Ahmad Abdul Haq

Permohonan Biaya Verifikasi Parlok

Sumber: Harian Serambi Indonesia, 04-11-2007 (http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=37275&rubrik=1&topik=45 dan http://serambinews.net/news/view/23346/brr-harus-sesuaikan-dengan-rencana-aksi)

BANDA ACEH –
Badan Rehabiltasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias belum bisa memastikan bisa atau tidak menanggulangi dana untuk kegiatan verifikasi partai lokal (parlok) sebesar Rp 540 juta karena harus dipelajari sesuai atau tidak dengan rencana aksi tahun 2007-2009. “Kalau tidak sesuai dengan rencana aksi BRR, maka akan sulit sekali permohonan itu dapat dipenuhi,” kata Jurubicara BRR Aceh-Nias, Twk Mirza Keumala yang dihubungi Serambi, Sabtu (3/11) malam. Karena seperti diketahui, Kanwil Depkumham Aceh akan mengajukan permohonan penyediaan biaya verifikasi parlok kepada BRR setelah Pemerintah Aceh maupun Pusat tidak menyediakan biaya dimaksud dalam anggaran pendapatan dan belanja tahun 2007.

Menurut Twk Mirza Keumala, sejauh ini pihak BRR belum menerim permohonan dimaksud dari Kanwil Depkumham Aceh. “Karena proposal itu belum kami terima, maka sekali lagi saya katakan kami belum bisa memastikan dapat dikabulkan atau tidak,” ujar pria yang akrab disapa Tuwanku Mirza itu.

Dikatakan, bila proposal tersebut sudah masuk, pihaknya berjanji akan segera mempelajari. Bila memang sesuai dengan mandat yang diemban BRR, maka akan dikabulkan. “Tapi kalau tidak bisa, jangan dipermasalahkan,” katanya.

Diakui Mirza, kalau selama ini BRR ada membantu dana untuk penguatan kelembagaan politik seperti penguatan lembaga dewan, tetapi untuk tahun 2007-2009 apakah rencana aksi untuk dana tersebut ada dimasukkan atau tidak ini harus dilihat dulu. “Apalagi anggaran BRR sudah berkurang dari Rp 10 triliun tinggal Rp 7 triliun lagi nantinya,” jelas Mirza.

Mirza mengharapkan kepada semua pihak untuk mengizinkan BRR melaksanakan tugasnya sesuai amanah yang diemban lembaga rehab rekons ini. “Yang terpenting ke depan kami harus menyelesaikan tugas pokok untuk infrastruktur dan pembangunan rumah korban gempa dan tsunami,” katanya. Dalam hal infrastruktur, BRR meletakkan pondasi jangka panjang di Aceh untuk membangun perekonomian di masa mendatang.

Seperti diberitakan, Kanwil Depkumham Aceh akan mengajukan permohonan penyediaan biaya verifikasi partai lokal kepada BRR NAD-Nias setelah Pemerintah Aceh maupun Pusat tidak menyediakan biaya dimaksud dalam anggaran pendapatan dan belanja tahun 2007.

“Langkah ini akan kami tempuh untuk mempercepat pelaksanaan verifikasi partai politik yang hingga kini masih belum bisa direalisasikan akibat belum tersedianya dana,” kata Kakanwil Depkumham Aceh, T Darwin SH, kepada Serambi di kantornya, Jumat (2/11).

Menurut Darwin, Senin pekan depan ia bersama staf terkait akan membicarakan rencana pengajuan permohonan dana tersebut ke BRR. Untuk itu, seluruh berkas yang diperlukan sudah dipersiapkan. “Yang pasti, pekan depan surat tersebut sudah kita serahkan ke Deputi Kelembagaan BRR NAD-Nias,” kata Darwin.

Menjawab Serambi tentang desas-desus ada sejumlah NGO asing atau lembaga donor prodemokrasi yang ingin membantu dana verfikasi itu, menurut Darwin, hingga kemarin belum satu pun lembaga lokal maupun asing yang telah menyatakan komitmennya untuk menyediakan anggaran verifikasi parlok, baik secara formal maupun nonformal.

“Pada dasarnya kita tidak menolak jika ada lembaga yang ingin membantu menyediakan anggaran untuk biaya verifikasi ini, sehingga apabila nantinya telah ada parlok yang memenuhi seluruh persyaratan, dapat kita verifikasi sesegera mungkin, tanpa harus menunggu tahun 2008,” ujar Darwin.(sup)

Lihat: Satker [889870] BRR – Pengembangan Sarpras Hukum NAD