Kolom Amien Rais

Arsip per tahun: 2000 | 2001 | 2002

BERITA | FREE E-MAIL | KOMUNITAS | CHAT | i-GUIDE
| Cover | Laporan Utama | Laporan Khusus | Tajuk | Kolom Amien Rais | Adilan Adilun |
Kamis, 19/10/2000
 

Harapan Kita pada Polri

Adil - Setelah berakhirnya Sidang Tahunan MPR, Agustus silam, rakyat Indonesia pasti menaruh harapan yang besar pada kepolisian RI. Salah satu Tap MPR telah memutuskan adanya pemisahan Polri dari unsur-unsur TNI, dengan harapan agar masalah keamanan dan penegakan hukum dapat ditangani oleh Polri secara mandiri, tanpa diganggu dan dicampuri oleh unsur-unsur dari luar.

Harapan demikian besar dari rakyat Indonesia itu, tentu bermuara pada penegakan martabat dan kepercayaan diri Polri yang sekuat-kuatnya. Sehingga, Polri tidak takut pada siapa pun sebagai salah satu penegak hukum yang sangat menentukan, berhubung Polri memiliki persenjataan dibandingkan aparat penegak hukum yang lain.

Kalau kita jujur melihat kiprah Polri selama ini, kita terpaksa memiliki kesimpulan bahwa citra polisi di mata masyarakat memang terpuruk karena mereka sering gagal melakukan tugas-tugas penegakan hukum dan keadilan. Namun sebagai bangsa yang tidak pernah putus harapan, kita pun harus melihat sisi-sisi positif dan objektif dari Polri.

Bagaimana mungkin kita mengharap permainan sogok hilang dari tubuh Polri, mengingat pada umumnya kehidupan para anggota Polri terutama di lapisan bawah masih memprihatinkan. Mereka tinggal di asrama-asrama yang sangat jauh memenuhi standar kewajaran. Meskipun begitu, kita melihat masih banyak anggota maupun pimpinan Polri yang tetap berpegang teguh pada sumpah jabatan, sehingga mereka tidak mempan sogokan dan tidak pernah bisa ditekan-tekan oleh pihak manapun.

Hal-hal tersebut perlu kita catat, agar kita tidak melihat dengan kacamata hitam sehingga gambaran Polri seolah-olah sudah tanpa harapan. Bila kita gunakan kacamata yang jernih, di samping pesimisme, sesungguhnya lebih besar optimisme mengingat bagaimanapun unsur-unsur kebaikan dan semangat penegakan hukum serta keadilan masih tetap bersemayam di hati sebagian besar pimpinan Polri maupun para anggotanya.

Sekarang di zaman reformasi, berbagai "lagu lama" di mana oknum polisi ikut menutupi kejahatan dan malah seringkali menjadi salah satu pelaku tidak langsung dari berbagai kejahatan itu, harus sudah diakhiri. Dan, ujian itu kini telah datang, yaitu dengan ditangkapnya Soewondo tukang pijat Abdurrahman Wahid, yang selama sekitar 6 bulan sempat raib.

Saya tidak ingin ikut mempersoalkan mengapa Soewondo baru ditangkap sekarang, siapa yang selama ini telah menyembunyikannya dengan rapi, dan sejauh mana hubungan sang tukang pijat dengan yang dipijat. Mengapa? Oleh karena hal-hal itu akan membawa kita pada berbagai spekulasi, dan bisa menimbulkan berbagai macam prasangka yang tidak mesti benar --bahkan mungkin bisa keliru sama sekali.

Marilah kita melihat masalah ini dengan kacamata jernih dan pandangan yang objektif. Secara selayang pandang saja, masyarakat mengetahui ada trio yang sangat menentukan bobolnya Rp 35 miliar dari kas Bulog, yaitu Abdurrahman Wahid, Soewondo, dan Sapuan. Bahwa kemudian ada nama-nama seperti Siti Farikha, Sudarso, dan lain-lain itu sekadar aktor sampingan yang sekalipun perlu didengar juga keterangannya, tetapi trio itulah yang harus diperiksa oleh Pansus DPR dengan sejelas-jelasnya.

Di sinilah kita ingin memberikan sebuah peringatan kepada Polri, supaya kasus Soewondo dalam hubungannya dengan skandal Buloggate dapat diselesaikan secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.

Beberapa jam setelah Soewondo ditangkap, telah terjadi kontroversi yang cukup menyebalkan. Tiga psikiater menyatakan Soewondo sehat walafiat. Organ-organ fisiknya sehat. Memorinya tidak terganggu, tidak ada tanda-tanda sinting atau kegalauan berpikir. Sementara itu pihak kepolisian memberikan keterangan yang bertentangan dengan keterangan para psikiater. Polisi mengatakan keadaan psikis dan fisik Soewondo belum memungkinkan untuk ditanyai. Mereka bahkan terkejut ketika beberapa anggota Pansus DPR mengenai Buloggate-Bruneigate datang langsung ke Mapolda, untuk melihat keadaan riil Soewondo.

Kita tidak boleh meloncat pada kesimpulan bahwa akan ada semacam sandiwara canggih dari aparat keamanan, untuk menyelamatkan posisi Abdurrahman Wahid. Tetapi, memang rakyat betul-betul mengharapkan Polri menyidik masalah ini secara profesional, kemudian tidak menutupi-nutupi fakta-fakta yang tidak terbantahkan di dalam skandal Buloggate yang menghebohkan itu.

Sungguh saya terkejut, ketika seorang pengacara Soewondo mengatakan sebab musabab kliennya menghilang, karena dia takut kalau masalah Buloggate disangkutkan dengan Abdurrahman Wahid, berhubung itu murni masalah perdata yaitu semacam utang-piutang antara Sapuan dengan Soewondo yang tidak ada kaitan sama sekali dengan Abdurrahman Wahid. Padahal, abang becak pun tahu bahwa keterangan seperti itu sangat lemah dan sangat tendensius karena sangat musykil seorang tukang pijat bisa mampu mengeluarkan Rp 35 miliar secara ilegal dari kocek Bulog. Tentu ada kekuatan kekuasaan di belakang Soewondo. Dan, siapa lagi kekuasaan itu kalau bukan orang yang suka dipijat-pijat oleh Soewondo.

Maka dalam semangat praduga tak bersalah, dengan iktikad menjauhi segala macam kesimpulan yang bersifat apriori, kita berharap ada kerja sama yang rapi antara pihak kejaksaan, kehakiman, Polri, serta Pansus DPR juga para penasihat hukum. Sekalipun kewajiban mereka adalah membela klien masing-masing, tetapi hendaknya cara membelanya yang wajar, bukan dengan menekuk-nekuk pemahaman hukum --apalagi menggunakan cara-cara pembodohan terhadap masyarakat.

Kasus Soewondo merupakan sebuah test case yang sangat penting. Memang ada yang mengatakan, apalah artinya Rp 35 miliar dibandingkan triliunan rupiah dalam skandal BLBI atau skandal Bulog sebelumnya. Dalih seperti itu sekelebatan benar. Tapi bila dalih demikian itu diikuti, tidak akan pernah ada kasus kejahatan yang bisa dibawa ke meja hijau, karena dalih kasus kejahatan tersebut mempunyai implikasi ini dan itu sehingga sebaiknya tidak usah dibawa ke pengadilan.

Beberapa hari lalu, kita lihat di layar TV bagaimana logika seorang Alvin Lie, anggota DPR yang masih muda, dengan ketajaman nuraninya telah memberikan pandangan yang cukup jernih. Ketika Menkumdang-HAM membela Gus Dur bahwa presiden tidak perlu hadir jika dipanggil oleh Pansus DPR --karena yang perlu dihadiri hanya sidang pleno DPR, maka Alvin Lie mengatakan sekalipun alasan yang dikemukakan Yusril bisa dicari-cari, tetapi alangkah lebih mulianya mendatangi panggilan Pansus DPR daripada mendatangi Tommy Soeharto di sebuah hotel untuk merundingkan masalah grasi dan lain sebagainya.

Sekarang di pihak Polri sendirilah seluruh kasus ini akan berjalan. Apakah Polri akan kooperatif dan betul-betul memegang martabat serta harga diri sebagai penegak hukum yang menjadi tumpuan harapan masyarakat. Ataukah Polri akan luruh oleh tekanan kekuasaan yang ingin mengalihkan kasus Buloggate menjadi sebuah drama antiklimaks, yang pasti akan membuat resah dan marah rakyat Indonesia.

Apabila kasus Buloggate bisa selesai dengan jernih, saya yakin citra polisi akan segera pulih dan kepercayaan masyarakat pada Polri juga akan kembali secara utuh. Tetapi kalau sampai tercium ada permainan patgulipat dalam penangkapan Soewondo yang bermuara pada hal-hal yang bertentangan dengan nurani hukum dan sanubari rakyat Indonesia, maka pasti citra polisi akan lebih negatif lagi di mata masyarakat.

comments powered by Disqus

Betapa Penting Konsistensi | Mengambil Hikmah Misi Muhibah ke Sumatera (2) | Ke mana setelah Sidang Tahuan MPR? | Kekuasaan dan Takhayul | Nasib Kabinet Baru | Kejujuran Pemimpin Bangsa | Melawan Ketakaburan Kekuasaan (1) | Melawan Ketakaburan Kekuasaan (2) | Serba tidak Pasti | Harapan Kita pada Polri | Korupsi adalah Panglima | Sedikit Catatan dari Washington | Mengambil Hikmah Misi Muhibah ke Sumatera (1) | Mengambil Hikmah Misi Muhibah ke Sumatera (3) | Pemerintahan Serba 'Ad-Hoc'

Arsip Kolom Amien Rais ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq