Dasasila Kebebasan Beragama - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kliping
25/11/2005

Dasasila Kebebasan Beragama

Oleh M. Dawam Rahardjo

Perpindahan agama harus dianggap peristiwa biasa dan sering disambut hangat oleh kalangan agama yang baru dipeluk, sebagaimana tampak dalam penayangan orang-orang mualaf atau pemberian zakat kepada mualaf yang sering kali sebelumnya memeluk agama lain.

Jika pengertian negara sekuler dilawankan dengan negara agama, Indonesia bukan negara agama, melainkan negara sekuler. Dalam negara sekuler, negara tidak didasarkan pada suatu ideologi agama tertentu yang membentuk teokrasi. Namun sering juga dikatakan, Indonesia tidak sepenuhnya sekuler, karena dasar negara dalam konstitusinya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tetapi negara tidak punya tugas melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Sementara itu warga negara punya kebebasan untuk menjalankan agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa berkedudukan sebagai sumber moral yang dijadikan pedoman bagi sikap dan perilaku warga. Sistem moral itu dapat digali dari ajaran-ajaran agama yang dipeluk masyarakat. Tapi ajaran-ajaran agama itu harus melalui proses rasionalisasi dan objektivikasi. Tuhan di sini adalah Tuhan lintas agama. Dengan demikian, setiap agama punya peranan dalam membangun moral bangsa.

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini, berlaku asas pluralisme yang mengakui kebenaran eksklusif masing-masing agama, terutama dalam hal akidah (creed) dan peribadatan (cult). Kebebasan di sini berarti bahwa keputusan beragama diletakkan pada tingkat individu.

Artinya, agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Syariat Islam bisa dilaksanakan, tapi pada tingkat masyarakat, oleh para pemeluknya sendiri. Inilah makna sekularisme sebagaimana dikatakan Talcott Parson: mengembalikan agama kepada masyarakat dan bukan bersatu dengan kekuasaan negara (kesatuan ad-dîn wad daulah). Hukum agama yaitu syariat tidak berkedudukan sebagai hukum positif, melainkan bersifat volunter (voluntary law), meminjam istilah tokoh Masyumi, Sjafruddin Prawiranegara.

Jika melihat sejarahnya, yaitu sejarah gereja Kristen, asal di mana sekularisme lahir, liberalisme agama merupakan salah satu unsur sekularisme itu. Artinya, setiap individu dalam memeluk dan menjalankan agama, bebas dari otoritas keagamaan. Hal ini sejalan belaka dengan ajaran Islam lâ rahbâniyyah fil Islâm (tidak ada otoritas keagamaan dalam Islam). Sebab otoritas keagamaan selalu cenderung pada pengurangan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut keyakinan individu. Padahal iman tidak bisa dipaksakan oleh otoritas apa pun. Inilah makna lâ ikrâha fid dîn (tidak ada paksaan dalam agama).

Di sinilah asas liberalisme dan pluralisme bertemu dengan sekularisme, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan agama, termasuk Islam.

Kebebasan beragama, dengan dalil tidak ada paksaan dalam agama, adalah prinsip yang sangat penting dalam sekularisme dan harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu undang-undang (UU) yang memayungi kebebasan dalam keberagamaan.

Maksud UU ini adalah, pertama agar bisa membatasi otoritas negara sehingga tidak menimbulkan campur tangan negara dalam hal akidah (dasar-dasar kepercayaan), ibadah, maupun syariat agama (code) pada umumnya. Kedua, di lain pihak, ia memberi kesadaran kepada setiap warganegara akan hak-hak asasinya dalam berpendapat, berkeyakinan, dan beragama. UU semacam itu harus mendefinisikan kebebasan beragama secara lebih detail.

Pertama, kebebasan beragama berarti kebebasan untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Kedua, kebebasan beragama berarti pula kebebasan untuk tidak beragama. Walaupun UUD menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama juga berarti bebas untuk tidak percaya kepada Tuhan atau untuk berkeyakinan ateis.

Ketiga, kebebasan beragama berarti juga kebebasan untuk berpindah agama, yang setara dengan berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Berpindah agama tidak berarti murtad, melainkan menemukan kesadaran baru dalam beragama. Berpindah agama juga tidak bisa disebut kafir, karena istilah kafir bukan berarti mempunyai agama lain, melainkan menentang perintah Tuhan.

Perpindahan agama harus dianggap peristiwa biasa dan sering disambut hangat oleh kalangan agama yang baru dipeluk, sebagaimana tampak dalam penayangan orang-orang mualaf atau pemberian zakat kepada mualaf yang sering kali sebelumnya memeluk agama lain.

Keempat, kebebasan beragama berarti pula bebas untuk menyebarkan agama (berdakwah), asal dilakukan tidak melalui kekerasan maupun paksaan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan untuk mencari pengikut, dengan pembagian bahan makanan, beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin, atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu, adalah usaha yang tidak etis, karena bersifat merendahkan martabat manusia, dengan cara ‘membeli’ keyakinan seseorang. Namun program bantuan semacam itu boleh dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan, asal tidak disertai syarat masuk agama tertentu.

Penyebaran agama dengan cara menawarkan iman dan keselamatan secara langsung dari orang ke orang atau dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah dengan tujuan proliterasi adalah tindakan yang tidak sopan dan sangat mengganggu, karena itu harus dilarang. Kegiatan penyebaran agama, sebagai pewartaan, tidak dilarang, tetapi upaya kristenisasi atau islamisasi sebagai proliterasi tidak diperkenankan. Jika tata cara penyebaran agama bisa diatur, tidak akan ada lagi tuduhan kristenisasi, islamisasi, atau pemurtadan.

Atas dasar tanpa kecurigaan dan semangat untuk hidup rukun antarpemeluk agama, maka pendirian rumah ibadah maupun penggunaan rumah sebagai tempat ibadah tidak dilarang, asal tidak melanggar peraturan tata kota, mengganggu lalu lintas, atau menimbulkan gangguan lainnya. Peraturan semacam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri, 1969, yang mengatur pendirian rumah ibadah, atau UU Kerukunan Antar Umat Bergama yang bernuansa politisasi agama, tidaklah diperlukan.

Kelima, ateisme sebagai paham yang dipropagandakan, yang bersifat antiagama dan anti-Tuhan harus dilarang oleh negara, karena bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam lingkup ateisme ini, juga dilarang mencela dan menghina suatu agama. Namun tulisan yang berpandangan ateis, sebagai diskursus ilmiah, tidak perlu dilarang, namun sebaiknya dibantah secara ilmiah pula.

Keenam, atas dasar kebebasan beragama dan pluralisme, negara harus bersikap adil terhadap semua agama. Suatu peraturan pemerintah yang bersifat membendung penyebaran agama atau membatasi kegiatan beribadah agama tertentu, dianggap bertentangan dengan UU. Konsekuensinya, pencantuman agama dalam kartu identitas, misalnya di Kartu Tanpa Penduduk (KTP), tidak diperlukan, karena bisa membuka peluang favoritisme dan diskriminasi yang menguntungkan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk atau mereka yang berpengaruh di pemerintahan.

Ketujuh, negara harus memperbolehkan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, jika hal itu sudah menjadi keputusan pribadi dan keluarga yang bersangkutan. Otoritas agama boleh saja mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan lintasagama, atau keluarga dan individu boleh menganggap haram pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda. Namun, fatwa itu tidak mengikat negara dan pandangan keluarga dan individu itu hanya berlaku pada dirinya sendiri.

Kedelapan, dalam pendidikan, setiap siswa atau mahasiswa diberi hak untuk menentukan agama yang dipilih untuk dipelajari. Pilihan tidak boleh berlaku otomatis menurut agama orang tua, walaupun orang tua bisa memengaruhi, bahkan menentukan pilihan anak-anaknya. Hak itu mencakup pilihan untuk tidak mengikuti pelajaran agama tertentu. Namun minimal ada keharusan bagi setiap siswa atau mahasiswa untuk mengikuti pelajaran budi pekerti atau etika, misalnya berdasarkan Pancasila, karena pelajaran itu penting bagi pembentukan warganegara yang baik.

Kesembilan, dalam perkembangan hidup beragama, setiap warga berhak membentuk aliran keagamaan tertentu, bahkan mendirikan agama baru, asal tidak mengganggu ketenteraman umum dan melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan tata susila, atau menipu dengan kedok agama. Kebebasan itu berlaku pula bagi mereka yang ingin mendirikan perkumpulan untuk maksud kesehatan atau kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran beberapa agama, sesuai dengan pilihan anggota atau peserta, selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu akidah agama sebagai syarat.

Kesepuluh, negara maupun suatu otoritas keagamaan, jika ada, tidak boleh membuat keputusan hukum (legal decition) yang menyatakan suatu aliran keagamaan sebagai sesat dan menyesatkan, kecuali jika aliran itu telah melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan tata susila. Namun otoritas keagamaan bisa memberi penerangan dan bimbingan yang berkenaan dengan soal ibadah, akidah, dan syariat, tapi tidak mengikat siapa pun, baik negara maupun warga negara.

Keterangan: tulisan ini pernah dimuat dalam rubrik opini Media Indonesia, Selasa (22/11/2005) dengan pengubahan judul dan sedikit editing dari redaksi http://www.islamlib.com.

25/11/2005 | Kliping | #

Komentar

Komentar Masuk (8)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Bapaak tulisan anda suatu hal yang sangat mudah di pahami, mudah dimengerti dan saya sebagai orang Islam sejak mbah-mbah saya bisa menerima dengan dengan senang hati tanpa rasa sakit hati sedikitpun.
Tapi Paak makin banyak orang yang sekarang merasa dirinya menjadi “Super Muslim” kalau tidak marah, tidak punya musuh,tidak terbakar hatinya, merasa dirinya kurang berjihad. Jadi harus ada yang dirajam, harus ada yang berdarah-darah, harus ada acungan pedang, untuk memastikan jihad tetap hidup.Dan akhirnya otak mereka jadi beku dan bodoh persis di jaman jahiliyahnya Rasulullah dulu!

Posted by obenk kenchenk  on  02/20  at  09:30 PM

Ass wb,wr Wacana ini saya akan diskusikan dengan teman. Akan sangat menarik dan banyak tanggapan yang beragam.... Hasil atau tanggapan yang menarik akan say a ceritakan… tks....

wasalam..
-----

Posted by aRIF GHOzali  on  05/08  at  09:05 PM

Saya tidak bisa mengatakan apa yang dikatakan oleh Prof. Dawam Rahardjo sebagai sebuah kekeliruan. Saya kira memang disanalah pengertian ‘la ikraha fiddin’ terbentang. Seharusnya memang demikianlah, setiap Muslim secara arif menyikapi terjadinya fenomena perpindahan agama. Hal itu mestinya diyakini sebagai satu hal yang lumrah, tanpa perlu tindakan emosional yang berlebihan…

Posted by Mochamad Subhan Zein  on  12/03  at  04:12 AM

terus terang secara pribadi, saya tidak meragukan pengetahuan Bpk.Dawam Raharjo. saya mungkin sekian tingkat di bawah Bpk Dawam:). setelah baca tulisan Bapak satu hal yang keluar dari benak saya, mungkin gk itu untuk konteks indonesia Bapaaakkk?… ketika kita berbicara aturan, satu hal yang pertama harus kita perhitungkan, yaitu situasi dan kondisi dimana kita bicara. dan di sini saya melihat Bpk Dawam terjebak oleh visi dan misi JIL itu sendiri, yaitu-dengan bahasa saya sendiri-yang kurang lebih begini: menafsirkan ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan kekinian sehingga agam itu bisa rahmatan lil alamin. kurang lebih begitu (mhon maaf JIL kalau keliru:P). kalau memang tujuan JIL di situ berarti Bpk Dawan di sini terjebak dikandang sendiri menurut saya. kenapa?...karena saya pikir apa yang bapak tulis itu nol sekian persen untuk bisa diterapkan di Indonesia yang mayoritas islam. nah kalau begitu berarti penafsiran2 kekinian di sini hilang menjadi kekonoan (ke-sonoan) karena bapak lupa akan ruang dan waktu dimana bapak berpikir dan bicara. kurang lebihnya mohon maaf. suwun.

Posted by Doel Dal  on  12/02  at  09:12 PM

Seperti disarankan Pak Dawam, pemikiran seperti apapun, apakah yang dikatakan liberal sampai ateis sekalipun tidak seyogyanya ditanggapi dengan represi. Lebih bijaksana jika kita menjadikannya sebagai diskursus ilmiah. Saya rasa JIL bukan suatu ajaran tersendiri, melainkan terbuka akan berbagai macam pemikiran. Jadi jangan sewot dengan tulisan-tulisan yang ada disini. kalau tidak setuju kirimlah artikel bantahan secara ilmiah

Posted by andi patria  on  12/01  at  11:12 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq