakatan.

Ini adalah tamparan di muka rakyat Palestina, yang telah menyepakati, melalui PLO, untuk menerima sekedar 22 persen tanah yang sebelum tahun 1948 merupakan milik mereka. Memberikan 78 persen dari tanah tersebut adalah kompromi bersejarah oleh Palestina.

Sejak pertemuan Oslo dan Kamp David, persyaratan yang diajukan pihak Palestina terus menurun. Semakin jelas bahwa PLO dan penerusnya, Otoritas Palestina (OP), bukan saja tidak becus dalam negosiasi, tapi bahwa OP dan pemimpinnya Yasir Arafat amat sangat korup, dengan dana bagi Otoritas banyak dihamburkan oleh para kroni sementara Arafat menghabiskan banyak waktunya hidup dalam kemewahan jauh di Palestina. Batas terakhirnya adalah keputusan OP untuk mengerahkan polisinya dalam membantu otoritas pendudukan menindas gerakan perlawanan Palestina.

Dengan kontras, Hamas dipandang oleh rakyat Palestina sebagai jujur dan dengan tulus responsif terhadap kepentingan mereka. Hamas tanpa henti mengkritik ketidakbecusan dan korupsi. Tapi pendekatannya tidak semata-mata negatif: sebagaimana akan kita lihat di bawah, Hamas mengusulkan kebijakan dan tawaran-tawaran yang konstruktif dan realistik dan tidak mengancam hak keberadaan Israel.

Perkembangan ini merupakan awal dari menggunungnya dukungan rakyat Palestina terhadap Hamas.

Media mainstream cenderung menggambarkan pilihan elektoral rakyat Palestina kepada Hamas pada 2006 sebagai wujud dukungan bagi kekerasan politik sebagai cara penyelesaian konflik Israel-Palestina. Media memang dengan rutin menyamakan Hamas sebagai pelaku kekerasan tanpa akal yang bertujuan menghancurkan Israel. Tidak satu pun tuduhan terhadap Hamas dan rakyat Palestina ini benar. Mari kita periksa persoalan umum kekerasan politik oleh rakyat yang tidak bernegara, sebelum berlanjut pada kespesifikan posisi Hamas sehubungan krisis saat ini di Gaza.

Persoalan Awal: Ketiadaan Negara dan Kekerasan Yang Sah

Penggunaan kekerasan oleh rakyat Palestina tidak berhubungan dengan persoalan hak keberadaan Israel. Bahwa gerakan perlawanan Palestina terhadap pendudukan seringkali mengambil bentuk-bentuk kekerasan bukan menyatakan keinginan mereka untuk melenyapkan Israel. Dalam kasus Palestina, penggunaan kekerasan hanya bisa dipahami sebagai bagian dari dampak negatif khusus yang diakibatkan oleh situasi ketiadaan negara.

Media mainstream tidak berupaya mengkomunikasikan ke khalayak umum tentang dampak melumpuhkan dari ketiadaan negara. Ketiadaan negara bukan sekedar tidak memiliki “tanah kepunyaan sendiri.” Definisi Max Weber tentang negara adalah yang paling relevan di sini: negara adalah institusi politik yang memonopoli penggunaan kekerasan secara sah.

Negara bisa menggunakan kekerasan dengan tepat sebagai cara menangani ketidak-adilan terhadap warganya. Bila seseorang membunuh anak Anda, Anda tidak dapat memenjarakan pembunuhnya di atap rumah Anda sebagai hukumannya. Tapi Anda melaporkan ketidakadilan yang Anda alami ke otoritas negara, yang kemudian memutuskan keluhan Anda melalui sistem peradilan. Refleksi sesaat saja menunjukkan bahwa rakyat yang tak bernegara adalah rakyat yang tidak memiliki cara yang sah untuk membela diri mereka dari ketidak-adilan.

Rakyat yang tak bernegara secara struktur tak berdaya di hadapan ketidak-adilan. Karena bila atas nama modernitas, respon kekerasan terhadap ketidakadilan dibatasi hanya pada intervensi negara, maka ketiadaan negara memandatkan kepasifan pihak yang tak-bernegara. Yang belakangan dirubah menjadi pasifis tanpa sukarela. Ketiadaan negara merebut dari tangan rakyat Palestina satu-satunya jenis perlawanan yang tepat terhadap instrumen penindasan yang mereka hadapi, yakni perlawanan yang agresif dan memberikan paksaan. Karena entitas yang menindas rakyat Palestina adalah negara yang rasis dan kolonialis yang telah menjelaskan, sebagaimana kita akan lihat di bawah, bahwa ia tidak akan menegosiasikan tuntutan penduduk yang menjadi korban kolonialisasinya, dan bahwa ia memiliki kebiasaan kuat untuk menggunakan instrumen penghancurannya secara berlebih-lebihan.

Pengalaman pahit telah mengajarkan rakyat Palestina bahwa perlawanan tanpa-kekerasan/pembangkangan sipil pada kenyataannya tidak efektif. Aktivis tanpa-kekerasan seperti Rachel Corrie (Amerika), Tom Hurndall (Inggris), dan Gil Nimaa’ati (Israel), di antara yang lainnya, diganjar kematian oleh pasukan IDF yang benar-benar mengetahui apa yang mereka perbuat.

Terlepas dari semua ini, ketiadaan negara bagi rakyat Palestina mendiktekan bahwa mereka tidak dapat “menyelesaikan persoalan dengan tangan mereka sendiri.” Bagi rakyat Palestina, melakukan tindakan yang biasa dilakukan oleh suatu negara yang warganya diperlakukan seperti halnya rakyat Palestina diperlakukan oleh Israel, adalah hal yang dicap “terorisme.” Karena tidak memiliki negara untuk melindungi kepentingan mereka, rakyat Palestina berada dalam posisi yang begitu sulit: terlepas dari apa yang dilakukan kepada mereka, satu-satunya respon yang “sah” adalah pasifitas atau menggantungkan diri pada kebaikan orang asing. Dan respon “komunitas internasional” kepada penderitaan rakyat Palestina menjelaskan bahwa kalangan internasional dalam prakteknya adalah orang asing bagi mereka, dan sama sekali bukan orang asing yang baik. Respon yang tidak sah, dengan demikian, menjadi satu-satunya alternatif selain menerima kekalahan.

Perhatikanlah secara khusus penggunaan kata “tidak sah” dalam konteks ini. Untuk mencap kekerasan pribadi atau non-negara sebagai “tidak sah” adalah untuk mengacu bahwa tindakan oleh negara adalah dimungkinkan. Tapi dalam kasus luar biasa tentang rakyat tertindas yang tidak memiliki negara, perbedaan yang normal antara tindakan sah dan tidak-sah tidak ada penerapannya.

Ketika kekerasan yang dilakukan oleh gerakan perlawanan yang tak bernegara secara definisi adalah tidak-sah, dengan kata lain tidak secara legal dilakukan oleh sebuah negara, masih menjadi pertanyaan apakah kekerasan semacam itu dapat dibenarkan. Adalah jelas bagi mayoritas penduduk dunia bahwa perlawanan kekerasan terhadap apartheid Israel adalah sama benarnya dengan perlawanan yang seringkali disertai kekerasan oleh kaum negro di Afrika Selatan terhadap rejim apartheid yang menindas mereka.

Pertanyaan bagi kita terkait krisis Gaza adalah apakah Hamas siap untuk segera meninggalkan kekerasan dan pelenyapan negara Israel. Dengan kata lain: Apakah Hamas bisa menerima resolusi tanpa-kekerasan terhadap konflik Israel-Palestina? Kita akan lihat di bawah ini bahwa Hamas sesungguhnya bisa menerima resolusi semacam itu.

Apakah Hamas berkomitmen untuk Menghancurkan Israel?

Pernyataan pendirian Hamas yang paling awal memang menolak hak keberadaan Israel. Sebagaimana akan kita lihat, Hamas telah meninggalkan posisi absolutis itu. Dukungan yang semakin besar terhadap organisasi itu menyebabkan Hamas mengambil tanggung jawab baru terhadap rakyat yang telah mengangkatnya ke kekuasaan. Komunitas Palestina sebagian besar sekuler dan tidak pernah memeluk absolutisme dari fundamentalisme Islam. Terlepas dari teror Israel yang berkelanjutan, ia terus mendorong solusi dua-negara.

Hamas telah mengambil posisi tegas terhadap seruan al-Qaeda untuk melancarkan jihad kekerasan yang bertujuan merebut Palestina dari Israel. Hamas merespon pada Maret 2006: “Pertempuran kami adalah melawan pendudukan Israel dan kepedulian kami satu-satunya adalah untuk mengembalikan hak-hak kami dan melayani rakyat kami.”

Dalam pemilu yang membawa Hamas memenangkan kekuasaan di Gaza pada 2006, ‘orang-orang pragmatis’ dalam Hamas berhasil mengalahkan penganut garis-keras yang minoritas, yang sejak itu banyak menjadi moderat. Hamas telah selalu bersikap responsif terhadap para pemilihnya. Ia mengetahui bahwa kemenangan elektoral bukanlah karena ekstrimisme relijius, tapi karena program Hamas berupa pemerintahan yang jujur, efektif dan bersih, serta perbaikan layanan sosial.

Dalam jajak pendapat paska-pemilu hanya 1 persen rakyat Palestina mengatakan bahwa Hamas perlu menerapkan hukum Islam di Palestina, sementara 73 persen mendukung solusi dua-negara sebagai bagian kesepakatan perdamaian dengan Israel.

Henry Siegman, mantan Direktur Eksekutif Kongres Yahudi Amerika dan mantan direktur Proyek Timur Tengah AS dari Dewan Relasi Luar Negeri (Council on Foreign Relations) diyakinkan oleh Komite Politik Hamas bahwa Hamas tidak meniadakan pengakuan terhadap Israel. Hamas tidak akan menanggalkan keyakinannya bahwa Palestina adalah anugerah relijius yang diberikan Tuhan kepada Umat Muslim. Namun, pejabat tersebut menambahkan bahwa keyakinan teologis ini tidak menghalangi diakomodasikannya kenyataan temporal dan hukum internasional. Ini termasuk, tegasnya, pengakuan terhadap kenegaraan Israel.

Posisi ini memiliki paralel yang tepat di pihak Israel. Kaum Yahudi relijius meyakini bahwa Tuhan menjanjikan seluruh Palestina kepada umat Yahudi. Tapi mereka siap untuk menunda penerapan klaim relijius ini hingga masa setelah kemunculan sang Penyelamat.

Dengan kata lain, dalam dunia nyata, keyakinan relijius Hamas maupun kaum Yahudi relijius adalah konsisten dengan resolusi praktis dan sekuler terhadap konflik mereka.

Pimpinan Israel sangat menyadari ini semua. Penolakan mereka yang sesungguhnya terhadap Hamas adalah karena dibandingkan kepemimpinan Palestina sebelumnya, organisasi tersebut lebih sejati dalam mengusung gerakan perlawanan Palestina terhadap pendudukan dan lebih lihai dalam melakukan negosiasi demi negara Palestina merdeka.

Mengapa Hamas Kini Tidak “Mengakui” Israel?

Soal pengakuan ini adalah untuk mengalihkan permasalahan. Ini adalah Mata Kuliah Dasar Politik: Pengakuan Hamas terhadap Israel akan menandakan penerimaannya terhadap non-pengakuan Israel terhadap negara Palestina. Hamas telah mengklarifikasi bahwa bila Israel hendak menawarkan solusi dua-negara yang sungguh-sungguh, dan ini diratifikasi oleh mayoritas rakyat Palestina, maka Hamas dapat menerima ini. Itu berarti pengakuan resmi terhadap Israel.

Yang jadi persoalan adalah pengakuan resmi hanya bisa dilakukan oleh negara yang berdaulat. Hamas tidak dapat “mengakui” Israel seperti halnya Partai Likud tidak dapat mengakui Spanyol. Dan, dalam kasus Israel, apa yang bisa diakui? Israel menolak untuk menetapkan perbatasan resminya.

Apakah Hamas Berkomitmen pada Kekerasan Politik?

Bahkan pers Israel pernah melaporkan bahwa tak lama setelah kemenangan elektoralnya pada 2006, Hamas menawarkan kepada Israel gencatan-senjata yang diperpanjang dan pengakuan de facto dua negara hanya bila Israel akan kembali ke perbatasan 1967.

Bukannya mengambil peluang ini untuk menguji niat baik Hamas, Israel memilih untuk menghukum seluruh penduduk Gaza dengan blokade untuk mendesak rakyat tersebut menolak hasil pemilu.

Dalam kenyataannya, Hamas telah berulang-kali mengadakan gencatan senjata, yang dilanggar dengan rutin oleh Israel. Hubungan antara pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dan aksi bom bunuh diri adalah saling menjelaskan. (Pembahasan lebih lanjut tehadap isu ini terdapat dalam artikel penting yang ditulis oleh akademisi Timur Tengah Steve Niva — “Israel’s Assasination Policy: The Trigger for the Latest Suicide Bombings?” dan “The Consequence of Killing Sheikh Yassin Israel’s Assassinations Will Only Fuel Suicide Bombings” — yang banyak menjadi acuan saya dalam komentar berikut tentang aksi bom bunuh diri yang diprovokasi Israel.)

Nyata sekali terdapat tanda-tanda yang tidak mungkin salah bagi aksi bom bunuh-diri: yakni, pembunuhan komandan senior atau pimpinan militer kelompok militan oleh Israel. Tanda-tanda ini paling dapat diandalkan ketika pembunuhannya berlangsung saat kelompok-kelompok ini sedang bernegosiasi untuk menghentikan penyerangan terhadap Israel, atau ketika pembunuhan tersebut menggagalkan gencatan-senjata yang berlangsung lama dengan kelompok Palestina.

Pola ini semakin sering terjadi dan mudah diprediksi setelah Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri pada Februari 2001. Ia meningkatkan kampanye pembunuhan terhadap pimpinan kaum militan Palestina. Sharon dengan sengaja memilih kurun waktu ketika kelompok-kelompok anti-pendudukan sedang bernegosiasi atau sungguh-sungguh menegakkan gencatan senjata untuk menghentikan penyerangan terhadap rakyat sipil Israel. Ini hanyalah beberapa pilihan peristiwa dari contoh yang banyak:

  • Dua bulan setelah gencatan senjata Hamas, Israel membunuh dua komandan pimpinan Hamas di Nablus pada 31 Juli 2001. Kurang dari dua minggu kemudian terjadi aksi bom bunuh diri Hamas di rumah makan pizza di Yerusalem.
  • Sementara Hamas menaati kesepakatan untuk tidak menargetkan rakyat sipil di dalam Israel menyusul penyerangan 9/11, Israel membunuh pimpinan senior Hamas Mahmud Abu Hanoud pada 23 November 2001. Seminggu kemudian terjadi aksi bom bunuh diri Hamas di Yerusalem dan Haifa.
  • Di tengah-tengah gencatan senjata yang diumumkan oleh semua kelompok militan pada akhir Desember, Israel membunuh pimpinan militan Tanzim, Raed Karmi, pada 14 Januari 2002. Kurang dari dua minggu kemudian terjadi pembalasan berupa aksi bom bunuh diri.
  • Pada Juli 2002 tersebar laporan bahwa pernyataan gencatan senjata secara sepihak oleh Hamas akan diumumkan pada 23 Juli. Pada hari itu, tepat sebelum pengumuman gencatan senjata yang telah diantisipasi, Israel membunuh pimpinan militer senior Hamas, Salah Shehada, dengan serangan udara terhadap blok apartemen yang penuh sesak di Kota Gaza. Di antara yang terbunuh 15 adalah sipil, 11 di antaranya anak-anak. Kurang dari dua minggu setelahnya Hamas membalas dengan bom bunuh diri.
  • Pada 22 Maret 2004 Sharon membunuh pendiri dan pemimpin spiritual Hamas, Sheikh Yassin. Bisa diduga apa yang menyusul.

Sejumlah Wartawan Israel Mengecam Peran Israel Dalam Bom Bunuh Diri

Beberapa komentator politik paling ternama di Israel telah menyinggung bahwa Israel bertanggung jawab atas setidaknya sebagian kekerasan yang dilakukan Palestina. Posisi ini bahkan tidak dapat dinyatakan dalam bahasa standar media Amerika, yang dengan konsisten mendefinisikan kekerasan Israel sebagai “pembalasan” dan kekerasan Palestina sebagai “serangan.” Dalam sebuah artikel (25 November 2001) dalam surat-kabar Israel dengan pembaca terbanyak, Yediot Aharonot, Alex Fishman, komentator militer konservatif surat-kabar tersebut, mencatat bahwa

“Siapa pun yang memutuskan likuidasi Abu Hanoud telah mengetahui sebelumnya bahwa [serangan teroris di dalam Israel] adalah harga yang harus dibayar. Subyek ini secara ekstensif didiskusikan oleh eselon militer maupun politik di Israel, sebelum ditetapkan untuk melakukan likuidasi.”

Tulisan di Ha’aretz (21 Januari 2002) oleh wartawan Danny Rubinstein menunjukkan bahwa

“Pembunuhan Israel saat ini menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang seharusnya diberikannya … saat ini bisa dibilang dengan eksplisit bahwa pembunuhan Karmi telah dan secara langsung mengorbankan puluhan rakyat Israel yang tewas akibat serangan teroris berdarah minggu lalu.”

Penggunaan kata “secara langsung” oleh Rubinstein di sini merupakan penekanan bahwa Israel turut bertanggung jawab terhadap aksi-aksi bom bunuh diri.

Sebuah editorial di Ha’aretz (2 Agustus 2002) menyusul pembunuhan Shehada, menyatakan bahwa

“Pendeknya, ‘anak usia empat tahun pun’ bila memeriksa pola peristiwa ini akan menyimpulkan bahwa pemerintahan ini, baik secara sadar atau tidak, jelas-jelas tidak tertarik untuk mengakhiri serangan-serangan teroris, karena itu adalah raison d’etre [alasan keberadaan, pen.] mereka.”

Hamas menyatakan dampak mengerikan dari semua ini segera setelah pembunuhan Yassin:

“Hari ini Ariel Sharon telah memerintahkan pembunuhan ratusan Zionis di tiap jalanan, perkotaan dan tiap centimeter tanah pendudukan.”

Selama bertahun-tahun, Israel berdalih dengan bersikeras bahwa serangan bunuh diri adalah halangan utama bagi negosiasi. Sejak gencatan senjata terakhir yang dimulai musim panas lalu, Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyeh menyingkirkan halangan tersebut dengan menghentikan seluruhnya pemboman bunuh diri. Dapat diprediksi, ini tidak merubah apa pun di pihak Israel, yang merespon dengan memutus aliran listrik, obat-obatan, peralatan medis, dan makanan bagi rakyat Gaza.

Yang jadi pertanyaan adalah bukannya apakah Israel memiliki kepentingan langsung untuk mempertahankan serangan teroris Palestina, tapi apakah Israel berniat untuk melakukan konsesi sekecil apa pun dengan rakyat Palestina untuk menerapkan solusi dua-negara.

Niat Israel: Membangun Hunian Secara Adil, atau Pembersihan Etnik?

Ephraim Halevy, mantan kepala agen intelejen Israel Mossad, melaporkan pada 23 Desember bahwa Hamas

“siap dan bertekad menyaksikan didirikannya negara Palestina dalam perbatasan sementara tahun 1967 … [Hamas telah siap] mengadopsi jalan yang dapat membawa mereka menjauhi tujuan awal mereka … Israel, atas alasan yang dibuatnya sendiri, tidak mau menjadikan gencatan senjata sebagai awal proses diplomatik dengan Hamas.”

Halevy mungkin tidak menyadari alasan Israel “yang dibuatnya sendiri” untuk menyabotase negosiasi yang bertujuan mendirikan negara Palestina, tapi tidak semua warga Israel menyukai tirai kemunafikan itu. Yeshayahu Ben-Porat, seorang wartawan Israel, menantang kepemimpinan Israel pada 1972 untuk mengakui:

“Adalah kewajiban pimpinan Israel untuk menjelaskan kepada opini publik, dengan jelas dan berani, sejumlah fakta tertentu yang terlupakan oleh waktu. Pertama di antara ini adalah bahwa tidak akan ada Zionisme, kolonisasi negara Yahudi, tanpa menggusur bangsa Arab dan menyita tanah mereka.”

Pada 2004 Dov Weisglass, penasehat senior Sharon, mengatakan tentang penarikan mundur Israel dari Gaza:

“Penarikan mundur ini sesungguhnya formalin. Ini memasok sejumlah formalin yang dibutuhkan agar tidak akan ada proses politik dengan Palestina … seluruh paket yang dinamakan negara Palestina telah disingkirkan dari agenda kita untuk waktu yang tak ditentukan.”

Bila ada pendapat bahwa posisi ini hanya berlaku bagi kubu Sharon yang ganas, berikut adalah kecenderungan dari ekspansi hunian di bawah Ehud Olmert, menurut estimasi Peace Now: diperkirakan terdapat 2500 unit perumahan baru di Tepi Barat (tak termasuk Yerusalem) dari Januari hingga November 2008, suatu peningkatan tajam dari 1389 unit pada 2007, tahun kesepakatan Annapolis.

Motivasi Israel Yang Sesungguhnya

Yang ditakutkan oleh Israel bukanlah terorisme tapi kemerdekaan Palestina. Israel tidak akan mengijinkan pemerintahan Palestina yang berdaulat berdiri di tanah yang hendak dipertahankan – dan mungkin diperluas – olehnya seakan-akan itu miliknya sendiri. Pemerintah Otoritas Palestina berada dalam saku Israel, baik dulu maupun kini. Hamas tidak akan pernah menjadi pion Israel. Maka mereka harus diberantas. Inilah alasan utama dari blitzkrieg saat ini terhadap Gaza. Tapi ini bukan satu-satunya.

Pemilu Israel akan digelar pada Februari ini. Sebelum pengepungan ini, Partai Likud pimpinan Benyamin Netanyahu memimpin dalam jajak pendapat. Serangan kilat ini mendemonstrasikan ketegasan, suatu sikap yang terkenal biasa dipamerkan oleh para politikus menjelang masa pemilu. Tzipi Livni dan Ehud Barak telah menempatkan diri mereka di tengah-tengah sorotan dengan menyoraki pemboman sejak dimulainya penyerangan, sambil berharap bahwa nasib elektoral partai Kadima dan Buruh akan membaik. Dan memang hasil jajak pendapat Partai Buruh naik 50 persen sejak enam hari terakhir.

Terakhir, Israel belum pernah memenangkan perang dalam 27 tahun. Sebagai penambah fakta memalukan itu, Tentara Pertahanan Israel menderita kekalahan yang memalukan di tangan Hizbullah di Libanon pada 2006. Sebagaimana dikatakan oleh Mark Heller, rekan peneliti utama dalam Institut untuk Studi Keamanan Nasional di Universitas Tel Aviv, pada 28 Desember 2008:

“Tidak ada yang takut pada kita saat ini, tidak seperti di masa lalu … alasan besar dari operasi ini adalah untuk mengembalikan kredibilitas Israel dalam hal kemampuannya melawan musuh.”

Ironisnya, tentunya, adalah bunuh diri sosial saat ini akan membengkakkan keanggotaan Hamas dan simpatisannya, seperti halnya kegagalan Israel di Libanon membumbungkan prestise Hizbullah. Tapi hanyalah aktivisme solidaritas sedunia dengan rakyat Palestina yang akan mengalahkan agenda koloniallis Israel dan kecongkakannya yang mematikan.

Catatan

  1. [1]Alan Nasser adalah profesor emeritus Ekonomi Politik di Evergreen State College di Olympia, WA.