“Jalan Tengah” dari Rembang - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Editorial
24/05/2004

“Jalan Tengah” dari Rembang

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

Jalan tengah itu, dalam kasus NU, ditemukan atau paling tidak dirumuskan di Rembang, dalam rapat Syuriyah PBNU, pada 16 Mei 2004 yang lalu. Rapat itu memutuskan untuk menon-aktifkan KH. Hasyim Muzadi dan Solahuddin Wahid dari jabatan mereka sebagai Ketua Umum dan Ketua PBNU sejak resmi ditetapkan sebagai calon wakil presiden hingga tuntasnya seluruh proses pemilu presiden.

Banyak orang yang prihatin saat ini melihat dua ormas besar Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah, ikut cawe-cawe dalam hiruk-pikuk politik praktis. Keprihatinan ini lebih mendalam lagi di kalangan anak-anak NU yang melihat Ketua Umumnya sekarang begitu sibuk dengan dunia politik, seolah-olah menelantarkan NU sebagai ormas.

Keprihatinan seperti itu bisa dimaklumi, bahkan harus dipahami sebagai cerminan dari sikap “eman” atau sayang terhadap dua ormas besar itu. Selama ini, dua ormas itu telah menjadi semacam “reservoir” atau bendungan tempat merawat perkembangan Islam secara sehat. Orang-orang khawatir, jika kedua ormas itu terlalu “dalem” masuk ke dalam hiruk-pikuk perpolitikan saat ini, keduanya bisa mengalami perpecahan internal yang timbul karena perbedaan afiliasi politik para anggota, tokoh-tokoh dan kiai-kiainya. Harus diakui, ancaman seperti itu sudah mulai membayang sekarang, meski masih lamat-lamat.

Tetapi, apakah mungkin menalak atau memisahkan NU dan Muhammadiyah dari perkembangan politik. Saya rasa sulit. Keduanya adalah organisasi besar, dengan jutaan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, atau sekurang-kurangnya Jawa (untuk kasus NU). Bagaimanapun, kedua ormas itu pasti mempunyai “magnet politik”. Bagaimanapun, keduanya akan selalu dilibatkan oleh banyak pihak setiap kali terjadi momen-momen politik penting di negeri ini. Itu terjadi baik dulu atau sekarang. Oleh karena itu, tak realistis mengharapkan kedua ormas itu untuk memunggungi atau bahkan menolak sama sekali terlibat dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan.

Sebut saja NU dan Muhammadiyah itu hidup di antara dua dunia: dunia sosial dan dunia politik. Keduanya berlayar dalam tegangan antara dua dunia itu. Sudah tentu dibutuhkan jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Mereka yang ada dalam dua ormas itu dan hendak terjun dalam dunia politik tetap harus diberi kesempatan. Tetapi integritas kedua ormas itu sebagai organisasi masyarakat sipil tetap harus dijaga.

Jalan tengah itu, dalam kasus NU, ditemukan atau paling tidak dirumuskan di Rembang, dalam rapat Syuriyah PBNU, pada 16 Mei 2004 yang lalu. Rapat itu memutuskan untuk menon-aktifkan KH. Hasyim Muzadi dan Solahuddin Wahid dari jabatan mereka sebagai Ketua Umum dan Ketua PBNU sejak resmi ditetapkan sebagai calon wakil presiden hingga tuntasnya seluruh proses pemilu presiden. Keputusan merupakan jalan tengah yang fair: keinginan anggota NU untuk terjun dalam dunia politik tetap dimungkinkan, tetapi integritas NU sebagai ormas juga tetap ditegakkan.

Kita tetap berharap, bahwa baik NU atau Muhammadiyah tetap merupakan bendungan tempat merawat tradisi, perbedaan pemikiran, kiprah sosial, dan pendidikan umat. Dari kedua ormas inilah kita bisa berharap lahirnya corak Islam yang “lain”, Islam a la Indonesia, yang tentu akan memperkaya corak-corak keislaman di dunia sekarang ini.

Di situlah daya tarik kedua ormas tersebut. Jika kedua ormas ini harus mengalami fragmentasi internal hanya karena urusan “pulitik”, sudah tentu amat kita sayangkan. Oleh karena itu, jalan tengah dari Rembang itu bisa menjadi “golden rule” yang diikuti terus di NU.

24/05/2004 | Editorial | #

Komentar

Komentar Masuk (1)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Assalamualaikum Wr. Wb. Semoga Allah SWT meridloi pikiran saya dan menyelamatkan NU.

Jalan tengah kalaulah dikatakan begitu, menurut saya itu bukan lah jalan tengah bagi NU sebagai organisasi melainkan sebagai jalan yang terlalu menguntungkan Pak Hasyim dan Gus Sholah sebagai pribadi. NU sebagai organsasi sudah jelas ‘core competent’ nya sesuai Khittah 1926 yaitu tidak akan cawe-cawe urusan politik.  Selama ini argumen yang disampaikan oleh Pak Hasyim dan orang-orang dekatnya selalu mengatakan bahwa masalah mundur sebagai Ketua Umum PB NU berkaitan dengan pencalonannya sebagai wakil presiden untuk Ibu Megawati tidak diatur dalam aturan organisasi NU, maka beliau memilih untuk non aktif sebagai ketua PB NU hanya selama masa kampanye pemilihan presiden saja. Karena keadaan tersebut Syuriyah PB NU dalam rapatnya di Rembang memutuskan untuk menon aktifkan mereka berdua selama proses pemilihan presiden. Bagi saya, warga nadliyin, apa yang telah diputuskan oleh Syuriyah (tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para Kyai Sepuh) telalu menguntungkan pribadi Pak Hasyim dan Gus Sholah. NU sebagi organsasi memang tidak mengatur bahkan tidak akan pernah mengatur masalah tata krama organisasi yang berkaitan dengan peran aktif pribadi para pengurus NU dalam kaitannya dengan organisasi politik atau kegiatan politik praktis. Karena NU tidak disiapkan sebagai organsasi yang menaungi para pribadi tersebut untuk itu. Hanya ‘maqam’ masing-masing pribadi tersebutlah yang menentukan ‘lanang-wedhoke’. Mundur atau tidak. ‘Core competent’ NU adalah untuk kemaslahatan ummat, kiasnya adalah penuntun ummat untuk bisa lancar melewati Shiratal Mustaqim. Menurut saya Syuriyah harus ‘cak-cek’ dengan memutuskan untuk langsung menggantikan kedua pribadi mereka di dalam kepengurusan PB NU. Ini untuk menghindari mereka ‘balik kucing’ sebagai pengurus lagi apabila mereka kalah dalam pemilihan nanti dengan alasan dulu baru non-aktif, sekarang setelah kalah, aktif lagi. NU sebagai organisasi yang besar dengan tradisi dan kebanggaan, tidak boleh sebagai organisasi yang tunduk pada keinginan orang per orang, tapi harus tunduk pada keagungan nilai dan tradisi kebesaran serta keagungan Ahlusunnah wal Jamaah. NU sebagai organisasi tidak boleh kalah dan tidak akan pernah kalah hanya karena kekalahan pengurusnya di dalam pemilihan wakil presiden. Saya haqul yakin (Insya Allah), keduanya tidak akan ada yang terpilih sebagai wakil presiden. Warna politik pengurusnya tidak boleh memecah ummat di bawahnya, ada perahu besar dengan penumpangnya yang besar yang harus dijaga arah pelayarannya, harus dijaga dari nahkoda yang membelokkan dari arah tujuan yang sebenarnya. Karena dalam perjalannya perahu tersebut masih banyak riak, gelombang, topan, dan badai, bahkan mungkin bajak laut yang akan dihadapi. Kebasaran tradisi NU sebagai organisasi besar dengan masalah yang besar jugalah yang menjadikan NU sebagai organisasi harus dijaga bersama dengan moral yang teguh dan tangguh sebagai aset bangsa. Wassalamuallaikum Wr. Wb.
-----

Posted by Muhammad Misbakhun  on  05/31  at  06:05 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq