Ahmad Abdul Haq

Sumber: Harian Serambi Indonesia, 15-05-2006 (http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=17250&rubrik=1&topik=45)

BANDA ACEH
Kinerja BRR terutama Deputi Perumahan, disorot tajam, menyusul lambannya proses penunjukan langsung proyek perumahan, kepada rekanan yang telah lulus pra kualifikasi. Akibat kelambanan itu, dana bantuan asing dari ADB dan MDTF dengan nilai Rp 1,1 triliun untuk pembangunan rumah, kini mengendap di bank.

Sementara Juru Bicara BRR NAD/Nias, Twk Mirza Keumala yang dihubungi secara terpisah, kemarin mengatakan, kelambanan itu semata-mata karena beberapa mata anggaran BRR sedang direvisi di DPR-RI. Wakil Ketua DPRD NAD, Raihan Iskandar kepada Serambi mengatakan, fasilitas yang disediakan pemerintah untuk BRR NAD dan Nias dalam melaksanakan fungsi dan tugas rehab dan rekonnya di NAD/Nias sudah sangat memadai. Contohnya, untuk program pembangunan rumah pengungsi, Bank Pembangunan Asia (ADB) tahun 2006 ini membantu Rp 322,740 miliar, dan Multi Donor Trust Fund (MDTF) membantu lebih besar lagi mencapai Rp 792 miliar.

Dana bantuan asing itu, menurut laporan dari Kepala KPPN Khusus NAD Tyas Miyanto sudah tersedia di bank, dan tinggal menunggu pencairan atau penggunaannya saja. Tapi karena Deputi Perumahan BRR sampai kemarin belum juga menunjuk kontraktor yang telah lulus prakualifikasi menjadi pelaksana pembangunan rumah pengungsi, pencairan dan pelaksanaan konstruksi rumah pengungsi belum bisa dimulai.

Raihan mengatakan, personil BRR harus bisa bekerja secara lebih profesional. Jika tidak, maka korban bencana tsunami yang masih tinggal di tenda-tenda dan barak-barak, akan hanya bisa menanti janji yang belum bisa dipastikan realisasinya. Buktinya, sampai bulan ini program pembangunan 40.000 unit rumah tipe 36 dari BRR untuk pengungsi yang telah dijanjikan belum ada tanda-tanda pelaksanaan lapangan.

Raihan menambahkan, menurut data yang diperoleh dari Pemda NAD, jumlah pengungsi korban bencana gempa dan tsunami yang masih tinggal di tenda-tenda, saat ini mencapai 15.336 Kepala Keluarga atau 49.479 jiwa orang lagi. Sedangkan yang tinggal di barak-barak juga masih cukup banyak mencapai 23.079 kepala keluarga atau 81.248 jiwa. Sedangkan yang tinggal di tempat bangunan umum 1.697 kepala keluarga atau 5.388 jiwa.

Kehidupan para pengungsi itu, menurut anggota Dewan dari Fraksi PBR, Syamsul Bahri SH, sangat menyedihkan sekali, terutama yang masih tinggal di tenda-tenda. Syamsul juga mempertanyakan masalah kelambanan penunjukan langsung rekanan pemenang prakualifikasi itu.

Padahal, seperti diungkapkan anggota Dewan dari Fraksi PBB, Ichwan, penyerahan DIPA dana BRR dan APBN murni 2006 sama-sama dilakukan pada tanggal 2 januari 2006 lalu di Gedung serbaguna Kantor Gubernur. Seluruh proyek APBN murni 2006, sudah ditender oleh dinas di jajaran Pemda NAD, dan kegiatan konstruksinya bulan ini sudah berjalan, sementara program perumahan BRR 2006 masih belum ada realisasi.

Sedang revisi

Jurubicara BRR NAD dan Nias, Twk Mirza Keumala yang dihubungi secara terpisah mengatakan, masih banyaknya Satker di jajaran BRR yang belum mencairkan anggarannya, semata mata karena ada beberapa mata anggaran BRR sedang dalam revisi di DPR RI. Karena itu, bila ada Satker BRR yang belum mencairkan dana operasi dan proyeknya sampai bulan ini, itu karena anggarannya baru saja, 2 Mei lalu selesai direvisi DPR RI.

Lebih jauh, Mirza menyatakan, KPPN Khusus, tidak berhak membuat daftar merah bagi Satker BRR yang sampai minggu kedua ini belum mencairkan anggarannya, baik untuk operasi kantor maupun kepada rekanan yang telah menang tender. Alasannya, karena anggarannya saja baru selesai direvisi dan sidang plenonya baru akan dilakukan Senin (15/5) hari ini.

Sementara itu sumber di KPPN Khusus mengungkapkan, hanya beberapa mata anggaran saja yang DIPA nya direvisi DPR RI. Tapi untuk bantuan perumahan yang sumber dananya dari ADB dab MDTF, dananya telah tersedia dan tidak masuk dalam revisi.(her)