Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM masih jauh dari harapan. Kalangan aktivis dan penggiat HAM menilai selama dua periode pemerintahan SBY hanya bisa berjanji saja. Dan, ini nampaknya yang harus dituntaskan penggantinya Presiden Joko Widodo. Selesaikah masalah yang selalu menjadi ganjalan di setiap era pemerintahan ?
Dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia, Desember ini, Kick Andy sengaja menyoroti kasus pelanggaran HAM baik yang menimpa HAM Anak, Perempuan maupun Korban Kekerasan.
Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, Pelanggaran Hak Asasi manusia berupa tindakan kekerasan terhadap Anak masih terus meningkat dari tahun ke tahun. ” Pada tahun 2009 ditemukan lebih dari 1.550 kasus, sedangkan pada tahun berikutnya 2010 lebih dari 2.330 kasus, tahun 2011 meningkat menjadi 2.508 kasus,” ujar Arist Merdeka ketika tampil di Kick Andy. Pemerintah menurut Arist tidak boleh abai terhadap masalah ini karena hak anak itu dijamin dan dilindungi undang-undang.
Begitu halnya kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan Indonensia. Menurut Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komisi Nasional Perempuan, dimasa pemerintahan SBY telah terjadi banyak kasus kekerasan yang menimpa buruh migran terutama para Tenaga Kerja Wanita di luar negeri. ”Pemerintah seolah menganggap kecil masalah pemerkosaan, bahkan pembunuhan terhadap TKI kita,” ujar Yuni prihatin. Lebih lanjut Yuni memaparkan banyaknya jumlah para TKW yang pulang ke tanah air dalam kondisi cacat fisik dan memprihatinkan karena dianiaya bekas majikan di luar negeri.
Kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih belum tuntas tentu saja kasus hilangnya para aktivis dan kasus terbunuhnya Koordinator Kontras Munir. ”Selama dua periode pemerintahan, SBY tidak melakukan apa-apa. Padahal SBY, di awal pemerintahannya sudah berjanji akan menuntaskan kasus-kasus ini, ” ujar Haris Azhar, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Menurut Haris, pemerintah bukannya tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus itu, melainkan tidak ada kemauan.
Itulah antara lain kasus-kasus yang ditinggalkan pemerintahan SBY yang nampaknya akan menjadi PR bagi pemerintahan baru Joko Widodo. Banyak yang berharap kasus-kasus pelanggaran HAM itu bisa tuntas, termasuk istri mendiang Munir, Suciwati dan kawan-kawan yang tak lelah berjuang.