Ahmad Abdul Haq


Nonstandardized Tests

Back | Up | Next

 

Sumber: Kick Andy.com

 

 
Senin, 11 Maret 2013 09:25 WIBNonstandardized Tests

Nonstandardized Tests

Dalam buku Mati Ketawa Cara Daripada Soeharto, ada lelucon kecil yang mungkin relevan dengan kondisi sosial dan pendidikan di negara kita, yaitu tentang Kapitalis, Sosialis dan Pancasila. “Apa bedanya Kapitalisme dan Sosialisme?” “Kapitalisme membuat kekeliruan sosial!,” “Sosialisme membuat kekeliruan kapital!” “Lha, kalau Pancasila?” “Pancasilaisme di bawah Orde baru membuat kekeliruan sosial sekaligus kekeliruan kapital!” Jika pertanyaan ini dilanjutkan apa kekeliuran Orde SBY dalam dua periode reformasi, jawabannya bisa jadi Ujian Nasional (UN).

Ada hipotesis menarik dari beberapa rekan praktisi pendidikan, yang mengatakan bahwa UN sebenarnya tanda ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru. Sebab jika kompetensi guru baik, maka soal test sebenarnya merupakan wilayah yang sangat sederhana, yaitu kelas. Di kelas hanya ada guru dan siswa, dan jika gurunya kompeten dan memiliki cukup banyak pengetahuan dan inovasi dalam membuat skema tes yang lebih relevan dengan ragam talenta siswa,  maka negara sesungguhnya tak perlu sibuk membuat UN.

Dalam waktu yang lama, sesungguhnya proses pendidikan di muka bumi ini selalu menggunakan Nonstandardized tests yang tanggungjawab penuhnya ada pada diri seorang guru. Tetapi sayangnya sejarah tentang Nonstandardized tests juga banyak dinodai oleh ketidakmampuan guru dalam mengembangkan pola evaluasi secara kreatif dan berkelanjutan. Dahulu mungkin kondisi moral bisa jadi lebih baik, karena biasanya faktor keterpanggilan (beruuf, calling) untuk menjadi guru memang tulus dan penuh pengabdian.

Sekarang, guru dalam beberapa hal memang dimanjakan oleh pemerintah, terutama lewat program sertifikasi, tetapi kualitas yang diharapkan malah justru tak pernah muncul meski kesejahteraan guru membaik. Tak banyak guru yang mau menulis dan melakukan riset kelas dengan seksama. Yang menonjol malah membengkaknya jumlah kredit mobil guru di bank-bank pemerintah. Apa yang salah dengan pendidikan kita?

The primacy of teachers, harus selalu menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional. Di banyak kesempatan pelatihan, jika para guru diberi pertanyaan tentang aspek apa yang paling sulit dilakukan dalam implementasi kurikulum seperti yang didefinisikan oleh John Saphier (2000), maka kebanyakan guru menjawab aspek yang paling sulit adalah design, learning experiences dan assessment.

Desain biasanya menyangkut aspek perencanaan pembelajaran sejenis lesson design atau RPP. Learning experiences terkait dengan bagaimana cara mengajarkan sebuah pokok bahasan, terutama menyangkut pilihan metode dan penggunaan instuctional strategies guru. Sedangkan assessment biasanya guru lebih menyederhanakan masalah dengan kata evaluasi atau tentang bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap anak didik mereka. Namun sangat jarang dari para guru yang memilih objectives sebagai sumber kesulitan dalam proses implementasi kurikulum.

Beberapa temuan tentang ini memang mengindikasikan kelemahan guru dalam merancang tujuan pembelajaran. Hampir tak dapat dipungkiri bahwa kelemahan ini berjalan paralel dengan cara mereka menyusun rencana pembelajaran yang bermodalkan copy paste dengan rujukan super kuat terhadap SKKD. Jelas terlihat bahwa kebanyakan guru, karena kesulitan dalam merumuskan tujuan yang dikembangkan berdasarkan pemahaman mereka terhadap teori belajar dan leveling dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, menjadikan mereka lalai dalam membuat skema evaluasi yang sederhana dan komprehensif.

Inilah mungkin salah satu alasan mengapa para pengambil kebijakan tentang pendidikan di seantero dunia selalu memaksakan kehendak mereka untuk membuat standardized tests seperti UN dalam proses evaluasi pendidikan, karena kebanyakan guru memang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendesain pola pengajaran secara kreatif. Selain itu, sumber kemalasan guru juga dapat berasal dari kebijakan yang salah tentang orientasi pendidikan yang lebih menekankan aspek outcome ketimbang menghargai dan mencintai prosesnya.

Kelemahan guru dalam membuat desain evaluasi juga dimungkinkan oleh tiga hal. Pertama, apa yang ada di dalam text book atau buku paket biasanya sangat bias dan tidak memiliki standar kualitas proses yang memadai sehingga guru sering terjebak pada orientasi outcome. Kedua, tes sejenis UN seperti mengeluarkan kewenangan guru, dan dalam waktu sama juga merendahkan kepercayaan diri guru untuk membuat pola tes berdasarkan kemampuan siswa. Ketiga, dan ini yang biasa terjadi, biasanya bahasa dalam test sejenis UN tidak sesuai dan seirama dengan konsep dan gaya mengajar guru. Padahal sejatinya antara cara mengajar berkesesuaian dengan apa yang akan diujikan (McMillan: 2007).

Karena itu penting untuk melakukan reformasi sistem penilaian terhadap proses pendidikan di tanah air. Tawaran untuk menggunakan pola performance assessment nampaknya penting untuk dipertimbangkan para pengambil kebijakan bidang pendidikan kita. Seperti kata John Saphier (2000), assessment is the strongest medium there is for telling students, parents, school, campus, and the community what teachers care about in education”. Karena itu menuntut kompetensi guru di bidang evaluasi dan kebijakan otoritas pendidikan yang benar soal model evaluasi yang relevan bagi kemajemukan budaya, etnis dan agama anak-anak Indonesia adalah imperatif bagi dunia pendidikan tanah air.

Semoga era reformasi yang ditandai dengan kehadiran SBY sebagai Presiden RI dalam dua periode tak meninggalkan warisan kelam bidang pendidikan seperti praktek yang salah tentang UN. Masih ada waktu, Pak SBY dan Pak Nuh untuk berbenah, sejauh pendidikan tidak didefinisikan sebagai proyek politik dan kepentingan ekonomi semata, sebagaimana kelaziman yang keliru dibuat oleh orde sosialisme dan kapitalisme.


Kick Andy: Home • The Show • Special • Andy's Corner • Foundation • Recommended Book • Andy's Friend • Andy's Team • About

Tag: Kliping Media, Kick Andy