Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Pasal 1, Pasal 4. Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Riwayat

Mencabut:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Ditindaklanjuti dengan:

• Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Diubah dengan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Diuji materi dengan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012

Dicabut sebagian dengan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (mencabut ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (mencabut ketentuan mengenai desa yang diatur dalam Pasal 200 sampai dengan 216)

Dicabut dengan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Daftar Isi

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
   1. Pembentukan Daerah
   2. Kawasan Khusus
3. Pembagian Urusan Pemerintahan
4. Penyelenggaraan Pemerintahan
   1. Penyelenggara Pemerintahan
   2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
   3. Hak dan Kewajiban Daerah
   4. Pemerintah Daerah
      1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      2. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      3. Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      4. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      5. Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      6. Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
   5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      1. Umum
      2. Kedudukan dan Fungsi
      3. Tugas dan Wewenang
      4. Hak dan Kewajiban
      5. Alat Kelengkapan DPRD
   6. Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD
   7. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD
   8. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      1. Pemilihan
      2. Penetapan Pemilih
      3. Kampanye
      4. Pemungutan Suara
      5. Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan
      6. Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      7. Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   9. Perangkat Daerah
5. Kepegawaian Daerah
6. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7. Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Keuangan Daerah
   1. Keuangan Daerah
      1. Umum
      2. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
      3. Surplus dan Defisit APBD
      4. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
      5. BUMD
      6. Pengelolaan Barang Daerah
      7. APBD
      8. Perubahan APBD
      9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
      10. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
      11. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
9. Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan
10. Kawasan Perkotaan
11. Desa
    1. Umum
    2. Pemerintah Desa
    3. Badan Permusyawaratan Desa
    4. Lembaga Lain
    5. Keuangan Desa
    6. Kerja Sama Desa
12. Pembinaan dan Pengawasan
13. Pertimbangan Dalam Kebijakan Otonomi Daerah
14. Ketentuan Lain-lain
15. Ketentuan Peralihan
16. Ketentuan Penutup

Download

• Dari SJDIH Kemenkeu: /2004/32TAHUN2004UU.htm
  [Link Alternatif | Tentang SJDIH Kemenkeu]
• Dari BPHN: http://bphn.go.id/data/documents?doc=Undang-Undang_Nomor_32_Tahun_2004
  [Lihat via Google Docs | Tentang BPHN]
• Lainnya:
  1. Batang tubuh:
     • http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=365&filename=UU_no_32_th_2004.pdf
     • http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf
     • http://sites.google.com/site/wikiapbn5/files/uu_2004_32.pdf
  2. Penjelasan:
     • http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=365&filename=UU_no_32_th_2004_penjelasan.pdf
  3. Status:
     • http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=365&filename=Status%20UU%2032%20Tahun%202004.pdf

Pranala Luar

• UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: Catatan Implikasi Positif dan Problematika