Demokrasi adalah Cara Menerjemahkan Nilai-nilai Islam - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Wawancara,
19/12/2004

Zainal Abidin Bagir, MA dan Fathi Aris Omar: Demokrasi adalah Cara Menerjemahkan Nilai-nilai Islam

Oleh Redaksi

Pertanyaanpun muncul: bagaimana kelangsungan hidup embrio demokrasi dan nasib rezim otoriter yang masih bercokol di sejumlah negara muslim itu? Apakah memang terdapat ketidaksesuaian yang substansial antara Islam dan sistem demokrasi? Itulah sebagian pertanyaan yang mengemuka pada seminar International Center for Islam and Pluralism (ICIP) bertajuk The Future of Islam, Democracy, and Authoritarianism in the Muslim World.

Rontoknya sebagian rezim pemerintah otoriter dan kuatnya arus demokratisasi di berbagai belahan dunia, ikut terasa auranya di sejumlah negara mayoritas berpenduduk muslim. Pertanyaanpun muncul: bagaimana kelangsungan hidup embrio demokrasi dan nasib rezim otoriter yang masih bercokol di sejumlah negara muslim itu? Apakah memang terdapat ketidaksesuaian yang substansial antara Islam dan sistem demokrasi? Itulah sebagian pertanyaan yang mengemuka pada seminar International Center for Islam and Pluralism (ICIP) bertajuk The Future of Islam, Democracy, and Authoritarianism in the Muslim World pada tanggal 6-7 Desember kemarin.

Guna mereview hasil seminar tersebut, Novriantoni dari Jaringan Islam Liberal mewawancarai salah seorang perumus hasil seminar, Zainal Abidin Bagir, MA (dosen Studi Agama dan Lintas Budaya UGM) dan seorang intelektual Malaysia, Fathi Aris Omar (kolumnis Malaysiakini.com). Berikut petikan wawancara yang berlangsung Kamis (16/12) tersebut.

NOVRIANTONI: Bung Zainal, apa yang melatarbelakangi penyelenggaraan seminar The Future of Islam, Democracy, and Authoritarianism in the Muslim World kemarin?

ZAINAL ABIDIN BAGIR: Yang diperbincangkan selama dua hari itu adalah salah satu masalah terpenting di dunia muslim saat ini, yaitu tentang Islam, demokrasi, dan otoritarianisme. Di situ kita memperbincangkan pengalaman yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah negara muslim, baik dari Timur-Tengah maupun Asia. Dari acara ini, kita dapat mendengarkan pengalaman yang berbeda-beda dari berbagai wilayah tentang gagasan Islam dan demokrasi secara umum. Di situ dipertanyakan apakah Islam compatible dengan demokrasi, dan pertanyaan-pertanyaan lain.

NOVRIANTONI: Apa yang bisa disimpulkan dari pertanyaan itu?

ZAB: Sayang, yang bisa disimpulkan tidak terlalu tegas, tapi cukup bertanggung jawab. Kalau bicara pada level teks tentang apakah Islam sesuai dengan demokrasi atau tidak, akan banyak sekali tafsiran yang bisa dikemukakan dari satu kitab yang sama. Dari Alquran, orang bisa menunjukkan kesesuaian antara Islam dengan demokrasi. Dan dari sana juga, orang bisa menilai bahwa terdapat sistem politik lain yang dianjurkan Islam.

Nah, salah satu persoalan terbesar ketika bicara soal sistem pemerintahan Islam yang ideal, yaitu soal apa yang kita jadikan acuan. Apakah kita mengacu pada teks seperti Alquran, hadis, tafsir klasik, dan lain sebagainya, atau melihat sikap pemeluk Islam, atau bentuk pemerintahan yang berkembang di mayoritas negara-negara muslim. Kalau bicara pada level teks, saya kira jawabannya sangat ambigu atau tidak bisa dipastikan. Jadi soal apakah Alquran mendukung demokrasi atau tidak, akan tergantung pada kesimpulan umat Islam sendiri. Artinya, itu bukan pertanyaan yang jawabannya tersedia begitu saja dalam Alquran.

NOVRIANTONI: Artinya, masih tersedia ruang untuk kontestasi gagasan tentang sistem politik apa yang paling ideal bagi dunia Islam?

ZAB: Saya kira, banyak sekali pemikir muslim kontemporer yang menganggap demokrasi adalah sistem terbaik yang sulit dicarikan alternatifnya, sekalipun kita juga melihat kekurangan-kekurangan sistem demokrasi. Mungkin inilah sistem yang terbaik dari yang terburuk. Tapi di antara yang berkontestasi dalam soal sistem politik paling ideal itu, juga terdapat mereka yang mendambakan sistem negara Islam, sistem khilafah, dan juga model Iran, yaitu sistem Velayat-e-Faqih. Semuanya berusaha mencari justifikasi Alquran, dan sumber-sumber Islam lainnya.

NOVRIANTONI: Bung Zainal, dalam seminar itu terlontar juga statemen bahwa otoritarianisme dan demokrasi, secara umum tidak bisa dinilai baik-buruknya. Dalam beberapa hal, sejumlah negara otoriter dapat dikatakan baik. Apa maksudnya?

ZAB: Itu adalah pandangan Dr. Patricia Martinez, seorang pemikir dari Malaysia. Pandangan itu tidak bisa diartikan bahwa dia mendukung negara yang ototiter. Dia hanya ingin menegaskan bahwa otoritarianisme dan demokrasi itu bukan sesuatu yang dapat dinilai baik dalam segala hal, atau buruk secara total. Menurutnya, dalam kasus-kasus tertentu, sebentuk otoritarianisme mungkin diperlukan dalam sebuah negara yang secara umum menerapkan demokrasi.

NOVRIANTONI: Seperti Singapura, Malaysia, atau Cina?

ZAB: Mungkin. Memang agak sulit menentukan seperti apa bentuk otoritarianisme yang diperlukan itu. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, pembangunan ekonomi tentunya membutuhkan lebih banyak stabilitas. Untuk itu, kadang-kadang diperlukan sedikit otoritariasme. Tapi hal penting lain yang disampaikan Dr. Martinez ketika itu juga, sekarang bukan saatnya lagi berharap pada otoritarianisme. Artinya, sudah lewat masanya ketika beberapa derajat otoritarianisme bisa diterima.

NOVRIANTONI: Bung Fathi, apa yang bisa Anda komentari dari pernyataan seperti tadi itu?

FATHI ARIS OMAR: Saya tidak paham mengapa persoalan ini dibicarakan orang. Mengapa harus dikontradiksikan antara kebebasan demokrasi dengan kemajuan ekonomi, seperti dalam kasus Singapura atau Malaysia. Saya kira, seharusnya antara kebebasan demokrasi dan kemajuan ekonomi berjalan seiring dan tidak perlu dipertentangkan. Memang pada waktu-waktu tertentu seperti dalam kondisi darurat, kita menemukan periode-periode yang sering memerlukan otoritarianisme. Tapi kita juga tahu, kejadian seperti itu pada akhirnya menjadi antitesis atas perkembangan manusia yang saat ini mengandalkan kemajuan ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Di situlah kreativitas manusia dan inovasi-inovasi baru menjadi unsur terpenting kemajuan dan kesejahteraan. Itu semua membutuhkan lebih banyak kebebasan. Saya kira, demokrasi selalu memberi ruang untuk kemajuan.

NOVRIANTONI: Bung Fathi, apakah Anda melihat peran signifikan NU dan Muhammadiyah sebagai dua elemen civil society terbesar di Indonesia dalam memuluskan langkah demokrasi elektoral di Indonesia pada pemilu kemarin? Dan, apakah Malaysia punya institusi civil society yang cukup kuat mengimbangi pemerintah berkuasa?

FAO: Saya kira Malaysia jauh lebih mundur dalam soal ini. Dalam tempo 6 tahun terakhir, Indonesia jauh lebih maju. Malahan, ketika Orde Baru masih berjaya, sebenarnya elemen-elemen civil society Islam di Indonesia sudah mengeluarkan wacana-wacana yang manarik dan baru. Dan itu sebenarnya modal sosial yang sangat berharga bagi Indonesia untuk melangkah ke depan. Di Malaysia, faktor yang paling serius menghambat perkembangan masyarakat sipil atau civil society adalah suasana yang tidak demokratis.

Suasana yang tidak demokratis itu ikut menghambat perkembangan wacana-wacana Islam yang lebih plural sifatnya. Kesulitan lain, wacana Islam yang cenderung fundamentalis tidak pernah mendukung demokrasi. Tulang punggung gerakan oposisi di Malaysia, yaitu Partai Islam se-Malaysia (PAS), sama sekali tidak demokratis. Mereka tidak memunculkan wacana baru soal HAM, demokrasi, feminisme, dan multikulturalisme. Semua itu belum dibicarakan secara mendalam, baik oleh pihak oposisi, apalagi pemerintah.

NOVRIANTONI: Bung Zainal, bagaimana Anda melihat peran NU dan Muhammadiyah sebagai dua elemen civil society terbesar di Indonesia dalam menopang proses demokratisasi?

ZAB: Peran keduanya sangat besar dalam menyebarkan pemahaman Islam yang bisa menerima demokrasi, konsep HAM, keseteraan gender dan lainnya. Tapi selain keduanya, yang tidak kalah penting adalah peran LSM-LSM yang lebih kecil, yang bermunculan setelah zaman reformasi. Mereka inilah elemen-elemen masyarakat sipil yang bisa masuk hingga ke level grassroot dan menyampaikan pemahaman tentang konsep-konsep tersebut. Selain mereka, pemikiran-pemikiran para intelektual muslim mutakhir, juga mampu menunjukkan bahwa demokrasi adalah salah satu pilihan sistem politik terbaik untuk umat Islam saat ini. Salah satu contohnya adalah salah seorang pembicara seminar ICIP kemarin, Prof. Dr. Khaled Abou El Fadl. Meskipun dia tidak hadir secara fisik di tengah-tengah kita, tulisan-tulisannya telah mengilhami banyak orang di Indonesia untuk memahami kaitan antara Islam dan demokrasi secara lebih baik.

NOVRIANTONI: Salah satu kesalahpahaman masyarakat Islam akan demokrasi adalah kekhawatiran terseretnya ketentuan-ketentuan syariat yang sudah qath’i ke ranah mekanisme voting. Apakah kehkawatiran ini cukup beralasan?

ZAB: Saya kira harus diakui, dalam setiap agama terdapat hal-hal yang tidak bisa diganggu gugat atau mutlak, dan itu tidak bisa didemokratikkan. Tapi perlu diingat, kalau bicara demokrasi, kita sesungguhnya bicara soal sistem politik; tentang sebuah sistem kemasyarakatan. Pembicaraan soal itu saya kira sangat terbuka sesuai dengan apa yang dianggap ideal oleh masyarakat Islam. Ini juga persoalan yang bersifat epistemologis, menyangkut bagaimana cara kita membaca atau mendekati Alquran. Kita harus menetapkan Alquran sebagai apa? Kalau kita menganggap Alquran adalah kitab moral, berisi ajaran tentang nilai-nilai, maka kita mesti mencari nilai-nilai dari situ. Lalu dari situlah kita wajib menggunakan akal untuk menerjemahkan nilai-nilai esensial tersebut ke dalam sistem yang tepat untuk situasi saat ini. Hanya dengan cara itulah Islam akan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Jadi ketika bicara soal Islam dan demokrasi, tidak berarti kita hendak merelatifkan hal-hal yang mutlak di dalam Islam, tapi lebih pada soal penerjemahan Islam itu sendiri. Untuk bisa kreatif, di situ kita dituntut mengoptimalkan penggunaan akal. Inilah yang mungkin bisa juga disebut jihad; menggunakan akal untuk menentukan sistem apa yang terbaik sebagai penerjemahan nilai-nilai Alquran. []

19/12/2004 | Wawancara, | #

Komentar

Komentar Masuk (5)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Dalam Islam ada rukun iman dan rukun islam dan untuk menjadi seorang muslim wajib terlebih dahulu membaca 2 kalimah syahadat yang didalamnya kita wajib mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah SWT dan Muhammad SAW adalah rasullulah. Jadi apabila kita mengaku dan ber ikrar sebagai seorang muslim, maka iman kepada Allah SWT adalah meyakini ‘terlebih dahulu’ bahwa Allah itu ‘ada ..!’ beserta asma’ul husna Nya. Jadi bagi umat Islam, Allah adalah ‘segalanya’ dalam hidup dan kehidupannya, dengan disertai ketaatan dan ketundukan untuk menjalankan perintah Nya serta menjauhi larangan Nya. Berbeda dengan umat non Islam yg sebagian besar menggunakan rasio/logika pikirannya terlebih dahulu untuk memahami hukum-hukum tuhan yang dituangkan pada Al Quran dan lalu mempersepsikannya berdasarkan kemampuan dan pengalamannya. Itulah sebabnya mereka selalu ‘penasaran’ dan mempertanyakan apakah Demokrasi yang mereka buat itu sejalan dengan hukum-hukum tuhan (ajaran Islam), dalam hal ini hukum-hukum Allah SWT. Bagi kami (umat Islam), jelas bahwa hukum-hukum tuhan juga meliputi ‘tatanan’ dan aturan dalam hidup dan kehidupan (bernegara, bermasyarakat dan berinteraksi dengan alam semesta) yang dilanjutkan (dilengkapi) dengan hadist-hadist Rasullullah dalam realita kehidupan yang nyata yang dicontohkan oleh Beliau. Jadi tidak perlu lagi kita membuat hukum-hukum baru terkait dengan hidup dan kehidupan kita, selain menjadikan hukum-hukum tuhan tersebut sebagai referensi ‘utama’ untuk menyusun ‘aturan operasionalnya’ dalam kehidupan kita. Maka apabila kita jadikan hukum-hukum tuhan tersebut sbg satu-satunya ‘referensi utama’, insyaallah kita akan memiliki tata kehidupan (undang-undang/kepres/kepmen/peraturan/ketentuan dsb dsb)dalam menjalankan hidup ini dengan aman, damai dan sejahtera. Wassalam . . . .

Posted by Firman  on  09/23  at  10:10 AM

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dengan akal pikiran.

Terus terang saya ini orang awam yang pengetahuan tentang islam sangat terbatas, tapi melihat pola pikir H. bebey ini saya sangat bingung karena mencoba mencampuradukkan kesalahan individu yang dibuat seseorang atau kelompok dengan kesempurnaan Islam.

“yang dalam kenyataan bentuk ibadah hanya sebatas mengucapkan NATO. Jadi menurut saya adalah beribadah haruslah sedikit bicara banyak bekerja sehingga berdampak kemajuan umat Islam Indonesia, bukan membengkaknya jumlah manusia miskin dari 230 juta penduduk Indonesia, entah siapa yang salah ? Saya setuju Islam itu sempurna dalam arti hubungan individu dengan Allah SWT, tidak antar manusia karena sudah dibuktikan dengan timbulnya segala macam kejadian dari teroris sampai ke pengemis jalanan yang merupakan kesalahan penafsiran oleh para ulama/ustad dalam menafsirkan Al Qur"an. Bukankah nabi Muhamad yang kita junjung itu juga sebagai manusia biasa, sedangkan dilain pihak kita tau bahwa tidak ada kesempurnaan di bumi ini kecuali Allah SWT sendiri, jadi ini berarti Muhamad itu bukan Tuhan”.

Bila ada orang melakukan ibadah hanya sebatas NATO saja berarti kesalahan itu terletak pada orang yang melakukan NATO itu… BUKAN KARENA KEKURANGAN ISLAM (Islam agama yang sempurna)

Kemisikinan yang terjadi diIndonesia ini karena apa?? coba dech H. bebey perhatikan sistem perekonomian kita, yang mengikuti perekonomian non islam yang jelas2 membuat yang lemah ekonominya akan tambah tak berdaya. hal ini tidak akan terjadi bila sistem perekonomian islam berlaku di negeri ini. sudah terbukti loch… baca sejarah dech… dan negeri2 yang menerapkan sistem islam…
——-

Posted by saehu  on  05/06  at  09:05 PM

Zainal Abidin Bagir, MA dan Fathi Aris Omar: Demokrasi adalah Cara Menerjemahkan Nilai-nilai Islam Tanggal dimuat: 20/12/2004

Dikomentari oleh: *Inilah Batas Manusia (Jakariya) *demokrasi dalam islam??(saehu)

Dari pembicaraan itu terungkap intinya:  1. apakah Islam compatible dengan demokrasi, dan pertanyaan-pertanyaan lain. 2. Jadi soal apakah Alquran mendukung demokrasi atau tidak, akan tergantung pada kesimpulan umat Islam sendiri. Artinya, itu bukan pertanyaan yang jawabannya tersedia begitu saja dalam Alquran. 3. Semuanya berusaha mencari justifikasi Alquran, 4. Saya kira harus diakui, dalam setiap agama terdapat hal-hal yang tidak bisa diganggu gugat atau mutlak, dan itu tidak bisa didemokratikkan. Tapi perlu diingat, kalau bicara demokrasi, kita sesungguhnya bicara soal sistem politik; tentang sebuah sistem kemasyarakatan. 5. Jadi ketika bicara soal Islam dan demokrasi, tidak berarti kita hendak merelatifkan hal-hal yang mutlak di dalam Islam, tapi lebih pada soal penerjemahan Islam itu sendiri. Untuk bisa kreatif, di situ kita dituntut mengoptimalkan penggunaan akal.

Assalamualaikum Ada dua statements komentar yang saya ambil seperti di bawah ini: islam agama yang sempurna, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, baik antar muslim atau atara muslim dan non muslim, semua telah diatur dan tidak perlu tambahan sistem dari luar(saehu). Alhamdulillah, dengan kesempurnaannya tidak satupun ruang waktu yang tak terisi oleh ibadah(mahdhoh dan ghairu maghdhoh(jakariya).

Islam merupakan agama yang sempurna tentunya bagi umat Islam, sedangkan kesempurnan itu bukan ditunjukan dengan catatan yang berbunyi “tidak satupun ruang waktu yang tak terisi oleh ibadah”, yang dalam kenyataan bentuk ibadah hanya sebatas mengucapkan (NATO). Jadi menurut saya adalah beribadah haruslah sedikit bicara banyak bekerja sehingga berdampak kemajuan umat Islam Indonesia, bukan membengkaknya jumlah manusia miskin dari 230 juta penduduk Indonesia, entah siapa yang salah ? Saya setuju Islam itu sempurna dalam arti hubungan individu dengan Allah SWT, tidak antar manusia karena sudah dibuktikan dengan timbulnya segala macam kejadian dari teroris sampai ke pengemis jalanan yang merupakan kesalahan penafsiran oleh para ulama/ustad dalam menafsirkan Al Qur"an. Bukankah nabi Muhamad yang kita junjung itu juga sebagai manusia biasa, sedangkan dilain pihak kita tau bahwa tidak ada kesempurnaan di bumi ini kecuali Allah SWT sendiri, jadi ini berarti Muhamad itu bukan Tuhan. Sebagai kesimpulan: Islam sempurna dalam membimbing manusia mendekat Allah SWT(jalannya jelas bagi yang mengerti), dan di pihak lain perlu disempurnakan dalam membimbing manusia menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih

Wassalam

H. Bebey

Posted by H. Bebey  on  02/02  at  01:02 PM

Sebagai manusia kita sadar akan kekurangan kita. Semakin tinggi derajat akal/pikiran manusia semakin takut akan menilai, menimbang dan memutuskan. Islam agama yang paling sempurna sampai akhir zaman, baik itu ritual maupun muamalahnya. Alhamdulillah, dengan kesempurnaannya tidak satupun ruang waktu yang tak terisi oleh ibadah(mahdhoh dan ghairu maghdhoh). Jadi sejak mau tidur, bangun tidur hingga akan tidur lagi adalah ibadah. Islam ya’lu wala yu’la alaih, memang dalam realita tidak ada yang dapat melampauinya dan kalaupun ada, telah dapat dipatahkan dalam diskusi, artikel maupun buku-buku yang diterbitkan. Namun tetap ada orang-orang yang tidak senang dengan keadaan ini dan terbuktilah kebenaran ayat Allah “walan tardho ankal Yahudu wala nNashoro hatta tattabi’a millatahum” (alBaqarah 2:120)

Demokrasi adalah produk akal manusia, yang kebenarannya hanya temporer dan takkan pernah final. Di negara-negara pencetus dan penganut demokrasi aja masih bingung menerapkan konsep demokrasi itu sendiri, yang tidak lain karena memang tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan (fitrah). Selalu ada masalah yang tak henti-hentinya untuk dapat diselesaikannya sendiri, karena memang itulah batasan kita untuk mengatur diri sendiri. Kita tahu ada yang lebih kuasa atas diri manusia, kita tahu ada yang menciptakan alam ini dan mengaturnya. Kepada siapa lagi kita hendak bergantung atas keterbatasan kita, kecuali hanya Allah Azza wajalla?. Komputer yang katanya makhluk paling hebat, tapi dia sendiri tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri tanpa operator (yang lebih berkuasa).

Semoga uraian singkat ini menjadikan kita selalu semangat dan jernih berfikir dengan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan, sadar akan keterbatasan kita, terutama kepuasan hati yang tidaka dapat dilukiskan. .......... M. Zakariya - .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Posted by M. Zakariya  on  01/08  at  04:01 AM

islam agama yang sempurna, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, baik antar muslim atau atara muslim dan non muslim, semua telah diatur dan tidak perlu tambahan sistem dari luar.

jika dibanding dengan sistem demokrasi yang jelas2 dibuat oleh manusia dimana terdapat banyak kekurangan. adakah sistem yg disebut yg terbaik dari yang terburuk ini berhak menggantikan sistim didalam islam.??? yang jelas2 4JJI telah menyempurnkannya!!! atau apakah sistem islam lebih buruk dari sistem demokrasi?? kenapa indonesia yg jelas2 mayoritas muslim masih sungkan/ragu untuk menerapkan sistem islam. jawabnya adalah karena umat islam tidak faham akan agamanya sendiri dan lebih mengutamakan akal pikiran atau nalar yg penuh dengan kekurangan. apakah sistem demokrasi berani anda katakan lebih baik di bandingkan dengan sistem demokrasi?? 4JJI maha mengetahui yang terbaik sedang akal manusia penuh dengan kekurangan.!!!

Posted by saehu  on  12/23  at  08:12 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq