JIL Edisi Indonesia

Poligami merupakan isu yang sangat terkait dengan perempuan. Kaum hawalah yang banyak merasakan ketidakadilan poligami. Karenanya, isu ini banyak dikumandangkan dan mendapat sorotan penting dari penggiat hak-hak kaum perempuan, termasuk kaum feminis Islam. Mereka mempertanyakan, untuk tidak menyebut menggugat, tradisi pernikahan lebih dari satu ini. Bagi mereka, apa betul poligami yang banyak menyentuh rasa keadilah perempuan, sesuai dengan semangat Islam?

Poligami adalah salah satu isu yang disorot tajam kalangan feminis, tak terkecuali feminis Islam. Tradisi menikah lebih dari satu ini (perseliran), selalu saja kontroversial, sehingga menuai subur pro dan kontra. Ada permasalahan penafsiran atas teks disana.

Sementara itu, jika kita ingin membangun fikih baru yang berperspektif keadilan gender,maka kita akan berhadapan dengan keyakinan kalangan “tradisional” muslim, bahwa fikih yang ada merupakan sumber hukum yang sudah final dun tidak dapat diubah. Jangankan mengubah secara mendasar, melakukan reinterpretasi ringan saja, sudah merupakan hal yang tabu. Kalangan ini selalu mempertanyakan, apakah generasi sekarang ini sudah cukup mempunyai kualifikasi intelektual dan integritas moral yang sama dengan para imam madzhab dahulu, sehingga bisa merumuskan fikih yang baru?

Politisasi agama membuat ajaran agama akan terpangkas dari nilainya yang universal. Ajaran agama ditundukkan ke dalam kepentingan yang berdimensi temporal, lokal, atau sektarian. Agama menjadi alat kepentingan sekelompok manusia tertentu, entah itu segelintir elite penguasa, kelompok oposisi, atau kaum agamawan sendiri.

Ada gebrakan dari Menteri Kehakiman dan HAM Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra kita. Yusril yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang ini akan mengajukan rancangan UU KUHP yang sesuai dengan syariat Islam mengganti pasal-pasal warisan kolonial. Gebrakan ini memang tepat waktunya dikaitkan dengan merebaknya tuntutan penerapan syariat Islam di daerah-daerah.

Pada saat kita menghadapi kenyataan hidup yang mengerikan, sementara kepastian hukum menjadi utopia, maka sulit kita mencegah munculnya pemikiran untuk menerapkan hukum Islam di saat hukum positif kehilangan taringnya di bumi ini. Syariat lantas mengalami idealisasi berlebihan, bahkan menjurus “mistifikasi.”

Selama ini isu penegakkan Syariat Islam menjadi topik yang kontroversial dikalangan para ahli hukum positif dan, lebih- lebih lagi, para ahli hukum Islam. Sebagian pihak menganggap Syariat Islam belum berlaku di Indonesia, padahal kenyataannya sebagian unsur hukum Islam (paling tidak telah tercantum dalam UU Zakat, UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam) telah berlaku. Rupa-rupanya yang dimaksud oleh kalangan ini adalah Syariat Islam yang berkenaan dengan aturan pidana.

Pesan yang dibawa oleh Islam bersifat universal. Tetapi di saat yang sama, Islam juga merupakan respon atas kedaan yang bersifat khusus di tanah Arab. Jadi, boleh disebut bahwa Islam adalah universal dan partikular sekaligus. Sejarah memperlihatkan bahwa Islam selalu terlibat dalam tegangan antara yang universal dan yang partikular.

Kalau mereka tetap bernafsu menjadikan Islam sebagai narasi besar dan kemudian melakukan perlawanan total terhadap budaya setempat, menggerus habis hingga ke akar-akarnya, kita khawatir menjadi bumerang. Para walisongo adalah contoh yang baik di mana mereka bisa mengakomodasi kultur dan lokalitas, bahkan menjadikannya sebagai media dakwah yang efektif.

Proposal Damai yang ditelurkan oleh KTT Arab di Lebanon ternyata mati muda. Perdamaian di kawasan Timur Tengah tak sekadar jauh panggang dari api, tapi juga utopia. Ironisnya lagi, konflik Israel-Palestina selalu dibumbui dengan sentimen religius.