Agama, Seni dan Soal Batasan

Dari website Duta Masyarakat, Mei 2003, http://www.dutamasyarakat.com/detailkajian.php?id=385

Siang itu, Rabu, 30 April 2003, saya mendadak ada di tengah-tengah para seniman yang sedang mengadakan konferensi pers untuk membela Inul. Peristiwa itu sendiri berlangsung di Galeri Cipta, TIM, Jakarta. Saya bukan seorang seniman, dan kehadiran saya hanyalah karena seorang teman yang membujuk agar saya ada di sana. “Supaya ada suara Islam di sana,” begitu kira-kira argumen yang dipikirkannya. Meskipun, tentu, saya tidak akan pernah berpikir bahwa pandangan saya dan posisi saya yang memang menaruh simpati pada Inul adalah benar-benar mewakili Islam atau umat Islam. Bagaimana Anda akan mewakili pandangan umat Islam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke?

Meskipun saya ikut dalam konferensi pers itu, namun dalam diri saya tetap tersisa sebuah pertanyaan yang hingga sekarang belum jelas jawabannya. Pertanyaan itu adalah: apakah kita bisa menilai soal Inul ini semata-mata dari sudut agama, dan kemudian kita akan sampai kepada suatu keputusan, Inul itu haram (atau juga halal)? Peristiwa Inul ini bisa sederhana, tetapi juga bisa merupakan permukaan dari soal yang sungguh rumit dan akan menyita perdebatan yang melelahkan. Yaitu mengenai satu pokok soal: bagaimana mendefinisikan apa yang sering disebut sebagai “moral” dalam masyarakat? Apakah “moralitas” semata-mata ditentukan oleh agama? Jika agama merupakan faktor penting, bagaimana dengan kenyataan bahwa orang beragama sendiri juga berbeda-beda dalam menafsirkan teks agama? Jika rujukannya adalah norma yang berlaku dalam masyarakat, apakah kita lupa bahwa masyarakat pun bisa mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai apa yang disebut “bermoral” dan “tidak bermoral”?

Debat soal Inul memang tidak semata-mata berputar di sekitar soal moralitas, tetapi soal inilah yang tampaknya mendapakan sorotan paling dominan. Oleh mereka yang kontra, Inul dianggap melanggar batas kesopanan, norma, dan moralitas masyarakat. Oleh yang pro, dikatakan bahwa sebagai seorang seniman Inul haruslah diberi kebebasan untuk berekspresi. Di sini, ada dua cara pandang yang berbeda: satu, soal moralitas; yang lain, soal kebebasan. Yang satu, menenkankan suatu batasan; yang lain, menekankan suatu kebebasan. Debat mengenai masalah ini memang sulit menemukan jalan keluar; kerapkali malah bisa “ngelantur” menjadi debat kusir yang tak berkesudahan.

Marilah kita tengok masalah ini agak sedikit lebih dalam.

Tak bisa dipungkiri, bahwa agama mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat kita. Karena Islam merupakan agama mayoritas, maka wawasan moral umat Islam merupakan sudut pandang yang sangat penting untuk diperhitungkan. Dalam Islam dikenal suatu ajaran tentang “aurat”. Kata itu secara harafiah berarti “cacat”. Aurat adalah daerah tertentu dalam tubuh yang kalau dibuka bisa menimbulkan efek “tidak senonoh” (cacat) pada masyarakat, sehingga dengan demikian harus ditutup. Kalau merujuk dalam ilmu fiqh, ada beda antara aurat laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut; aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali bagian muka dan telapak tangan. Dalam fiqh, ketentuan menyangkut perempuan dan pakaian yang harus dikenakannya sangat ketat, jauh lebih ketat ketimbang laki-laki. Ini menimbulkan “protes” di kalangan kaum feminis Muslim: apakah fiqh mempunyai kecenderungan “misoginis” atau membenci perempuan? Apakah ini tidak berlawaan dengan semangat dasar Islam yang memuliakan (takrim) martabat manusia (QS 17:70)?

Jika merujuk pada ketentuan fiqh secara ketat, bahkan seorang perempuan dilarang untuk memakai pakaian ketat yang “tunbi’u ‘anil basyarah”, yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Gerakan-gerakan tubuh perempuan yang dapat merangsang syahwat juga tidak diperbolehkan. Sensualitas dan erotisme, dua pokok soal yang diangkat oleh Wak Haji Oma Irama, adalah dua hal yang tidak boleh dipertunjukkan dalam ruang publik. Kiai Ilyas Ruhiyat, seperti dikutip oleh sebuah koran daerah beberapa hari lalu, juga menekankan hal ini. Dilihat dari sudut pandang fiqh, sebetulnya seluruh pertunjukan Inul itu tidak boleh alias haram.

Tetapi, saya yakin, ulama NU, dalam memandang pelbagai hal dalam masyarakat, tidak semata-mata bertumpu pada sudut pandang fiqh semata. Sebab, kalau itu yang terjadi, sudah dari dulu para kiai akan mengobarkan “jihad” untuk memerangi semua bentuk tindakan yang berlawanan dengan fiqh. Saya mempunyai “husnudz-dzann” bahwa kiai kita itu mempunyai sudut pandang lain yang jarang dikatakan, yaitu wisdom, hikmah, kebijaksanaan, yang lahir dari suatu dialektik antara dua hal: teks ajaran dalam kitab-kitab, dan kecerdasan membaca situasi sosial di lapangan. Para kiai itu tidak terlalu mempersoalkan hal-hal yang telah berkembang dalam masyarakat, meskipun dari permukaan seolah-olah berlawanan dengan fiqh, sambil secara pelan-pelan mengusahakan suatu perubahan secara gradual dan “kultural” terhadap hal-hal itu. Kalau ada kiai yang terlalu bersuara keras terhadap Inul, saya anggap itu adalah kiai yang kurang menjiwai “gaya” kiai-kiai NU.

Terhadap orang-orang yang membela Inul atas dasar suatu kebebasan berekspresi, saya akan mengatakan: apakah kalian yakin bahwa kebebasan di situ cukup untuk menjadi dasar pembelaan? Saya termasuk orang yang berpandangan bahwa kebebasan adalah syarat pokok dalam ekspresi kesenian. Tetapi, siapa pun tahu, bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang berdiri sendirian, sebab di luar sana ada sejumlah norma masyarakat yang akan membatasinya. Para seniman, sejak bangun tidur, sebetulnya juga anggota dalam masyarakat, bukan individu soliter yang gentayangan sendirian tanpa suatu ikatan normatif. Tetapi, orang-orang yang “sok” menekankan “norma masyarakat”, harap sadar bahwa apa yang disebut “norma” itu adalah sesuatu yang batas-batasnya terus bergerak, fleksibel, dan mulur-mungkret.

Jadi, bagaimana jawaban yang konkret atas soal Inul ini?

Saya balik bertanya: apakah kita yakin bisa mendapatkan jawaban yang pasti atas masalah ini? Saya lebih tertarik pada “proses” ketimbang pada jawaban akhir. Saya melihat, inilah keadaan yang tepat bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dan tukar pendapat, musyawarah, deliberasi, negosiasi, tawar-menawar, untuk menentukan batas-batas yang mereka anggap “pantas” untuk sesuatu yang bias tampil di ruang publik. Semua orang bisa datang dengan sudut pandang yang berbeda-beda, dan masing-masing bisa menguji dan beradu argumen. Ada golongan yang cenderung “fiqh-oriented”, ada yang cenderung menekankan kebebasan, ada yang meninjau dari segi pentingnya melindungi kreativitas masyarakat bawah, dst.

Penyakit suatu masyarakat plural adalah adanya kehendak untuk cepat-cepat sampai pada keputusan final, dan tak sabar menempuh suatu diskusi yang terbuka, bebas, dan saling menghormati. Melalui kasus Inul ini, masyarakat kita yang plural ini diuji: sabar atau tidak? []