Dari Fundamentalisme Menuju Sekularisme - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
19/01/2004

Dari Fundamentalisme Menuju Sekularisme

Oleh M. Guntur Romli

Bagi masyarakat modern—khususnya Perancis—fenomena fundamentalisme dan terorisme agama menjadi ancaman sangat serius. Pasalnya, abad modern telah berhasil “memenjarakan” agama dalam ruang privat yang sebelumnya merajalela di ruang publik. Tetapi di akhir abad XX, agama berhasil menerobos lari dari “ruangan penjara” dan kembali lagi ke ruang publik. Seolah-olah “hantu sejarah” yang menakutkan masyarakat Eropa seperti hegemoni agama terhadap kedaulatan politik sipil, dan konflik berdarah antara pengikut Katolik dan Protestan akan terulang kembali, akibat munculnya gejala fundamenlisme agama.

Tanggal 17 Desember lalu, Presiden Perancis Jacques Chirac melempar “bola panas” di hadapan parlemen Perancis. “Bola panas” itu bernama undang-undang anti pemakaian simbol-simbol agama di seluruh sekolah umum Perancis. Bola pun mulai menggelinding. Dan umat Islam yang paling keras menendang balik.

Kelompok Islam militan menentang peraturan tersebut, karena siswi-siswi sekolah umum di Perancis yang beragama Islam akan terpaksa melepas jilbab. Syekh Al-Azhar Sayyid Tantawi yang berpendapat bahwa pemerintah Perancis memiliki hak mengeluarkan peraturan itu, didemo dan dituntut mundur oleh sekelompok Islam garis keras Mesir (Al-Hayât, 3/1)

Tidak banyak umat Islam yang berusaha kritis dan objektif mengamati fenomena di atas. Seolah-olah peraturan pemerintah Perancis hanya mengarah pada Islam dengan melarang pemakaian jilbab. Padahal, larangan tersebut meliputi seluruh simbol keagamaan, seperti kalung salib, topi khas Yahudi, dan simbol-simbol yang identik dengan agama tertentu. Menurut Chirac simbol-simbol agama itu bertentangan dengan “sekularisme” yang menjadi dasar negara Perancis.

Mengapa peraturan tersebut lahir? Menurut hemat saya, ada dua alasan rasional yang melatarbelakanginya. Pertama, menguatnya gejala fundamentalisme agama yang saat ini menjadi fenomena di seluruh penjuru dunia. Seperti yang dituturkan Karen Armstrong (2002: ix), fenomena “fundamentalisme” keagamaan ini sungguh mengejutkan di akhir abad ke-20.

Fundamentalisme yang dimaksud tidak hanya terjadi dalam agama keluarga semit—Yahudi, Kristen, dan Islam—tetapi di seluruh agama-agama “formal” dunia. Fundamentalisme agama adalah keinginan kuat kembali ke ajaran fundamental agama, dan upaya mempertahankan serta menegakkan kembali “duplikasi sejarah” pada kondisi saat ini. Lebih jauh Armstrong berpendapat, fundamentalisme tidak hanya sebagai gerakan kembali ke akar, tetapi sebagai gerakan melawan modernitas yang mengakibatkan krisis multidimensi.

Kedua, merebaknya terorisme global dan kejahatan kemanusiaan universal yang menggunakan ajaran agama sebagai “kedok” dan legitimasi. Sebut saja pengeboman WTC 11-9-01, agresi meliter Amerika terhadap Afghanistan yang didorong ucapan “Crusade” George W Bush, Bom Bali dan Marriot, eskalasi kekerasan di Timur Tengah akibat pertarungan fundamentalisme Islam dan Yahudi, krisis nuklir Pakistan dan India yang bersumber dari konflik fundamentalisme Islam dan Hindu, dan aksi-aksi kekerasan di belahan dunia lain yang menggunakan “label-label” agama.

Bagi masyarakat modern—khususnya Perancis—fenomena fundamentalisme dan terorisme agama menjadi ancaman sangat serius. Pasalnya, abad modern telah berhasil “memenjarakan” agama dalam ruang privat yang sebelumnya merajalela di ruang publik. Tetapi di akhir abad XX, agama berhasil menerobos lari dari “ruangan penjara” dan kembali lagi ke ruang publik. Seolah-olah “hantu sejarah” yang menakutkan masyarakat Eropa seperti hegemoni agama terhadap kedaulatan politik sipil, dan konflik berdarah antara pengikut Katolik dan Protestan akan terulang kembali, akibat munculnya gejala fundamenlisme agama.

Keberagamaan di abad modern yang diharapkan intelektual Barat sebagai “agama sipil” (civil religion) jauh dari kenyataan. Justru corak yang muncul adalah fundamentalisme agama dan diperkuat penggunaan simbol-simbol agama. Bagi kalangan fundamentalis, simbol agama tidak hanya menjadi identitas, tetapi lebih dari itu, simbol resistensi dan perlawanan.

Fakta ini juga menimpa jilbab sebagai simbol Islam. Jilbab tidak lagi menjadi simbol kesalehan dan kesopanan, tetapi telah menjelma menjadi simbol perlawanan. (Fadwa El Guindi: 1999).

Masalah relasi sekularisme dan agama dalam masyarakat Barat sendiri tidak pernah tuntas. Model relasi yang selama ini diambil adalah relasi antagonis: seperti minyak dan air, tidak pernah bertemu dan selalu bermusuhan. Nah, tujuan pemberlakuan peraturan tersebut oleh pemerintah Perancis tidak lebih dari sekadar penegasan kembali relasi antagonis antara sekularisme dan agama.

Pada hakikatnya, tidak semua pemerintah sekuler memusuhi agama, pemerintah itu hanya tidak menerima agama sebagai pijakan legitimasi kebijakan mereka. Di Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, agama-agama tetap memiliki ruang gerak. Sedangkan yang terjadi di Perancis adalah—dalam bahasa Roger Garaudy—“fundamentalisme sekuler”, atau dalam istilah Arkoun—“sekularianisme” (al-‘almânawiyah) bukan “sekularisme” (al-‘almâniyah).

Muhammad Arkoun, pemikir muslim sekuler yang tinggal di Perancis, mengkritik tajam madzhab “sekularianisme” tersebut karena diusung oleh “para sekularis militan” (les laicistes militants) yang menolak materi agama apapun dipelajari di sekolah-sekolah umum Perancis. Yang dimaksud pelajaran agama oleh Arkoun di sini bukan pelajaran ibadah-ritual agama—apalagi sekadar pemakaian simbol-simbol agama—tetapi materi kritik sejarah agama-agama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan manusia. (Arkoun, 1998: 61).

Sikap tegas Arkoun tersebut menunjukkan bahwa sekularisme mengandung konsep kebebasan (liberalisme). Sekularisme adalah sikap yang berupaya terbuka dan bebas. Tetapi seperti yang terjadi pada sekularisme, liberalisme juga sering dipahami “libertianisme”: kebebasan tanpa batas dan aturan.

Sedangkan bagi Abd Karim Soroush, intelektual Iran, pertumbuhan pemikiran sains modern dan rasionalitaslah yang membawa dampak terhadap munculnya sekularisme. Pengetahuan sains modern telah mengubah bukan hanya pandangan manusia tentang dunia, melainkan juga tentang kemampuan dan posisi sendiri di dalamnya. Tegasnya, sekularisme adalah “saintifikasi” dan rasionalisasi pemikiran terhadap pertimbangan sosial dan politik. (Soroush, 2002: 79-80)

Hal senada diungkapkan oleh intelektual Maroko, Muhammad ‘Âbid Al-Jâbirî, yang mengatakan bahwa esensi sekularisme adalah “demokrasi” dan “rasionalitas” (al-dimuqrâthiya wa al-‘aqlâniyah). Perdebatan yang terjadi dalam dinamika intelektual Arab dan Islam mengenai sekularisme adalah perdebatan yang sia-sia, karena tidak pernah menyentuh jantung persoalan. Menurutnya, lebih baik istilah sekularisme ini dibuang jauh-jauh dari pemikiran Arab dan menggantinya dengan istilah “demokrasi” dan “rasionalitas”. (Al-Jâbirî, 1992: 104)

Menurut hemat saya, kesan negatif yang selama ini disematkan pada sekularisme adalah buah dari ketidaktahuan. Jika kita berusaha memahami hakikat sekularisme, maka “ketakutan” yang pernah menimpa Al-Jâbirî tidak perlu terulang lagi. Perdebatan mengenai sekularisme tidak lagi menyentuh label dan kemasan, tapi menyentuh isi dan substansi.

Sedangkan bagi masyarakat Barat, sekularisme telah menjadi “monumen” yang akan terus mengingatkan pada malapetaka terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah. Biarlah sekularisme menjadi “teks” yang akan terus ditafsikan dan dimaknai sesuai gerak sejarah. Lebih dari itu, di tengah-tengah menguatnya pusaran fundamentalisme agama saat ini, sekularisme—bukan “sekularianisme”—tetap menjadi alternatif. Hal ini diperkuat substansi dari sekularisme: rasionalitas, demokrasi, liberalisme, inklusivisme, toleransi, yang menjadi kebutuhan primer manusia modern. Dengan demikian, jika ada seseorang yang menyodorkan pilihan kepada saya, “fundamentalisme agama atau sekularisme agama?” Saya akan memilih, “sekularisme agama.”[]


Mohamad Guntur Romli, Mahasiswa Filsafat Universitas Al-Azhar Mesir Cairo Mesir

19/01/2004 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (6)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Assalamu’alaikum wr wb

To Arief Alkatiri dan Guntur,

Bahwa manusia selalu bernegara, adalah sunatullah sejak jaman dulu kala.

Bahwa negera kemudian butuh aturan adalah sunatullah juga.

Permasalahan abad ini adalah, perbenturan antara pihak yang memandang aturan negara harus berasal dari ‘syariat sekulerisme-demokrasi Barat’ dan pihak yang berpendapat bahwa aturan negara haruslah berasal dari ‘syariat Islam’. Bersambung…
-----

Posted by Tindyo P  on  02/29  at  09:03 AM

Kalau sekularisme terlalu dipaksakan, nanti kasihan para pendeta, para kyai atau pendakwah agama lainnya. Yang terlihat jelas dari sekularisme saat ini yaitu pada agama Nasrani, para pelayan tuhan (biarawati/suster/pendeta)berpakaian begitu rapi seperti busana muslim atau muslimah, tapi umatnya berpakaian sangat minim. Bahkan saat ada acara di gereja, tahukah kalian berapa banyak pendeta yang tergelincir imannya karena melihat aurat umatnya sendiri?

Posted by joko santoso  on  02/28  at  10:02 PM

Kenapa negara gagal membawa kemakmuran bagi rakyatnya? Ini lantaran kemakmuran hanya dilihat dari sisi ekonomi dan perdagangan saja; bagaimana lumbung pangan dan pundi-pundi keuangan jadi banyak. Lantaran ini saja yang dikejar, akibatnya standar kemanusian yang adil dan beradab ditiadakan. Akibatnya keadilan sosial juga runtuh, dan orang akan mempersalahkan agama. Padahal ini lantaran mereka saja yang nggak mampu menerjemahkan agama ke dalam jiwa manusianya.

Setelah mampu mengembangkan ekonomi dan hanya melahirkan kelompok kelompok elit kapitalis, muncul masalah baru, yaitu kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar. Ini kan sama halnya dengan kembali ke masalah yang pertama. Terlalu kentara tendensi politiknya disini. Hanya dengan menyalahkan orang berjilabab sebagai simbol, bagaimana dengan laki-laki yang disunat; apa itu juga bukan simbol?

Posted by lyulka  on  02/28  at  10:02 AM

Bismillahirohmanirohim

Assalamualaikum wr wb

Dan salam sejahtera utk semua pengunjung JIL

Sekularism yang ketika ini hangat dibicarakan orang dan ingin diterapkan ke dalam hukum negara sebagai ganti kepada hukum agama ialah mereka percaya yang “ God is Dead”.

Dimana gagasan nya bermula diawal revolusi Perancis dan jika ia dilaksanakan satu hari nanti manusia akan kembali dimasa sebelum kedatangan Islam.

Sa’at bin Mohamed Singapore.

Posted by Sa'at bin Mohamed  on  02/27  at  06:02 PM

Salam, Syallom, Shaanty, Shaadu, Peace…

Keputusan pemerintah Perancis tentang pelarangan simbol-simbol keagamaan, yang mungkin berangkat dari rasa khawatir (semacam phobia) terhadap kengerian perang antar-agama di dalam negerinya dan dibelahan dunia manapun sepanjang sejarah manusia, sepertinya patut direnungkan kembali. Hal ini patut dikaji kembali dari sudut pandang HAM yang konon katanya diusung oleh negara-negara sekuler demokratis yang liberal (mungkin Perancis salah satunya?). Penggunaan simbol keagamaan yang merupakan hak setiap individu dan merupakan hak kebebasan beragama para pelaku agama hendaknya tidak dipermasalahkan selama tidak mengganggu ketertiban dan memicu konflik dan ekses-ekses negatif di masyarakat. Mereka yang ingin menggunakan simbol-simbol agama tersebut, silakan bebas berekspresi, selama tidak memicu konflik. Sedangkan mereka yang tidak berminat menggunakan simbol keagamaan, silakan pula bebas berekspresi dan hendaknya tidak melakukan opresi dan bertindak represif terhadap mereka yang berbeda pandangan. Pemaksaan sebuah paham terhadap orang lain merupakan tindakan kekanak-kanakan. Begitu pula mereka, kaum fundamentalis agama yang gemar memaksakan kehendaknya agar memberlakukan syariat agamanya di tengah masyarakat pluralis, seperti Indonesia ini, merupakan tindakan gegabah yang bisa memicu perpecahan dan kekerasan di dalam masyarakat. Hal ini sudah terbukti, bukan? Syariat agama yang dipahami secara dangkal, letterlijk, dan literal sangat berbahaya jika diusung apalagi di dalam konteks keberagaman. Mengatur negara berdasarkan syariat agama tertentu akan rentan manipulasi, bias gender dan menyuburkan ketidakadilan. Bebaskan pemahaman agama literal dari negara, biarkan negara diatur secara demokratis, dan tumbuhsuburkan wawasan inklusif pluralis dan esoteris dalam beragama sehingga akan tercapai masyarakat manusia yang egalitarian dan terbebas dari penghisapan dan eksploitasi terhadap sesama dan lingkungan. []

Allah Haafiz,

Posted by Arief Rahman El-Katiri  on  02/09  at  05:03 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq