Kolom Amien Rais

Arsip per tahun: 2000 | 2001 | 2002

BERITA | MEMBERS |FREE E-MAIL | KOMUNITAS | CHAT | i-GUIDE
| Cover | Laporan Utama | Laporan Khusus | Kolom Amien Rais | Adilan Adilun |
Rabu, 25/04/2001
 

Menegakkan Moral Demokrasi

Adil - Setiap perjalanan bangsa, termasuk bangsa Indonesia, bisa dimengerti kalau bangsa itu kadang menghadapi peristiwa cukup pelik yang tidak mudah diatasi. Kita ingat bagaimana dalam kurun waktu setelah merdeka, Indonesia dihadapkan pada berbagai macam pemberontakan dan beberapa kali percobaan kudeta. Kita juga pernah mengalami kehidupan ekonomi sangat parah, sehingga rakyat betul-betul menjengking untuk sekadar menutup kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada masa awal revolusi atau menjelang Soekarno turun. Demikian juga menjelang Soeharto lengser, tampak sekali ekonomi kita sangat morat-marit.

Tetapi belum pernah kita, setelah merdeka 55 tahun, melihat kenyataan yang sangat ganjil seperti sekarang; di mana secara sadar ada sekelompok pemimpin dengan pengikut yang lumayan banyak, melakukan move-move politik yang apabila tidak dihentikan bisa menambah parah penyakit Indonesia. Bahkan bisa membanting republik tercinta ini ke dalam jurang sosial, politik dan ekonomi yang lebih dalam lagi, sehingga sulit kita dapat mentas secara singkat.

Yang saya maksudkan adalah fenomena yang betul-betul memprihatinkan, yaitu Abdurrahman Wahid sebagai kepala negara mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak setuju mobilisasi Pasukan Berani Mati (PBM) yang ada di Jawa Timur, namun tidak dapat atau tidak mau melarang. Kemudian beberapa orang yang menjadi tangan kanan Wahid, mengatakan hal-hal yang sesungguhnya seirama dengan Wahid sendiri. Yaitu tidak pernah jelas menentang adanya mobilisasi massa sipil, yang hanya akan dijadikan tumbal guna melestarikan kekuasaan yang sesungguhnya napasnya sudah semakin pendek akibat kehilangan kepercayaan dari dalam maupun luar negeri.

Tentu yang tidak kalah parahnya, seperti pernah saya tulis dalam kolom ini, yakni penggunaan agama untuk membenarkan dan menjustifikasi perbuatan-perbuatan yang dalam kacamata agama sendiri termasuk munkar atau kejahatan. Malah yang sungguh mencengangkan adalah kata-kata Wahid di depan sebuah konferensi internasional, yang dengan bangga mengatakan akan ada 400 ribu pasukan pembela Wahid dari berbagai penjuru Tanah Air yang akan ngeluruk ke Jakarta untuk mempertahankan kekuasaannya.

Tragedi politik itu menjadi lebih lengkap, ketika dia mengatakan apabila Memorandum II diturunkan oleh DPR maka akan terjadi pemberontakan nasional. Maka bisa dimengerti apabila rupiah kita langsung anjlok ke titik terendah selama 2,5 tahun terakhir, gara-gara Sang Presiden mengantisipasi bahkan mengharapkan adanya pemberontakan nasional jika Memorandum II jadi diturunkan oleh DPR.

Kita sungguh malu semalu-malunya memiliki cara pengelolaan negara seperti kita saksikan sekarang. Negara dikelola seperti milik moyangnya sendiri. Kekuasaan digunakan secara semena-mena. Rakyat yang umumnya memang masih belum terpelajar, dicoba dibodohi dengan slogan serta jargon-jargon politik yang sungguh mengerikan. Padahal apabila kita kembali ke pengertian demokrasi yang paling elementer, maka demokrasi selain mengenal vatsoen atau sopan santun serta etika atau akhlak, maka sesungguhnya juga ada semacam prinsip-prinsip moral dalam berdemokrasi.

Salah satu prinsip demokrasi itu adalah, setiap pelaku politik di sebuah negara demokrasi hendaknya tidak sedikit pun mampir di kepalanya untuk menggunakan kekerasan, teror, atau pemaksaan di dalam mencapai tujuan politiknya. Demokrasi adalah permainan yang sangat elegan dan bermartabat, karena para pemainnya diharapkan memegang aturan main yang sudah disepakati, harus selalu merujuk pada konstitusi, serta menggunakan argumentasi berdasarkan akal sehat, bukannya pemaksaan-pemaksaan dengan memamerkan kekerasan atau teror.

Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa pekan-pekan terakhir ini kita menyaksikan, proses pemerosotan moral demokrasi di negeri kita menukik tajam hampir-hampir ke titik paling rendah. Malahan di antara petinggi negara sendiri melakukan hal-hal yang mencengangkan rakyat kebanyakan. Kapolri dengan pengalaman dan wawasan kepolisiannya mengatakan, bahwa latihan perang-perangan sejumlah oknum di Jatim sudah termasuk kategori latihan militer yang bisa membahayakan tatanan sipil serta ketenangan masyarakat. Tetapi ada seorang menteri yang mengatakan, tidak bisa latihan perang-perangan itu dilarang karena hanya seperti pencak silat belaka yang tidak membahayakan.

Bayangkanlah kalau demi mepertahankan sebuah kekuasaan, seorang menteri bisa menjungkirbalikkan logikanya secara semena-mena dan tidak mengindahkan kaidah logika yang benar, maka sesungguhnya kalau kita melihat negeri kita ini secara jernih dan jujur, betul-betul kita ini berada dalam titik nadir atau titik terendah di dalam pembangunan demokrasi Indonesia.

Tentu bisa ditanyakan, siapa yang harus memikul kesalahan terbesar dalam hal ini? Biasanya teori yang paling gampang adalah mengatakan semua ini karena kesalahan para elite politik. Saya kira cara berpikir seperti itu sungguh tidak bertanggung jawab, karena dengan mengatakan setiap fenomena amburadul nasional sebagai akibat ulah elite politik maka hal demikian tersebut merupakan pemikiran yang bercirikan teori atau konsep selimut. Setiap ada masalah, dengan gampang ditudingkan pada para elite politik sebagai penyebabnya. Cara berpikir seperti ini sungguh tidak mendidik, karena menghilangkan substansi atau esensi permasalahannya.

Maka menurut saya, gonjang-ganjing politik sekarang ini bisa kita urai secara jelas, yakni pokok pangkalnya pada kepemimpinan nasional yang memang tanpa pernah lelah selalu menembakkan berbagai macam isu yang tidak bermutu dan destruktif ke tengah-tengah udara politik Indonesia yang sudah pengap. Dengan menambah peluru politik yang ditembakkan ke segala penjuru, maka yang dirugikan adalah bangsa kita secara keseluruhan.

Sesungguhnya ibarat orang mau membunuh dirinya, maka lebih kesatria kalau dia tidak usah membunuh orang lain sebelum membunuh dirinya sendiri. Perumpamaan ini pantas diterapkan di dalam kita menilai keadaan politik nasional sekarang. Yang melakukan kesalahan tidak mengakui perbuatannya, lantas dia melemparkan kesalahan kepada orang lain. Bahkan kemudian mencoba sebuah politik bumi hangus, yang mungkin didasarkan pada perhitungan bahwa kiamat bagi dirinya tidak masalah asal itu juga berarti kiamat bagi Indonesia.

Kita mengimbau supaya keadaan tidak menjadi lepas kendali, maka pemerintah dalam hal ini terutama Presiden Wahid dan para pembantunya agar berpikir jernih. Kembalikan seluruh permainan demokrasi ke aturan main serta ke lembaga-lembaga resmi yang sudah diakui, diberi legitimasi, diabsahkan oleh konstitusi dan UU kita. Hal ini supaya tidak terjadi permainan liar, di luar gelanggang demokrasi.

Kalau kita sepakat bahwa demokrasi harus dikembalikan pada proses institusi, kemudian pertanggungan jawab setiap lembaga juga harus accountable sesuai dengan UU, maka sesungguhnya kita tidak perlu mengalami keadaan yang sangat membingungkan seperti sekarang ini. Dan, buat saya pribadi, ramai-ramai tentang Pasukan Berani Mati yang dikonter oleh pasukan yang sama di Jakarta dengan teriakan perang yang tidak kalah dahsyatnya, hanyalah fenomena di luaran yang esensinya bahwa kita belum bersedia menerima moral demokrasi secara benar.

Oleh karena itu, saat-saat seperti inilah saya kira Presiden dan para tokoh nasional yang lain hendaknya betul-betul memberikan contoh. Bahwa komitmen kita kepada konstitusi tidak hanya di bibir dan retorika saja, tapi harus kita wujudkan dalam praktik dan tindakan nyata. Kalau hal ini kita sepakati, maka proses memorandum biarkanlah berjalan sesuai aturan main. Andai kata Sidang Istimewa kemudian berlangsung, itu pun tidak harus menjadi kiamat negeri ini --walaupun mungkin akan berarti kiamat bagi satu dua orang yang merasa kepentingan bercokolnya akan hilang.

comments powered by Disqus

Masalah Utama Tahun 2001 | Otda, Sebuah Taruhan | Kita Memang Lemah | Jangan Kehilangan Harapan | Belajar dari Kejatuhan Estrada | Tragedi Abdurrahman Wahid | Jangan Memperumit Proses Politik | Gambaran yang Makin Suram | Tragedi Sampit dan Keputusasaan Masyarakat | Rahasia Sukses Pemimpin | Menanti Lahirnya Memorandum II | Aceh Bukti Kegagalan Gus Dur | Memorandum dan Kompromi Politik | Bahaya Politisasi Agama | Perlukah Pertemuan Empat Tokoh? | Menegakkan Moral Demokrasi | Yang Kita Kelola adalah Negara | Ujian Berat Megawati | Mempertahankan Kredibilitas | Dana Hibah yang Menghebohkan | Hikmah di Balik Pemboman New York dan Washington | Kita Semua Prihatin | Terpulang kepada Kita Sendiri | Benarkah Kita Mengumpulkan Kepentingan Bangsa?

Arsip Kolom Amien Rais ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq