Ahmad Abdul Haq

Standar ini berlaku untuk penulisan judul artikel organisasi dan judul artikel peraturan/produk hukum.

Ketentuan Umum

1. Singkatan:
   1. Singkatan nama unit eselon I HANYA untuk kata-kata berikut ini:
      1. Direktorat Jenderal disingkat “Ditjen”;
      2. Sekretariat Jenderal disingkat “Setjen”; dan
      3. Inspektorat Jenderal “Itjen”.
   2. Singkatan nama unit instansi vertikal HANYA dengan cara sebagai berikut:
      1. Kantor Wilayah disingkat “Kanwil”.
      2. Nama kantor daerah disingkat sesuai dengan ketentuan pada produk hukum yang megatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga terkait.
      3. Penulisan frase lainnya mengikuti aturan penyingkatan pada butir 1.1.

Kantor Pusat

1. Unit Eselon I:
   • Nama unit ditulis dengan pola Ditjen.... Kata-kata setelah kata “Ditjen ” tidak disingkat.
     Contoh:
     • Ditjen Perbendaharaan
     • Ditjen Perencanaan Sistem Pertahanan
2. Unit eselon II ke bawah:
   • Ditulis lengkap sampai ke nama unit eselon I.
   • Tidak ada penyingkatan, kecuali pada kata “Ditjen”.
   • Contoh:
     • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
     • Seksi Peraturan Pembiayaan Syariah Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja Direktorat Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Utang
     • Direktorat Bina Pasar dan Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

Instansi Vertikal

1. Nama Kantor disingkat sesuai dengan ketentuan umum poin 1.2.
   Contoh:
   • Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar
   • KPKNL Bandarlampung
   • Surat Kepala KPPN Khusus Banda Aceh Nomor S-904/WPB.01/KP.175/2007
   • Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Bagian Utara Nomor KEP-6/WPJ.16/2006
2. Nama kantor tidak disingkat apabila singkatannya hanya terdiri atas dua huruf atau kurang.
   Contoh:
   • Pengadilan Agama Wonosobo (bukan PA Wonosobo)
3. Unit eselon di bawahnya ditulis lengkap termasuk nama kantornya. Bagian kantor disingkat sesuai dengan ketentuan umum poin 1.2.
   Contoh:
   • Seksi Pencairan Dana KPPN Sibolga
   • Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPPBB Baturaja
   • Seksi Bimbingan Penyuluhan Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar