 Nama : SUDHARMONO Lahir : Gresik, Jawa Timur, 12 Maret 1927 Agama : Islam Pendidikan : - HIS - SMP - SMA - Akademi Hukum Militer (Sm.Hk., 1956) - Perguruan Tinggi Hukum Militer (S.H., 1962) - Sekolah Perwira Cadangan - Kursus Perwira Lanjutan Dua (Kupalda) - Seskoad Karir : - Komandan Pasukan Divisi Ronggolawe (1945-1949) - Perwira Staf Pusdik Perwira AD (1950-1952) - Jaksa Tentara, merangkap Perwira Staf Penguasa Perang Pusat, Medan (1957-1961) - Jaksa Tentara Tinggi, merangkap Perwira Staf Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) - Asisten Bidang Sosial Sekretariat Pembantu Pimpinan Revolusi - Wakil Ketua II Gabungan 5 Koti - Ketua Tim Penertiban Personil Pusat (1962-1966) - Sekretaris Kabinet, merangkap Sekretaris Dewan Stabilisasi Ekonomi (1966-1972) -Menteri Sekretaris Negara (1973- 1988) -Wakil Presiden (1988-1993) Kegiatan Lain : -Ketua Umum DPP Golongan Karya (1983-1988) -Koordinator Yayasan-yayasan yang didirikan Pak Harto (1998- sekarang) Alamat Rumah : Jalan Senopati I/44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
SUDHARMONO Letnan Jenderal (Purn) Sudharmono SH, Wakil Presiden Kabinet Pembangunan V (11 Maret 1988-11 Maret 1993), meninggal dunia di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC), Kuningan, Jakarta, Rabu 25 Januari 2006 pukul 19.40. Tokoh kelahiran Gresik, Jawa Timur, 12 Maret 1927 ini meninggal setelah dirawat selama 10 hari akibat infeksi paru dan komplikasi penyakit lain. Pria ini meninggalkan seorang istri, tiga orang anak dan beberapa orang cucu. Hingga akhir hayatnya, Sudharmono tetap bekerja bersama mantan presiden Soeharto. Ia dipercaya mengkoordinir tujuh yayasan yang didirikan Pak Harto, yakni Dharmais, Supersemar, Dakap, Damandiri, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Gotong Royong, dan Trikora. Tidak sekedar dekat, banyak orang menyebutnya sebagai orang kepercayaan Pak Harto. Hal ini dapat dipahami mengingat kedua orang ini bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Kehidupan militernya dimulai sejak zaman Perang Kemerdekaan, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan pangkat kapten, ia bergabung dengan Divisi Ronggolawe. Setelah perang usai, Pak Dhar menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), hingga meraih gelar Sarjana Hukum. Ia kemudian bertugas sebagai jaksa tentara. Namanya dikenal luas sejak kebangkitan Orde Baru. Tetapi, lama kemudian, baru terungkap sebuah kisah kecil yang menyiratkan peranan Pak Dhar dalam menutup suatu periode pemerintahan Orde Lama. Pada 12 Maret 1966, sehari setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret yang bersejarah itu, adalah Sudharmono yang memerintahkan pengetikan naskah yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang. Ketika itu ia mengetuai Tim Operasionil Pusat Gabungan-V Komando Operasi Tertinggi (Koti). Sudharmono pernah menjabat sebagai Sekretaris Negara selama 3 periode kabinet sejak tahun 1973-1988. Pada Musyawarah Nasional III Golongan Karya (Golkar), Oktober 1983, Sudharmono terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat organisasi itu untuk periode 1983-1988, menggantikan Amir Moertono. "Saya akan melaksanakan amanat Munas ini sebaik- baiknya," ujar sang ketua umum baru, segera setelah namanya diumumkan. Menanggapi pertanyaan tentang beban pekerjaannya yang kini bertambah, Menteri Sekretaris Negara itu menjawab tenang, "Memang berat, karena itu harus ditangani sebaik- baiknya." Menjelang penyusunan personalia kabinet Pembangunan IV memang beredar desas-desus Pak Dhar akan dijadikan Menteri Dalam Negeri, namun akhirnya ia tetap memegang jabatan sekretaris negara. Selama bekerja di pemerintahan, lebih dari sekali ia merangkap menjadi Mendagri ad interim, yang terakhir ketika Mendagri Soepardjo Rustam sakit, Mei 1986. Sekali ia pernah menjadi Menpen ad interim. Bagaimana tanggapannya terhadap pekerjaan rangkap itu? "Biasa, seperti tugas rutin lainnya," jawab letnan jenderal purnawirawan ini. Setelah menjadi Ketua Umum Golkar, ia makin banyak "keluar rumah", terutama ke daerah-daerah. Di Bangka, misalnya, ia menegaskan Golkar bukanlah organisasi pemerintah, "Melainkan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di segala bidang, termasuk bidang usaha." Di Bukittinggi, ia mengingatkan bahwa menjadi anggota Golkar bukanlah untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk mengabdikan diri kepada rakyat. Di Blitar, 1984, Pak Dhar berziarah ke makam bekas Presiden RI Soekarno. "Mengunjungi makam pahlawan nasional dan proklamator tidak ada salahnya," katanya. Ia sering mengingatkan para tokoh dan pimpinan Golkar untuk membedakan tugas sebagai pejabat pemerintah dengan tugas sebagai fungsionaris Golkar. "Sebagai pejabat pemerintah, harus berdiri di atas semua golongan," katanya. "Sedangkan sebagai fungsionaris Golkar, harus memperjuangkan aspirasi dan cita-cita Golkar untuk kepentingan masyarakat." Di hari senggang, ia suka bermain tenis dan golf. Tetapi, setelah menjadi Ketua Umum DPP Golkar, ia mengaku banyak menggunakan saat luang -- termasuk hari libur -- untuk organisasi. Sebelum itu pun, sebetulnya, Sudharmono sudah terbiasa membawa pulang pekerjaan yang belum tergarap di kantor, dan menyelesaikannya di rumah, kadang-kadang langsung dari lapangan olah raga. "Pak Dhar" -- demikian ia biasa dipanggil -- memang sering menjadi tempat bertanya para wartawan. Terutama setelah pertemuan-pertemuan penting Kepala Negara. Namun, selama ini ia selalu tampak berusaha tidak terlalu menonjol ke depan. "Seorang yang bekerja dalam staf tidak boleh menonjolkan diri," demikian seorang pejabat tinggi yang bertahun-tahun membantu dia, menirukan ucapan Mensesneg itu. Seorang pengamat luar negeri melukiskan dia sebagai "Energetic, youthful- looking secretary of the cabinet," -- "Sekretaris kabinet yang energetik dan selalu tampak muda." (Berbagai Sumber) |
Copyright PDAT 2004