Suryadharma Ali Cs Sambangi Rhoma Irama
URL: http://www.rmol.co/read/2012/08/12/74463/Ketua-Umum-PPP-Sambangi-Rhoma-Irama
Minggu, 12 Agustus 2012 , 14:53:00 WIB
Laporan: Zulhidayat Siregar
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali bersama beberapa petinggi partai berlambang kabah bersilaturrahim ke kediaman Rhoma Irama di Jalan Pondok Jaya VI, Mampang, Jakarta Selatan, siang ini Minggu (12/8).
PPP menemui raja dangdut tersebut untuk ber-tabayyun (meminta penjelasan) seputar isu kampanye SARA yang dituduhkan kepadanya.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu. Yani termasuk dalam rombongan Menteri Agama tersebut. Di hadapan petinggi PPP, jelas Yani, Rhoma menegaskan, bahwa dirinya tidak sedang dalam berkampanye.
“Karena dia bukan dari tim kampanye, tidak ada atribut kampanye, tidak ada visi-misi dan tidak dalam waktu kampanye,” ujar Yani.
Pada saat itu, Rhoma Irama hanya berceramah sebagai dai. Dan diakui Rhoma, dalam ceramahnya, dia menjelaskan bagaimana cara memilih pemimpin. Terkait Pilkada Jakarta, masih kata Yani, Rhoma membeberkan identitas para calon.”Dia kutip pendapat Prof. Jimly untuk keterbukaan tidak ada SARA,” ungkap Yani.
Karena itu, PPP menilai tidak ada yang salah dari isi ceramah Rhoma yang ia sampaikan di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat tersebut. “Kita melihat, tidak ada satu pandangan atau ucapan yang dilakukan itu bertentangan dengan peraturan-peratuan pilkada. Itu penilaian PPP,” tandas Yani. [zul]
26.09.2012, 11:29 WIB
Komentator: raja bandot
14.08.2012, 15:40 WIB
Komentator: Pencinta NU
“Keadilan bersama pemimpin non-muslim jauh lebih baik daripada kedzaliman bersama pemimpin muslim sendiri,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj yang mengutip Ibnu Tamiyah dalam kitab Fiqh Khusyatah di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, (11/08/2012).
KH Said Aqil Siraj mengatakan, seorang pemimpin non-muslim yang adil maka akan berbuat adil terhadap muslim itu sendiri, sebaliknya jika pemimpin Islam yang berlaku dzalim maka rakyat Islam nya pun akan didzalimi.
“Artinya Jokowi dan Ahok jika menang silahkan saja memimpin DKI, NU tidak keberatan,” ujarnya.
Bentuk penyataan ini buka sebuah bentuk dukungan, tetapi NU hanya menyatakan jika tidak ada masalah bagi Non Muslim yang akan memimpin DKI Jakarta. “Tidak ada problem, bagi non muslim menang pemilukada DKI, dan silahkan saja memimpin DKI Jakarta,”tukasnya.
13.08.2012, 21:42 WIB
Komentator: akal sehat
13.08.2012, 00:41 WIB
Komentator: Gandi Suherman
12.08.2012, 22:37 WIB
Komentator: Lebay
12.08.2012, 21:19 WIB
Komentator: Jaringan Informasi
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Ansyari KPU secara prosedural sudah menanyakan perihal penambahan suara bagi PPP dan Ahmad Yani sesuai petitum putusan MK, namun MK hanya menjawab bahwa penambahan suara PPP sebesar 10.417 merupakan milik Ahmad Yani berdasarkan bukti-bukti di persidangan.
“Bahasanya bukan penambahan, tapi perolehan suara PPP yang benar adalah 78.478 suara. Tapi kita mempertanyakan, kalau ada suara yang benar itu lebih berarti ada yang dikurangi. Makanya kita menyurati, tapi MK tidak menjawab mana yang dikurangi. MK justru menjawab bahwa tambahan suara itu adalah milik Ahmad Yani,” ujar Hafiz usai rapat dengan Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Dia menegaskan, KPU perlu menanyakan hal tersebut karena putusan MK memiliki konsekuensi tersendiri. Pasalnya, bila ada penambahan suara tanpa ada pengurangan, berarti ada penambahan suara dari jumlah suara sah sementara jumlah DPT di dapil Sumsel I tidak mengalami perubahan.
“Tapi kalau dari segi prosedur dan jawaban tidak ada masalah, makanya itu kita pakai. Soal bagaimana proses di pengadilan, itu urusan MK termasuk bagaimana mereka menemukan angka itu,” tukas Hafiz.
12.08.2012, 19:39 WIB
Komentator: muklish
12.08.2012, 18:50 WIB
Komentator: Ario Kamamdanu
12.08.2012, 18:35 WIB
Komentator: Cogito
Klop dah
12.08.2012, 18:35 WIB
Komentator: Cogito
Klop dah
12.08.2012, 17:02 WIB
Komentator: Somad
12.08.2012, 16:28 WIB
Komentator: PD bubar hangus kena hukuman sanksi sosial rakyat apalagi 2014!
12.08.2012, 15:57 WIB
Komentator: sate ayam
12.08.2012, 15:44 WIB
Komentator: Andi Arif
12.08.2012, 15:35 WIB
Komentator: Ali
12.08.2012, 15:26 WIB
Komentator: seorang pengamat
12.08.2012, 15:20 WIB
Komentator: rusdi s
dan utk da’i bekali kaum mu agar dapat menjadi orang yang
tagwa ( sebagai target berpuasa di bulan Ramadhan ini ).
Pak Haji jagalah mulut mu, pilih waktu dan tempat yg tepat.
12.08.2012, 15:14 WIB
Komentator: Lebay
INILAH.COM, Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengakui adanya mahar dalam proses koalisi dukungan terhadapnya. Menurutnya mahar yang diberikan kepada parta* politik pendukung, semuanya tak berbeda alias sama.
“Pada dasarnya, semua itu sama sejak kami mendapat dukungan dari parpol lain seperti PAN, Hanura, PKB, Parta* Matahari Bangsa (PMB), PKP Indonesia. Kemudian disusul oleh PPP, Golkar, PKS kali ini. Jadi itu semua didasari dengan keinginan untuk membawa Jakarta lebih maju, aman dan sejahtera. Jadi program dan kinerja ini yang menjadi latar belakang mendukung,” ujar Fauzi di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu, (11/8/2012).
Dirinya setuju dengan pernyataan Presiden PKS kalau ada pihak lain yang berpikiran bahwa ada pemberian mahar kepada parta tersebut. “Saya setuju kalau berpikir beda itu silahkan, tapi yang jelas program membawa Jakarta lebih maju adalah platform untuk kontrak politik kami,” terangnya.
Dikatakan oleh pria berkumis hitam tebal ini, rekan-rekan PKS yang ada di DPRD DKI tentu memahami apa yang telah dilakukan Pemerinta Daerah periode sebelumnya. “Saya kira teman-teman PKS di DPRD sudah cukup memahami apa yang telah dilakukan, sebetulnya titipan HNW dan Didik itu sudah kami laksanakan dan akan kita lanjutkan ke depan. Seperti reformasi birokrasi di Pemda DKI, itu mendapat penghargaan dari Menpan. Begitu juga soal teknologi yang cukup transparan dan akuntabilitas yang baik, nah ini yang perlu kita tingkatkan kinerjanya,” jelas Foke.[dit]