Tanggapan Soal CLD-KHI

Oleh: Anonim ***

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan dengan Instruksi Presiden Soeharto tahun 1991 merupakan standar hukum Islam yang berlaku di NKRI untuk persoalan-persoalan keluarga. Ide pembentukan KHI berawal dari perbedaan acuan para ulama dalam menentukan suatu perkara berdasarkan hukum Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di berbagai tempat. Makanya, KHI dibuat sebagai upaya untuk menyeragamkan hukum Islam di Indonesia.

Sebagai sebuah produk hukum, KHI sudah berjalan selama 13 tahun, dan dianggap telah “mampu”
dan “bisa” menyelesaikan persoalan-persoalan muamalah berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, pemerintah lalu berinisiatif menaikkan status produk hukum ini dari Instruksi Presiden (inpres) menjadi Undang-undang (UU).

Tapi bila dicermati lebih lanjut, KHI lama terasa sudah “tidak bisa” dan “tidak mampu” menyelesaikan persoalan muamalah, karena masih mengandung beberapa “kecacatan” yang fatal. Pertama, KHI 1991 banyak mengandung ketidakadilan, bias patriarkhi, serta nuansa eksklusivisme. Kedua, KHI 1991 kurang sesuai dengan banyak produk hukum yang sudah ada, baik nasional maupun internasional. Ketiga, KHI 1991 kurang sesuai dengan HAM. Keempat, karena sebab-sebab di atas, maka KHI 1991 dapat dikatakan sudah kurang sesuai dengan semangat Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, tak heran bila beberapa orang yang peduli dengan Islam, demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, pluralisme dan inklusivisme, seperti Dr. Siti Musdah Mulia, Abdul Moqsith Ghazali, dan para aktivis lainnya, membuat alternatif lain berupa Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam. Saya memang tidak sepenuhnya setuju dengan usulan ini. Tapi bila dibandingkan dengan KHI 1991, draft ini jauh lebih baik dan, “Suatu langkah yang sangat revolusioner,” mengutip perkataan aktivis perempuan, Nurul Arifin. Ini adalah satu langkah besar bagi penerapan syariat di NKRI, sebagai negara muslim moderat terbesar di dunia. Untuk itu, saya ingin memberi tanggapan sekaligus mengangkat isu krusial yang ada.

Mengapa penulis setuju dengan CLD-KHI? Karena CLD-KHI justru sesuai dengan semangat Islam itu sendiri. CLD-KHI sesuai dengan prinsip persaudaraan (al-ikhâ), kesetaraan (al-musâwah) dan keadilan (al-’adâlah). CLD-KHI juga sesuai dengan HAM dan tidak bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM, juga produk hukum lain seperti UU Perlindungan Anak dan Perempuan. CLD-KHI juga demokratis, pluralis, inklusif, tidak patriarkhis, dan mengutamakan keadilan dan kesetaraan gender. Ini dapat kita lihat dari poin-poin yang mendudukkan hak dan kewajiban suami istri secara setara. Misalnya, adanya iddah dan nusyuz bagi pria, mahar yang saling diserahkan oleh kedua belah pihak, kebolehan perempuan menjadi saksi, bolehnya perempuan 21 tahun menikahkan dirinya sendiri, dihapusnya kewalian sebagai rukun nikah, dan dimasukkannya pencacatan sebagai rukun nikah, dll. Kesemua ini sangat sesuai dengan semangat Islam yang sebenarnya.

Untuk itu jangan sampai kita terjebak oleh makna literal teks, seperti konsep qawwâmah dengan mengartikannya sebagai kepemimpinan (laki-laki) saja. Padahal, qawwâmah adalah konsep saling komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan konsensus pasutri, bukan kepemimpinan sebelah pihak saja (suami) yang kemudian berujung pada mistifikasi tujuan berumah tannga oleh sebab tidak adanya konsensus dan pembagian tugas yang jelas antara pasutri. Lalu, nusyûz yang dikenakan kepada pihak suami juga bertujuan untuk mengontrol suami; apakah dia melanggar komitmen atau tidak. Apakah suami yang menyiksa istrinya tidak dikatakan melanggar? Ketentuan iddah bagi suami juga berarti memberi kesempatan kepada suami untuk berpikir dan agar dapat mengontrol nafsu seksualnya. Mahar untuk kedua belah pihak berarti adanya keadilan. Bila mahar hanya diserahkan secara sepihak, seakan-akan ada kesan bahwa pihak yang satu membeli (alat kelamin) pihak lain.

Lalu poin-poin lain seperti wanita yang dibolehkan menjadi saksi, bisa menikahkan dirinya sendiri, memiliki hak rujuk, mempunyai kewajiban mencari nafkah, dll, juga menunjukkan ketangguhan kaum perempuan itu sendiri dalam sektor yang lebih luas, tidak hanya pada sektor domestik. Apakah menjadi perempuan adalah sebuah kesalahan, padahal Allah menciptakan manusia dalam posisi kesetaraan. Bahkan, kita lahir dalam kesamaan dan kesetaraan.

Pada hukum waris pun demikian. Siapa bilang bahwa laki-laki mempunyai beban lebih berat dari wanita? Aplagi anak laki-laki yang ditinggalkan oleh orang tuanya nakal, sedangkan anak perempuannya baik, adilkah bila perbandingan warisan yang akan mereka peroleh adalah 2 berbanding satu? Jika ada rumus adil + adil = adil, mengapa memilih rumus tidak adil + tidak adil = adil? Selain itu, soal perkawinan juga wajib dicatatkan untuk melindungi kedua belah pihak. Itulah poin-poin yang penulis perjuangkan!

Hanya saja, penulis mohon lebih lanjut untuk mempertimbangakan poin pernikahan beda agama, poin dilarangnya poligami, serta dilegalkannya kawin kontrak. Bukankah saling mengusik agama dan ruang privat itu melanggar prinsip pluralisme? Apakah untuk menempuh tujuan pernikahan kita harus mengorbankan usaha ke jalan yang benar? Apakah keimanan dan ketauhidan harus dikorbankan? Lalu untuk poligami, bukankah itu mengurangi tingkat prostitusi. Bukankah itu juga menolong pasangan yang tak punya anak? Bukankah itu juga menolong orang yang kesulitan? Jika semua itu dijalankan dengan syarat yang jauh lebih ketat, mungkin poligami masih bisa dilakukan, meskipun dalam realitanya susah mencari pria yang adil dan wanita yang rela dimadu. Untuk masalah kawin kontrak, bukankah ini merugikan wanita serta menyuburkan semacam prostitusi terselubung? Demikianlah pendapat penulis tentang beberapa isu krusial di dalam CLD-KHI.

Terakhir, hasil kerja keras Dr. Siti Musdah Mulia dkk ini harus dihargai. Bagaimanapun juga, inilah ijtihad yang cocok untuk situasi dan kondisi seperti sekarang. Janganlah menafsirkan Islam secara tekstual saja, karena itu berarti menjadikan Islam “barang usang”, dan tidak kreatif. Lagipula Islam selalu berhadapan dengan konteks, dan hukum selalu berubah sesuai refleksi keadaan sosial yang ada. Bahkan ketentuan yang secara legal dan eksplisit ada di dalam Alqur’an, tidak diniatkan (Allah) sebagai hukum yang abadi. Demikianlah kata Prof. Fazlur Rahman. Wallahu a’lam.