Godaan Politik Kaum Santri - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
26/07/2004

Godaan Politik Kaum Santri

Oleh Syamsul A. Hasan

Gerakan santri di ranah politik praktis tersebut, mengundang beberapa pertanyaan. Benarkah para santri pondok pesantren bersatu bulat mendukung capres-cawapres pilihan mereka? Begitu pula, sejauh mana efektifitas gerakan politik kaum sarungan tersebut. Mungkinkah, misalnya, mereka berani berseberangan dengan pilihan politik kiainya?

Pada pemilu presiden dan wakil presiden 5 Juli yang lalu, terdapat beberapa fenomena yang amat menarik. Salah satunya, aksi dukung-mendukung yang dilakukan kaum santri —para pelajar di sebuah pondok pesantren— terhadap beberapa kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). “Permainan” para pelajar bersarung di kancah politik praktis ini merupakan sebuah fenomena yang tidak diperhitungkan dan dibayangkan sebelumnya, oleh siapa pun termasuk oleh kalangan mereka sendiri. Jangan-jangan, apa yang mereka lakukan melampaui imajinasi yang pernah terselip di pikiran mereka sendiri.

Gerakan dukung-mendukung para pelajar dari pesantren itu, paling tidak, menjelma menjadi dua bentuk. Pertama, gerakan fisik yang berbentuk sebuah organisasi gerakan. Misalnya, beberapa santri yang mengaku dari 11 pondok pesantren besar di Jawa Timur membentuk Barisan Santri Pendukung Wiranto-Gus Sholah (BSPWGS) dan Asosiasi Santri Indonesia (ASI) yang beranggotakan para santri dari 100 pondok pesantren, mendukung Mega-Hasyim. Kedua, gerakan non fisik. Umpamanya, sebuah forum “bahtsul masail” di Pasuruan yang diikuti kaum santri dari 22 pondok pesantren se-Jawa Timur, yang menyimpulkan calon presiden perempuan haram dipilih (Kompas, 5 Juni 2004).

Gerakan santri di ranah politik praktis tersebut, mengundang beberapa pertanyaan. Misalnya, benarkah klaim mereka yang menyatakan, kelompok tersebut terdiri dari para santri pondok pesantren dan secara otomatis semua santri bersatu bulat mendukung capres-cawapres pilihan mereka? Pertanyaan ini penting saya ajukan, sebab kadang-kadang klaim mereka berlebihan dan mengada-ada. Misalnya, BSPWGS mengklaim didukung oleh beberapa santri di ponpes besar di Jawa timur, termasuk oleh Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafiiyah (IKSASS) Situbondo. Ternyata klaim tersebut tidak benar dan dibantah oleh Pengurus Pusat IKSASS.

Begitu pula, sejauh mana efektifitas gerakan politik kaum sarungan tersebut. Mungkinkah, misalnya, mereka berani berseberangan dengan pilihan politik kiainya? Umpamanya, efektifkah seruan anggota BSPWGS yang mengaku berasal dari Ponpes Sidogiri Pasuruan kepada rekan-rekannya; sedangkan kiai mereka, KH. A. Nawawi A. Jalil —walaupun secara pribadi— menyerukan mendukung Megawati-Hasyim Muzadi?

Saya kira, gerakan tersebut tidak begitu efektif dan berpengaruh bahkan tidak ada artinya apa-apa bila bertentangan dengan “karso” sang kiai. Mengapa? Pertama, karena hubungan kiai-santri merupakan hubungan patron-client yang bersifat personal dan didukung alasan keagamaan. Kiai di mata santri dianggap sebagai bapak, guru, bahkan “tuan” yang disucikan. Segala titah dan perintah kiai harus ditaati. Inilah salah satu kunci, bila sang santri ingin memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat; sebagaimana tertuang dalam kitab Ta’llim al-Muta’allim. Kedudukan kiai di mata santri tradisional adalah setimpal dengan kedudukan mursyid di mata murid tarekat. Bahkan secara “ekstrem” mereka mengajukan dalil dari Sayyidina Ali yang mengatakan, ia rela menjadi budaknya orang yang pernah mengajarinya, walaupun hanya mengajari satu huruf.

Kedua, komunitas santri berada di masyarakat tradisional yang bersifat paternalistik. Sikap ini, menurut Sukamto dalam “Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren”; karena kuatnya ikatan primordial, kehidupan yang komunalistik, pengaruh adat yang kuat, kokohnya hubungan pribadi, dan adanya extended family system. Kiai sebagai pemilik pesantren, mempunyai otoritas kekuasaan penuh dalam mewarnai pesantrennya. Karena itu, tidak ada seorang pun santri yang menentangnya. Jangan heran, bila seorang santri berani berbeda pandangan dan tindakan dengan kiainya, akan dicap sebagai “santri durhaka” yang patut disisihkan dari pergaulan sesama santri.

Hal ini kadang-kadang juga “diperparah” oleh sikap kiai yang kerap dianggap kurang demokratis di mata santrinya. Memang, potret kiai pesantren yang utuh, sebagaimana disinyalir KH. Cholil Bisri, di hadapan orang lain bisa menunjukkan sikap yang amat demoktratis, tapi di hadapan santrinya kerap bersikap doktriner dan kurang demokratis.

Ketiga, kebanyakan kaum santri yang menetap di pondok pesantren masih belia. Kaum santri yang mempunyai hak pilih di sebuah pesantren, tidak lebih dari 50%. Apalagi bila suatu pesantren tidak memiliki lembaga pendidikan SLTA dan perguruan tinggi, saya yakin, santri yang memiliki hak pilih tidak dari 30% saja. Saya ambil contoh di Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Santri yang berusia 16-20 tahun sebanyak 48,7% dari 13.304 santri. Santri yang berumur 21-25 tahun sebanyak 10,6%; yang berumur 26-30 tahun sebanyak 1,3%; yang berusia 31-35 tahun sebanyak 0,2% dan yang berusia 36 tahun ke atas hanya 0,1%.

Terlebih lagi, adanya fakta yang menunjukkan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Yusuf Kalla di Jawa Timur, paling tidak dari perhitungan sementara oleh KPU yang sudah mencapai 80% hingga saat ini atau hasil “quick count” oleh NDI dan LP3ES menunjukkan bahwa pasangan yang tidak pernah didengungkan untuk didukung para santri secara publik justru meraih simpati besar di kantong NU ini. Kedigdayaan PKB dan Golkar pada pemilu legislatif lalu di mana kedua mesin politik besar ini mendukung pasangan Wiranto-Wahid tidak bertaji pada pemilu 5 Juli lalu. Dukungan politis para santri terhadap duet ini hanya bergaung di beberapa kabupaten di daerah tapal kuda seperti Pasuruan, Bondowoso dan Situbondo, itupun dengan selisih yang sangat tipis dengan duet SBY dan Jusuf Kalla.

Begitu pula dukungan santri terhadap duet Megawati dan Hasyim Muzadi malah menunjukkan betapa dukungan kaum santri itu tidak direspon oleh elemen masyarakat lainnya. Buktinya, lagi-lagi, duet SBY dan Jusuf Kalla yang tidak pernah mendapat dukungan politis dari kelompok santri tertentu, justru malah memenangkan pemilu di “kampung halaman” mereka sendiri.

Melihat paparan tersebut, saya kira alangkah bijaknya bila santri jangan ikut tergoda dan terjebak pada ranah politik praktis. Toh masih terdapat satu arena pembuktian lagi untuk menunjukkan netralitas mereka dari godaan politik pada pemilu putaran kedua nanti. Kaum santri hendaknya kembali ke khittahnya —sebagaimana isyarat Alquran surat al-Taubah:122— memperdalam ilmu keagamaan (tafaqquh fi ad-diin) dan kelak, menyebarkan ilmu tersebut di tengah-tengah masyarakatnya.

Para santri memang boleh-boleh saja bermusyawarah dan bermujadalah masalah apa saja. Namun tetap diingat, jangan sampai mereka terseret dalam permainan politik praktis. Biarlah para kiai saja yang “bermain-main” dengan politik praktis. Anda cukup melihat dan merenungkan (serta menikmati) “permainan” mereka. Toh lima-sepuluh tahun lagi Anda pun akan tampil menggantikan mereka! []

Syamsul A. Hasan, Kabiro Penerbitan & Informasi BP2M Ponpes “Salafiyah Syafi’iyah” Sukorejo Situbondo dan Penulis buku “Kharisma Kiai As’ad di Mata Umat” (LKiS, 2003)

26/07/2004 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (4)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Judul tanggapan saya diatas seperti yang terdapat dalam buku Baudrillard yang berjudul “Seduction”.

Dalam kaitanya dengan godaan, saya melihat manusia di abad postmodern ini tidak lagi melihat godaan sebagai sebuah makhluk yang picik dan berbahaya. Namun sebaliknya, banyak manusia kini, baik dinegara maju atau di negara ‘mundur’, sangat haus akan godaan.

Mereka justru berbondong-bondong menuju arah muasal sang godaan. Mereka tidak lagi risih akan godaan, tapi justru ingin selalu di goda.

Kaitannya dengan Politik para Santri, sang godaan dalam dunia politik yang selama ini hanya berjalan mejuju suatu arah dengan batasan-batasan gerakan dan pemikiran politik, kini sang godaan juga menuju kepada sosok ‘suci’ sang agama.

Para Santri mulai membuat sensasi, manuver kontroversial, provokatif, seakan dirinya secara menggebu-gebu mengundang sang godaan untuk datang dan berselingkuh dalam wilayah kekuasaan.

Godaan tidak hanya hadir diwilayah ranjan semata, tapi sudah sejak awal manusia turun ke bumi, mereka sudah tenggelam dalam irama tarian sang godaan.

Tanpa Godaan, manusia tak akan semaju secepat ini.

Godaan adalah orang tua manusia yang melahirkan banyak anak tanpa kita ketahui siapa ayah dari anak-anak itu. Sehingga status sang godaan, layaknya pelacur profesional dalam kehidupan sehari-hari.

Dan terakhir, saya ingin membongkar pengakuan kalian akan godaan lewat kejujuran kalian sendiri dengan sebuah pertanyaan:

“Siapa diantara kalian yang benar-benar menolak keberadaan sang godaan??”
-----

Posted by Zarathustra  on  08/01  at  11:08 AM

Dalam menentukan pilihan dalam memilih kepemimpinan nasional hendaknya para santri diberi pula kesempatan mengembangkan pola pikir mengenai masalah politik. Ini sangat perlu dilakukan agar para santri dapat mendapat wawasan berpikir yang tidak hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut agama saja, tetapi juga pada bidang-bidang lain. Dan ini sangat diperlukan kearifan dari para kiai-kiai yang notabene sebagai pimpinan pondok pesantren yang sangat ditaati oleh para santri. Sehingga pada akhirnya dari para santri akan diperoleh pemikiran dan wawasan yang selalu bekembang untuk menjawab tuntutan zaman sehingga eksistensi pesantren sebagai salah produsen sumber daya manusia yang handal akan lebih berarti di masyarakat.

Posted by Julias Shofiar  on  07/30  at  06:07 AM

wah sungguh menarik sekali apa yang pak Syamsul paparkan dalam judul di atas. sebagian saya setuju sekali dengan saran -mungkin- yang pak syamsul katakan, hendaknya para santri dari pesantren-pesantren jangan dulu terlibat dengan politik praktis yang tengah marak. Sudah aja santri itu enjoy, menjadi penonton para kiayi yang ambil bagian dalam pergulatan politik tersebut.

saya rasa tidak sepenuhnya negatif, bila para santri ikut terjun dalam kancah politik tersebut, walau pun memang belum maksimal seperti para praktisi poltik yang sudah malang-melintang di percaturan politik tersebut (yah jelas aja, itu kan “dunianya” mereka). Namun saya bukan menekankan aspek keikut sertaan para santri di dunia politik tersebut, saya hanya menyayangkan pandangan dari pak Syamsul yang memiliki persepsi bahwasanya santri mempunyai kewajiban khusus yang mutlak yang harus diserahkan sepenuhnya untuk para kiayinya. saya tidak akan membantah akan hal itu, jika dalam konteks tertentu saja (dalam hal yang memang sewajarnya). tapi saya akan jadi orang pertama yang menentang jika para santri memang harus menjadi “abdi setia” bagi kiayinya, dengan dalih (maaf bukan dalil) semata-mata karena sang kiayi telah memberikan ilmunya. Bapak pasti lebih tau dong kalau ilmu itu hanya milik Allah semata, dan kiayi yang mentransfer ilmunya itu, saya rasa hanya sebagai wasilah penyampai ilmu tersebut. toh itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang hamba yang dikaruniai ilmu untuk menyampaikan kepada yang belum tahu (dalam hal ini tentu saja santri).untuk lebih jelas mengapa ilmu itu harus disampaikan kepada yang lain (selain dari dalil “baligho ‘anni walauayat") silahkan bapak cek di kitab tajrid Bukhori bab ilmu.

saya rasa karena stigma yang seperti itulah, sehingga terbangun sebuah paradigma, yang menurut saya cukup menggelikan, di lingkup masyarakat luas. bahwa santri “kudu” menuruti kehendak dari sang kiayi (sumuhun dawuh), dan akan ada stempel “pembagkang”, atau santri “pembeontak”, hingga santri “murtad”, bila santri berbeda pandangan dengan kiayinya (baik dalam konsep ibadah, mu’amalah, ataupun siyasah).

ta’at kepada kiayi,guru,orang tua,atau siapapun itu boleh saja kan, tapi tetap dalam batas-batas tertentu. dan yang lebih penting tanpa harus membelenggu kebebasan berfikir, berekspresi, dan beragumen santri tersebut. bukan begitu pak Syamsul? saya harap tanggapan dari saya tidak menyimpang terlampau jauh, dan mohon maaf sekali kalau ada yang menyinggung perasaan bapak, maklumlah pak, manusia tempat salah dan dosa.

Posted by w. wilistyo  on  07/29  at  07:08 AM

Kaum sarungan, dalam hal ini santri sebagai salah satu element yang tidak hanya berperan menyangga moral beragama umat namun juga potensial berperan dalam menyangga keutuhan bangsa dan negara sudah narang tentu selalu menarik untuk disimak sepak terjangnya.

Fenomena keterlibatan kaum sarungan ini dalam dunia politik praktis sebenarnya bukanlah hal baru. Jika kita buka lembaran sejarah perjalanan institusi pendidikan keagamaan, maka mayoritas (jika tidak tepat dikatakan seluruhnya) dari institusi yang ada selalu berusaha untuk menjalin kemesraan dengan institusi kekuasaan. Bisa kita ambilkan contoh fenomena yang menjadi pembahasan penulis melalui artikel ini, yang sebenarnya tidak hanya dilakoni oleh institusi pendidikan islam seperti pondok pesantren tapi juga institusi pendidikan yang dikelola oleh agama-agama lainnya.

Sebenarnya sangat banyak perspektif yang dapat kita gunakan untuk menginterpretasikan fenomena ini, namun sepertinya penulis hanya akan berusaha mengomentarinya secara sederhana saja, dengan sebuah asumsi dasar penulis yaitu, keterlibatan kaum sarungan ini dalam dunia politik sebenarnya tidak lebih dari sebuah sikap yang berangkat dari motif-motif pragmatis dan oportunis.

Motif-motif pragmatis dan oportunis ini, pada dasarnya tidak akan menjadi permasalahan jika kaum sarungan ini bersikap demikian atas suatu PILIHAN SADAR. Namun akan lain implikasinya jika sikap tersebut diambil berdasarkan dorongan emosional, seperti doktrin berkah para Kiai, atau euforia sesaat saja. Implikasi dari sebuah sikap seperti ini sebenarnya sangat tidak bagus, karena minimnya upaya pencerdasan dan dominannya proses pembodohan. Proses pembodohan akan sangat terasa sekali ketika kaum sarungan ini selalu mempunyai ketergantungan akan fatwa Sang Kiai, dan sudah barang tentu membiasakan dirinya untuk selalu malas berpikir menentukan garis pilhan politiknya. Lambat laun sikap seperti ini akan melahirkan potensi tirani dalam hidup berbangsa dan beragama.

Ada baiknya kaum sarungan ini membuka kembali nilai-nilai keagaman dan pendidikan yang telah mereka pelajari selama masa nyantri di pesantren. Bukankah Islam itu adalah agama yang membebaskan, membebaskan kita dari tuhan-tuhan kecil untuk kemudian istiqamah dan beriman dengan Tuhan yang satu. Dan bukankah pendidikan itu adalah suatu proses pembebasan dan proses membangkitkan kesadaran kritis terhadap segala sesuatu yang menyimpang dari fitrah kita sebagai seorang MANUSIA. Wallaahu’alam

Posted by riki eka putra  on  07/27  at  12:07 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq