Kolom Amien Rais

Arsip per tahun: 2000 | 2001 | 2002

BERITA | MEMBERS |FREE E-MAIL | KOMUNITAS | CHAT | i-GUIDE
| Cover | Laporan Utama | Laporan Khusus | Tajuk | Kolom Amien Rais | Adilan Adilun |
Kamis, 29/03/2001
 

Aceh Bukti Kegagalan Gus Dur

Adil - Buat rakyat Indonesia masalah Aceh merupakan masalah yang bersifat eksistensial, dalam arti survival atau kelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan banyak tergantung pada bagaimana Indonesia menyelesaikan masalah Aceh.

Saya pernah datang ke Aceh lebih dari 10 kali dalam berbagai kesempatan. Sedikit banyak saya mengetahui aspirasi masyarakat Aceh, sebagaimana sering dikatakan oleh para pemimpin formal maupun infromal, para ulama, tokoh intelektual, tokoh LSM, maupun juga adik-adik mahasiswa. Bila saya bandingkan situasi Aceh pada tahun 1995 dengan situasi sekarang ini, maka jelas sekali bahwa kondisi Aceh bukannya semakin membaik tapi justru semakin parah.

Tahun 1995 wilayah Aceh aman dan damai, sekalipun sebagian masyarakat memendam kegeraman yang luar biasa, karena praktik-praktik DOM yang menusuk rasa keadilan dan kemanusiaan rakyat Aceh. Namun lihatlah, pada tahun itu belum pernah terdengar sama sekali istilah referendum sebagaimana dituntut oleh rakyat Aceh sekarang ini.

Kemudian ketika Habibie mengambil alih kendali republik, dia sudah menjanjikan berbagai macam perbaikan untuk Aceh. Namun sayang sekali janji-janji itu belum sempat dilaksanakan, sampai Habibie turun panggung. Kemudian sudah tentu harapan yang besar diletakkan di pundak Abdurrahman Wahid yang konon punya wawasan kebangsaan, punya komitmen menjaga keutuhan republik, sebagai tokoh pluralis di negara Bhinneka Tunggal Ika dan segala hal yang bagus-bagus yang diberikan oleh banyak orang kepada sosok Abdurrahman.

Akan tetapi kita harus mengakui bahwa masyarakat Aceh sekarang ini betul-betul dalam keadaan yang sangat sengsara dan hampir putus asa. Setiap kali rakyat Aceh mendengar berita akan ada tentara atau Polri dikirim ke daerahnya, maka serta merta dalam pikiran mereka yang terbayang adalah kekerasan, pembunuhan tidak yang bertanggung jawab, penganiayaan, perkosaan dan segala macam penindasan hak-hak asasi manusia.

Kita tahu bahwa sekarang ini memang kita dihadapkan pada dilema yang tidak mudah. Setelah perusahaan Exxon berhenti berproduksi, dan bahkan menurut berita tidak saja para eksekutif tapi juga karyawan-karyawan asingnya sudah meninggalkan lokasi perusahaan. Ditambah dengan, katanya, ada campur tangan Amerika Serikat dalam hal pemberhentian produksi Exxon ini, maka sikap Indonesia memang menjadi penuh kegamangan.

Begitu Exxon berhenti berproduksi, maka dikatakan bukan saja PT Arun, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Kraft Aceh dan berbagai perusahaan lain di sana juga akan berhenti. Tetapi yang lebih menyambar kesadaran kita semua, bahwa ternyata ABPN kita akan semakin oleng kalau income dari daerah Aceh tidak dapat lagi masuk ke kocek pemerintahan pusat. Sehingga bergulirlah pikiran untuk mengirimkan sekian batalyon, guna mengamankan lokasi perusahaan atau memaksa supaya Exxon dapat bekerja kembali. Tapi justru di sinilah letak dari musykilah yang luar biasa.

Dengan katakanlah tiga atau empat batalyon TNI datang ke Aceh, maka tidak bisa tidak, maka secara otomatis rakyat Aceh menganggap ini bukan saja kembalinya DOM di Aceh, tapi juga kembalinya kekerasan yang sangat mengerikan bagi rakyat Aceh. Sementara maksud TNI sendiri barangkali tidak akan digunakan operasi militer terbatas di seluruh Aceh, melainkan betul-betul hanya untuk melindungi perusahaan Exxon supaya tidak mendapat gangguan dari GAM maupun gangguan dari elemen-elemen lain.

Memang tampak sekali bahwa Abdurrahman Wahid dalam memecahkan masalah Aceh, bergerak dari penyelesaian yang buruk ke penyelesaian yang lebih buruk, dan lebih buruk lagi, yang akhirnya tanpa harapan. Rakyat Aceh saya yakin sudah bisa dalam keadaan yang lebih bagus, andai kata sejak Wahid jadi presiden masalah Aceh diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Tetapi pendekatan yang dilakukan Abdurrahman Wahid adalah pendekatan yang humoristis dan seringkali bahkan menyinggung perasaan rakyat Aceh. Dia pernah mengatakan dirinya adalah nabinya orang Aceh. Abdurrahman Wahid pernah menjanjikan referendum akan diberikan beberapa bulan mendatang, ketika dia baru saja menjadi presiden. Dia pernah mengatakan bahwa dalam satu dua lagi --sekian waktu yang lalu-- rakyat Aceh sudah akan bisa tenang karena masalahnya selesai secara sempurna. Dan segala macam hal yang menunjukkan bahwa dia sedang menggantang asap, sementara kesengsaraan Aceh terus berjalan semakin luas dan semakin mematahkan harapan banyak pihak.

Oleh karena itulah, kita sekarang semakin menyadari kata-kata yang pernah dilontarkan oleh seorang tokoh politik bahwa kesalahan utama Gus Dur adalah ketika merasa benar-benar jadi presiden. Memang dengan merasa sungguh-sungguh jadi presiden, mestinya Abdurrahman Wahid bersikap sebagai seorang presiden republik yang sanggup bekerja keras, sanggup mengorbankan waktu dan tenaga untuk kemaslahatan RI.

Tetapi yang dilakukan Abdurrahman Wahid adalah keliling dunia, menjelajahi puluhan negara di lima benua. Dan, kemudian setiap kali diperingatkan bahwa Aceh semakin serius, maka jawabannya selalu khas; sinis dan menjengkelkan, yaitu semua masalah Aceh akan dengan sendirinya selesai begitu saja, tidak usah repot-repot.

Saya yakin semakin hari semakin kentara kapasitas Wahid sebagai presiden sudah tidak mungkin bisa diperpanjang lagi. Bukan saja masalah Aceh, dia juga secara mengerikan mendatangi insiden Sampit dan Palangkaraya justru setelah insiden selesai dan ketika ratusan mungkin ribuan warga Madura di Sampit dan Palangkaraya sudah mati secara mengenaskan dengan lepasnya kepala dari badan.

Tentu kalau disusun daftar kegagalan Abdurrahman Wahid dalam menjaga keutuhan republik dan keamanan bangsa, akan sangat panjang. Tetapi inilah tragedi bangsa Indonesia di bawah Wahid, yang semakin hari semakin tidak visioner, semakin kehilangan pegangan, ditambah dengan para pembantunya yang satu sama lain saling bertikai, saling sodok menyodok, dan saling menyalahkan.

Dilihat dari kepentingan DPR/MPR untuk menyelamatkan bangsa ini, maka menjadi semakin jelas memorandum kedua akan segera dijatuhkan untuk secara konstitusional mengakhiri kepresdien Wahid yang semakin membahayakan ini. Memang di antara berbagai fraksi terjadi perbedaan nuansa dalam menuju Sidang Istimewa MPR.

Tetapi apapun nuansa satu sama lain yang beragam itu, jelas muaranya sama yaitu membawa Abdurrahman Wahid ke Sidang Istimewa untuk dimintai pertanggungan jawabnya. Dan, tentu di dalam pidato pandangan akhir fraksi-fraksi bisa dibayangkan bahwa masalah Aceh merupakan masalah paling mencuat sebagai bukti kegagalan Abdurrahman Wahid.

comments powered by Disqus

Masalah Utama Tahun 2001 | Otda, Sebuah Taruhan | Kita Memang Lemah | Jangan Kehilangan Harapan | Belajar dari Kejatuhan Estrada | Tragedi Abdurrahman Wahid | Jangan Memperumit Proses Politik | Gambaran yang Makin Suram | Tragedi Sampit dan Keputusasaan Masyarakat | Rahasia Sukses Pemimpin | Menanti Lahirnya Memorandum II | Aceh Bukti Kegagalan Gus Dur | Memorandum dan Kompromi Politik | Bahaya Politisasi Agama | Perlukah Pertemuan Empat Tokoh? | Menegakkan Moral Demokrasi | Yang Kita Kelola adalah Negara | Ujian Berat Megawati | Mempertahankan Kredibilitas | Dana Hibah yang Menghebohkan | Hikmah di Balik Pemboman New York dan Washington | Kita Semua Prihatin | Terpulang kepada Kita Sendiri | Benarkah Kita Mengumpulkan Kepentingan Bangsa?

Arsip Kolom Amien Rais ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq