Ahmad Abdul Haq

Sumber: Kompasiana, 06-02-2014

Mungkin pembaca kecewa karena yang di harapkan adalah respon dari oknum- oknum ataupun Institusi yang disebut dalam tulisan saudara Adi Pribadi.

Sebagai rakyat kecil, miris rasanya hati ini membaca tulisan Adi Pribadi (entah nama sebenarnya atau tidak) di Kompasiana, tanggal 5 Februari 2014 yang berjudul “Saat Keadilan Terusik, Penerimaan Negara terancam” yang menceritakan bagaimana ketidakadilan dalam promosi dan mutasi pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (tentu saja versi saudara Adi Pribadi).

Kenapa hati saya miris, bukan tanpa sebab tentu saja. Pertama, setelah saya melakukan analisa singkat  dari detilnya uraian  yang disampaikan penulis, kesimpulan saya bahwa penulis adalah orang dalam (pegawai DJP) dan kemungkinan besar merupakan “korban” dari ketidakadilan dalam promosi dan mutasi pegawai (tentu saja lagi- lagi saya sampaikan ini menurut perspektif saudara Adi Pribadi). Dengan kata lain bahwa ini adalah permasalahan internal sebenarnya yang kemudian karena tidak mendapatkan saluran di dalam sehingga keluar dan menjadi konsumsi publik. Reformasi Birokrasi yang selama ini di gembar- gemborkan oleh Institusi Pengumpul Pajak rupanya masih setengah- setengah terbukti belum adanya saluran bagi pegawainya untuk memberikan masukan demi perbaikan DJP ke depan. Kalau Reformasi Birokrasi yang masih setengah- setengah saja di anggap sebagai Institusi yang paling berhasil melakukan Reformasi Birokrasi, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Reformasi Birokrasi yang terjadi di Instansi Pemerintah yang lain.

Kedua, saya melihat ini sebuah bentuk “perlawanan” dari bawahan terhadap atasannya karena diberlakukan tidak adil. Dan kalau benar apa yang disampaikan penulis bahwa ada begitu banyak pegawai di DJP yang mendapat ketidakadilan dalam hal mutasi dan promosi, maka sebenarnya ada begitu banyak benih- benih “perlawanan” di Instansi tersebut. Benih- benih ini bisa saja mati sebelum tumbuh apabila “keadilan” diwujudkan, tapi bisa saja benih- benih itu akan tumbuh semakin subur apabila “ketidakadilan” terus disemai. Dalam teori manajemen konflik dikatakan bahwa satu “perlawanan” akan memancing munculnya “perlawanan-perlawanan” yang lain apabila “tuntutan” belum di berikan. “Perlawanan- perlawanan” itu bagaikan retakan- retakan tembok yang menunggu momentum untuk retakan-retakan itu bertemu dan bersatu sehingga terjadilah REVOLUSI (wah ngeri- ngeri sedap kalau ini yang terjadi)

Yang ketiga, peristiwa ini melanda Instansi Direktorat Jenderal Pajak yang sama- sama kita tahu mempunyai fungsi yang sangat- sangat vital dan strategis  yakni mengumpulkan penerimaan Negara sebanyak- banyaknya. Sekitar 70 % pembiayaan Negara kita dibiayai dari fulus yang dikumpulkan oleh Instansi ini. Apa jadinya kalau “perlawanan-perlawanan” itu menyebar dan membesar, tentu saja ini akan mengganggu kinerja Institusi dan pada akhirnya nasib rakyat seperti saya ini juga yang kena getahnya. Tanpa adanya “perlawanan-perlawanan” saja beberapa tahun terakhir Instansi Pengumpul Pajak ini tidak mampu mencapai target yang diamanatkan.

Keempat, peristiwa ini terjadi di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini yang disebabkan oleh  kasus- kasus yang menimpa pegawai DJP. Seharusnya Internal DJP mampu meredam setiap masalah yang mungkin muncul ke permukaan, mambangun soliditas dan solidaritas, bergandengan tangan agar mampu melewati badai, mampu menghadapi  “serangan- serangan” dari pihak luar.

Sebagai warga Negara Indonesia, saya berkepentingan untuk Institusi Pengumpul Pajak ini bisa optimal kinerjanya dan “mandat” yang diamanatkan bisa ditunaikan dengan baik. Tidak terganggu oleh hal- hal “remeh temeh” seperti pola penempatan SDM. Saya yakin di Institusi sepenting DJP pasti banyak orang2 pintar yang ahli dalam Manajemen SDM. Jangan sampai kawan- kawan yang mengabdi di Institusi tersebut  di abaikan hak- haknya karena keberlangsungan Negara ini ada di tangan mereka.

Semoga tulisan saudara adi pribadi ini menjadi bentuk “perlawanan”  yang pertama dan terakhir yang terjadi di Instansi Pengumpul Pajak ini karena setelah ini “keadilan” yang dituntut sudah mewujud. Bukan karena “perlawanan” ini di BASMI dan di BERANGUS. Percayalah bahwa pemberangusan tidak akan mematikan  “perlawanan” tapi justru menyuburkannya, dia hanya akan tertunda momentumnya untuk kemudian pecah dan menimbulkan ledakan yang lebih dahsyat dan mematikan dari sebelumnya.

Komentar di Kompasiana

1. Bagus
   DJP adalah institusi besar, dari berbagai sumber saya dapatkan informasi jumlah pegawainya sekitar 32 ribu tersebar dari sabang sampai merauke. 80% pegawainya suku jawa. membaca tulisan Adi kemarin, nampaknya beliau termasuk yang rindu dengan kampung halaman. Memutar 32 ribu pegawai dalam waktu 3-4 tahun harus ke jawa tentu bukan persoalan yang mudah. Artinya pasti ada saja yang tidak kebagian. Kecewa mungkin ya, tapi menuduh orang-orang tertentu secara terbuka menurut saya bukanlah hal yang bijak.
   Perlu klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut sebelum melempar tuduhan
   1. Hendra Mahendra Imawan
      Sebagai orang luar, masyarakat menilai dari seberapa banyak orang yg kemudian berani speak up..kalau hanya saudara Adi Pribadi sendiri ternyata yang mengklaim telah terjadi ketidakadilan maka saya yakin ini akan hilang dengan sendirinya mas bagus
2. Radhitya Ken
   no komen lah
3. Vega Mega
   mas Ken di Kalimantan masih bisa enjoy nggak?
4. Diki Disdiki
   itu bukan lah tuduhan, tetapi memang fakta nya begitu…. apa yg dikemukakan oleh Adi Pribadi 100 % benar….. Hanya saja yg ingin saya kemukakan, dgn keluhan tersebut bukan berarti kita tak perlu bekerja, jgn lah kendor , tetap semangat…….. sy sendiri perlu 22 tahun untk kembali ke home base, dan itu pun bukan jaminan untuk selamanya tetap di home base…..
   1. Hendra Mahendra Imawan
      Kalau memang benar adanya ada banyak korban ketidakadilan dalam hal penempatan SDM, kami selaku civil society mendukung 1000 % agar kawan- kawan ini berani speak up, tentu saja berdasarkan bukti yang valid, bukan sekedar asumsi..
   2. Hendra Mahendra Imawan
      Kalau memang benar adanya ada banyak korban ketidakadilan dalam hal penempatan SDM, kami selaku civil society mendukung 1000 % agar kawan- kawan ini berani speak up, tentu saja berdasarkan bukti yang valid, bukan sekedar asumsi..
5. Pujangga Hati
   yah begitulah…
6. Perempuan Permata
   Semoga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mau belajar sehingga bisa arif seperti Mas Hendra Mahendra Imawan ini… Munculnya tulisan Mas Adi Pribadi di Kompasiana jelas menunjukkan adanya penyumbatan saluran komunikasi di internal DJP. Sangat disayangkan memang, bahwa DJP belum mereformasi manajerial penataan SDM nya sebaik mereformasi layanannya kepada publik (wajib pajak)
   1. Hendra Mahendra Imawan
      Sebagai outsider sebenarnya kami tidak menyangka bahwa permasalahan ini bisa terjadi di DJP..Institusi pemerintah yang slm ini digembar-gemborkan sbg institusi yang paling berhasil mjalankan reformasi birokrasi,,bagi saya pun tulisan sdr Adi Pribadi baru mberikan indikasi blm benar2 mjd bukti mandekny saluran komunikasi di DJP
   2. Andy Kuat Gak Kuat Di Jakarta
      Yang katanya modern/reformasi itu hanya menyentuh pelayanan ke wajib pajak,pelayanan ke pegawai masih jahiliyah.coba apa tujuan mutasi tahunan?ngurangi kolusi?meningkatkan kinerja?menyegarkan suasana kerja?tai semua,yang ada malah sebaliknya.duit mutasi baru cair 4bln setelah brangkat, jumlahnya pun gak dibawah biaya realnya.mestinya yg mutasi diluar homebase dikasih tunjangan rumah & pindahan yg lebih dong
7. Aku Rapopo
   aku rapopo
8. Agus Agus Juga
   “Saya yakin di Institusi sepenting DJP pasti banyak orang2 pintar yang ahli dalam Manajemen SDM.”

   Untuk kutipan diatas, saya kurang sepakat. Harus diakui orang-orang DJP itu memang pintar2, tp bukan di bidang Manajemen SDM. Ada banyak contoh lain tentang pengelolaan SDM yang belum baik. Sebagai contoh, adakah aturan Pola Mutas dan Promosi untuk Jabatan Pelaksana..? Sampai sekarang selalu dijawab “sedang dirumuskan”. Padahal posisi Pelaksana memiliki porsi kuantitas yang paling doominan dalam institusi tersebut.. So, what next..??

   1. Hendra Mahendra Imawan
      Kalau ini mungkin teman2 yang ada di dalam DJP yang lebih tahu..tapi kalo benar tidak ada ahli2 manajemen SDM di DJP, sungguh ini sesuatu yang ironis. karena sbgm informasi dari masbagus, DJP mempunyai 32 ribu pegawai..
9. Sakit Hati
   salut buat sdr Adi Pribadi, sebuah gebrakan setelah sekian lama suara2 internal diredam secara paksa. Saluran komunikasi dulu pernah ada, namun sudah ditutup karena pihak pusat sudah tidak mau mendengar jeritan di bawah, mereka tidak peduli dengan cucuran darah dan keringat barisan terdepan DJP. kebijakan dan peraturan selalu menyudutkan di lapisan bawah dan tidak ada perlindungan hukum apabila kami gagal/ luput melaksanakan kebijakan/ peraturan tersebut. coba mereka di posisi kami, bisa melaksanakan g?
   1. Hendra Mahendra Imawan
      Meminjam istilah terkenal sastrawan Wijhi Tukul dalam merespon tindakan otoriter rezim orde baru : Hanya ada satu kata LAWAN!!! (tentu saja dengan catatan bahwa anda dan teman2 anda sudah merasa yakin dan punya bukti mngenai apa yang anda perjuangkan).. kita hidup di zaman reformasi, era keterbukaan..asal jangan bicara tanpa bukti krn hanya akan memperburuk citra DJP yang akan berefek pada smkin menurunnya kepercayaan publik dan ujungnya adalah masyarakat ogah membayar pajak..kalau sudah begini di ujungnya lagi rakyat kecil spt saya lagi yang paling menderita
10. Dony Prasetyo
    Bagaimana kondisi saudara Adi Pribadi sekarang?

    sudah diasingkan ke KPP (Kantor Pajak) Timika kah atau sudah di blacklist di semua KPP….

11. Dimitris
    Persoalan ketidakadilan Mutasi di DJP adalah persoalan lama yang tak kunjung dibenahi. Udah banyak pengaduan tuh ke KITSDA dll tapi ngk diproses. Banyk orang promosi karena faktor kedekatan dll. Persoalan kepegawaian DJP saat ini adalah tanggung jawab Lindawaty. Selain contoh yang udah disampaikan Mas bisa saya tambahkan misal Bagiyo Ardananto yang promosi tahun lalu. Dia bisa promosi menjadi Kpl KPP Semarang karena kedekatan dgn Lindawaty. Padahal Bagiyo tak mengerti apapun tentang pajak dan tidak ada prestasi selama di DJP. Entah berapa banyak duit WP yang dia diterima saat menjadi Kasi di KPP PMB maupun dulu di KPP PMB sebelum reformasi.

    Dalam persoalan kepegawaian KITSDA itu tumpul, karena banyak pejabat di KITSDA adalah eks Kepegawaian. Kitsda tdk akan melakukan apa2 ketika ada kasus yang melibatkan pejabat yang punya posisi kuat, seperti eselon II dan Kabag Kepegawaian. Itu kenyataan. Kalau tidak percaya suruh KITSDA buka laporan pangaduan yng melibatkan pejabat tinggi DJP. Pasti semuanya di-peti-es-kan.

    1. Andy Kuat Gak Kuat Di Jakarta
       setuju sekali,yang jadi pertanyaan dari dulu, mreka buat mutasi ada kertas kerjanya gak sih?mreka pake/punya gak sih database riwayat penempatan/profile pegawai?ato mreka cuma pake kaleng kocokan arisan?
12. Yanti Rida
    Alhamdulillah ada yang berani mengungkapkan hal ini..
13. Fredy Teku
    seharusx pola mutasi itu adil ,semua pergawai hrsx berlaku sama,tsetiap dua atau tiga tahun d tukar ,lebih anehx lgi ada pegawai sejak pengangkat awal d satu tempat saja,sdgkan sebagian kecil pindah tidak beraturan,diharapkan baperjakat djp memperbaiki dan menata ulang sistem yg lebih baik ,menghindari muncul adi adi baru
14. Kolor Ijo
    Ga yakin deh DJP bakal naggepin tulisan mas Adi Pribadi, tuh postingannya aja udah hilang…. parah emang…
15. Dimitris
    Ada yang lebih PARAH. Ada pegawai yang dari tahun 96 mejanya tetap sama, walau nama jabatannya telah berubah. Coba tebak? ada yang tahu?
16. Vega Mega
    ketika baru lulus prodip 1 dulu, sya dityempatkan di waingapu, NTT. Awalnya memang puyeng. Tapi justru disitulah hikmah terbesar untuk ABG berkembang. hidup mandiri bersama kawan lain yang sama2 merintis.
    Tidak kaget ketika harus pindah k kota yang lebih besar, ataupun kembali ke daerah terpencil. Alhamdulillah, dimanapun bumi ini tetap milik Allah. sya bisa menikmati keberadaan sya di daerah terpencil karena sya yakin, ALLAH SUKA DENGAN KEBERADAAN SAYA DI SINI.
17. Over Rainbow
    miris juga melihat beberapa perilaku rekan fiskus didunia maya tidak dengan cantik menyingkapi permasalahan tulisan mas Adi Pribadi.
    okelah anda menghujat institusi yang telah memberi nafkah keluarga dan menciptakan tempat berteduh bagi keluarga yang ditinggalkan, namun hingga menyebut beberapa nama pegawai DJP dimedia sangat tidak etis. bayangkan jika hal tersebut terjadi pada keluarga anda sendiri, janganlah karena emosi sesaat menjadikan bumerang yang menjatuhkan pribadi maupun institusi.
18. Jhon Tonmba
    Boeat temen2 DJP yang masih terdampar dan belom ada dikasih kesempetan deket anak bini, saya hanya bisa pesen tetap bersabar. Tetaplah bekerja melayani wajib pajak dengan sebaek2nya. Yakinlah bahwa Gusti Alloh ora sare. Ada waktunya keadilan akan menggantikan yang lalim. Tunggu saja..
19. Yanti Rida
    Saya sempat membaca tulisan Adi.
    Intinya saya sangat mendukung Adi karena berani menyampaikan hal tsb dengan segala resikonya.
    Sedikit masukan, (kalau suatu saat ada artikel sambungannya) sebaiknya judul tulisan itu “Saat Keadilan Terusik…”
    Meskipun ada hubungannya, tentunya masih banyak sekali faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi Penerimaan Negara.

    Memang ada yang mengganggap hal itu seperti membuka aib/kekurangan institusi.
    Saya menganggap apa yang dilakukan Adi sebagai salah satu kebaikan. Semoga sebelumnya memang sudah didasari niat baik.

    Kesabaran tidak bisa diartikan sebagai “nrimo”. Hal ini baru diungkapkan sekarang, artinya sebelumnya sudah bersabar/ sangat bersabar. Salah satu kesabaran adalah memperjuangkan hak dan kebenaran.

    Dari berbagai komentar yang kemarin masih bisa dibaca, saya sampaikan beberapa pendapat..

    – Dari tulisan Adi tidak bisa disimpulkan adanya rasa tidak ikhlas tentang penempatan tugas di daerah. Saya kira hampir semua pegawai DJP sudah paham bahwa hal itu adalah salah satu konsekuensi bekerja di DJP.
    – Tentang komentar pembaca mengenai fasilitas (kendaraan dinas, rumah dinas, dll).. Dapat dipastikan tidak semua pegawai eselon IV memperoleh kendaraan dan rumah dinas. Tidak semua pegawai bisa pindah bersama keluarganya ke daerah. Mungkin lebih mudah kalau anaknya masih kecil/ belum sekolah.
    Kalaupun ada rumah dinas di daerah, tidak semua rumah layak huni, atau rumahnya bisa ditempati tetapi dipakai bersama beberapa pegawai lainnya.
    – Tulisan itu nampaknya merupakan upaya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan peraturan. Jika penyimpangan dalam pelaksanaan tetap dibiarkan, lalu apa maknanya ada”tandatangan Pemimpin” pada SK/peraturan tersebut??
    – Apa yang disampaikan dalam tulisan tersebut, nampaknya sudah berlangsung cukup lama. Isi tulisan Adi mungkin saja dirasakan oleh sebagian pegawai DJP yang lain. Bedanya..Adi berani mengungkapkan, sedangkan yang lainnya hanya berharap dan menunggu adanya perubahan dengan “terpaksa menyimpan dalam hati”.
    – Mudah dipahami kalau Adi terpaksa mengungkapkan di “ruang publik”. Tidak mudah menyampaikan hal itu kepada pimpinan di kantor pusat. Mengirim surat tanpa nama, tentunya tidak akan diperhatikan/ dianggap tidak ada. Memberikan informasi disertai nama jelas, tentunya tidak mudah juga karena konsekuensinya akan diterima oleh Adi dan keluarganya. Tidak perlu sampai disimpulkan bahwa Adi tidak berani resign.
    – Meskipun ada peluang, bagi yang sudah lama bekerja di DJP tidak mudah pindah ke institusi lain atau perusahaan. Dengan kemampuan mengenai pajak dll, ‘tugasnya’ di perusahaan tersebut bisa jadi “tidak sejalan lagi” atau bahkan “agak berlawanan” dengan tugas sebelumnya sebagai pegawai DJP.
    – Saya cukup percaya dengan isi tulisan tersebut. Saya kira apa yang disampaikan bisa dianggap sebagai sample. Dari nomor urut 1-15 saja, bisa dihitung ada berapa nama yang disebut (“terkait dengan kemungkinan penyimpangan”)..
    Sebagai satu pembaca, terus terang saya penasaran menunggu sambungan tulisan tersebut. (Tapi kalau tulisan itu baru beberapa hari sudah “hilang” dan sulit dicari lagi..wah, kira-kira ada sambungannya tidak?)..
    Saya percaya Adi memiliki data tentang nomor urut lainnya. Saya cukup yakin, sangat sedikit sekali pegawai yang memiliki data/ akses untuk mengetahui data seperti itu. Meskipun demikian, saya kurang setuju Adi meluangkan banyak waktu untuk mencari bukti atau data lainnya.. Harus ekstra hati-hati.. Kalau ada sedikit kesalahan dalam mengungkapkan data atau nama-nama dalam tulisan berikutnya, bisa saja mengurangi makna tulisan tersebut. Saya kira sebagian komentar sudah cukup memunjukkan, masih ada bukti atau fakta lain yang diketahui oleh pegawai-pegawai lainnya. Apalagi kalau komentar-komentar masih bisa diterima (tidak “ditutup” / dihentikan seperti itu).

    Semoga apa yang saya sampaikan masih ada gunanya bagi pembaca.
    Kalau ada yang kurang tepat, mohon dimaklumi.. Terimakasih..

20. Nunggu berita selanjutnya, Mas Adi tetep semangat…
21. Gito
    Kemenkeu yang katanya sebagai pelopor Reformasi Birokrasi (RB) belumlah sepenuhnya menerapkan RB. Pola Mutasi, yang hanya diatas kertas, yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam proses mutasi. Terus terang, sistem dan segala aturan yang timbul dalam rangka RB di Kemenkeu adalah bagus, namun seringkali penerapannya yang tidak sesuai dengan sistem dan aturan main yang sudah dibuat tadi.

    Memang, ada beberapa orang yang cukup lama di suatu tempat tertentu, bertahun-tahun tidak dimutasi. Ada juga yang walaupun dimutasi selalu dapat di wilayah tertentu (hanya sekitar jabodetabek). Ada juga yang tiba-tiba dimutasi ke daerah yang jauh sekali. Faktanya memang demikian. Menurut saya, hal ini tidak hanya terjadi di DJP, tapi bisa juga terjadi di unit eselon I lain yang punya kantor vertikal di Kemenkeu. Kalau pola mutasi (dan segala macam produk RB, seperti pemetaan pegawai, assesment, kontrak kinerja) dapat dijalankan dengan benar dan transparan maka dapat meminimalkan (kalau tidak mau dibilang menniadakan) ketidakadilan yang diungkapkan oleh Sdr. Adi Pribadi.

22. Faceless Void
    Kalau memang tidak benar tulisan Sdr. Adi Pribadi ya dibiarkan saja toh, e kok malah dihapus, kenapa mesti takut kalau memang kenyataanya tidak demikian, tinggal klarifikasi saja kalau tidak benar dan tidak ada buktinya. kalau langsung dihapus kayak gitu ya jadi masalah toh, jadi semakin memperkeruh suasana internal DJP sendiri. “kalau saudara bukan maling kenapa harus takut, kalau lari ya malah dikejer2″

    “piye le, isih penak jamanku toh?’