Ke mana setelah Sidang Tahuan MPR?
Adil - Sekalipun Sidang Tahunan MPR 2000 belum usai, namun hasil-hasil penting dari Sidang Tahunan lembaga tertinggi negara ini sesungguhnya sudah dapat diketahui dengan jelas. Yang pertama, sesuai dengan usulan Komisi A yang membidangi amandemen atau perubahan ke-2 UUD 1945, maka ada sejumlah pasal yang pasti akan disahkan oleh sidang pleno terakhir majelis. Dan, ada sejumlah pasal lain yang karena masih belum disepakati dengan bulat, akan ditunda pembicaraannya pada masa-masa mendatang.
Hasil Komisi B tampaknya juga akan disepakati, yaitu berbagai draf atau rancangan ketetapan MPR mengenai sejumlah masalah pokok seperti reposisi TNI dan Polri serta pemisahan Polri dari TNI, atau ketetapan mengenai hierarki perundang-undangan dalam republik kita ini, atau pun juga ketetapan mengenai emplementasi otonomi daerah yang lebih jelas lagi, akan menjadi keputusan bersama majelis.
Sementara Komisi C jelas hanya akan menelorkan sebuah Tap MPR yang tidak bersifat khusus seperti diperjuangkan oleh tiga fraksi MPR yaitu Fraksi Reformasi, Fraksi PPP, dan Fraksi PBB, dan isi dari keputusan Komisi C sudah cukup baik dalam arti akan menjadi rambu-rambu bagi eksekutif untuk melaksanakan penyelenggaraan negara yang sebaik-baiknya.
Memang yang menjadi pusat kontroversi adalah bagaimana mungkin dilakukan semacam pendelegasian sebagian wewenang presiden kepada wakil presiden, seperti diungkapkan oleh Presiden sendiri ketika berpidato dalam rapat paripurna MPR. Akan tetapi pada esok harinya kita mengetahui yang dimaksudkan oleh Presiden bukanlah delegasi wewenang atau otoritas, namun sebatas penugasan bidang-bidang tertentu yang bisa diatur lewat sebuah Keppres.
Akar dari kontroversi itu adalah, bahwa di satu pihak ada sejumlah anggota MPR yang mengatakan Keppres tidak cukup kuat untuk melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab antara presiden dan wakil presiden. Sementara sejumlah anggota yang lain mengatakan tidak perlu ada sebuah Tap khusus, cukup dengan sebuah Tap yang menugaskan kepada presiden untuk mengelaborasi atau menjelaskan lebih rinci bagaimana tugas-tugas yang harus diemban oleh wakil presiden.
Dengan hasil seperti itu, sesungguhnya Sidang Tahunan MPR kali ini yang merupakan sebuah eksperimen yang sama sekali baru di dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia, dapat dikatakan relatif cukup memuaskan. Memang setiap hal yang baru selalu menimbulkan sejumlah problematika, dan sebuah hal yang baru selalu dibarengi dengan berbagai kesulitan. Meskipun demikian, apabila kita lihat dalam konteks beberapa bulan sebelum Sidang Tahunan, maka rakyat Indonesia sepertinya bingung karena prediksi-prediksi yang kelewat jauh dari masyarakat sendiri --terutama dari kalangan pers.
Walaupun pimpinan MPR berulang kali menegaskan bahwa tidak akan ada impeachment di dalam Sidang Tahunan MPR dan tidak ada sawuran atau jendela dan pintu untuk masuk ke proses impeachment, namun telanjur meluas citra di masyarakat seolah-olah Sidang Tahunan ini hendak dibelokkan menjadi Sidang Istimewa. Sebuah asumsi yang jauh panggang dari api.
Saya melihat bahwa Sidang Tahunan ini berhasil sebagai sebuah pelajaran demokrasi. Kita perlu bersyukur pada Allah SWT karena suasana menjelang Sidang Tahunan yang tampak panas dengan suhu politik yang tinggi, secara berangsur-angsur menjadi sejuk, dan alhamdulillah tidak menimbulkan gejolak apapun yang bisa menggoncangkan stabilitas politik nasional.
Yang perlu direnungkan buat kita semua, adalah pertanyaan "setelah Sidang Tahunan MPR, mau ke mana kita?" Apabila kita melihat hasil-hasil yang dikeluarkan oleh Komisi C dan telah menjadi keputusan bersama MPR yang akan mengikat langkah-langkah eksekutif, maka jelas sekali pemerintah Abdurrahman Wahid mengemban rangkaian tugas yang cukup jelas dan harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat maupun pada MPR kelak pada Agustus 2001.
MPR telah memberikan penugasan kepada presiden, bagaimana dia sebagai kepala eksekutif harus mengatasi masalah-masalah berat yang sampai sekarang memang belum tersentuh sama sekali. Masalah-masalah tersebut yaitu masalah KKN lama maupun KKN baru, masalah keamanan, ancaman integrasi teritorial, krisis moneter, pengangguran, masalah narkoba, dan berbagai macam masalah yang menentukan nasib anak-anak bangsa.
Tentu sebagaimana dijanjikan oleh Abdurrahman Wahid, usai Sidang Tahunan ini akan segera disuguhkan kepada masyarakat Indonesia sebuah kabinet yang baru. Sebuah kabinet hasil reshuffle yang memang sudah ditunggu-tunggu. Dalam hal ini akan segera diketahui, apakah kabinet baru yang diumumkan nanti lebih bagus atau lebih jelek dibandingkan dengan kabinet yang ada sekarang dari segi kualitas, dedikasi, profesionalisme, serta segi kenegarawanan yang dimiliki oleh masing-masing menteri.
Tentu kita tidak boleh terlalu pagi memberikan penilaian atas kabinet yang baru nanti. Biarkanlah kita semua memberikan kesempatan yang fair, untuk melihat kiprah kabinet hasil reshuffle yang memang sudah tidak dicampurtangani oleh partai-partai politik, sehinggga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden Abdurrahman Wahid sendiri.
Sampai saat menulis kolom ini, saya belum mengetahui komposisi personalia dan restrukturisasi perampingan kabinet yang akan segera mengemban tugas-tugas berat itu. Tetapi seperti saya katakan berulang kali dalam berbagai kesempatan, apabila kabinet nanti penuh dengan manusia-manusia yang berdedikasi tinggi yang sanggup memikul amanat dan bekerja keras serta berkorban waktu, tenaga dan pikiran untuk mengatasi masalah-masalah yang nyaris tak tertahankan lagi di pundak rakyat sekarang ini, maka hampir bisa dipastikan --insya Allah-- pemerintahan Abdurrahman Wahid akan mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia.
Begitu pula sebaliknya, apabila sampai banyak kroni yang masuk ke dalam kabinet yang baru, apalagi kriteria pengangkatannya berdasarkan cita rasa Abdurrahman Wahid sendiri, maka tentu seperti yang sering saya katakan, umur politik Abdurrahman Wahid tidak mungkin akan panjang seperti yang diharapkan oleh MPR sendiri.
Namun kita tetap harus bersifat fair dan tetap mendoakan, setelah Agustus ini pemerintahan yang didukung dengan kabinet yang baru nanti betul-betul bisa bekerja lebih baik, dan berkinerja lebih tinggi daripada kabinet sebelumnya. Hanya itulah kiranya gantungan harapan kabinet Indonesia, untuk keluar dari kemelut sekarang ini. Wallahu a'lam.
