RUU Anti Pornografi & Pornoaksi Mubazir - Komentar - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Wawancara
27/06/2005

Dra. Myra Diarsi, MA: RUU Anti Pornografi & Pornoaksi Mubazir

Oleh Redaksi

Orang-orang yang begitu banyak berharap pada RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi bisa jadi akan patah arang. Rumusan yang buruk dan sanksi yang muluk-muluk menjadi salah satu kelemahan mendasar draf RUU yang kini beredar. Demikian hasil perbincangan Novriatoni dari Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Myra Diarsi, salah seorang aktivis perempuan yang kini bekerja di Komnas Perempuan dan ikut memantau lalu lintas RUU ini, Kamis (16/6) lalu.

27/06/2005 21:06 #

« Kembali ke Artikel

Komentar

Komentar Masuk (43)

(Tampil semua komentar, ascending. 20 komentar per halaman)

Halaman 1 dari 3 halaman 1 2 3 >

Seharusnya Novriantoni bisa membedakan antara “pornografi” dan “pelecehan seksual”. Colek-mencolek, suit-mensuit dan sebagainya itu adalah bagian dari pelecehan seksual, yang selama ini sebagian sudah diatur dalam KUHP (ex: pencabulan, pasal 289-296), bukan pornografi. Memang ada baiknya dibuatkan peraturan tersendiri, seperti yang dilakukan di beberapa negara lain, tetapi tidak perlu dimasukkan dalam UU Anti Pornografi/Pornoaksi, karena itu 2 hal yang berbeda.

Artikel ini menyebut tentang “nilai-nilai universal”. Sebenarnya apa yang dimaksud oleh Novriantoni/Myra Diarsi dengan “nilai-nilai universal”? Seberapa universal kah “universal” itu? Di Amerika Serikat, mempertontonkan buah dada di tempat umum masih dianggap melanggar hukum (ingat kasus Janet Jackson di SuperBowl, silahkan cari di google dengan kata kunci tersebut).  Tetapi di Irian Jaya ini normal-normal saja. Yang mana yang mesti dianggap “nilai-nilai universal”?

Jadi, apa yang dimaksud dengan “nilai-nilai universal” itu sangat tergantung pada budaya lokal, dan ditentukan oleh pendapat mayoritas. Tidak bisa kita begitu saja menganggap apa yang lumrah di negara-negara Barat (misalnya berciuman di depan umum) sebagai hal yang normal di Indonesia. Cobalah anda berciuman, atau membuka (maaf) pantat di halte bis di Jakarta. Kalau mayoritas orang lain tidak menghiraukan, bisa kita sebut ini tidak melanggar nilai-nilai universal setempat.

#1. Dikirim oleh Syaifullah Khalid  pada  28/06   10:06 AM

Saya lihat RUU ini lebih memberikan pembatasan pada pelaku expresi yang dianggap memudahkan terjadinya pelanggaran tindakan moral, seperti berpakaian seksi atau seperti itulah, tetapi yang harus lebih ditekankan sebenarnya adalah proses pembelajaran dan pendewasaan moral masyarakat agar tidak melihat semua berdasarkan nafsu rendah semata, lihat konteks dan dampaknya apa.

Mungkin di mall2 atau kampus kita semua pernah lihat anak-anak muda sedang pacaran/berpelukan, apa kita otomatis jadi langsung “bernafsu” karena itu?

Kalau di jalan raya kita lihat orang pakai bikini, mungkin bisa saja orang jadi “panas”, tapi kalau lihat seperti itu di pantai ( public area) tempat ratusan orang juga begitu karena berenang, apa kondisinya harus jadi sama?

Pembuat RUU ini bisa “study tour"ke daerah Glodok, karena disana sumber bahaya moral yang paling terbuka. VCD2 porno dijajakan terbuka, terakses ke semua umur. Ingat saja pemberitaan2 di TV ttg kasus pemerkosaan ke/oleh remaja atau anak2 , sebagian besar karena habis nonton film2 spt ini. Bisakah RUU ini nanti punya real enforcement untuk menangani itu. Daerah ini sepertinya tidak pernah tersentuh aturan pornografi dari sejak jaman Orba sekalipun.

#2. Dikirim oleh Ahmad Baihaqi  pada  28/06   06:06 PM

Membaca penjelasan Dra. Myra Diarsi, saya berpikir bahwa budaya tempat saya dilahirkan yaitu budaya Jawa, lambat laun akan hilang. Bagaimana tidak! Para penari Jawa yang memakai jarit yang press ke badan dan belahan dada yang terlihat menyembul, akan diberangus habis oleh RUU ini.

Janganlah kita lihat suatu persoalan hanya dengan satu kaca mata saja. Kita juga harus melihat dari kaca mata pelestarian budaya, kacamata sejarah bangsa, dan yang penting kaca mata perkembangan jaman.

#3. Dikirim oleh Big Sinner  pada  28/06   06:06 PM

Membaca tanggapan nara sumber, saya berpikir bahwa nara sumber selalu menggunakan stardart ganda dalam mengemukakan pendapatnya. Pendapat yang disampaikan cenderung egois ketimbang demokratis...konservatif ketimbang liberalis ( padahal nara sumber pengusung demokrasi/liberalis..) misalnya :

1. nara sumber tidak rela / berkeberatan negara mengintervensi hak individunya. Contoh dalam hal berpakaian. Nara sumber berpendapat bahwa itu adalah hak murni individu. Tapi anehnya ketika terjadi sebuah “ akibat “ nara sumber meminta negara melindunginya. Terjadinya “ pencabulan / pelecehan “ terhadap seseorang yang berpakaian minim seharusnya dipandang sebagai sebuah “ konsekuensi “ yang harus diterima bukan malah meminta negara membuatUU untuk melindungi itu.

2. UU lahir sebagai sebuah kesepakatan rakyat Indonesia yang direpresentasikan dalam lembaga/lembaga negara yakni MPR/DPR. Dalam proses pengambilan keputusan suara “ mayoritas “ adalah sebuah kelaziman dalam sebuah negara demokratis. Jadi ketika UU itu dilahirkan, maka nara sumber harus dapat memahami sebagai sebuah proses yang demokratis. Itulah realita, itulah nilai-nilai mayoritas dari Rakya Indonesia, bukan pengingkaran terhadap realita sebagai sebuah produk sekelompok kecil.

kadang kita berpikir bahwa ini demokratis padahal egois...ini liberalis padahal konservatif…

#4. Dikirim oleh dinu  pada  28/06   08:07 PM

Mungkin anda terkejut dgn juduk di atas tadi kan ? Saya bukannya mencari sensasi, tetapi saya bicara masalah hubungan mslh pornografi dgn budaya timur khususnya INDONESIA. Saya secara pribadi melihat byk warga Indonesia khususnya bagi kaum wanita cemas apabila uud ini disahkan akan menimbulkan yg namanya praktek2x diskriminasi terhadap perempuan misalnya tidak boleh pake baju berukuran ketat, minim/sexy. Sementara pihak laki2x yg pake baju ketat gak pernah dilarang. Saya melihat byk org Indonesia meributkan pornografi dgn alasan itu budaya barat & tidak sesuai dgn budaya ketimuran Indonesia, sebenarnya pandangan porno itu sendiri juga sebenarnya pengaruh budaya asing yg datang ke masyarakat kita di mana budaya itu juga masuk melalui agama, perdagangan, dan penjajahan.

Coba kita telusuri bagaimana kehidupan budaya timur org Indonesia pada jaman kerajaan Singosari & Majapahit. Pada saat itu budaya berpakaian wanita Indonesia tidak ada yg payudaranya tertutup baik itu di jawa, bali, maupun irian. Seperti misalnya BH, itukan bukan dari Indonesia melainkan pakaian dalam produk budaya barat. Pandangan bahwa payudara itu porno sebenarnya juga pengaruh masuknya budaya arab melalui perdagangan dan agama islam. tapi ternyata tidak hanya di kalangan agama islam saja masuknya agama nasrani pun juga sama pandangannya, apalagi saat itu pandangan org barat soal pornografi dan sex dipandang tabu.

Kalau kita mau jujur kita lihat saja saudara2x wanita kita yg ada di BALI & IRIAN JAYA mereka pergi keluar rumah dengan dada terbuka tidak ada keributan sama sekali bahkan pihak laki2x pun terbiasa melihatnya sekalipun itu bukan keluarganya.

Apakah mereka org primitif yg blm mengenal TUHAN ? jelas Tidak, mereka punya agama kok tapi tidak pernah ngeributin payudara senorak saudara2x kita yg muslim dan nasrani (lain halnya kalo emang kuarng kerjaan atau iseng)

Saran saya adalah kalau memang ingin merancang UUD anti pornografi ini yg sesuai dgn budaya ketimuran kita, maka kita harus melihatnya juga dari budaya timur kita yg murni yg tidak ada pengruh budaya asingnya sama sekali baik itu dari barat, utara, maupun selatan.

#5. Dikirim oleh Aswino Vitus Sumopawiro  pada  29/06   09:06 PM

Wah! Kalau RUU ini disahkan jadi UU bisa-bisa saya tak bisa lagi menjalani hobi saya yaitu dan senam berenang. Dan bisa-bisa semua kolam renang umum nantinya ditutup dong. Habis khan gak mungkin berenang dengan pakaian yg tertutup dan longgar. Sudut pandang mereka (yg mengusulkan RUU ini) sempit seperti memakai kacamata kuda!!!

#6. Dikirim oleh Rita Anggraeni  pada  29/06   11:06 PM

Menurut Sdr. Big Sinner undang2 (masih RUU) jangan sampai memberangus Budaya tradisional.  Marilah berpikir secara jernih, sehingga kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Saya sangat setuju melestarikan budaya, namun tentunya budaya yang baik. Apakah kita harus melestarikan budaya adu ayam di Bali sampai mati, budaya upacara ritual membantai kerbau secara sadis di toraja, tarian2 yang hanya mengekploitasi tubuh wanita ??

Tentunya penari tarian2 dimaksud bisa menggunakan pakaian yang lebih sopan dan tidak perlu punah. Gampang kan ? Jangan dibuat sulit bung ! Jangan kuatir, masih banyak budaya Indonesia yang lebih bermutu bung !

#7. Dikirim oleh ferni  pada  29/06   11:06 PM

Standard kepantasan berpakaian tiap masyarakat itu berbeda. Contohnya kalau di Aceh pria pakai koteka & wanita bertelanjang dada pasti langsung ditangkap , tapi kalau di pedalaman Irian yg seperti itu dianggap biasa/pantas. Apa orang yg berpakaian tradisional seperti itu nantinya akan ditindak juga? Dan bukan cuma pelaku kesenian (seperti penari Jawa yg terlihat sebagian dadanya) tapi juga para atlet olahraga tertentu (renang, senam, dll) yg bisa kena masalah kalau RUU ini disahkan jadi UU. Kaum (sok) moralis yg mengusulkan RUU ini harus melihat realitas masyarakat dengan sudut pandang yg luas. Jangan menggunakan (baca: memaksakan) sudut pandang sendiri.

#8. Dikirim oleh Haryo S. Pinandito  pada  29/06   11:06 PM

Sdri Ferni yang terhormat, Setahu saya sabung ayam di Bali harusnya tidak sampai ayam mati tetapi cukup salah satunya berlari ketakutan. Ayam itu mati karena di kaki ayam diberi pisau kecil. Jadi yang harusnya diluruskan adalah peraturan supaya ayam jangan sampai mati saat bertarung. Sedangkan di Toraja kerbau sebagai kurban. Saya tidak begitu mengerti adatnya. Tetapi bila memang terlalu sadis harusnya bisa disembelih seperti sapi/kambing pada saat idul kurban. Nah… Sekarang mari kita bayangkan bila Camilia Malik hanya diperbolehkan menari Jaipong jika mengenakan burqa seperti di afganistan dan tidak boleh meliuk-liukkan pantatnya seperti layaknya penari jaipong saat ini. Kalo anda bisa membayangkan dengan baik dan detail maka bisa saya pastikan bahwa saat itu tari jaipong sudah punah. Terima kasih atas tanggapannya.

#9. Dikirim oleh Big Sinner  pada  03/07   10:07 PM

Kita hidup beragama. Jika kita yakin dg agama kita tentunya kita harus yakin dg ajarannya. Agama mengatur kita cara berpakaian, maka kita mengikutinya. Itupun bila kita ingin selamat. Bagi yg tidak ingin selamat mereka sesukanya menafsirkan cara berpenampilan.Disinilah tugas negara mengatur warganya supaya mereka selamat.

Bila dikatakan pemerintah intervensi terhadap kebebasan warga negaranya dan melanggar HAM, maka hampir semua produk hukum diintervensi dan melanggar HAM. Kewajiban menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, bisa dikategorikan melanggar HAM.

Mengharapkan menggunakan cara pandang setiap orang, pasti akan menimbulkan perbedaan yang beragam. Cara yang paling baik dan tepat adalah dengan menggunakan tolok ukur agama.

Saya yakin setiap muslim pasti berpendapat bahwa shalat maghrib itu 3 raka’at. Agama tegas dan jelas menentukan hukum. Karena ia datang dari Sang Pencitpa Manusia.

#10. Dikirim oleh Syaifudin Zuhri  pada  03/07   10:08 PM

Saya setuju jika tak semua budaya itu baik, tapi masa tarian Jawa yang anggun dan kaya filosofis disamakan dengan adat lain yg menyiksa binatang seperti sabung ayam? Di sini letak permasalahannya adalah masalah penafsiran akan yang baik dan yang tak baik. Bagaimana memecahkannya? Sebagai negara demokrasi, jawabannya adalah: biar rakyat yang menentukan!

Begitupun soal RUU ini, sebaiknya rakyat langsung yang menentukan melalui referendum, bukan wakil rakyat yang walau mereka dipilih langsung namun punya potensi mengkhianati aspirasi pemilihnya!

#11. Dikirim oleh Joko Pratomo  pada  05/07   12:07 AM

Tanggapan mas Zuhri yg menganggap agama itu tegas dan jelas menentukan hukum, itu terlalu menggampangkan persoalan. Banyak orang berlainan dalam menafsirkan agama. Kalau satu penafsiran dijadikan pegangan maka itu berarti menindas penafsiran lainnya yang tak sepaham.

Urusan yg bersifat privat seperti berpakaian hendaklah dibiarkan berada di wilayah privat. Hendaklah pemerintah mengatur urusan yg menyangkut kepentingan umum saja (masalah ekonomi, korupsi, teroris, dll). Tak perlulah ketat tidaknya suatu pakaian menambah beban pikiran pemerintah.

#12. Dikirim oleh Haryo S. Pinandito  pada  05/07   12:08 AM

Ha ha.. Anda lucu sekali Big Sinner (tentang jaipongan memakai burqa). Saya juga sedih kok melihat kebudayaan kita mulai “terganggu”. Sekarang sering ditemui pengantin daerah dengan busana daerah tetapi tanpa riasan sanggul atau hiasan susun yang anggun karena tertutup jilbab.

Saya berpendapat bahwa untuk melindungi perempuan bukan dengan mengenakan jilbab atau baju longgar atau UU ini, tapi dengan pemberdayaan dan ilmu pengetahuan. Bisa jadi di waktu yang akan datang anak-anak kita hanya dapat menikmati/melihat busana daerah di buku-buku atau toko souvenir, atau bahkan di museum.

#13. Dikirim oleh Yani Prasatya  pada  06/07   12:08 AM

Saudara Haryo masalah pakaian memang hak seseorang untuk menentukanya tapi harus diingat kalau kita berada ditempat umum maka cara berpakaian kita akan mempengaruhi pikiran orang yang memandang dan cara menafsirkan agama berbeda itu hal yang biasa dan bukan penindasan yang penting tujuannya sama dan tidak menyimpang dari ajaran agama itu untuk Bapak Syaifudin zuhri anda benar dan saya sependapat dengan bapak

#14. Dikirim oleh Welly Trismen  pada  06/07   07:08 PM

Mungkin bisa ditelusuri langsung kepada mereka yang menggunakan jilbab adalah mengapa mereka tidak melepas jilbabnya saat pernikahan padahal mereka menggunakan pakaian adat namun. Mungkin pertanyaannya bisa dirunut kebelakang, mengapa mereka tiba-tiba harus berpakaian jilbab kemanapun, padahal (diasumsikan) sebelumnya mereka tidak berpakaian seperti itu? Apa sih yang melatarbelakangi pemikiran mereka sehingga mereka harus berjilbab segala? Dan gejala itu kini justru banyak muncul pada lembaga2 pendidikan yang tidak berhubungan langsung sebagai pendidikan agama. Tidak sedikit pula yang latar belakang kehidupan mereka justru kontras dengan penampilan mereka saat ini.

Sebagai sebuah pendapat adalah tidak salah dan patut dihormati ketika mbak mengatakan bahwa untuk perlindungan perempuan bukan dengan mengenakan jilbab atau baju longgar atau UU ini, tetapi pemberdayaan atau ilmu pengetahuan. Tapi sebagai sebuah pandangan berbeda (dari mereka) juga harus dihormati pula bila mereka punya pandangan bahwa selain ilmu dan pemberdayaan, mereka juga ingin berpakaian sesuai dengan keyakinan mereka.

Karena, saya juga pernah membaca seorang ahli roket perempuan yang mengenakan jilbab, justru pakaian jilbabnya itu mulai dipakai saat beliau menempuh pendidikan di Perancis. Mungkin ini hanya sebuah contoh saja.

#15. Dikirim oleh yudi santoso  pada  12/07   05:08 AM

UU dibuat untuk mengatur supaya di jauh-jauh hari tidak akan terjadi hal yang lebih negatif lagi. Apa akibatnya jika pornoaksi dan pronografi dari sekarang tidak dicegah. Maka anak cucu kita kedepan adalah generasi pengusung pornografi dan pornoaksi..  Apakah anak anda rela menjadi penari striptise? Berjalan di muka umum dengan tidak menggunakan baju? Saya pikir hampir 99% orang yang berpikiran sehat tidak menginginkan. Anda boleh saja telanjang tapi jangan di publik karena ada pihak yang merasa terganggu (bagi orang2 yang msih memegang agama).

Dan bagi orang2 islam sangat jelas batasan aurat yang tidak boleh di lihat bagi yang bukan muhrim… Saya pikir jika anda muslim maka anda tahu hal itu!

#16. Dikirim oleh wakhid  pada  30/01   10:01 PM

Sudah terlalu banyak yang diurus oleh negara. Ya kalau negara harus mengurusi apa yang harus dipakai nanti malah negara bisa jadi teroris baru....

Yang penting saya kira perkuatkan pranata sosial, pendidikan, budaya saja. Karena meurut saya porno aksi dan pornografi bias diperantas tidak dengan UU tetap penanaman nilai dan saya berpikir di sini yang yang berperan adalah pranata yang saya sebutkan tadi.

Ya.. jangan bebankan negara dan paksakan negara terlalu masuk dan mencampuradukan wilayah privat dan publik. Kalaupun masalah pornografi dan pornoaksi itu begitu menggangu dan mengancam moral negara mestinya berada sebagai entitas yang memiliki kapasitas untuk memberikan keyakinan agar semua pranata yang ada bisa berjalan secara sinergi. Karena kalau tidak bisa selalu berbeda pendapat dan presepsi.

Yang yang lainya adalah mengidentifikasi korban dari pronoaksi dan pornografi. Satu saja memperbaiki relasi kekuasaan yang eksploitasi.(peyebab munculnya pornoaksi)

#17. Dikirim oleh fulton  pada  31/01   12:01 AM

Menurut saya pemerintah seharusnya lebih berkonsentrasi untuk masalah lain ketimbang hanya mengurusi cara berpakaian rakyatnya.Masalah pemahaman akan pornografi dan pornoaksi sebaiknya kita kembalikan pada individu masing-masing. Tidak perlu ada polisi moral.Masalah yang berhubungan dengan tindak asusila kan sudah ada aturannya hukumnya, jadi buat apa lagi ada UU anti pornografi dan pronoaksi?

Lagian sepanjang pengamatan saya di Indonesia gak ada tuh orang yang lalu lalang dimuka umum yang berpakaian vulgar atau telanjang, kalaupun ada yang berpenampilan sexy, saya lihat masih dalam ukuran wajar. Kalo model you can see saya kira masih normal kok, lha wong negara kita ini kan negara tropis yang panas. Lagipula UU ini malah bisa jadi lahan korupsi baru. Bukan rahasia di indonesia kalo apa-apa selalu ujung-ujungnya duit.Kalo UU ini diterapkan bakal banyak orang kaya baru.

Masih banyak hal-hal penting lainnya yang mestinya disikapi lebih serius oleh pemerintah misalnya memerangi korupsi, perlindungan TKI di luar negeri,memperbaiki mutu pendidikan,kualitas pelayanan publik, menekan angka pengangguran, kemiskinan, penegakan hukum dll.

#18. Dikirim oleh ellia stradivari  pada  10/02   02:02 PM

Weleh...weleh....weleh.... Lha RUU isinya ngawur tak berdasar gitu kok mau disahkan. Apa nggak ada cara lain untuk mendidik susila bangsa kita? Wong kok sukanya ngatur-ngatur orang lain dengan cara semena-mena. Apakah dengan aturan itu akan berkurang kejahatan seksual di Indonesia? Wuh....gak percaya!!!

Sedih melihat kenyataan ini. Buka mata lebar-lebar mengenai ungkapan-ungkapan rasa dari satu budaya ke budaya lain. Jangan disamakan begitu saja! Berapa TKW kita yang diperkosa di negara-negara Arab, yang pakaianya brukut-brukut itu? Ha...ha....ha.... dasar orang lagi stress.

Gagal menanamkan nilai lewat pendidikan lalu main larang..... main aturan!! Hm...kasian deh… Datanglah ke India, belajar memahami cara ekspresi yang berbeda. Jangan-jangan sampai India.... semaput!!

#19. Dikirim oleh kusmaryadi  pada  07/03   10:04 AM

Terus terang kami yang kaum buruh yang bekerja demi sesuap nasi akan sangat terpengaruh. Kami sudah kena Bom 2x, sekarang mau Undang-undang ini lagi.  Apalagi issue-issue ini sudah beredar di Negara luar. Akan sangat berpengaruh terhadap kunjungan orang asing. Mereka akan berpikir dua kali berkunjung ke Indonesia dengan adanya aturan ini. Karena sangat susah menjelaskan ke mereka mana pakaian yang pantas dan mana yang tidak pantas. tolong jangan bikin hidup ini lebih susah. Orang-orang di DPR itu sih santai, sudah digaji gede, tunjangan macem2. Orang2 seperti kami ini hanya sebagai obyek hanya untuk menutupi belang mereka, biar kelihatan sibuk saja. Kenapa sih kita mau saja dibodoh2in, yang jelas2 mereka itu ingin jadi pahlawan kesiangan. Silahkan Kalau kalian berpendirian demi kesopanan atau apa saja. Yang jelas pada saat menghadap Sang Khalik, kalian akan tahu mana yang benar dan mana yang Munafik.

#20. Dikirim oleh Erick  pada  10/03   10:03 PM
Halaman 1 dari 3 halaman 1 2 3 >

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq