Muhammad Ali, Ph.D : “Kolonialisme Tak Selalu Berdampak Negatif Bagi Islam”

Seringkali kolonialisme Belanda dan Islam di Indonesia dipersepsi secara antagonistik. Islam adalah anti kolonial dan kolonialisme adalah anti Islam. Meski demikian, tidak sedikit berkah yang berdampak positif bagi Islam di Indonesia akibat persentuhannya dengan kolonialisme Belanda. Seperti apa persisnya persentuhan Islam dan kolonialisme di masa silam? Berikut petikan wawancara Novriantoni Kahar dari Jaringan Islam Liberal (10/9/2008) dengan Muhamad Ali Ph.D, doktor lulusan University of Hawai dan dosen islamic studies di California University, Amerika.

JIL:  Ada banyak karya yang berbicara seputar Islam Indonesia di masa kolonialisme Belanda. Seperti apa persisnya wacana yang berkembang seputar relasi Islam dengan kolonialisme?

Dalam berbagai kajian Islam, baik di Barat maupun di Timur Tengah dan juga di Asia Tenggara, wacana yang berkembang adalah relasi Islam dan kolonialisme yang selalu dipersepsikan antagonistik, bermusuhan.  Ada anggapan bahwa Islam itu anti kolonial dan kolonialisme itu selalu anti Islam. Sehingga misalnya konsep jihad itu selalu dipahami sebagai gerakan anti kolonial. Jihad dipahami sebagai gerakan sabilillah. Saya ingin mencoba merubah persepsi negatif di masyarakat tentang kolonialisme.

JIL: Pemahaman kurang tepat seperti inikah yang kemudian mendorong anda untuk mengkaji seputar relasi Islam dengan kolonialisme tersebut?

Benar.  Itu alasan pertama mengapa saya mencoba mengkaji masalah ini. Alasan kedua, Islam di Indonesia itu tidak hanya memiliki link atau hubungan dengan Timur Tengah. Jaringan ulama Asia Tenggara dengan Timur Tengah memang sangat kuat.  Jaringan dengan ulama Haramain (Makkah-Madinah), lebih khusus lagi dengan Universitas Al-Azhar di Mesir, sangat kuat sekali pada masa itu. Pengaruh jaringan itu memang sangat penting dan terasa hingga masa sekarang.  Akan tetapi pengaruh Eropa, dalam hal ini Belanda dan Inggris, di Asia Tenggara ternyata juga sangat besar. Lebih besar dari anggapan kita selama ini.

JIL: Ini tentu fakta yang cukup mengagetkan, karena berbeda dengan anggapan mainstream, bahwa ternyata pengaruh Belanda dan Inggris begitu besar. Lantas, bagaimana pengaruh yang terbangun kala itu, dalam bentuk positifkah atau negatif?

Pengaruh mereka tidak selalu negatif. Tidak sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan oleh sebagian kalangan muslim saat ini bahwa kemunduran Islam dikarenakan pengaruh kolonialisme di masa silam. Makanya saya berusaha untuk merekonstruksi sejarah Islam Indonesia di masa kolonialisme dengan cara melihat masalah itu dari berbagai aspeknya. Tidak hanya dari aspek ideologis, tetapi juga aspek praktis dan aspek institusional.

JIL: Anda menyinggung soal aspek institusional kaitannya dengan rekonstruksi sejarah Islam Indonesia era kolonialisme. Bagaimana anda mengaitkan dua hal tersebut?

Begini, yang saya maksud dengan aspek institusional itu misalnya, institusi pendidikan, ormas-ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah yang kemudian di respon dengan kehadiran Nahdlatul Ulama.  Sebelum Muhammadiyah, ada syarikat Islam. Syarikat Islam muncul sebagai respon terhadap dekatnya Belanda dengan kalangan Cina ketika itu. Jadi Syarikat Islam ini awalnya adalah organisasi dagang. Tapi kemudian mereka mengadakan pendidikan dakwah. Sedangkan Muhammadiyah lebih merupakan respon terhadap sistem pendidikan dan sistem organisasi kolonial. Tapi apapun itu, institusi-institusi tersebut tidak akan muncul tanpa ada tantangan. Dan tantangan yang paling besar adalah kolonialisme. Itulah sebabnya konsep negara bangsa atau nation-state tidak bisa terjadi tanpa kolonialisme. Konsep nasionalisme adalah hasil dari respon terhadap kolonialisme. Dan itu terjadi tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Eropa, Amerika dan Australia. Itu semua adalah respon terhadap kolonialisme. Dengan konsep negara-bangsa, kebangsaan dibangun bukan atas dasar kesukuan belaka. Agama itu hanya bagian kecil saja.

JIL: Apa peran yang dijalankan tokoh-tokoh kolonial masa itu hingga punya pengaruh yang berimbas pada aspek institusional?

Mereka mencoba untuk mengatur daerah jajahan. Pertama dari aspek pendidikan. Kedua dari aspek hukum. Dan ketiga, kaitannya dengan aspek adat atau budaya lokal. Menurut saya, pengaruh Belanda inilah yang membuat Islam Indonesia menjadi modernis. Modernisasi Islam itu tidak akan ada di Indonesia ataupun di Malaysia tanpa pengaruh Belanda dan Inggris. Jadi kita tidak bisa bicara tentang tentang modernisasi Islam di Indonesia dan Malaysia tanpa menyinggung pengaruh Belanda dan Inggris.

JIL: Spesifik soal modernisasi sistem pendidikan, aspek-aspek apa saja yang terbarukan di sana?

Sebelum kedatangan Belanda, Indonesia hanya mengenal sistem halaqah, sebuah model belajar-mengajar di mana ada ustaz kemudian murid-murid melingkari sang ustaz tadi. Nah, dengan model sistem pendidikan ala Belanda, maka sekarang di kenal-lah sistem kelas. Kemudian ada ujian, ada ijazah, dan seterusnya. Ada tingkatan satu, tingkatan dua, yang tidak berdasarkan kitab yang dibaca seperti pada model halaqah misalnya.  Tapi berdasarkan kurikulum.  Jadi pengenalan kurikulum itu sendiri adalah pengaruh dari Belanda. Di Malaysia yang dipengaruhi Inggris juga seperti itu. Inilah modernisasi yang terjadi dalam sistem pendidikan masa itu.

JIL: Berbicara soal sistem halaqah, mengingatkan kita pada institusi pesantren.  Apa pengaruh positif kolonialisme secara lebih jauh terhadap institusi pesantren?

Pertama, dari sisi sistem belajar.  Di pesantren, sistem belajar yang berlaku adalah model menghafal, memorizing. Dengan demikian, sistem belajar yang berlaku adalah text-book. Itupun teks yang diajarkan adalah teks dari kitab-kitab tradisional-klasik, atau yang sering kita sebut kitab kuning. Dalam perkembangannya, sebagian pesantren mencoba ingin menambah dan merubah cara-cara belajar mereka. Mereka melihat ada nilai positif dari model diskusi misalnya, atau tanya jawab. Jadi metode pedagogi di pesantren sedikit banyak terpengaruh oleh sistem pendidikan kolonial. Kedua adalah kurikulum. Ada beberapa pesantren yang mencoba memperkenalkan bahasa Belanda. Di Makassar, salah satu tempat yang saya survei, ada pesantren As’adiyah, yang kemudian menjadi Darud Dakwah wal Irsyad. Salah satu mata kuliahnya di pesantren tersebut adalah bahasa Belanda, selain bahasa Arab dan tentu saja bahasa lokal. Ketiga adalah sistemnya. Misalnya mereka mengadopsi sistem kelas, ijazah dan lain sebagainya. Sebelumnya, yang terjadi di pesantren, ijazah adalah berdasarkan kitab yang sudah selesai dikhatamkan. Misalnya kita belajar kitab mazhabnya Imam Syafi’i, Al-Risalah, kita baru dapat ijazah setelah selesai belajar kitab Al-Risalah tersebut.

JIL: Dengan demikian garis transmisinya bersifat personal, dari sang guru?

Benar. Transmisinya bersifat personal antara murid dengan guru. Sementara dengan sistem pendidikan ala Belanda, transmisinya bukan lagi bersifat personal antara murid dengan guru. Tetapi transmisi dari dan oleh sistem. Jadi sekolah yang memberikan, bukan sang guru. Itu menurut saya suatu perubahan yang cukup besar yang diadopsi oleh pesantren. Tapi kemudian pesantren yang mengadopsi sistem kolonial ini mereka sebut dengan madrasah. Ada lagi yang mereka sebut dengan sekolah. Dari sisi nama, ada yang mencoba untuk merubah atau tetap menggunakan nama pesantren.

JIL: Anda tadi menyinggung juga aspek hukum. Persisnya seperti apa hukum Belanda dan sistem hukum lokal yang ada? Dan bagaimana pula respon tokoh-tokoh Islam lokal dengan hukum fikihnya?

Pada waktu itu, hukum Belanda sudah terkodifikasi dengan baik. Kemudian hukum adat juga di kodifikasi dengan rapi oleh Belanda. Tokoh-tokoh Islam di Indonesia mencoba merespon dengan mengkodifikasi juga hukum-hukum Islam. Sebagian tokoh-tokoh ahli fikih di Indonesia mencoba mengkodifikasi, misalnya, hukum-hukum dari mazhab Syafi’i. Tidak heran jika kita temukan kompilasi hukum Islam pada zaman sekarang. Menurut saya, ini adalah respon tidak langsung dari kompilasi-kompilasi sejenis yang dilakukan oleh Belanda sebelumnya.

JIL: Bagaimana dengan hukum Islam atau fiqih sendiri kaitannya dengan hukum adat pada masa itu?

Hukum adat saat itu sebagian sudah dipengaruhi oleh hukum Islam.  Misalnya di Sumatera Barat, di Makasar, di Banten, warga lokal sudah menganggap bahwa hukum Islam itu bagian dari hukum adat mereka. Dalam konteks Islam di Sumatera Barat terkenal sekali adagium, adat basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah. Kata “adat” itu sendiri kan berasal dari bahasa Arab, ‘adah. Jadi artinya mereka juga mengadopsi bahasa, bahasa Arab. Artinya bahasa Islam ketika itu memang kemudian menjadi bahasa lokal, menjadi bahasa adat. Lucunya kemudian adat diantagoniskan, dipertentangkan dengan syari’ah, padahal dua-duanya adalah (bahasa) Arab.

JIL: Setelah anda mengkomparasikan peristiwa-peristiwa sejarah yang berlangsung di Indonesia dan Malaysia di bawah pengaruh Belanda dan Inggris, apa yang sama dan apa yang berbeda antara keduanya dalam tilikan studi sejarah anda?

Pertama, pengalaman kolonial Inggris dan Belanda memang berbeda. Mereka memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal ideologi kaitannya dengan kolonialisme mereka. Belanda itu motif awal mereka murni ekonomi. VOC misalnya, sejak abad ke-17 mereka memang ingin mencari rempah-rempah. Di sisi lain, Inggris sebetulnya memiliki motif peradaban, selain motif ekonomi tentu. Mereka mempunyai semacam civilizing mission, misi untuk memperadabkan orang-orang yang mereka jajah. Itu perbedaan dari sisi motif. Pada perkembangannya, setelah sekian lama di Indonesia, Belanda akhirnya ikut terlibat juga dalam proses civilizing mission.  Langkah Belanda ini sangat terlambat jauh dibanding Inggris, karena motif Inggris sejak awal adalah civilizing mission.

JIL: Dari sudut kebijakan, apa persamaan dan perbedaan kebijakan kolonial Belanda di Indonesia dan Inggris di Malaysia terhadap Islam sendiri?

Saya mulai dari perbedaannya. Pemerintah kolonial Belanda berkecenderungan untuk melakukan intervensi.  Sosok Snouck Hurgronje misalnya. Salah satu pendapat dia adalah pemisahan antara Islam agama dengan Islam politik. Bagi dia itu mutlak.  Artinya kalau ada gerakan Islam yang berpolitik harus dibumi hanguskan. Akan tetapi kalau menyangkut soal-soal murni keagamaan yang tidak terkait dengan politik, mereka tidak campur tangan. Misalnya urusan naik haji, zakat, urusan harta waris dan lain sebagainya. Yang mereka anggap politik itu adalah anti Belanda, anti kolonial. Soal itu mereka tidak ada toleransi sama sekali.

JIL: Bagaimana pula dengan corak kebijakan Inggris di Malaysia?

Di sisi lain, Inggris tidak demikian. Inggris tidak mau campur tangan. Mereka menyerahkan urusan agama dan urusan budaya lokal terhadap para sultan, para petinggi pada waktu itu yang ada di daerah yang sekarang kita sebut Malaysia. Itu perbedaan pertama.
Perbedaan kedua, respon lokal di Indonesia terhadap Belanda lebih majemuk. Sedangkan di Malasyia respon yang terjadi tidak terlalu majemuk,karena ada hubungan yang kuat antara sultan dengan pemerintah Inggris. Kolaborasi antara keduanya bersifat mutualistik, saling menguntungkan. Sementara di Indonesia, kalau pun ada kolaborasi itu, tidaklah sekuat yang terjadi di Malasyia antara para sultan dan pejabat pemerintah Inggris.

JIL: Ada persepsi yang berkembang bahwa kolonialisme memelihara konservatisme. Menurut anda, tepat ataukah tidak persepsi demikian?

Dalam hal ini tesis saya adalah bahwa kolonialisme berpengaruh secara tidak langsung terhadap perkembangan konservatisme Islam, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Pesantren dan masjid-masjid dibiarkan oleh Belanda sehingga tidak mengalami reformasi internal. Ini menimbulkan banyak gerakan transmisi-transmisi Islam dari Timur Tengah menguasai Nusantara. Akibatnya banyak sekali orang Islam yang hanya berfikir soal halal-haram, mana yang boleh dan yang tidak, dan seterusnya.

JIL: Dengan kata lain, banyak memproduksi orang-orang yang berpikir legal-formal atau fiqh-oriented. Tapi bukankah gerakan sufisme juga berkembang di masa itu?

Betul. Sufisme atau tasawuf juga berkembang di Asia Tenggara. Justru Islam sufistik inilah yang cukup berpengaruh terhadap populerisasi Islam di berbagai kalangan. Tasawuf lah yang membuat, misalnya, orang-orang Jawa yang sudah punya tradisi Negarakartagama, Mahabarata, Ramayana, mudah menerima ajaran-ajaran Islam. Karena ada kesesuaian antara ajaran-ajaran sufistik dengan ajaran-ajaran yang telah mereka kenal. Hal itu membantu proses transmisi Islam lebih cepat dan lebih menyebar. Tidak hanya di pesisir, tapi juga di pedalaman di seluruh Indonesia.

JIL: Bagaimana respon Belanda sendiri terhadap Islam yang bercorak sufistik ini?

Mereka waspada terhadap Islam sufistik ini. Karena memang Islam sufistik ini memiliki organisasi. Ketika sudah menjadi thoriqoh atau tarikat, mereka bisa menjadi kekuatan anti-kolonial yang efektif. Dan memang terbukti banyak gerakan-gerakan sufi lokal yang berjuang melawan Belanda ketika itu. Oleh Belanda, kelompok-kelompok tarekat ini dianggap sebagai Islam politik. Jadi Islam politik itu bukan hanya Islam-syari’at. Islam sufistik bisa menjadi Islam politik ketika menjadi tarikat yang bergerak melawan, keluar dari sarang pengajian-pengajian sufistik mereka.

JIL: Sebagai penutup, apa kesimpulan yang bisa kita tarik seputar relasi Islam dan kolonialisme?

Pertama, kolonialisme itu tidak selalu negatif. Ada aspek yang positif, antara lain pendidikan yang diperkenalkan sebagai pendidikan kolonial. Pendidikan lokal muslim, pesantren, madrasah itu mengalami reformasi, pembaharuan akibat dari interaksi mereka dengan sistem kolonial Belanda. Kedua, salah menganggap bahwa kristenisasi itu selalu terkait dengan kolonialisme. Selalu anggapannya, agama Kristen adalah agama kolonial, agama penjajah, karena itu mereka adalah musuh. Itu adalah retorika sebagian kalangan aktivis muslim yang anti imperial, anti kolonial. Pada kenyataannya kristenisasi itu berjalan sangat beragam. Misi Kristen, zending, termasuk juga agama-agama lain seperti Konghucu, Hindu, Budha itu berjalan sendiri-sendiri. Mereka sebagai organisasi-organisasi mandiri, tidak selalu terkait dengan kebijakan Belanda. Bahkan pernah Belanda itu melarang penyebaran agama Krsiten di tempat-tempat yang sudah berpenduduk muslim ketika itu. Ketiga, kekuatan kolonial itu bukan kekuatan yang monolitik. Yang kita sebut sebagai penjajah itu sebetulnya bahasa penyebutan kita. Mereka sebetulnya beragam. Ada yang official atau resmi. Ada yang independen, seperti para sarjana-sarjana Belanda yang tidak terkait dengan pihak kolonial. Juga misi-misi agama yang tidak terkait dengan kolonial, disamping ada sebagian yang memang terkait. Kita harus melihat kolonialisme secara komprehensif. Dengan demikian kita tidak bisa menganggap bahwa kolonialisme itu monolitik, satu kekuatan yang memiliki satu ideologi yang kemudian ideologinya merusak Indonesia, merusak Islam. Kita harus melihatnya kasus per kasus.  Sebab jika tidak, penjelasan yang muncul kemudian adalah penjelasan yang ahistoris. [malja a.]