Logika Tawuran Persulit Sikap Moderat - Jaringan Islam Liberal (JIL)
Halaman Muka
Up

 

Ichsan Loulembah tentang Konflik Poso:

Logika Tawuran Persulit Sikap Moderat

12/02/2007

Situasi ideal ini seringkali gampang diberantakkan oleh ambisi-ambisi politik. Saya kira, konflik Poso bukan rekayasa tokoh-tokoh agama. Mereka tak punya imajinasi sebrutal itu untuk membuat kekacauan. Cuma masyarakat kadang sulit mengendalikan diri jika berada dalam gejolak. Kecenderungan emosional jadi dominan dan unsur-unsur yang rasional terpinggirkan, dikalahkan. Informasi yang obyektif dikalahkan propaganda; fakta-fakta dikalahkan desas-desus.

Konflik Poso yang sudah berlangsung delapan tahun lebih tak bisa hanya dilakukan lewat pendekatan keamanan. Pemerintahan perlu memikirkan program-program pensejahteraan masyarakat secara lebih serius. Demikian pendapat Ichsan Loulembah, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sulawesi Tengah kepada Novriantoni dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK), Kamis (1/2) lalu.

Mas Ichsan, konflik Poso sudah tersulut sejak delapan tahun lalu (Desember 1998). Banyak yang sudah lupa mengapa konflik terjadi. Anda bisa jelaskan?!

Sebetulnya konflik ini merupakan implikasi dari ruang kompetisi biasa di dalam masyarakat yang struktur sosiologisnya cukup berimbang dari segi jumlah, baik demografis, keyakinan agama, maupun asal-usul kesukuan. Di zaman Orde Baru, kompetisi itu tak berujung pada rivalitas yang keras. Negara waktu itu cukup kuat. Strategi rezim masa itu adalah stabilitas politik. Karena punya banyak uang limpahan minyak, pemerintah mampu membiayai program-program stabilisasi politik dan keamaanan. Dulu pemerintahan juga sentralistik, sekarang desentralistik. Kini telah terjadi perlombaan antara masyarakat dan negara dalam memasuki ruang publik.

Tapi rivalitas di Poso, sebagaimana daerah lainnya, adalah soal perebutan sumber daya ekonomi-politik. Wujud kongkretnya adalah posisi birokrasi. Ini tak jauh berbeda dengan konflik di pusat. Itulah menurut saya bottom line-nya. Ada perdebatan di masyarakat Poso soal posisi penting di birokrasi pemerintahan Kota Poso, antara lain posisi sekertaris daerah. Kesimpulan umumnya begini: kalau posisi bupati sudah diisi tokoh beragama A, maka posisi Sekda mestinya ditempati tokoh beragama B.

Itu rumusan yang sudah baku?

Tak ada rumusan tertulis seperti di Libanon. Tapi di Poso ada tuntutan seperti itu. Saya tidak mengatakan persoalan ini langsung berhubungan dengan konflik terbuka. Tapi, ini ibarat jerami kering yang dapat langsung terbakar begitu ada yang yang memantikkan api. Api itu mulai muncul saat terjadi perkelahian antar remaja di sekitar terminal Desember 1998. Dari situlah mulai meletus konflik terbuka. Ujung cerita, perang terbuka berhasil dihentikan oleh Deklarasi Malino I, tahun 2001, setelah berlangsung sekitar dua tahun. Itulah kira-kira sejarah yang kita persingkat.

Kalau boleh bernostalgia, konon Poso termasuk kawasan yang indah dan multikultural. Tingkat toleransi antar penduduk berlainan suku dan agama cukup baik. Apa yang salah saat ini, ya?

Poso memang melting-pot, sebagaimana keseluruhan Sulawesi Tengah. Poso adalah tempat bertemunya arus besar antara penduduk yang di utara dan selatan. Di utara seperti Minahasa, ada mayoritas Kristen. Di selatan ada pusat syiar Islam yang kuat dari kalangan Bugis Makassar, Mandar, dan lain sebagainya. Sejak dulu, Poso memang tempat bertemunya arus besar. Dan dulu, suasana pluralisme terasa betul. Budaya saling berkirim makanan sudah jadi tradisi. Makanan khas saudara-saudara kita yang Kristen, yaitu Nasi Jaha (nasi yang dimasak dalam bambu), selalu dikirim ke tetangga Muslim. Semua dipastikan halal, tanpa ada label-label halal. Sebaliknya, opor ayam keluarga Islam akan dikirim ke tetangga yang Kristen jika hari lebaran. Itu biasa sekali.

Nah, situasi ideal ini seringkali gampang diberantakkan oleh ambisi-ambisi politik. Dan saya kira, konflik Poso bukan rekayasa tokoh-tokoh agama. Tokoh agama tak punya imajinasi sebrutal itu untuk membuat kekacauan. Cuma masyarakat kadang sulit mengendalikan diri jika berada dalam gejolak. Kecenderungan emosional jadi dominan dan unsur-unsur yang rasional terpinggirkan, dikalahkan. Informasi yang obyektif dikalahkan propaganda; fakta-fakta dikalahkan desas-desus.

Situasi rumit inilah yang sampai setelah Malino I masih dimanfaatkan unsur-unsur luar Poso. Unsur-unsur luar ini bukan hanya satu kelompok. Banyak instrumen yang bisa disebut unsur luar Poso. Siapapun yang datang ke sana akan tahu bahwa persoalan sangat kompleks, semrawut, sehingga rentan sekali terjadi kekerasan.

Bagaimana persaingan elit bisa jadi pertikaian terbuka antar masyarakat?

Konflik apa pun namanya, bila memakai asosiasi agama, biasanya lebih membakar emosi. Itu ada dalam sejarah di berbagai tempat. Bahkan dalam sejarah internal agama sendiri. Jadi, yang mestinya sekarang dilakukan adalah merunut secara jelas asal-muasal kejadian. Ini penting untuk mengindari debat panjang tentang siapa yang bersalah, siapa yang duluan melakukan serangan, apa yang dilakukan kelompok A terhadap B, dan apa yang dilakukan kelompok B terhadap A.

Karena itu, saya ingin melompat ke hal yang menurut saya lebih penting. Kita tak bisa lagi melihat masalah Poso secara sepotong-sepotong. Ini ibarat menyunting buku atau mengedit film. Kalau salah edit atau potong, kita sedang mengeluarkan atau mengganggu alur cerita sebenarnya. Karena itu, yang lebih baik dilakukan adalah mengupayakan pemotretan dari detik pertama kejadian sampai detik paling akhir.

Dan itu butuh penegakan hukum. Katakanlah dengan membentuk panel hakim yang khusus mengurusi masalah ini. Anggota-anggotanya mestinya tak direpotkan oleh urusan-urusan lain, sehingga punya banyak waktu untuk mengelola masalah-masalah Poso secara keseluruhan. Kita tahu, untuk masa konflik delapan tahun, tentu banyak sekali fakta yang mesti digali.

Secara teoretis, tampaknya gampang melihat hubungan antara manuver elit dengan konflik horisontal di Poso. Beberapa nama otak kerusuhan sudah disebut, tapi sulit diproses hukum. Apakah itu ikut memperkeruh persoalan?

Ya. Makanya, kita tak bisa melihat persoalan ini secara parsial, sepotong-sepotong dan ad-hoc. Selama ini, ketika ada eskalasi kekerasan, dibentuklah jenis-jenis operasi. Yang tak pernah kita buat adalah operasi dengan time-frame yang cukup panjang sehingga bisa dievaluasi. Deklarasi Malino I itu supervisinya agak lemah. Bagi saya, kalau mau soal ini tuntas, lebih baik kita melihatnya secara utuh, termasuk soal-soal yang sering dikeluhkan masyarakat.

Di berbagai kelompok masyarakat, tentu ada spekulasi, dugaan, dan keluhan yang tak harus dijawab dengan saling bantah di media massa, tapi dengan menggelar program-program yang sustainable, berkelanjutan. Dalam Malino I ada soal pengembalian tanah dan segala macamnya. Saya kira itu persoalan serius. Tapi kita tak pernah tekun memotret apa yang terjadi di Poso sekarang dan Poso kemarin. Berapa jumlah bank yang dulu ada; apakah sekarang sudah buka. Berapa jumlah perusahaan yang ada sebelum dan sesudah kerusuhan. Berapa properti atau aset-aset tanah yang sudah dikembalikah ke pemilik asalnya. Berapa sekolah dan anak-anak yang tiba-tiba putus sekolah karena tak punya orangtua lagi. Berapa orang yang pergi ke kota lain untuk mengungsi. Kita tidak punya data yang cukup rinci. Saya kira, itu tugas pemerintah.

Soal pengusutan elit-elit intelektual dan sebagainya, saya termasuk orang yang berorientasi pada proses. Saya tak mau mendului pihak yang berwenang untuk menentukan siapa yang salah. Lebih baik kita membenahi mekanisme dan proses hukum dengan membentuk panel hakim terbaik yang bisa diterima karena kharisma, keilmuan, dan integritasnya. Dengan begitu, keputusan-keputusan mereka akan bertenaga di masyarakat. Soal ini penting untuk meminimalkan perasaan ketidakadilan di masyarakat. Dalam situasi konflik, di semua kelompok akan muncul versi keadilan sendiri-sendiri. Itu hanya bisa dijawab lewat proses peradilan yang menyeluruh dan terbuka.

Beberapa media non-formal mensinyalir Deklarasi Malino I telah dikhianati kelompok tertentu. Bahkan disebutkan, Deklarasi Malino I sendiri dibuat bukan untuk menyelesaikan persoalan, tapi sekadar menghindar dari persoalan. Menurut anda bagaimana?

Saya ingin berpikiran positif saja. Ada fakta yang tak bisa kita kesampingkan dalam menilai Deklarasi Malino I. Malino I telah berhasil menghentikan pertempuran terbuka dan massal. Untuk beberapa hal, kita harus akui keberhasilan Menkokesra di masa Presiden Megawati, M. Jusuf Kalla (kini Wapres), dalam mengajak orang-orang yang bersengketa untuk berunding. Pentingnya Malino I terletak pada upaya menghentikan perang terbuka. Tapi memang ada beberapa kelemahan. Di situ tidak ditetapkan struktur yang kuat dan organisasi yang dapat disupervisi secara tegas oleh pembuat atau fasilitatornya, yaitu pemerintah pusat.

Artinya, juklaknya dibuat tapi tidak ada juknisnya?

Terlalu sederhana kalau hanya soal juklak-juknis. Soalnya, dalam masyarakat dan daerah yang normal saja, kita tahu kelemahan birokrasi kita, apatahlagi dalam masyarakat yang baru dicabik-cabik perang terbuka. Tentu organisasi birokrasinya lumpuh total dan belum ada yang menggantikannya. Memang ada sejumlah tokoh yang sudah didudukkan dalam satu panel untuk mengawal implementasi deklarasi itu. Tapi mereka juga punya persoalan. Ada yang rumahnya terbakar, dan macam-macam persoalan yang juga harus mereka pikirkan. Bagi saya, dari segi niat baik dan kemauan, Malino I harus kita hargai. Namun seperti soal lain di republik ini, kita selalu punya stok cukup untuk niat baik dan kemauan, tapi sering gagal dalam implementasi.

Sekarang masyarakat Poso tersegregasi dalam kelompok-kelompok agama tertentu dan sangat sulit bagi aktivis pro-perdamaian untuk berbuat sesuatu. Mengapa begitu?

Coba kita berimajinasi sebagai orang Poso dan berempati. Dalam perkelahian atau tawuran antar pelajar di Jakarta saja, dengan mudah orang yang netral, moderat, atau tak mau ikut-ikutan, akan dianggap unsur luar. Misalnya anda anak SMU I, saya SMU II. Anda bisa saja memilih tak ikut berkelahi saat terjadi tawuran. Tapi dalam kenyataan, Anda tetap akan dianggap musuh oleh anak SMU I, karena anda anak SMU I. Di kalangan anak SMU I, karena enggan ikut tawuran, Anda akan dianggap musuh juga. Jadi, sikap moderat seringkali hilang atau disembunyikan oleh orang-orang yang berada dalam situasi konflik, karena mereka menghadapi situasi dilematis. Tapi kelompok ketiga ini memang harus diback-up pemerintah. Sebab pemerintah punya organisasi, SDM, dan dana untuk ikut memperkuat irisan-irisan atau intersection unsur-unsur yang moderat.

Selama ini, pihak ketiga ini terlalu lemah, ya?

Tidak ada survei yang mengatakan pihak ketiga ini sedikit jumlahnya. Yang saya rasakan, mereka sebenarnya besar. Hanya saja mereka tak seheroik orang-orang yang vokal. Selain itu, kegiatan mereka juga jarang diliput media massa karena dianggap tak layak liput. Padahal, kelompok ini seringkali berkecambah. Tapi jika terjadi eskalasi kekerasan antarkelompok, mereka akan mati dan tenggelam lagi. Mestinya, bibit-bibit ini diseleksi dengan baik oleh pemerintah untuk dijadikan semacam ruang-ruang netral yang bisa dipakai untuk memasuki area dialog.

Di masyarakat Poso, sebetulnya modal sosial seperti itu cukup banyak. Saya dapat laporan, ada banyak kegiatan olahraga, kesenian, bahkan keagamaan yang sudah dilakukan bersama-sama. Kegiatan keagamaan kelompok A, misalnya, dibantu oleh yang beragama B; begitu sebaliknya. Tapi, aktivitas itu naik-turun. Karena itu tadi; begitu mulai baikan, muncul lagi eskalasi kekerasan. Kalau sudah begitu, yang jalan adalah logika tawuran anak SMU. Mereka harus jelas posisinya, walau hanya untuk berdiam diri.

Berdiam artinya tetap di dalam lingkaran. Artinya, kalau anda Islam, Anda harus tetap berada dalam kelompok Islam. Kalau Kristen, Anda harus masuk kelompok Kristen. Itu syarat supaya Anda tak dianggap sebagai pengkhianat dan sebagainya. Jadi, segregasi sosial yang alamiah itu selalu terjadi pada saat eskalasi kekerasan sedang meningkat.

Karena itu, ada yang mengusulkan—saya juga mempertimbangkan itu—perlunya membuat segregasi formal, secara administratif-pemerintahan, untuk sementara. Itu bisa dilakukan misalnya lewat pemekaran Poso jadi Kabupaten Poso yang beribukota Tentena dan Kota Poso yang beribukota Kota Poso sendiri. Sebab, secara faktual, Tentena memang dihuni mayoritas Kristen dan sedikit sekali yang Islam. Dan de facto pula, Kota Poso adalah kota yang didominasi kaum Muslim.

Tidakkah segregasi itu kelak justru akan berakibat buruk?

Ada preseden di mana wilayah Poso itu dulunya besar sekali. Dia punya dua anak: Kabupaten Tojo Una-una dengan ibukota Ampana dan Kabupaten Morowali dengan ibukota Bungku. Tadinya, dua-duanya adalah bagian dari Poso. Almarhum Fabianus Tibo dkk itu berasal dari Kabupaten Morowali sana. Dan sebagian orang yang berjuang di pihak Muslim berasal dari Ampana. Tapi sekarang, mereka relatif tidak ikut konflik lagi. Mereka sudah punya agenda sendiri untuk daerahnya.

Jadi, ada ruang tempat mereka berkompetisi tanpa harus menghadap-hadapkan agama. Nah, kalau Poso jadi kota dan kabupaten tersendiri, maka dalam teori saya, di kalangan Kristen juga akan terjadi dinamika internal sendiri dalam berkompetisi. Mungkin kompetisi tidak akan menjurus pada rivalitas agama lagi. Toh agamanya sama. Kalau ada rekrutmen atau kompetisi dalam memperebutkan jabatan publik, itu tak akan melibatkan agama lagi. Kompetisinya pasti lebih soft, lunak. Begitu juga yang saya bayangkan dengan Kota Poso seandainya dijadikan kota dengan pemerintahan sendiri secara administratif.

Densus 88 kini aktif memburu orang-orang yang dianggap terlibat kerusuhan Poso. Pemerintahan seakan-akan kini hadir lagi. Anda setuju tindakan tegas polisi itu?

Negara memang harus hadir dalam berbagai bentuknya. Tapi unsur negara bukan hanya aparat keamanan. Negara adalah aparatur kesejahteraan juga. Dalam format saya, hadirnya negara di Poso harus bersifat simultan. Tak bisa hadir hanya untuk mengatakan keamanan perlu ditegakkan. Secara bersamaan harus juga dilakukan program-program pembangunan kesejahteraan. Bayangkan saja, tanpa konflik saja kawasan Indonesia timur itu 90% tertinggal. Apalagi kalau ada konflik.

Setelah konflik, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Berapa orang yang putus sekolah, kehilangan pekerjaan, kebun, lahan usaha, dan lainnya. Jadi soal keamanan tak pernah bisa dipisahkan dari soal kesejahteraan. Ada dua premis yang seringkali diperhadap-hadapkan. Yang sering dipakai pemerintahan di mana-mana adalah: perdamaian akan menciptakan kesejahteraan. Tapi premis ini kan bisa dibalik. Ketidaksejahteraan atau ketimpangan struktur sosial-ekonomi juga akan menciptakan ketidakstabilan.

Jadi, kita tidak bisa memilih kesejahteraan saja tanpa memikirkan soal keamanan. Tidak bisa juga berpikir tentang keamanan dan ketertiban saja, tanpa berpikir soal kesejahteraan. Kalau mengurusi Indonesia saja kita berpikir soal keamanan dan kesejahteraan, mengurus Poso pun harusnya begitu. Harus simultan dan integral. Untuk daerah konflik seperti Poso, itu harus simultan. Karena ada banyak trauma, kekerasan, keluarga dekat yang jadi korban; ayah ibu anak istri. Penyelesaiannya tidak bisa seenteng bicara. Itu semua hanya bisa ditebus dengan upaya-upaya untuk mendengarkan keluhan berbagai pihak.

Sepengetahuan saya, di kedua belah pihak yang bertikai selalu ada keluhan tentang ketidakadilan. Pihak Kristen menceritakan kepedihan mereka. Sementara kerabat-kerabat saya yang Muslim juga menceritakan ketidakadilan terhadap pihak Islam. Ini harus diatasi dengan upaya memberlakukan hukum secara optimal supaya tidak muncul terus cerita yang sepihak-sepihak.

Yang lebih penting lagi adalah: pemerintah, dalam hal ini lembaga kepresidenan, memberi mandat kepada suatu institusi yang dipimpin langsung oleh seorang tokoh yang berwibawa, berkharisma, dan dapat diterima oleh semua. Dia berfungsi untuk dua hal. Pertama sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah agar keputusan-keputusan politik di pusat dapat diterjemahkan dengan baik. Yang kedua mengkoordinasi sektor-sektor. Selama ini, ego sektoral begitu kuat sehingga berbagai sektor pemerintahan tidak bisa sama-sama menciptakan kesejahteraan, membenahi perekonomian, dan menegakkan hukum. []

Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1207

 

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq