Fit and Proper Test Buat MUI
Halaman Muka
Up

 

Editorial
08/08/2005

Fit and Proper Test Buat MUI

Oleh Luthfi Assyaukanie

Usulan uji kelayakan dan kepatutan bagi MUI itu adalah salah satu mekanisme yang harus dijalankan jika MUI memang merasa berfungsi seperti itu. Orang-orang yang masuk ke lembaga itu harus benar-benar diseleksi dan sesuai dengan keinginan publik; jangan lagi karena alasan pertemanan atau jaringan organisasi Islam.

Usulan Adhie Massardi, mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, agar para ulama yang akan menjadi pengurus MUI melalui proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), saya kira patut didengar. Meski kelihatannya main-main, ide itu sesungguhnya memiliki alasan kuat dan masuk akal.

MUI kini bukan sekadar lembaga fatwa yang hanya mengurusi persoalan keagamaan kaum muslim, tapi sudah mencampuri urusan sosial, politik, dan pemerintahan. Dan karenanya, ia telah menjadi lembaga publik yang memiliki implikasi bagi orang banyak.

Suara MUI, misalnya, cukup kuat mempengaruhi kepolisian dalam urusan pemberantasan judi dan pelacuran. Suara MUI juga telah mempengaruhi batalnya pembentukan tim kecil dalam mengatasi persoalan judi di Jakarta. Dan yang terbaru, suara MUI juga dijadikan bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara “aliran sesat” dalam Islam (kasus Ahmadiyah).

Benar bahwa masalah judi, pelacuran, dan “aliran sesat,” adalah persoalan menyangkut urusan agama. Tapi, masalah ini juga sangat erat terkait dengan isu kebebasan, hak-hak warga negara, dan aturan ruang publik secara umum.

Di sinilah letak masalahnya. Pada satu sisi, MUI berperan sebagai lembaga keagamaan yang fungsinya sebatas mengurusi persoalan internal kaum muslim, sebuah fungsi yang mirip dengan KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) bagi umat Katolik atau PGI (Persatuan Gereja-gereja di Indonesia) bagi umat Protestan. Tapi pada sisi lain, MUI kerap kali diposisikan --atau merasa dirinya-- sebagai sebuah lembaga penasehat pemerintah.

Tentu saja, tak ada salahnya jika MUI berusaha memosisikan diri sebagai penasehat pemerintah, misalnya seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada zaman Soeharto dulu. Dan juga tak ada salahnya jika pemerintah menganggap MUI seperti itu. Tapi, tentu saja, harus ada aturan main yang jelas.

Jika MUI memang diposisikan --atau menganggap dirinya-- sebagai penasehat pemerintah, maka ia haruslah dikelola secara profesional dan harus tunduk pada aturan ketatanegaraan modern.

Usulan uji kelayakan dan kepatutan bagi MUI itu adalah salah satu mekanisme yang harus dijalankan jika MUI memang merasa berfungsi seperti itu. Orang-orang yang masuk ke lembaga itu harus benar-benar diseleksi dan sesuai dengan keinginan publik; jangan lagi karena alasan pertemanan atau jaringan organisasi Islam.

Jika MUI diposisikan sebagai lembaga penasehat pemerintah, maka orang-orang yang berada di sana haruslah betul-betul ulama par excellence, ulama yang memang sudah terbukti keilmuan (‘ilm) dan kebijaksanaannya (hikmah). Ulama bukanlah sekadar ustad atau penceramah, atau “tukang pidato” yang bisanya cuma mengompori umat Islam.

Ulama berkaitan dengan ilmu. Karenanya, ia haruslah dibuktikan dengan syarat-syarat keilmuan. Dan harus ada sebuah tim atau lembaga khusus yang menangani hal ini. Selama ini, pemilihan pengurus MUI salah kaprah. Mereka dipilih bukan karena keilmuannya, tapi karena posisinya sebagai wakil organisasi Islam tertentu.

Malangnya, banyak wakil organisasi itu adalah pejabat struktural di masing-masing organisasinya yang tampaknya lebih pandai berpolitik ketimbang berilmu. Karakter politikus yang mereka miliki kemudian ikut terbawa ketika mereka berada dalam MUI.

Lewat proses uji kelayakan dan kepatutan, hasrat-hasrat politik dan kekuasaan para petualang agama mestinya bisa diminimalisir, jika tak bisa dihilangkan sama sekali. Proses semacam itu akan menjadikan MUI sebagai lembaga profesional yang dihuni hanya oleh orang-orang yang pantas dan sesuai dengan keinginan publik.

Ilmu berkaitan dengan akal-pikiran, dan bukan dengan retorika, panjangnya sorban, atau rapinya baju koko. Selama ini kita terlanjur salah dalam mempersepsi ulama. Ulama adalah orang yang berilmu, yang menguasai persoalan dari berbagai sudut-pandang. Hanya orang yang memiliki pandangan komprehensif yang dapat memutuskan sesuatu secara bijak.

MUI dalam strukturnya sekarang telah memperlihatkan sikap arogan dan merasa paling benar sendiri. Sikap arogan ini bukan hanya buruk, tapi jelas membahayakan. Fatwa tentang “aliran-aliran sesat” yang mereka keluarkan, baik terhadap Ahmadiyah maupun terhadap gerakan-gerakan yang menyokong liberalisme, sekularisme, dan pluralisme, jelas keluar bukan dari sebuah ijtihad yang bijak, tapi dari rasa permusuhan, kebencian, dan amarah.

Kebencian dan amarah memang selalu menutupi akal sehat dan kewajaran. Akibat sikap emosional itu, MUI tak menyadari bahwa fatwa mereka tentang haramnya pluralisme dan liberalisme telah melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila adalah sebuah ideologi yang jelas-jelas mengusung pluralisme. Bhinneka Tunggal Ika adalah pengejawentahan faham pluralisme. Begitu juga, kebebasan adalah cermin dari Pasal 28 (tentang kemerdekaan mengeluarkan pikiran) dan Pasal 29 (kebebasan agama) UUD 1945. Dan MUI dengan segala kejahilannya telah mengabaikan dua pasal penting ini.

Saya kira, memang sudah saatnya ada perubahan dalam MUI. Kalau lembaga ini ingin terus dipertahankan, saya kira, harus ada mekanisme baru dalam memilih para anggota MUI. Kita tak ingin memiliki ulama yang fatwa-fatwanya meresahkan masyarakat. [Luthfi Assyaukanie]

08/08/2005 | Editorial | #

Komentar

Komentar Masuk (7)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Fit and Proper Test Buat MUI: Wajibnya dilakukan dengan hujjah Allah, hujah nabi Muhammad saw. dan hujjah kitab-suci-Nya oleh siapa seorang Indonesia awal millennium ke-3 masehi yang telah diberi izin Allah menerima pemggenapan Hari Takwil Kebenaran Kitab sesuai Al A’raaf (7) ayat 52,53 yang wajib ditunggu-tunggu dan tidak dilupakan oleh umat Islam.

Wasalam, Soegana Gandakoesoema, Pembaharu Persepsi Tunggal Agama millennium ke-3 masehi.

Posted by Soegana Gandakoesoema, Pembaharu Persepsi Tunggal  on  11/03  at  09:51 AM

Fit and Proper Test Buat MUI oleh seseorang pembawa penggenapan Hari Takwil Kebenaran Kitab yang wajib ditunggu-tunggu akan tetapi dilupakan oleh umat Muhammad saw. sesuai hujjah Allah, hujjah nabi Muhammad saw. dan hujjah kitab suci-Nya memenuhi Al A’raaf (7) ayat 52,53.

Wasalam, Soegana Gandakoesoema, Pembaharu Persepsi Tunggal Agama millennium ke-3 masehi.

Posted by Soegana Gandakoesoema, Pembaharu Persepsi Tunggal  on  11/02  at  10:34 AM

Dulu pertentangan antara orang2 Islam liberal dan ulama pada umumnya telah terjadi namun dalam tataran ide. Namun sekarang sudah pada tahapan saling menyesatkan. Kekhawatiran saya telah terjadi.

Dan nampaknya, Islam liberal sangat menarik bagi kalangan intelektual, karena bahasanya yang sangat canggih. Sayang seluruhnya berdasarkan kecanggihan mengolah logika. Terus terang saya pun sangat menikmati gaya berfikir Islam liberal yang kelihatannya memang sophisticated, dan membumbung tinggi.

Sayangnya, JIL pun merasa sombong bahwa pendapatnyalah yang paling benar, sedang ulama2 lainnya yang tidak setuju itu picik, tidak punya wawasan, dll. Semakin sering saya membaca Al-Quran dan Sunnah, membuat saya semakin sulit menerima ide2 Islam liberal.

MUI adalah wadah kumpulan ulama Islam dari berbagai organisasi. Tentunya, masing-masing organisasilah yang berhak mengirimkan siapa yang berhak mewakili mereka… Bukan DPR, bukan pemerintah, bukan pula JIL.

Warsono, Palangkaraya
-----

Posted by Warsono  on  08/28  at  07:09 PM

JARINGAN Islam Liberal (JIL) adalah sebuah fenomena menarik di Indonesia karena dianggap mendobrak kemapanan dan kejumudan berpikir. Hal itu bisa dimengerti karena rata-rata aktivis JIL memiliki latar belakang Islam tradisional, yang berorientasi masalah ubudiyah dan tradisi yang dogmatis, yang praktis harus diikuti tanpa diskusi. Padahal, aturan-aturan itu sering tidak relevan dengan pembebasan umat Islam dari kemiskinan, kebodohan, ataupun penindasan.

Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam revivalis, yang ingin menyelamatkan umat dengan syariat sering bersikap simplistis, misalnya menekankan syariat sekadar kewajiban mengenakan jilbab pada muslimah, atau hukum-hukum hudud pada kasus pidana, namun mereka jarang memiliki konsep yang komprehensif dan rasional tentang mekanisme pembebasan manusia dari berbagai keterpurukannya. Bahkan, cita-cita memunculkan Islam sebagai rahmatan lil alamin terkadang diwujudkan dengan cara-cara kekerasan, dan inilah trade mark Islam radikal yang menjadi salah satu pendorong sehingga JIL merasa perlu bersuara lebih lantang.

Dengan demikian, saya melihat JIL sebagai suatu antitesis atas latar belakang jumud dan alternatif radikal yang miskin konsep. Ini suatu hal yang bisa dimengerti, namun tidak boleh dibiarkan.

JIL terbelenggu

Saya setuju dengan pendapat Ulil bahwa Islam itu semacam organisme dan bukan monumen yang mati. Untuk itulah, realitas sejarah Islam di masa awal membuka pintu ijtihad yang membuat peradaban Islam berkembang pesat.

Namun, ‘paradigma organisme’ ini jangan menjadi belenggu baru bagi kita, bila kenyataannya memang ada yang tidak memberi kesempatan ijtihad, karena sudah begitu terang (qath’i) . Andai paradigma organisme ini begitu menonjol, Islam tidak akan tersisa lagi. Salat, puasa, atau haji bisa-bisa dianggap aktivitas mubazir yang tidak relevan dengan pembebasan manusia dari keterpurukannya.

Demikian juga dengan ‘paradigma nonliteral’. Sesungguhnya, teks-teks Islam (Quran dan hadis) memiliki makna literal dan makna syar’i (hukum). Makna syar’i memang harus dipahami dalam konteks pelaksanaan syariat lain yang lebih luas, namun juga bisa lebih terbatas. Istilah salat, yang bermakna literal doa, memiliki makna syar’i aktivitas tertentu yang dimulai dari takbiratulihram dan diakhiri dengan salam. Justru JIL saya lihat lebih sering memakai makna literal untuk ditafsirkan sesuka hawa nafsunya.

Dalam kejumudannya, umat Islam di Indonesia memang sering melakukan suatu ritual yang sebenarnya hanya budaya, tanpa dasar syar’i . Namun, dalam masyarakat tradisional, hal-hal seperti itu (seperti memakai jubah), atau bahkan yang termasuk TBC (tahayul-bidah- churafat ), bisa disakralkan. Dan inilah (sesuai latar belakang JIL) yang pantas dikaji ulang. Namun, bukan hal-hal yang memang bukan tradisi, bahkan di Arab sendiri. Jilbab, misalnya, bukanlah tradisi Arab di masa Nabi. Kalau sekarang di sana menjadi semacam tradisi, apa salahnya kalau Islam yang dulu memulai tradisi itu?

Konsep Ulil tentang adanya ‘nilai-nilai universal’ yang mewajibkan umat Islam tidak memandang dirinya terpisah dari umat manusia yang lain, seperti nilai ‘kemanusiaan’ atau ‘keadilan’ pada tataran praktis akan menemui jalan buntu. Manusia di mana pun memang diciptakan Tuhan untuk memiliki berbagai sifat yang sama, misal suka diperlakukan adil. Namun, bagaimana adil itu diciptakan ternyata tidak bisa berhenti pada dataran filosofis, namun harus turun ke dataran yuridis, bahkan pada beberapa hal harus turun lagi ke dataran aritmetis (misalnya pada pengenaan pajak progresif atau juga pembagian warisan).

Karena itu, kalau Ulil usul untuk mengamendemen aturan yang membedakan muslim dan nonmuslim (karena konon melanggar prinsip kesederajatan), konsekuensinya mestinya salat id boleh diimami oleh nonmuslim, atau kalau yang agak kurang ritual ya nonmuslim harus ikut bayar zakat. Tentunya banyak hal-hal yang lalu menjadi absurd.

Cita-cita bahwa agama adalah urusan pribadi, sedangkan pengaturan kehidupan publik sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat melalui proses demokrasi, realitasnya justru sering dilanggar para penganjurnya sendiri, begitu Islam yang keluar sebagai pemenang proses itu. Ketika jilbab dikenakan muslimah profesional secara sukarela, yang mengemuka bukanlah kebebasan pribadi untuk beragama, melainkan kecurigaan atas fundamentalisme, bahkan terorisme.

Bahwa Islam pada tataran praktis hanya akan terealisasi jika kekuatan real-politis di masyarakat sepakat menerapkannya, ya. Kalau ini disebut proses demokrasi, silakan. Namun, kalau pada tataran ide umat Islam memperjuangkan agar syariat Islam yang diterapkan, apanya yang salah? Bukankah ada kekuatan-kekuatan lain yang juga ingin menerapkan ide-ide yang lain?

Tentang Rasul Muhammad SAW, memang benar kita tidak diwajibkan mengikuti secara harafiah. Dalam kajian ushul fiqh kita tahu, ada perbuatan Rasul yang jibilliyah (wajar sebagai manusia Arab abad VI M), misalnya makan kurma atau pakai jubah. Orang kafir pun saat itu demikian. Ada juga perbuatan Rasul yang khas untuk beliau, tak boleh diikuti umatnya, misalnya boleh berpuasa tanpa berbuka, atau menikahi sampai sembilan istri. Namun, selebihnya adalah dalil syar’i . Tentunya dalil ini ada yang sifatnya fardu, mustahab, atau mubah. Tidak semua yang dikerjakan Rasul itu fardu. Di sinilah pentingnya belajar ushul fiqh . Namun, Ulil menggeneralisasi, menganggap Islam yang dibawa Rasul hanya one among others , salah satu jenis Islam di muka bumi. Kalau begitu, Islam yang lain mencontoh siapa?

Memang kebenaran bukanlah milik satu golongan saja. Namun, peradaban ataupun disiplin ilmu mana pun pasti memiliki suatu frame . Islam, tentu saja, hanya layak dipahami atau ditafsirkan oleh orang yang percaya bahwa dia frame yang sah untuk dijadikan pandangan hidup. Akan absurd mengikuti penafsiran Quran dari nonmuslim yang tidak percaya bahwa Quran adalah wahyu Ilahi, seabsurd mengikuti pendapat tentang sains dari paranormal yang tidak percaya sains.

Saya setuju bahwa misi Islam yang terpenting adalah menegakkan keadilan, terutama di bidang politik dan ekonomi. Dan tentu ada syariat yang mengatur masalah ini, dan itu memang bukan syariat jilbab, memelihara jenggot, atau hal-hal furu’iyah , melainkan syariat yang mengatur masalah kepemilikan, muamalah, sistem moneter, dan hubungan luar negeri.

Namun, kembali absurd ketika Ulil mengatakan upaya menegakkan syariat adalah wujud ketidakberdayaan umat Islam atau mengajukan syariat Islam adalah sebentuk kemalasan berpikir.

Memang kalau melihat ‘habitat’ Ulil dari kalangan tradisional yang jumud atau menghadapi kalangan radikal yang miskin konsep, pemahamannya adalah refleksi pengalamannya yang terbatas. Namun, generalisasinya tadi sungguh tidak ilmiah.

Fakta, ada kelompok-kelompok yang berupaya menegakkan syariat namun bukan sebagai wujud ketidakberdayaan ataupun malas berpikir. Gerakan Ikhwanul Muslimin ataupun Hizbut Tahrir, misalnya, banyak menerbitkan buku-buku yang memuat ide-ide tentang pengentasan kemiskinan (sistem ekonomi Islam) atau mengatasi kezaliman (sebagai lawan ketidakadilan) secara syariat. Mereka berjuang tanpa kekerasan.

Dan kalau Ulil keberatan dengan pandangan bahwa syariat adalah suatu ‘paket lengkap’ untuk menyelesaikan masalah di dunia di segala zaman, selain barangkali ini karena keterbatasan pemahaman Ulil atas syariat itu sendiri, juga keterbatasan dia memahami apa itu ideologi.

Ideologi adalah suatu ide dasar yang di atasnya dibangun suatu paket lengkap sistem untuk solusi problematik manusia.

Maka, kalau Ulil mengkritik orang-orang yang memahami Islam sebagai ideologi yang mengajukan syariat sebagai paket lengkap solusi, mengapa dia tidak melakukan kritik yang sama atas ideologi sekulerisme, yang juga mengajukan paket solusi yang sama hanya atas dasar yang berbeda?

Sesungguhnya ide liberalisme JIL hanyalah salah satu unsur dalam paket sekulerisme, yang unsur lainnya adalah demokrasi, kapitalisme, dan last but not least : imperialisme. Di sinilah, saya katakan, kawan-kawan di JIL harus melepaskan belenggu mereka dulu. Dalam bahasa ESQ perlu zero mind process dulu.

Posted by Andry Setiawan  on  08/10  at  10:09 AM

Saya pikir fit and proper test bagus juga, sehingga para ulama yang masuk di dalamnya bisa lebih berkompeten. Namun yang perlu diperhatikan adalah proses tersebut harus dengan metode-metode yang digali dari hukum-hukum Islam yang kaffah, bukan berdasarkan metode Islam liberal.

Mengapa? Karena bila itu terjadi maka hasilnya akan sama, MUI hanya akan menjadi sarana pencampakan hukum-hukum Islam dari ruang publik. Selain itu MUI juga akan menjadi legitimasi kehidupan sekular yang tidak lagi memperhatikan sumber-sumber hukum Islam baik itu dari dalil-dalil AlQuran/hadis maupun dari ijma’ shahabat.

Soal uji kelayakan yang ‘sesuai dengan keinginan publik’, saya rasa itu bukan solusinya. karena keinginan publik akan selalu berbanding lurus dengan ‘like and dislike’ publik terhadap sesuatu hal, dan itu akan berubah-ubah seiring waktu dan kondisi masyarakat. Misalnya sekarang masyarakat sekarang tidak suka terhadap lokalisasi judi, dan diikuti dengan fatwa haram oleh MUI, bisa jadi suatu saat ketika masyarakat ‘doyan’ dengan judi, maka dibuatlah fatwa halal.. dan seterusnya untuk kasus-kasus lain..

Pertanyaannya sekarang: apakah Hukum Islam ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syara’, ataukah ditetapkan berdasarkan ‘like and dislike’?

Posted by Hari  on  08/09  at  05:08 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq