Dr. Syafii Anwar: Kelemahan Kaum Progresif Tak Membumi

Melalui pelbagai media yang ada, mereka menghidangkan atau menampilkan wajah Islam yang lebih ramah, terbuka, dan pluralis. Hanya, sajian mereka bukan tanpa kendala. Di tanah asalnya, gagasan-gagasan progresif Islam belum mendapat sambutan yang hangat dan terlalu meriah. Jika demikian, bagaimana prediksi masa depan Islam progresif di dunia Islam, khususnya di Indonesia?

Direktur International Center for Islam and Pluralism (ICIP) sekaligus pengamat politik Islam, Dr Syafii Anwar, optimistis akan masa depan Islam progresif. Kepada Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK), mantan pemred Majalah Ummat (yang sudah “almarhum") ini menuturkan pandangan-pandangan dan predisksinya akan nasib Islam progresif di dunia Islam. Perbincangan berlangsung pada Kamis, 11 Maret 2004 lalu. Berikut petikannya:

ULIL ABSHAR-ABDALLA: Mas Syafii, bagaimana Anda melihat masa depan Islam moderat atau Islam progresif di masa mendatang?

SYAFII ANWAR: Pertama, dengan tegas saya tekankan bahwa Islam progresif mempunyai prospek yang baik dan menjanjikan. Alasannya, pada dasarnya sikap dan watak mayoritas umat Islam di seluruh dunia adalah ramah, damai, dan tidak suka kekerasan. Mereka sadar betul akan konsep Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Penggunaan tindak-tindak kekerasan, baik dalam arti simbolik maupun yang bersifat fisik, tidak disukai mayoritas masyarakat muslim.

Kedua, kalau melihat dinamika yang terjadi dalam tubuh umat Islam sendiri, kita dapat mencermati bahwa cepat atau lambat, pemikiran kelompok-kelompok progresif akan lebih bisa dipahami. Tapi, meski lambat, paling tidak dalam konteks globalisasi sekarang ini, pemikiran-pemikiran yang mencerahkan akan mendapatkan respons yang lebih positif.

ULIL: Anda cukup optimistis! Bisakah memberi contoh, misalnya bagaimana bentuk dinamika itu di dalam negeri sendiri, atau dari negeri jiran Malaysia?

SYAFII: Kalau di negeri kita, saya selalu berpretensi bahwa organisasi pengusung Islam moderat, seperti NU dan Muhammadiyah, yang selama ini menjadi pilar civil society, berperan sangat dominan dan sampai sekarang tetap eksis. Bahkan, seperti yang dikatakan teman saya, Prof Dr Azyumardi Azra, kaum moderat tampak secara diskursus sangat mengemuka. Dia mengistilahkannya sebagai bentuk nyata kembalinya kaum moderat. Moderat di sini, saya kira, termasuk sayap progresif.

Memang, kita juga melihat adanya rasa sentimen yang cukup kuat terhadap gagasan-gagasan Islam progresif atau liberal. Tapi, kita juga melihat, betapa pemikiran-pemikiran mereka disambut di kampus-kampus, dan terutama di kalangan kelas menengah. Bahwa ada kritik mendasar, cemoohan, dan sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi, saya tetap menyaksikan bahwa dinamika intelektual kaum muda Islam dari kelompok progresif, seperti yang terlihat di media internet, tetap menang dalam sisi intellectual discourse (diskursus intelektual).

ULIL: Tadi Anda menyinggung soal terkonsentrasinya basis kelompok Islam progresif di kota besar dan pada kelas menegah-atas. Sementara di pedesaan dan pada kelas menengah-bawah tetap tradisional. Nah, bagaimana mengomunikasikan gagasan-gagasan Islam progresif di tengah-tengah masyarakat muslim tradisional ini?

SYAFII: Saya kira kunci utamanya memang mengusahakan gerakan atau pemikiran Islam progresif down to earth (membumi). Mengutip sahabat saya, Faris M. Noor (intelektual muda dari Malaysia, Red), kelemahan kaum progresif Islam memang ada pada poin itu (belum membumi). Tapi, saya kira itu wajar. Gagasan-gagasan yang ditelurkan Jaringan Islam Liberal, Paramadina, ICIP, dan kelompok lain memang masih terkonsentrasi pada lapisan Islam kota dan kelas menegah.

Tugas kita memang membumikan gagasan-gagasan itu kepada khalayak yang lebih luas, katakanlah kepada masyarakat grass roots di pedesaan. Isu pendidikan pluralisme. Saya kira sangat urgent untuk selalu diperbincangkan. Teologi yang lebih pluralis dan inklusif juga harus disosialisasikan lebih agresif, sehingga dapat down to earth, dan masuk ke wilayah-wilayah grass roots.

ULIL: Salah satu agenda penting kaum progresif adalah demokratisasi dunia Islam. Sebab, kita tahu, banyak negara muslim yang sistem politiknya belum demokratis, tidak demokratis, bahkan otoriter. Nah, bagaimana Anda melihat kecenderungan demokrasi di negara-negara muslim belakangan ini?

SYAFII: Saya setuju dengan Anda dalam poin usaha demokratisasi. Saya melihat praktik-praktik demokrasi di dunia Islam dengan pesimistis. Penelitian Freedom House jelas menunjukkan, dari sekian banyak sampel negara muslim, praktik demokrasi tampak sangat susah dilaksanakan.

ULIL: Mas Syafii, selain problem demokrasi yang masih lemah atau defisit, yang kita rasakan sangat penting juga adalah masalah ketidakadilan. Sistem politik di negeri kita seakan-akan tidak menjamin meratanya rasa keadilan, sehingga banyak orang frustrasi dan akhirnya tertarik pada jenis-jenis Islam yang lebih radikal. Tadi Anda terlihat optimistis akan masa depan Islam progresif, tapi kalau sistem politik memenuhi harapan rakyat, apakah itu akan menjamin kukuhnya gagasan Islam moderat di masa-masa mendatang?

Saya kira, yang harus dilakukan secara mendasar lebih dulu oleh kalangan progresif Islam adalah semacam dekonstruksi terhadap pemikiran politik Islam itu sendiri. Yang saya maksud dengan dekonstruksi di sini adalah dekonstruksi atas kecenderungan melihat pemikiran politik Islam secara legal and formal approach, pendekatan yang legal-formal. Atau kecenderungan melihat Islam sebagai sesuatu yang diderivasi sebagai ideologi. Membendung ideologisasi Islam dengan melihat agama sebagai trilogi: din, dunya, dan daulah.

Pemikiran seperti itu saya kira harus didekonstruksi. Melihat Islam seperti itu akan berakibat pada ideologisasi politik. Padahal, kunci pemikiran politik Islam adalah bagaimana mengutamakan pemikiran yang lebih substantif; yang mengusung tema-tema keadilan. Keadilan adalah sentral dari pemikiran politik Islam itu sendiri. Sementara sistemnya, baik demokrasi dari Barat atau apa pun, tak jadi soal.

ULIL: Bagaimana bentuk pemikiran politik Islam yang Anda maksud itu?

SYAFII: Memberikan penekanan pada pemikiran politik yang lebih substantif. Nilai utama pemikiran itu adalah al-’adalah (keadilan). Dengan begitu, kita perlu melakukan deformalisasi atas syariat itu sendiri. Sebab, kadang-kadang orang menafsirkan syariat secara sewenang-wenang, sehingga dia menjadi sangat sempit, sangat legal-formal.

ULIL: Jadi, syariat dalam lapangan politik bisa diterjemahkan sebagai menegakkan sistem yang adil?

SYAFII: Saya lebih setuju itu. Syariat harus kita tegakkan sebagai sebuah sistem yang adil, bukan sistem yang, katakanlah, justru menjadi tidak manusiawi, dan tidak menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang lebih mendasar. Syariat harus diformalisasikan sebagai sebuah sistem yang mengarah kepada nilai-nilai keadilan. Bagi saya, fungsi dasar ajaran Islam adalah keadilan itu sendiri. Keadilan harus menjadi inti sistem syariat itu sendiri. Dengan begitu, syariat bisa diartikan secara lebih inklusif.

ULIL: Mas Syafii, minggu depan, lembaga Anda akan mengadakan konferensi internasional tentang sumbangan Islam terhadap nilai-nilai universal. Shirin Ebadi, pemenang Nobel Perdamaian asal Iran, dan tokoh-tokoh Islam dari Eropa dijadwalkan datang. Anda bisa ceritakan latar belakang diadakannya konferensi ini?

SYAFII: Oh iya, konferensi ini diilhami suatu visi atau pemikiran bahwa para pakar tentang Islam yang terkemuka itu justru mendapat tempat di Barat. Kita memang ingin belajar banyak hal dari mereka, terutama tentang bagaimana bisa mengekspresikan pemikiran-pemikiran mereka dengan aman, tenang, dan (tentu saja) dengan hasil yang brilian. Itu pertama. Kedua, kita sengaja mengundang Shirin Ebadi sebagai pejuang hak asasi manusia sekaligus pemenang Nobel. Kita berharap dia mengetengahkan pengalamannya, sebagai sosok yang sangat concern terhadap pemikiran yang inklusif dan tidak radikal tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam itu sendiri. []