Nabi Sulaiman pun Iri pada Ratu Bilqis - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Wawancara
14/06/2004

Dr. Siti Musdah Mulia, MA tentang perempuan menjadi pemimpin: Nabi Sulaiman pun Iri pada Ratu Bilqis

Oleh Redaksi

Isu keharaman pemimpin perempuan kembali mencuat ke permukaan pada masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden sekarang ini. Padahal, Munas NU tahun 1997 di Lombok sudah memutuskan finalitas posisi perempuan di ruang publik. Seyogyanya reliabilitas perempuan menjadi pemimpin nasional tidak dilihat dari parameter gender, tapi justru dipotret dengan lensa kompetensi dan kapabilitas. Inilah parameter obyektif dan rasional untuk melihat siapapun kandidat capres dan cawapres yang sedang berkompetisi menarik simpati rakyat dalam pemilu mendatang.

Isu keharaman pemimpin perempuan kembali mencuat ke permukaan pada masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden sekarang ini. Padahal, Munas NU tahun 1997 di Lombok sudah memutuskan finalitas posisi perempuan di ruang publik. Seyogyanya reliabilitas perempuan menjadi pemimpin nasional tidak dilihat dari parameter gender, tapi justru dipotret dengan lensa kompetensi dan kapabilitas. Inilah parameter obyektif dan rasional untuk melihat siapapun kandidat capres dan cawapres yang sedang berkompetisi menarik simpati rakyat dalam pemilu mendatang.

Untuk itu, Ulil Abshar-Abdalla dari Jaringan Islam Liberal berbincang-bincang dengan Dr. Siti Musdah Mulia, MA pengurus Muslimat NU yang juga penulis buku Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam (2000), pada Kamis (10/6). Berikut petikannya:

ULIL ABSHAR-ABDALLA (ULIL): Minggu lalu, sejumlah ulama di Pasuruan mengeluarkan “fatwa” haramnya presiden perempuan. Menurut Anda?

SITI MUSDAH MULIA (MUSDAH): Kontroversi tentang kepemimpinan perempuan di ruang publik, misalnya menjadi presiden, sudah ada dalam sejarah Islam sejak abad ke-7 Masehi. Apakah pandangan itu masih relevan untuk konteks kita sekarang? Sebagai demokrat, saya tentu menghargai fatwa seperti itu. Tapi persoalannya, mengapa pendapat itu dimunculkan dalam situasi politik yang sedang memanas ini. Akibatnya, orang menganggap pandangan ulama itu lebih bertendensi politis.

Bagi saya pribadi, pandangan mengenai tidak bolehnya perempuan memimpin dalam kancah politik itu merupakan pandangan yang memprihatinkan. Karena secara praksis, sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin pada level yang paling tinggi sekalipun di sejumlah negara, tak terkecuali di Indonesia.

ULIL: Tapi ada yang mengatakan, sesuatu yang aktual dan faktual itu belum tentu sesuai dengan syariat!

MUSDAH: Mereka memakai syariat yang mana? Mereka yang berbicara tentang agama selalu dianggap berbicara atas nama kebenaran agama. Padahal, sesungguhnya mereka hanya berbicara atas nama sebuah pandangan dari otoritas pemimpin agama. Itu bukan pandangan agama itu sendiri. Jadi harus dibedakan antara agama dan pendapat orang-orang tertentu tentang agama. Lebih konkret lagi, orang seharusnya membedakan mana yang disebut ajaran agama, dan mana interpretasi atas agama. Itu dua hal yang berbeda.

Saya ingin katakan bahwa pandangan keharaman presiden perempuan itu hanya salah satu interpretasi atas ajaran agama, bukan agama itu sendiri. Kalau soalnya ada pada wilayah interpretasi, kita harus yakin bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim diri bahwa interpretasi mereka yang mutlak benar dan bersifat absolut. Makanya, pendapat saya sendiri juga bagian dari interpretasi, bukan agama itu sendiri.

ULIL: Mana interpretasi yang lebih dekat dengan semangat dasar Islam sendiri?

MUSDAH: Saya kira, interpretasi yang lebih dekat dengan moral-etik dan semangat dasar Islam adalah pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Perempuan juga merupakan makhluk manusia yang punya tugas sama dengan laki-laki: sebagai khalîfah fi al-‘ardl. Dalam konteks khilâfah itu tadi, tugas utama manusia (baik laki-laki maupun perempuan) adalah menunaikan misi amar ma’rûf nahy munkar dalam poisisi dan level apapun.

ULIL: Bagaimana soal interpretasi teks-teks Islam seperti ayat “ar-rijâl qawwâmmun ‘alan nisâ’”, atau Hadis “lâ yuflih qaumun wallau amrahum imra’atan”?

MUSDAH: Kami sedang mengembangkan “penafsiran baru” yang kami sebut penafsiran tematik (tafsîr maudlû’î) atas teks-teks seperti itu, sebagai counter atas penafsiran lama yang disebut tafsîr tahlîlî; cara penafsiran yang menafsirkan ayat satu-per-satu untuk menjelaskan suatu persoalan. Tafsîr tahlîlî itu tidak sampai pada pesan-pesan integral yang diinginkan prinsip dasar universal Islam, seperti kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan.

Jadi tidak menafsirkan ayat-per-ayat, karena Alquran bukan kitab hukum yang bisa kita refer begitu saja satu-per-satu, seperti mengecek persoalan ini di pasal-pasal KUHP, misalnya. Karena dalam kaidah Ushul Fikih disebutkan “al-Qur’â yufassir ba’dluhu ba’dla”. Alquran satu dengan lainnya saling menafsirkan. Makanya kita hendaknya menafsirkan Alquran secara holistik. Tidak bisa me-refer pada satu ayat, sembari mengabaikan atau melupakan ribuan ayat lainnya.

Contohnya ayat-ayat poligami. Mengapa yang dirujuk hanya ayat 3 surat Al-Nisa’ saja? Mengapa pro poligami tidak melihat ayat 129 surat yang sama, yang secara terang benderang mengatakan bahwa “siapapun orangnya tidak mungkin bisa berlaku adil dalam konteks apapun”. Jadi, kita tidak bisa hanya menafsir Alquran ayat-per-ayat tanpa mengaitkannya dengan potret besar (big picture)Islam tentang sebuah pokok persoalan, atau tanpa menangkap pesan moral Alquran itu sendiri.

ULIL: Bagaimana Anda menanggapi pendapat bahwa Allah sudah menetapkan kodrat laki-laki dan perempuan secara tepat?

MUSDAH: Dalam Alquran, tidak ada penjelasan rinci tentang siapa mengerjakan apa. Yang ada bersifat global, “walaitsadz dzakaru kal untsâ”, atau laki-laki dan perempuan memang berbeda. Dan kenyataannya memang berbeda secara biologis. Tapi, perbedaan biologis itu tidak boleh dijadikan landasan untuk mendiskriminasi satu sama lain. Sebab Alquran jelas menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antarmanusia. Aspek pembeda antarmanusia yang diakui langsung oleh Alquran hanya pada unsur taqwa. Dan kalau kita berbicara soal taqwa, tentu hanya Allah saja yang bisa menilai.

Sebetulnya pendapat seperti ini sudah diadopsi Munas NU tahun 1997 di Lombok. Itu keputusan luar biasa; sebuah pengakuan besar. NU yang sudah berdiri sejak tahun 1926, baru pada tahun 1997 mengakui prinsip kesetaraan gender secara resmi. Makanya, saya tidak pesimis akan terjadi setback (arus balik) ke masa lampau.

ULIL: Secara teologis, kalangan yang menolak presiden perempuan juga mengacu pada hadis-hadis misoginis?

MUSDAH: Orang yang mengutip Hadis “lâ yuflih qaumun wallau amrahum imra’atan” (tak beruntung sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka pada seorang perempuan, Red) itu, hanya melihat hadis dari sisi tekstualnya. Dalam studi hadis, ada urgensi kritik sanad (mata rantai perawi hadis, Red) dan matan (inti hadis, Red). Mungkin saja dari aspek kritik sanad, hadis misoginis itu lolos, karena kita memakai perspektif Bukhari yang konon dianggap paling sahih. Tapi sebagai cacatan, dalam studi-studi hadis yang lebih mendalam disimpulkan bahwa tidak seluruh isi kitab Bukhari mutlak dijamin benar. Banyak juga Hadis Bukhari yang tidak disahihkan oleh imam-imam lain, dan itu bukan hal baru dalam studi hadis. Kritik lain terhadap hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah ini juga terletak pada persoalan perawinya sendiri.

ULIL: Artinya, Hadis Bukhari bukan garansi kebenaran?

MUSDAH: Ya. Studi kritik atas sanad dan matan kini dikembangkan lebih jauh lagi. Dalam kritik matan misalnya, terdapat tiga kategori yang dipakai sebagai patokan kebenaran sebuah hadis. Pertama, apakah hadis itu tidak bertentangan dengan pesan moral Alquran seperti persamaan, keadilan dan kemanusiaan? Kedua, apakah matan hadis itu tak bertentangan dengan kenyataan sejarah (kritik sejarah, Red). Ketiga, apakah content atau isi hadis itu tidak bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah. Kritik matan ini sangat penting juga artinya, bahkan terkadang jauh lebih penting dari kritik sanad sendiri.

Nah, kritik kita terhadap hadis yang disebutkan di atas cukup menarik. Kesimpulan kita: Pertama, content hadis tadi baru muncul 23 tahun setelah Nabi Saw meninggal. Kedua, hadis itu bertentangan dengan Alquran yang mengisahkan secara global tentang kepemimpinan perempuan Ratu Saba’. Di dalam Al-Qur’an sendiri, hampir seluruh pernyataan tentang eksistensi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr mengacu pada kepemimpinan Ratu Bilqis itu. Kenyataan bahwa Alquran mengabadikan cerita itu bukan main-main dan punya arti yang mendalam.

ULIL: Dalam konteks Ratu Bilqis, kepemimpinannya justru berakhir buruk, dan kerajaannya ditaklukkan Nabi Sulaiman yang notabene laki-laki!

MUSDAH: Sepengetahuan saya, yang diinformasikan Alquran justru soal kejayaan, gaya kepemimpinan yang begitu memikat, dan kebijaksanaan dalam memerintah. Tak ada informasi tentang keruntuhannya. Makanya, saya berkesimpulan, Alquran ingin mengabadikan fakta bahwa perempuan bisa memimpin sebuah negara. Sampai Nabi Sulaiman iri dengan kepemimpinannya.

ULIL: Bagaimana dengan argumen historis dalam konteks di Nusantara tentang pemimpin perempuan yang berprestasi?

MUSDAH: Yang menarik adalah Kesultanan Aceh. Selama 58 tahun, Aceh dipimpin oleh empat orang ratu secara berturut-trurut. Dan prestasi mereka juga tidak kalah hebatnya dengan prestasi raja-raja dari kalangan laki-laki. Semua itu tergambar dalam sejarah.

ULIL: Tapi “raja perempuan” (baca: presiden) yang sekarang ini agak berbeda, ya?

MUSDAH: Ya. Jadi kegagalan dan kemenangan sebuah kepemimpinan itu bukan karena faktor gender, tapi lebih karena soal kompetensi dan prestasi yang mereka capai. Tapi yang menarik juga pada kasus Aceh, pemerintahan ratu terakhirnya, jatuh karena fatwa yang dikemukakan seorang ulama yang pernah belajar di Mekkah. Begitu dia datang dari Mekkah, dia memberikan fatwa haramnya kepemimpinan perempuan. Akhirnya yang menggantikan posisi ratu itu tak lain adalah ulama yang memberi fatwa tadi. Jadi kelihatan sekali betapa politisnya fatwa itu. Artinya, dia sangat dimotivasi oleh politik kekuasaan []

14/06/2004 | Wawancara | #

Komentar

Komentar Masuk (14)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

kenapa harus begitu saya sebagai perempuan merasa kurang setuju

Posted by farah  on  10/06  at  01:50 PM

kalau lelaki2 tidak menpunyai kehendak untuk berkuasa maka kiamatlah dunia laki-laki, maka di perbolehkan wanita memimpin, apabila laki2 tidak tak berdaya.
dan apabila laki2 tak punya kehendak untuk bekuasa
maka ia lebih hina dari wanita, karena laki2 exsis bila aku berkuasa.

Posted by aris  on  02/09  at  03:40 PM

Sepertinya Abu Faqih harus membaca artikel ini lebih teliti lagi, dari awal ibu Musdah sudah menyatakan kalau penafsirannya juga tidak mutlak benar. Dan menurut saya benar kalau kita tidak bisa 100% percaya tafsir dari bukhari itu benar, namanya juga manusia dan yang menyatakan tafsiran itu juga manusia. Manusia tidak ada yang sempurna dan tidak pernah lepas dari kesalahan. Jadi menurut saya tidak ada salahnya untuk tidak percaya 100% terhadap penafsiran poligami tersebut, karena akan lebih bijaksana jika kita melihat ayat-2 yang lainnya, tidak memenggal ayat atau tidak merujuk ayat tertentu salah untuk suatu permasalahan. Yang bisa menilai benar atau salah hanya Allah, jadi kita tidak bisa saling menilai saya benar dia salah. Coba tolong untuk Abu Faqih untuk lebih bisa menerima perbedaan, jangan memperlebar perbedaan. Kalau kita sebagai muslim tidak bisa saling toleransi sesama muslim bagaimana kita bisa bersatu melawan musuh kita, yang ada malah kehancuran kesatuan masyarakat islam. Cobalah untuk lebih bijaksana dalam melakukan penilaian apalagi yang menyangkut agama kita.
-----

Posted by F Hanifa  on  02/14  at  03:02 AM

Assalamu`alaikum.

Kalau saudara-saudara mengaku ISLAM, jangan pernah bertanya atau mempertanyakan “Masihkah Relevan?” terhadap hukum-hukum Alloh yang tercantum dalam Alquran, karena Alquran sangat relevan untuk hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, sekarang, ATAUPUN nanti.

Jika saudara-saudaraku masih ragu tentang relevan atau tidaknya hukum-hukum Allah yang ada dalam Alquran, artinya rukun iman yang ke-3 yakni percaya terhadap Alquran beserta isinya, tidak dilakukan oleh saudara-saudaraku sekalian. Sadarlah semasih hidup.

Wassalam

Posted by NUGRAHA HADIWIJAYA  on  04/08  at  11:05 PM

Penafsiran ayat yang berbicara tentang poligami mesti harus lebih cermat. Ingatlah bahwa Qur’an itu turun bukan dalam ruang hampa, namun ada realitas yang berjalan seiring dengan perjalanan risalah menuju kesempurnaan.

Tentang ayat polgami surat an-nisa ayat 3 jangan hanya dibaca sepihak. karena rasanya kurang pas kalau ayat ini hanya dibaca dngan ayat 3 saja. pernakah saudara berfikir tentang ayat sebelumnya. Allah menjelaskan apa? Anak yatim. Selain itu menjelaskan apa? Keharaman memakan harta anak yatim kecuali bagi orang yang memeliharanya, itu pun ala kadarnya. Pernakah kita berfikir apa hubungan antara anak yatim dan izin berpolgami? Ternyata memang ada. Kalau kita baca al-Qur’an lebih jauh lagi ternyata Allah menjelaskan kepada manusia agar berlaku adil pada anak-anak yatim, namun kebanyakan orang sulit berlaku adil pada anak-anak yaitim.

Pertanyaannya siapakah yang lebih adil diantara orang-orang yang memelihara anak yatim jawabannya adalah ibunya yang bersetatus janda. Nah solusi untuk berlaku adil kepada anak yatim adalah dengan menikahi ibunya (kelanjutan ayat 3 surat an-nisa’) sehingga korelasinya menjadi jelas. Jangan salah menafsirkan bahwa yang dimaksud adil dalam ayat tersebut adalah adil terhadap suami dalam hal kebutuhan seksualitas dan mater lainnya. Karena memang ayat ini tidak berbicara tentang seksualitas dan material. Nah inilah yang mungkin beluk kia pikirkan. nabi dalam realitasnya memang memiliki hak yang Allah istimewahkan.

Namun dalam prakteknya pasca wafat khadijah beliau menikahi janda-janda terkecuali Aisyah r.a, dan ini juga diperbuat oleh sahabat lainnya. anak-anak yatim yang bapaknya mati di medan perang, kemudian ibu mereka dinikahkan demi menyelamatlan masa depan anak yatim. permasalahan sekarang adalah apakah memang tujuan poligami yang ada pada waktu ini dngan tujuan seluhur itu. saya rasa sangat jauh. keinginan poigami hanya sebatas kebutuhan seksualitas dan materi, memang kenyataannya tidak banyak orang yang mau menikahkan janda yang banyak anakmya, justru dianggap beban dan menambah pengeluaran.

Padahal hanya dengan cara inilah kita dapat memperlakukan anak yatim dengan baik karena a tetap dalam pengawasan ibu kandungnya, walahua’lam.

Posted by juan sebastian  on  02/07  at  09:02 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq