Diskusi “Kritik atas MUI” - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Diskusi
27/09/2010

Diskusi “Kritik atas MUI”

Oleh Redaksi

Narasumber:
KH. Ma’ruf Amin, Ulil Abshar-Abdalla dan Ali Munhanif
Aula Student Center, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
Kamis, 30 September 2010, Pukul 09.30 - 12.30 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak jarang menerbitkan fatwa yang kontroversial. Di antaranya adalah fatwa-fatwa yang menyatakan sesat terhadap beberapa aliran agama Islam. Tercatat, sejak 1980, MUI telah menyesatkan kurang lebih 10 aliran kepercayaan yang telah dianut oleh ratusan ribu warga Indonesia. Fatwa MUI tidak mengandung kekuatan hukum, hanya legal opinion. Oleh karena itu fatwa sah untuk tidak dipatuhi, termasuk fatwa kontroversial di atas. Namun karena sebagian masyarakat muslim dan pemerintah menganggap bahwa MUI adalah corong agama, maka bagi mereka fatwa MUI merupakan suara kebenaran yang harus disikapi, direspon dan direalisasikan.
Selalu ada harapan dalam diri sebagian masyarakat muslim untuk mendengar dan melihat respon positif dari Negara dalam menyikapi dan merealisasikan fatwa dari “para penyuara kebenaran agama” tersebut. Alhasil, jika pemerintah tidak merespon secara cepat dan cenderung lambat dan negatif, massa pun siap merespon fatwa tersebut dengan cara mereka sendiri: kekerasan dan teror.
Kekerasan dan teror menjadi buah dari fatwa penyesatan tersebut. Sebut saja satu aliran yang difatwakan sesat oleh MUI pada tahun 2005: Ahmadiyah yang dianggap oleh MUI sesat karena menurut MUI memiliki penafsiran yang melenceng mengenai ajaran Islam, yakni menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Sampai sekarang kekerasan dan teror masih dialami ratusan ribu pengikut Ahmadiyah. Kekerasan fisik dan pengusiran para pengikut Ahmadiyah, perusakan masjid-masjid Ahmadiyah dan bangunan-bangunan fisik milik jemaah Ahmadiyah lainnya yang dilakukan oleh sekelompok massa, merupakan rentetan peristiwa yang sering kita saksikan pada layar televisi kita di rumah.
Yang lebih memprihatinkan, dampak dari fatwa tersebut ialah tercabutnya hak-hak dasar ratusan ribu warga Indonesia penganut Ahmadiyah, yakni hak untuk memeluk dan meyakini keyakinan yang mereka anggap benar dan melaksanakan ajaran keyakinannya secara leluasa. Pencerabutan hak-hak tersebut baik dilakukan oleh sekelompok ormas Islam melalui intimidasi dan teror, juga dilakukan pemerintah sendiri melalui SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah tahun 2008.
Meski isi SKB 3 Menteri tersebut membantasi keleluasaan penganut Ahmadiyah untuk menjalankan segala ajarannya, nasib Ahmadiyah tidak seburuk aliran-aliran sempalan Islam lain yang disesatkan oleh MUI. Sebagian besar ajaran-ajaran aliran-aliran tersebut musnah dari bumi Indonesia dan pengikut-pengikutnya terpaksa berbelok ke kepercayaan lain demi menghindari stigma sesat, intimidasi dan teror dari masyarakat muslim lain.
Selain itu, yang tak kalah kontroversialnya, pada tahun 2005, MUI menelorkan fatwa pelarangan kepada masyarakat muslim untuk menganut paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Bagi kalangan yang memperjuangkan isme-isme tersebut percaya bahwa ketiganya merupakan pilar demokrasi yang jika ditiadakan akan meruntuhkan bangunan Demokrasi di Indonesia. Namun MUI mempunyai pandangan lain mengenai tiga isme tersebut. Menurut MUI sekularisme dianggap membahayakan akidah dan syari’at Islam karena mengajarkan relativisme agama, penafian dan pengingkaran adanya hukum Allah (sya’riat) serta menggantikannya dengan hukum-hukum hasil pemikiran akal semata. Adapun liberalisme mendorong pengikutnya untuk menafsirkan agama secara bebas dan tanpa kaidah penuntun. sedangkan pluralisme disesatkan karena dianggap mengajarkan sinkretisme agama atau penyamaan kebenaran semua agama.
Banyak kalangan mengkritik keras terhadap fatwa MUI yang melarang paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Menurut mereka, MUI tidak memahami secara tepat definisi tersebut. Jika kita lihat definisi Liberalisme menurut MUI dan membandingkannya dengan definisi liberalisme sesungguhnya, memang ada kesalah-mengertian akan definisi liberalisme menurut MUI. Liberalisme adalah doktrin politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai individu, yang menghendaki peminimalisiran campur tangan pemerintah dan mengedepankan asas rasionalitas, persamaan dan kebebasan.  Ketiga asas ini merupakan sendi demokrasi, yang merupakan sistem pemerintahan negeri ini dan tentunya sama sekali tidak melanggar nilai-nilai ajaran Islam. Adapun yang yang dimaksudkan untuk mendefinisakan liberalisme versi MUI di atas adalah definisi rasionalime yang mengedepankan akal dan kebebasan. Apakah salah kalau umat Islam mengedepankan akal?. Kalau kita mau menelusuri khasanah intelektual klasik, pemikir-pemikir Islam klasik juga banyak yang menganut rasionalisme. Sebut saja Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd, kaum Mu’tazilah, dan banyak pemikir Islam lainnya.
Liberalisme akan tercapai jika mengusung sekularisme, pemisahan ruang agama dengan ruang kenegaraan. Pemisahan ini untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang akan membatasi kebebasan individu. Pemikir Islam seperti Al-Jabiri mendukung sekularisme karena isme ini dianggap akan menjaga pilar dasar agama (maqoshidusy syari’ah). Selain itu, semenjak berdirinya, negara ini menganut sekularisme. Pancasila dan UUD kita mengakui itu. Puluhan partai nasionalis-sekuler mewarnai setiap pemilihan umum yang demokratis di Indonesia. Jika kita menganggap benar fatwa MUI, entah berapa ratus juta jiwa muslim Indonesia melakukan dosa karena memilih partai-partai yang mengusung nasionalisme-sekuler.
Dalam pendefinisian pluralisme pun MUI mendapat kritik yang keras. Pluralisme diartikan oleh MUI sebagai paham menyamakan semua agama atau sinkretisme. Adapun bagi para penganut dan pemerjuang paham ini, pluralisme merupakan paham yang mesti dianut masyarakat di Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk atau plural. Pluralisme merupakan paham yang menekankan kepada masyarakat untuk saling menghormati ideologi, agama dan pandangan yang dianut kelompok di luar kelompoknya. Hal ini selaras dengan falsafah Pancasila, Bhineka Tunggal ika. Juga, sama sekali tidak melanggar nilai-nilai ajaran Islam.
Selain dua fatwa di atas, masih banyak lagi fatwa kontroversial dan tidak berguna yang dikeluarkan MUI. Sebut saja fatwa pengharaman media jejaring sosial facebook, fatwa tentang haramnya rokok, bunga bank, golput dan lain-lain. Maka tak mengherankan jika banyak kalangan yang menghendaki MUI dibubarkan, dengan alasan bahwa MUI yang merupakan ‘penasihat’ pemerintah dalam bidang keagamaan yang independen yang seharusnya legal opinion-nya sensitif dengan kebutuhan yang sedang dihadapi masyarakat muslim, tapi justru mengeruhkan keadaan dan fatwa-fatwanya sering bertentangan dengan Pancasila, UUD dan Demokrasi. Selain itu, banyak yang menganggap dana yang dikeluarkan pemerintah untuk lembaga MUI dinilai mubazir karena alasan di atas.
Tentu saja tidak sedikit masyarakat muslim yang merasa memerlukan keberadaan MUI sebagai kiblat beragamanya. Mereka akan merasa tidak fair jika MUI dibubarkan. Oleh sebab itu perlu kiranya MUI mengoreksi diri tentang efektif atau tidak fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan. Akan tidak sehat jika MUI melakukan koreksi itu sendiran. MUI perlu mendengar kritik sehat dan membangun untuk keberlanjutan lembaga MUI yang efektif, diperlukan, peka terhadap realitas dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 45 dan Demokrasi.
Untuk itu, seminar yang bertema “Kritik atas MUI” perlu digelar, dengan tidak bertujuan mengkerdilkan dan merobohkan MUI, namun bertujuan untuk menciptakan ruang refleksi bersama bagi pihak MUI dan para pengkritiknya demi kepentingan umat Islam dan negara dan bangsa Indonesia secara luas.
Acara ini merupakan kerjasama antara Jaringan Islam Liberal, Forum Mahasiswa Ciputat dan Lembaga Pers Mahasiswa Institut UIN Jakarta, didukung oleh Friedrich Naumann Stiftung.

27/09/2010 | Diskusi | #

Komentar

Komentar Masuk (15)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

MUI tentu punya kebenaran spt Negara pun punya. Kebenaran Tuhan adalah kebenaran Illahi, kebenaran ku kebenaran pribadi.

Jadi,
Kebenaran itu ada pada tiga:

Kebenaran demi kebenaran telah kita tapaki sejak SD hingga nanti. Semua pribadi-pribadi memiliki kebenaran dasar sendiri tentunya. Sebut saja kebenaran itu adalah kebenaran primitif. Kebenaran suami beda dgn kebenaran istri, beda dgn tetangga, dst. Banyak pribadi seolah merasa telah menemukan sebuah kebenaran hakiki. Banyak kebenaran yg seolah tahan uji seperti kebenaran pada dalil-dalil Fisika. Kebenaran alamiah bagai kebenaran murni yg tak terbantah, namun ternyata kebenaran-kebenaran itu pun terdapat banyak anomali, ada banyak paradoksal, ada banyak tak terteliti akal.

Kebenran demi kebenarna fisika terus diuji secara mikro dan secara nano ataupun secara pico. Kebenaran-kebenaran itu terus berubah sejalan dgn penemuan-penemuan alat uji yg baru. Kebenaran itu bertumbuh, bahkan jika kecepatan cahaya menjadi mudah diaplikasikan kelak, maka kebenaran Fisika klasik pd tumbang.

Kebenaran-kebenaran dunia tercatat dlm sejarah manusia.
Kebenaran-kebenaran ini memuat kebenaran lojik alamiah
Bercampur kebenaran-kebenaran spiritual rohaniah.

Kebenaran dunia anutan dari kebenaran-kebenaran kelompok,
Himpunan dari kebenaran-kebenaran pribadi menjadi kelompok,
Yaitu kebenaran pribadi yang bersesuaian satu sama lain.

Banyak kebenaran kelompok menjurus pd keserakahan duniawi.
Kebenaran seperti itu selalu terjungkal oleh kelompok lain,
Atau oleh bekas kelompoknya yg setia dulunya.
Ketamakan saling memakan diujungnya.

Pertumpahan darah terjadi dimana-mana demi kelompok,
Atau demi mempertahankan kebenaran kerajaannya,
Atau demi penganugerahan kebenaran kuasanya,
Atau demi kebenaran kemerdekaan negaranya.

Saat ini,
Kebenaran Negara adalah kebenaran kelompok kita yg termentok.
Utk negara, kebenaran pribadi kita atau kelompok kita
Harus sedikit dikorbankan demi kebenaran Negara kita.
Kita tidak bisa sembarang berkata,
“Ini tanah milik Allah!”,
Lalu kita bikin Ruko di atasnya! Wah!

Yg kita reka-reka sekarang bukanlah kedua kebenaran di atas,
Yaitu kebenaran pribadi atau pun kebenaran kelompok,
Melainkan-kebenaran Illahi, ya kan?

“Bila Allah memberikan curahan hujan dan matahari,
Walau kpd orang-orang yg membenci-Nya sekalipun”
Adalah merupakan salah satu kebenaran Illahi,
Maka kebenaran seperti ini lah yg perlu dihayati,
Kebenaran yang perlu diadopsi semaksimal bisa,
Yang tak perlu lagi harus ditegak-tegakkan
Untuk menjadi rahmat bagi alam semesta!
Kan?

Di sinilah kita sering salah lingkuh,
Bahwa kebenaran yg hrs ditegagkan
Adalah kebenaran yg ada di atas kertas,
Kebenaran yg sesuai isi tempurung kepala,
Kebenaran yang pake logika-logika dunia,
Kebenaran yang harus masuk akal dan dalil!

Menurutku bukalah kebenaran yang itu yang dimaksud,
Karena yang itu terlalu cocok dgn kebenaran duniawi.
Bagi dunia, di atas kertas harus sama dlm hati boleh beda.
Bagi Allah, di atas kertas boleh beda dlm hati harus sama.

Ke dalam hati yg teduh lah Dia mau berkenan hadir,
Bukan ke dalam tempurung kepala yang penuh benar.

Kesimpulanku sementara ini adalah:

Ada Tiga Kebenaran,
—Kebenaran pribadi,
—Kebenaran kelompok,
—Kebenaran Illahi.

Yg mirip dengan itu adalah:
-Ada kebenaran natural
-Ada kebenaran emosional
-Ada kebenaran supernatural

http://tertiga.wordpress.com/2009/03/15/kebenaran-ada-pada-tiga/

Posted by Maren Kitatau  on  10/18  at  02:10 AM

mencari jejak kebenaran hakiki adalah tugas kita semua, kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi terciptanya transparansi kebenaran, ingatlah satu hal duhai saudar-saudarku seiman dan seakidah, kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang bersumber dari al-qur’an dan alhadits, berbeda pendapat itu adalah rahmat namun tidak musti sesuatu yang sudah jelas termaktub hukumnya dalam al-qur’an dan hadits harus kita perdebatkan juga. jangan, ingatlah bahwa yang nama kebenaran itu tetaplah menjadi pemenangnya,

Posted by sarjoni  on  10/09  at  12:28 PM

MUI hendaklah menjadi organisasi yang menuangkan air ke-masyarakat dan bukan menyiram api, tapi kalau kita perhatikan secara kontektual, kenyataannya hasil fatwa MUI sering membuat masyarakat gerah dan panas. kalaulah fatwa itu meresahkan msyarakat lebih baik dibubarkan saja

Posted by saim  on  10/09  at  08:27 AM

menurut saya, ga usah terlalu dipermasalahkan persoalan MUI. karena, sudah untung kita punya lembaga keagamaan yy punya peran utk membina umat seperti MUI. akir-akir ini saya kaya liat kok banyak para cendekiawan yang katanya paham agama, tapi komentarnya terlalu mencitraburukkan Islam. seolah-olah Islam itu tidak membimbing umatnya ke arah kebenaran sejati. apa sih maunya??? jangan buat orang awam macam kami ini tambah bingung. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperoleh pokok-pokok pemikiran agama dari lembaga yang namanya MUI itu. trims…

Posted by muh. revi ar  on  10/04  at  10:51 PM

aku sebagai seorang muslim yang tentunya beriman ke TUHAN yang satu, yaitu TUHAN semua manusia, tidak terkecuali, ingin mengungkapkan satu keberatan pada artikel di atas, yaitu :

artikel di atas memiliki kalimat seakan - akan semua agama keselamatan yang diturunkan TUHAN nya agama Zoroaster, Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, dan Islam, memperbolehkan, bahkan menghalalkan “rokok”, dalam hal ini adalah rokok tembakau.

coba disimak dalam Al Quran jelas diterangkan ada ayat yang menerangkan bahwa, semua hal yang dikonsumsi “baik diambil untuk makan, minum, atau jasanya, yang keburukannya lebih banyak bagi pemakainya daripada manfaatnya adalah tidak halal bagi seorang muslim”, dan aku sangat yakin di semua wahyu agama keselamatan seperti Taurat, Injil, Veda, Tipithaka, Zend Avesta juga pasti menjelaskan yang sama.

coba diteliti dan dicermati dengan akal, apa manfaat yang diperoleh perokok dari rokok lebih besar dari manfaat yang diperoleh peminum miras dari miras ?

sekian, terima kasih, semoga ALLAH, TUHAN semua manusia selalu membimbing kita

Posted by Ali Zainal Abidin  on  10/04  at  11:08 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq