Ahmad Abdul Haq


Kekerasan

Back | Up | Next

 

Sumber: Kick Andy.com

 

 
Minggu, 11 Nopember 2012 14:56 WIBKekerasan

Kekerasan O’Sullivan (Urban Economics: 2000) membuat analisis menarik tentang faktor dan indikator yang membuat anak-anak sering terlibat dengan praktek kekerasan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam pandangannya, kekerasan yang dilakukan seorang siswa sesungguhnya merupakan dampak langsung dari kebijakan tentang ukuran ruang kelas (class size), sumber pembiayaan sekolah (school financial resources), kurikulum (the curriculum), efek pergaulan sejawat (peer effects) dan latar belakang orangtua (parents’ background). Pertanyaannya adalah, mana di antara faktor dan indikator tersebut yang paling determinan dan dominan dalam kasus dan praktek kekerasan para siswa kita?

Dalam banyak riset tentang kekerasan yang melibatkan siswa di sekolah (Gorski and Pilotto: 1993), faktor psikologis seperti ukuran kelas, akibat pergaulan sejawat dan latar belakang orangtua menyumbang resiko tertinggi pada praktek kekerasan. Menarik untuk melihat dan mempertimbangkan, betapa sistem pendidikan kita, dengan alasan angka wajib belajar yang tinggi, tak bisa menciptakan ruang kelas yang ideal dan nyaman bagi anak dan guru untuk belajar. Bahkan sejak di sekolah dasar, anak-anak kita sudah menghadapi kendala psikologis “menumpuk” karena jumlah mereka yang terlalu banyak berbanding luasnya ruang kelas.

Ketika di SMP dan SMA, anak-anak kita menghadapi problem tambahan, yaitu ketiadaan pendampingan yang rutin dan intensif, baik dari guru maupun orangtua, ketika mereka mengenal dan saling memengaruhi dalam pergaulan di sekolah. Belum lagi faktor latar belakang orangtua yang juga menyumbang cukup signifikan terhadap munculnya perilaku kekerasan siswa. Jika ditambah dengan faktor kurikulum dan cara sekolah mengelola dan membuat perencanaan anggaran pembiayaan sekolah, bukan tidak mungkin faktor tersebut juga ikut mensuplai praktek kekerasan terhadap siswa.

Secara sistemik, kurikulum pendidikan kita seperti abai dengan upaya penubuhan perilaku anak yang damai dan pro-sosial. Proses pembelajaran dilakukan dengan cara yang rigid dan miskin kreativitas, sehingga siswa kita seperti tak berdaya ketika menghadapi hadangan budaya dan gaya hidup hedonis yang semakin kompleks. Selain itu, berdasarkan riset di beberapa kali pelatihan tentang efektivitas pembiayaan sekolah berbasis kebutuhan siswa, skema pembiayaan sekolah di dalam RAPBS sangat miskin ide yang mampu menggiring siswa untuk berperilaku positif. Kasarnya, cara sekolah menyusun RAPBS jangan-jangan merupakan faktor pemicu munculnya budaya kekerasan di kalangan siswa, karena indikasi korupsinya sangat kuat.

Kekerasan yang terjadi dengan intensitas tinggi dalam setahun terakhir ini patut diuji melalui serangkaian analisis, baik secara sosiologis maupun pedagogis. Secara sosial, jangan-jangan bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat kita itu merupakan akumulasi dari gagalnya lembaga pendidikan kita dalam melakukan transfer pendidikan secara damai dan berkeadilan. Sedangkan secara pedagogis, jangan-jangan sekolah-sekolah kita memang tak memiliki kendali operasional resolusi konflik yang dapat melatih seluruh komunitas sekolah untuk terbiasa mengatur pola konflik di sekolah melalui skema pembelajaran yang efektif.

Tricia S. Jones (2000), mendefinisikan pendidikan resolusi konflik sebagai "a spectrum of processes that utilize communication skills and creative and analytic thinking to prevent, manage, and peacefully resolve conflict". Pengertian ini memberikan gambaran umum kepada kita bahwa sebagaimana pendidikan pada umumnya, proses kreatif dalam menumbuhkan kemampuan berkomunikasi dan berpikir analitik harus menjadi sudut pandang (angle) para pengajar dan pendidik untuk mengajarkan resolusi konflik.

Setiap manajemen sekolah harus memahami prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum pendidikan konflik yang didasarkan pada serangkaian kegiatan yang memungkinkan lembaga pendidikan merumuskan sendiri kelemahan dan kelebihannya (school mapping), menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kapasitas guru dan kemampuan siswa (objectives and lesson design), memperbaiki sistem pengelolaan pembelajaran yang berkelanjutan dan efisien (scope and sequence), serta membuat rangkaian sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran yang efektif-komprehensif (Jackson 1992).

Kesepakatan tentang penanganan konflik di sekolah bukan saja penting untuk dimasukkan kedalam struktur kurikulum secara formal, tetapi juga bisa diskemakan ke dalam statuta sekolah yang mengatur segala urusan konflik secara jelas berdasarkan struktur sekolah yang efisien dan permanen. Membangun komitmen pendidikan damai, dengan demikian, adalah kata kunci yang harus dilakukan oleh komunitas sekolah dalam rangka merancang bangunan resolusi konflik yang memadai di lingkungan sekolah, agar anak-anak kita terhindar dari semua perilaku kasar dan keras di kemudian hari seperti yang kita lihat hari-hari terakhir ini.

Secara integratif, pendekatan terstruktur di dalam sekolah merupakan sebuah keniscayaan, karena ini berarti sekolah sedang secara serius memikirkan mekanisme konflik dan penanganan kekerasan secara intergartif. Dalam terminologi Willam De Jong dari Harvard School of Public Health(2003), “the best school-based violence prevention programs seek to do more than reach the individual child. They instead try to change the total school environment, to create a safe community that lives by a credo of non-violence”. Dengan praktek tak ada kekerasan di sekolah, baik guru maupun siswa harus berusaha menghindarkan diri dari kebiasaan buruk berlaku kasar pada saat mengajar maupun belajar di lingkungan sekolah. Kredo tentang asas nir-kekerasan ini merupakan disiplin serius yang harus ditegakkan oleh seluruh sekolah kita.

 



Kommentar Tidak Ada

Kick Andy: Home • The Show • Special • Andy's Corner • Foundation • Recommended Book • Andy's Friend • Andy's Team • About

Tag: Kliping Media, Kick Andy