Kolom

Pada dasarnya, kata “Islam” dan “Melayu” tentu saja merujuk pada dua makna yang berbeda: yang pertama, merujuk pada sebuah tatanan dengan sekumpulan nilai yang diyakini oleh pemeluknya sebagai way of life. Sementara yang kedua, Melayu, berarti sebuah komunitas di wilayah tertentu, di mana Indonesia berada di dalamnya. Karenanya, yang disebut sebagai masyarakat Melayu adalah mereka yang menjadi bagian dari komunitas di wilayah dimaksud.

Proporsionalitas ungkapan solidaritas Islam itu mestilah juga lebih berorientasi ke dalam. Keadaan ekonomi Indonesia yang masih terpuruk telah menjadikan kaum Muslimin sebagai korban yang paling menderita, apakah dalam bentuk merosotnya pendapatan maupun dalam bentuk pengangguran yang semakin meluas. Selain itu, sekitar 1,3 juta anak bangsa telah menjadi pengungsi di mana­mana. Bisa dipastikan, sebagian besar mereka ini adalah kaum Muslimin. Ukhuwwah Islamiyah yang begitu menggelora belakangan ini haruslah juga ditujukan kepada mereka ini. Jika tidak, kita berarti lebih memberikan perhatian kepada “rumahtangga” orang lain, sementara rumahtangga kita sendiri yang berantakan, hampir dilupakan.

Konsep Jama’ah bisa memberikan justifikasi religius bagi partisipasi masyarakat Indonesia dalam kerangka bernegara dan berbangsa. Mengaku dirinya sebagai penganut Ahlussunnah wal-Jama’ah, mereka berikrar kepada Tuhannya bahwa mereka akan mengabdikan diri, selain pada realisasi nilai-nilai luhur yang ada dalam Sunnah Nabi, juga pada pembangunan Jama’ah. Kalau Jama’ah di Indonesia berantakan, kalau orang tidak peduli lagi dengan nasib kebanyakan orang, dan kalau orang meruksak masa depan orang kebanyakan, berarti klaim mereka sebagai penganut Ahlussunnah wal-Jama’ah patut dipertanyakan.

Di kalangan kaum muslim awam, teks dan bacaan yang ada dewasa ini di dalam mushaf Alquran diyakini sebagai rekaman lengkap dan otentik wahyu-wahyu Nabi Muhammad yang dikodifikasi Zayd ibn Tsabit berdasarkan otoritas Khalifah Utsman ibn Affan. Pernyataan Alquran dalam 15:9, dipandang sebagai garansi ilahi atas kemurnian mushaf tersebut dari berbagai perubahan dan penyimpangan, bahkan --menurut suatu pendapat yang ahistoris-- dalam titik serta barisnya.

Pekan-pekan terakhir ini ada beberapa kabar mengenai seks di media massa: beredarnya VCD porno yang salah seorang pemerannya adalah mahasiswi UNPAD Bandung, ditolaknya klip video artis Nafa Urbach oleh stasiun televisi karena dianggap terlalu sensual, serta terbongkarnya salah satu titik pengedaran VCD porno di Jakarta Utara.

Ziauddin Sardar dalam satu tulisannya di The Observer baru-baru ini mengatakan sudah saatnya kaum muslim tidak tinggal diam melihat konsep agama seperti jihad dan fatwa dibajak oleh kaum fanatik. Sudah saatnya mayoritas umat Islam yang sikapnya moderat tapi diam (the silent majority) berbicara vokal merebut wacana.

Jalan dialog adalah satu-satunya jalan yang paling mungkin ditempuh sekarang ini. Jalan konfrontasi hanyalah akan menguntungkan orang-orang yang mempunyai pandangan dualistis mengenai kehidupan ini: “Islam” dan “kafir”, baik dan jahat, dan seterusnya. Jalan ini hanya akan menguntungkan oran-orang dengan pandangan yang konservatif dan ekstrim dalam agama manapun, entah Islam, entah yang lain. Jalan ini juga amat menguntungkan para elit agama manapun yang hendak memanipulasi ignoransi umatnya untuk kepentingan yang sempit dan cupet.

Yang istimewa dari komunitas ini adalah pandangan Islamnya. Mereka mewakili pandangan liberal. Konsep mereka baik tentang syariat Islam, Alquran, negara sekuler, Piagam Jakarta, sebagaimana terbaca dalam diskusi internet, sangat berbeda dengan yang selama ini berkembang dalam Islam yang mainstream. Dari kepentingan politik demokrasi, komunitas Islam Liberal ini memberi harapan baru. Komunitas ini seolah menjadi sintesa antara prinsip demokrasi dan agama Islam. Mereka menginterpretasikan sejarah dan doktrin Islam sehingga dapat paralel dengan prinsip demokrasi dan pluralisme kebudayaan modern.

Pakistan merupakan salah satu contoh yang bagus untuk kasus kontroversi semacam itu. Elan dasar pendirian “republik Islam” ini, seperti terartikulasikan dalam gagasan pendiri-pendirinya, Iqbal dan Jinnah, adalah kehendak komunitas muslim --sebagai bangsa terpisah di anak benua India-- untuk membentuk negara di mana mereka mampu menerapkan ajaran Islam dan hidup selaras dengan petunjuknya.

Tak ada gunanya menuntut syariat atau negara Islam bila pemerintah dan masyarakatnya belum “siap” untuk itu. Mereka bergerak diam-diam, tak mau berkoar-koar, apalagi dengan ekspresi yang garang. Yang saya ingin katakan, di Indonesia pun kini bergerak kalangan Islam revivalis seperti di Malaysia. “Versi” Indonesia muncul lebih lambat 10-15 tahun.