Dalam Pilkada, Agama Tombak Bermata Dua - Jaringan Islam Liberal (JIL)
Halaman Muka
Up

 

Mohammad Qodari:

Dalam Pilkada, Agama Tombak Bermata Dua

20/08/2007

Ketika masyarakat ditanya tentang persoalan-persoalan yang mereka anggap penting, yang muncul secara konsisten adalah tiga hal: banjir, kemacetan, dan pengangguran. Jadi bukan masalah perda syariat Islam dan sebagainya. Kalau menjual perda syariat untuk kampanye Jakarta, itu kemungkinan memang tidak laku.

Dalam Pilkada Jakarta, isu agama tetap dimainkan oleh para politisi. Tapi untungnya, itu tidak terjadi dengan kadar yang sangat vulgar. Namun pengelompokan partai-partai dalam Pilkada 8 Agustus lalu mirip dengan apa yang terjadi di Turki. Apakah pembelahan ideologis partai-partai di Indonesia mengarah seperti di Turki? Berikut perbincangan Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, di Radio 68 H, 2 Agustus lalu.

Bung Qodari, bagaimana posisi agama dalam Pilkada secara umum di Indonesia dan di Jakarta khususnya?

Sangat tergantung situasi dan kondisi lokal di tiap tempat. Di beberapa daerah yang memang ada pengelompokan agama yang cukup serius dan para calonnya terdiri dari penganut agama yang berbeda, isu agama sering dimainkan. Misalnya di NTT yang mayoritas Katolik dan Protestan. Kalau ada calon dari Katolik dan Protestan, maka akan ada upaya politisasi agama berdasarkan kategori Katolik dan Protestan. Tapi di Jakarta, karena memang hanya ada dua pasangan dan keduanya Islam, memang tidak ada dikotomi secara langsung dalam soal agama. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Misalnya, calon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pasangan Adang-Dani, pernah juga diterpa kampanye dari lawannya. Misalnya, jangan pilih mereka, dengan asumsi kalau mereka menang, maka PKS akan menyusupkan agenda politiknya, seperti perda-perda berbau syariat Islam. Padahal, isu itu masih spekulatif. Sebab, di beberapa daerah yang ditunjuk sebagai contoh pelaksanaan perda Syariat, penguasa sebenarnya juga bukan dari PKS. Mereka kadang justru dari Partai Golkar, seperti di Sulawesi Selatan.

Muncul juga isu, misalnya, karena kebetulan salah satu calon punya hubungan emosional dengan ormas Islam tertentu, dalam hal ini NU, maka ada semacam mobilisasi dukungan dari pengurus NU untuk Pak Fauzi Bowo. Tapi yang menonjol di sini sebetulnya bukan soal agama, tapi lebih pada ormasnya. Dalam beberapa iklan di media massa juga ada beberapa tokoh agama yang mengeluarkan ayat suci Alquran untuk mendukung calon tertentu.

Jadi di Jakarta, meskipun katanya masalah sentimen keagamaan itu tidak ada, kampanye dengan menggunakan sentimen agama juga masih muncul, baik itu untuk menarik simpati atau untuk menolak simpati. Jadi posisi agama di sini seperti tombak bermata ganda.

Yang tampak dalam kampanye resmi mungkin mobilisasi isu-isu agama yang kurang vulgar. Bagaimana dengan kampanye tidak resmi di kedai kopi, via pesan pendek, ataupun perbincangan-perbincangan di kalangan aktivis partai?

Tidak terlalu jauh berbeda dengan yang muncul di media massa. Misalnya, dalam beberapa kesempatan, ada calon yang bertemu dengan warga Jakarta, misalnya warga keturunan. Mereka misalnya mengatakan bahwa jangan memilih calon tertentu, karena di belakang mereka itu ada PKS. Kalau mereka berkuasa, warga keturunan akan susah karena orientasinya itu pada agama Islam. Ini kan sesuatu yang sebetulnya telah muncul juga di media massa. Karena pembelahannya tidak seimbang antara kelompok agama yang satu dengan kelompok agama yang lain, maka antara isu yang muncul di ruang publik dan yang muncul di kedai kopi tidak terlalu jauh berbeda.

Di wilayah-wilayah yang memang terdapat dikotomi masalah agama, memang ada isu yang sangat frontal mempertentangkan antara para calon berdasarkan agamanya. Tapi itu biasanya terbatas di dalam ruang-ruang privat saja. Misalnya, tidak ada iklan di koran yang mengatakan bahwa pilihlah calon A karena agamanya Katolik. Sebab, itu barangkali memang sesuatu yang sangat vulgar dan secara politik salah (politically incorrect). Tapi pada ruang-ruang privat dan situasi informal, sebenarnya hal semacam ini juga muncul.

Tidak terlalu vulgarnya isu agama digunakan dalam kampanye pilkada itu sehat dan menggembirakan. Tapi apakah itu didasari pada kesadaran bahwa agama memang tidak efektif untuk digunakan dalam ajang politik seperti pilkada?

Kalau survei untuk konteks Pilkada di DKI Jakarta memang masih agak terbatas. Yang ada adalah pengalaman kita pada Pemilu nasional 2004. Dalam survei ketika itu ditanyakan kepada masyarakat apa isu yang menurut mereka paling penting untuk diselesaikan. Dan hasilnya memang bukan hal-hal yang terkait langsung dengan agama. Di Jakarta pun, Indo Barometer pernah melakukan survei soal itu, dan hasilnya tidak jauh dengan survei-survei lain.

Ketika masyarakat ditanya tentang persoalan-persoalan yang mereka anggap penting, yang muncul secara konsisten adalah tiga hal: banjir, kemacetan, dan pengangguran. Jadi bukan masalah perda syariat Islam dan sebagainya. Kalau menjual perda syariat untuk kampanye Jakarta, itu kemungkinan memang tidak laku. Hanya saja, tidak berarti isu itu tidak digunakan sama sekali. Elit politik biasanya akan menggunakan semua peluru yang ada, baik peluru primordial, atau yang lebih rasional.

Apa yang dimaksud dengan peluru primordial itu?

Kita melihat elemen primordial itu bukan hanya agama, tapi juga suku. Nah, yang menarik di Jakarta ini, elemen yang menonjol adalah suku, bukan agama. Di tempat lain, ada eleman agama yang lebih menonjol, ada pula yang campur. Di Kalimantan Barat misalnya, elemen primordialnya bercampur. Sebab di sana kelompok etnisnya bercampur. Ada Cina, Dayak, Jawa, dan lain-lain. Dayak sangat dominan Kristen. Yang lainnya dominan Islam. Jadi ada identitas ganda. Kalau ada calon Dayak yang Kristen, mungkin efek sentimen primordialismenya akan sangat kuat. Tapi itu tidak kita lihat dan kita saksikan di Jakarta.

Dalam Pilkada DKI kemarin, ada pengelompokan partai yang mengusung calon. PKS semacam dipojokkan, karena dianggap partai Islam. Sementara partai lain berhasil berhimpun mendukung Fauzi Bowo. Mengapa pengelompokan itu bisa terjadi?

Pada Pemilu legislatif DKI 2004, PKS memang berhasil menjadi partai nomor 1 di Jakarta. Tapi secara nasional, posisi PKS masih lima atau enam besar. Hanya saja, PKS ini ditengarai sebagai partai yang bisa menjadi lebih besar lagi di masa mendatang. Itu karena soliditas kader dan jaringannya. Sebetulnya, menurut dugaan saya, inilah yang menjadi sebab kenapa partai politik lain berhimpun untuk berkelompok dalam koalisi Jakarta vis-à-vis PKS. Apa yang dipikirkan oleh partai-partai politik ini akan bertemu dengan kalkulasi politik Fauzi Bowo.

Fauzi mungkin belajar dari pengalaman di Depok dan Bekasi, di mana kalau ada banyak calon, maka suara dari masyarakat akan terpecah. Dan PKS memang punya jaringan yang kuat, akan relatif punya suara yang utuh. Sehingga, walaupun PKS tidak memenangkan suara 50% di satu wilayah, dia tetap berpotensi menang. Karena suaranya lebih banyak dibandingkan suara partai lainnya. Misalnya di Bekasi, tingkat kemenangan PKS cuma 25 koma sekian persen. Jadi, betul-betul di ambang batas undang-undang.

Jadi, ada pertemuan antara kalkulasi politik Fauzi Bowo dengan persepsi mengenai ancaman yang di-share semua partai politik untuk berhadapan dengan PKS. Bukan hanya dari partai politik nasionalis, tapi juga parta-partai Islam atau berbasis massa Islam. Dan uniknya, PKS justru paling ditakuti oleh partai-partai Islam, karena mereka bermain pada domain yang sama. Jadi, kalau PKS besar, maka suara partai-partai Islam lainnya itu akan termakan.

Nah, dua kepentingan itu bertemu di Jakarta dan menempatkan posisi PKS pada satu tempat yang lain. Tapi memang kemampuan Fauzi Bowo untuk menggalang dukungan dari seluruh partai politik itu harus digarisbawahi. Ini tidak pernah ada presedennya dalam sejarah Pilkada di manapun. Kalau ada rekor Muri, dia pantas mendapatkannya dalam soal itu. Inilah rekor dukungan partai terbanyak dalam sejarah Pilkada di seluruh Indonesia.

Ada kekhawatiran, banyaknya dukungan partai justru akan membuat banyak beban saweran. Tanggapan Anda?

Saya kira lepas dari apakah yang mencalonkan 1, 5, atau 20 partai, sebetulnya potensi seorang pemimpin untuk menyalahgunakan kekuasaan, misalnya korupsi, sama saja. Cuma memang, ada semacam kalkulasi. Kalau terlalu banyak yang mendukung, maka kepentingan juga banyak yang harus dikompensasi. Mengkomopensasi rasa terima kasih untuk 20 partai dibandingkan dengan yang hanya 1 partai tentu berbeda. Saya tidak mau menyalahkan partainya. Itu kembali ke orangnya. Kalau memang orangnya korup, meski partainya satu, ya yang dikorup juga akan banyak.

Karena itu, kalau kita ditanya tentang pilihan yang terbaik, ya yang terbaik tentu yang sesuai dengan hati nurani masing-masing. Apalagi kita sudah melihat dan mendengar kampanye dan janji-janji mereka, latar belakang mereka, informasi tentang kepribadian mereka. Beberapa media nasional sudah banyak yang menelisik secara mendalam tentang kepribadian mereka masing-masing. Jadi untuk Jakarta, masyarakat punya kemewahan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh pemilih di daerah lain, yaitu akses informasi terhadap kandidat yang luar biasa banyaknya.

Andai yang mendapat suara terbesar dalam Pemilu 2004 di Jakarta bukan PKS, apakah akan terjadi pengelompokan partai seperti saat ini?

Kemungkinan tidak. Fenomena semacam ini sangat jarang terjadi. Di daerah lain, kemenangan PKS itu tidak banyak. Di antara yang sedikit itu adalah Depok dan Jakarta saja. Untuk kasus Depok kemarin, mungkin kalkulasi politiknya tidak seperti sekarang. Belum ada preseden. Karena itu, masing-masing partai politik masih jalan sendiri-sendiri. Tapi setelah ada pengalaman Depok dan Bekasi, dan melihat Jakarta adalah etalase politik nasional, maka Jakarta tidak boleh lepas ke PKS juga.

Sebab, Jakarta dianggap merupakan konstelasi yang akan ikut menentukan wajah perpolitikan nasional 2009. Saya sendiri meragukan anggapan itu. Jangan-jangan ini karena terlalu over estimate saja. Misalnya dari perputaran uang saja, yang berputar di Jakarta ada sekitar 65% uang secara nasional. Tetapi 65 % itu kan bukan milik satu kelompok tertentu. Ini duit yang tersebar ke mana-mana. Kalau berbicara soal wilayah, seberapa besar sih Jakarta ini?! Kalau bicara pemilih, pemilih di Jakarta ini hanya sekitar 4 % dari total pemilih di seluruh Indonesia.

Jadi sebetulnya, kalau bicara soal kepentingan politik dalam kaitannya dengan 2009, jauh lebih strategis untuk membicarkan wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Menurut Anda, apakah pengelompokan partai secara ideologis ataupun pragmatis seperti di Jakarta saat ini sehat untuk perpolitikan nasional?

Partai politik itu asal katanya adalah part atau sebagian. Jadi, sebetulnya yang namanya partai politik itu memang merupakan manifestasi dari pengelompokan-pengelompokan sosial yang terjadi di masyarakat. Entah itu pengelompokan ideologi, politik, aspirasi, atau profesi. Jadi, wajar saja bila kemudian muncul partai Islam, partai nasionalis, dan lain-lain. Pengelompokan yang terjadi di negara kita memang agak berbeda dengan pengelompokan di negara lain. Meski sama-sama ideologis, tapi kutubnya berbeda. Kalau di kita, ada kutub agama melawan kutub nasionalis.

Tapi persoalan di Indonesia itu begini. Memang di Indonesia tidak bisa katakan bahwa partai Islam tidak boleh eksis. Karena itu adalah manifestasi dari pengelompokan yang terjadi di dalam masyarakat. Tinggal kemudian bagaimana kita mengelola perbedaan ini secara sehat. Agenda dua-duanya sebenarnya sama, yaitu upaya menuju kesejahteraan masyarakat. Yang berbeda adalah cara dan strateginya. Jadi baik partai Islam maupun nasionalis harus selalu didorong untuk bicara tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat.

Nah, problemnya selama ini, partai-partai tidak pernah bicara agenda-agenda penyejahteraan masyarakat secara serius. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang terkadang sifatnya identitas. Bagi partai politik nasionalis, yang dijual nasionalismenya. Partai Islam, yang dijual agama dan ayatnya. Jadi kadang-kadang perbedaan itu sifatnya hanya artifisial saja.

Tapi mungkin sehat juga kalau terjadi pengelompokan partai dengan spektrum ideologi yang lebih jelas, ya?

Sejauh bisa mengelola, tidak ada masalah. Misalnya Jerman. Di Jerman itu ada partai Kristen. Tapi eksistensi partai Kristen tidak membuat adanya pembelahan masyarakat yang mengakibatkan adanya konflik horisontal. Yang kita konsen itu sebetulnya adalah apa yang terjadi di Turki.

Saat ini, di Turki yang menang adalah Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP). Pemilu legislatif diadakan awal Juli lalu karena ada kesulitan untuk menentukan presiden. Ada demonstrasi antara kelompok yang disebut sekuler dan kelompok yang disebut Islamis. Saya sedang memikirkan konteks Turki juga ketika melihat Indonesia. Sebenarnya apa yang salah dengan apa yang terjadi di Turki, dan apakah partai-partai di Indonesia akan menuju ke arah seperti di sana. [Novriantoni]

Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1291

 

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq