Ideologisasi Islam Kini Sedang Bergerilya - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Wawancara
29/01/2006

Luthfi Assyaukanie: Ideologisasi Islam Kini Sedang Bergerilya

Oleh Redaksi

Perkembangan pemikiran politik Islam dalam sejarah Indonesia sebetulnya tidak berlangsung statis. Namun gejala amnesia sejarah selalu membuatnya kelihatan berulang-ulang dan berjalan di tempat. Isu-isu yang dianggap usang sejak zaman kemerdekaan, kini bisa kembali populer. Proses ideologisasi Islam yang mempromosikan gagasan-gagasan usang, kini kembali bergerilya.

Perkembangan pemikiran politik Islam dalam sejarah Indonesia sebetulnya tidak berlangsung statis. Namun gejala amnesia sejarah selalu membuatnya kelihatan berulang-ulang dan berjalan di tempat. Isu-isu yang dianggap usang sejak zaman kemerdekaan, kini bisa kembali populer. Proses ideologisasi Islam yang mempromosikan gagasan-gagasan usang, kini kembali bergerilya. Demikian perbincangan Novriantoni dari Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Luthfi Assyaukanie, penggagas Jaringan Islam Liberal yang baru menuntaskan studi doktoralnya di Melbourne University, Australia, Kamis (19/1) lalu.

NOVRIANTONI: Mas Luthfi, bisa diceritakan sekelumit sejarah akar-akar liberalisme Islam?

LUTHFI ASSYAUKANIE: Istilah liberalisme Islam merupakan identifikasi atau penamaan atas fenomena pembaruan pemikiran di dunia Islam. Fenomena ini merupakan bagian dari gerakan pembaruan Islam yang sudah berlangsung sejak awal abad ke-19. Namun istilah liberalisme Islam baru muncul pada awal-awal tahun 1950-an, terutama ketika sarjana Barat mengkaji dinamika pemikiran Islam.

Seingat saya, orang pertama yang menggunakan istilah Islamic liberalism adalah Wilfred Cantwell Smith,seorangIslamolog dari Kanada. Di dalam bukunya, Islam in Modern History, dia seperti kebingungan melihat begitu variatifnya gerakan pemikiran Islam sejak abad ke-19. Namun secara umum, dia menangkap adanya semangat liberalisme; semangat yang membebaskan di dalam gerakan pembaharuan Islam itu sendiri.

NOVRIANTONI: Kalau di Indonesia, dari mana asalnya gagasan-gagasan liberal Islam itu?

LUTHFI: Kata liberal secara umum berarti bebas. Lawan dari kata itu biasanya literal, atau menafsirkan sesuatu secara letterlijk atau apa adanya. Dalam konteks pemikiran politik Islam Indonesia, liberal atau literalnya sebuah pemikiran, antara lain dapat dilihat dari gagasan tentang tata pemerintahan atauyang biasa disebutpolity. Dalam menanggapi isu itu, setidaknya terdapat dua kelompok.

Pertama mereka yang menafsirkan tata pemerintahan secara literal (seperti yang tertulis dalam kitab suci, Red), meski sebetulnya mereka tidak juga sepenuhnya literal, karena tidak ada gagasan negara Islam di dalam Alqur’an ataupun teks klasik Islam. Gagasan negara Islam merupakan konsekuensi lanjutan saja dari pelbagai kajian terhadap doktrin Islam klasik.

Gagasan negara Islam juga merupakan perluasan atau alternatif dari gagasan khilafah Islam yang sudah mengalami kemunduran sejak tahun 1925. Sejak saat itu, telah muncul gagasan nation-state atau negara-bangsa, dan gagasan pan-Islamisme yang sebelumnya berkembang terasa sudah tak layak untuk dipertahankan. Sebagai gantinya, orang mulai bicara Islamic state atau negara Islam.

Nah, kelompok-kelompok yang tidak liberal, secara umum mendukung gagasan negara Islam. Itu artinya, mereka berpikir secara literal atau tidak bebas dalam mencari gagasan tentang tata pemerintahan terbaik. Mereka selalu terikat oleh doktrin-doktrin lama.

Sementara kelomok kedua, atau yang liberal, berusaha menafsirkan doktrin-doktrin Islam klasik dengan semangat yang membebaskan; semangat baru yang sesuai dengan tuntutan zaman, khususnya menyangkut tata pemerintahan yang terbaik.

NOVRIANTONI: Seperti apa pertarungan gagasan politik Islam antara yang liberal dan literal di zaman pra-kemerdekaan Indonesia?

LUTHFI: Para sejarawan biasanya merujuk perdebatan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menunjukkan sengitnya pertarungan itu. Tapi sesungguhnya, konflik dan perdebatan antara kelompok Islam dengan kelompok sekuler—yang biasa disebut Islamic nationalist dan secular nationalist—sudah terjadi sebelum era kemerdekaan. Misalnya di tahun 1927, ketika nama Sukarno mulai mencuat di pentas perpolitikan nasional.

Sukarno adalah salah seorang pendukung penting gerakan secular nationalism atau nasionalisme sekuler. Sementara tokoh-tokoh Islam seperti H. Agus Salim, Mohammad Natsir, dan juga Ahmad Hasan, adalah orang-orang yang menolak gagasan nasionalisme. Inti perdebatan mereka ketika itu adalah isu nasionalime.

Karena itu, menjelang kemerdekaan, bentuk respon atas isu nasionalisme mengkristalkan pengkotakan antara mereka yang nasionalis-Islam dengan yang nasionalis-sekuler. Mereka lalu terkelompok menjadi kubu yang menginginkan Pancasila dan yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Itulah puncak perdebatan mereka.

Tapi yang menarik bagi saya, setelah zaman kemerdekaan, tidak ada tokoh muslim Indonesia yang mengangan-angankan ide khilafah. Ini patut dicatat, karena sebelum masa kemerdekaan, ide khilafah memang tidak pernah populer di pentas perpolitikan Islam Indonesia. Beberapa tokoh Islam bahkan sempat menertawakan gagasan khilafah. Kenyataan ini berbeda dengan di Timur Tengah dan anak benua India. Di India, ada khilafat movement, tapi di Indonesia tidak ada gagasan seperti itu. Kalau pun ada, gaungnya tidak sekeras di Timur Tengah.

NOVRIANTONI: Negara seperti apa yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa ini sebelum Indonesia terbentuk?

Karena ada latar belakang sejarah seperti itu, saya menyimpulkan bahwa setelah kemerdekaan, model negara atau tata pemerintahan yang diinginkan kaum muslim atau para pemimpin Islam saat itu adalah negara demokratis. Artinya, konsep demokrasi sesungguhnya sudah bisa diterima ketika itu. Persoalannya hanya menyangkut what kind of democracy do we need, demokrasi macam apa yang kita inginkan?

Di sinilah pertarungan ide kembali terjadi. Waktu itu, ada yang mengajukan konsep Islamic democracy atau demokrasi Islam. Dengan demikian, perdebatannya sudah melangkah ke soal model negara. Tokoh-tokoh seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegawa, dan Mohammad Roem, menginginkan negara demokratis yang Islamis.

NOVRIANTONI: Seperti konsepnya al-Maududi tentang teo-demokrasi?

Orang-orang Masyumi, bahkan para pendukung Masyumi ketika itu, sebetulnya menolak penyamaan Masyumi dengan Jamaat-e-Islami al-Maududi di Pakistan. Salah seorang pendukung Masyumi saat ini, Yusril Ihza Mahendra, dalam disertasinya berusaha membedakan antara Jamaat-e-Islami dengan Masyumi. Baginya, ultimate goal atau tujuan akhirJamaat-e-Islami adalah negara teokratis, sementara Masyumi menginginkan democracy-state atau negara demokrasi.

Hanya saja, persoalannya waktu itu, demokrasi adalah konsep baru bagi kaum muslim. Karena itu, masih banyak keragu-raguan dalam menerimanya. Mereka berpikir demokrasi yang diinginkan haruslah tetap diberi kata sifat: Islami. Saya kira, keharusan adanya cap Islam itu cukup menarik dalam perkembangan pemikiran politik Islam Indonesia. Islamic democratic-state atau konsep negara Islam yang demokratis, secara harfiah telah disebutkan pula oleh Natsir dalam salah satu pidatonya di Majlis Konstituante.

Di situ dia mengatakan: “Kita tidak menginginkan negara demokrasi model Barat, model Rusia atau lainnya; tidak juga demokrasi sosialis ataupun demokrasi liberal. Tapi kita menginginkan demokrasi yang Islamis.” Itulah yang lebih kurang disebutkan Natsir.

Pelabelan Islam di belakang demokrasi itu sebetulnya redundant. Demokrasi-Islam, menurut mereka adalah demokrasi itu sendiri; bukan kontradiksi, tapi semacam penekanan. Yang diinginkan adalah sistem demokrasi yang disemangati oleh nilai-nilai atau nafas Islam.

NOVRIANTONI: Tapi kita tahu, kubu nasionalis-sekuler akhirnya memenangi pertarungan konsep negara. Indonesia akhirnya menjadi negara-bangsa yang dapat disebut sekuler, meski secara retoris selalu disebut tidak sekuler dan tidak Islam, atau bukan-bukan?

LUTHFI: Di sinilah relevannya menarik istilah liberal ke dalam konteks pemikiran politik Islam ketika itu. Orang-orang nasionalis-sekuler masa itu, menurut saya, sudah liberal dalam pengertian yang luas. Buat mereka, soal nama tidak begitu penting, seperti beberapa kali diucapkan Sukarno: “Anda boleh memasukkan nilai-nilai Islam tanpa perlu menyebut ini dari Islam!” Kalau kita melihat tulisan-tulisan atau pidato-pidato Sukarno, dalam konteks sekarang kita dapat mengatakannya sebagai sosok yang Islamis. Sebab, dia juga merujuk hadis atau sumber-sumber Islam demi menjustifikasi gagasan nasionalisme atau demokrasi.

Hanya saja, dia tidak berminat menjadikan Islam sebagai sesuatu yang formal dalam tataran negara. Orang-orang yang sudah terlatih belajar berdemokrasi seperti Sukarno atau Supomo, paham betul bahwa menarik label suatu agama ke dalam konteks politik yang netral, secara prinsip akan bermasalah. Ketika bicara soal demokrasi, di situ sudah diandaikan adanya banyak agama dan kultur. Karenanya, ketika kerangka tertentu disematkan atau suatu agama ditarik-tarik ke dalamnya, itu akan jadi problem tersendiri. Saya kira, mereka memahami betul pangkal soal itu.

NOVRIANTONI: Beberapa gerakan Islam baru, kini meneriakkan tuntutan negara Islam atau khilfah Islam. Apakah ini semacam gejala amnesia sejarah?

LUTHFI: Kalau melihat fenomena 5 tahun belakangan, atau persisnya sejak reformasi, memang tampak adanya upaya-upaya untuk menghidupkan gagasan-gagasan politik Islam lama. Menjelang pemilu 1999, ada beberapa partai yang mengklaim sebagai pewaris ideologis Masyumi. Ini jelas merefleksikan keinginan untuk menghidupkan kembali gagasan-gagasan Masyumi. Namun saya kira, semangat itu wajar muncul dan sah-sah saja.

Tapi yang dilupakan banyak orang, perkembangan pemikiran politik Islam Indonesia sudah bergerak sedemikian dinamis, sehingga ada beberapa gagasan atau konsep yang di tahun 1950-an sangat populer dan didukung banyak orang, lambat laun ditolak, bahkan oleh tokoh-tokoh Islam yang berlatarbelakang sama dengan mereka yang dulu mengusungnya. Misalnya gagasan negara Islam yang di tahun 1950-an, hampir didukung oleh seluruh orang Indonesia yang berlatar belakang santri.

NOVRIANTONI: Kalau dulu kalangan santri mendukungnya, mengapa Indonesia tidak mendeklarasikan negara Islam saja? Apakah kalangan santri kalah-tarung di pentas perpolitikan nasional?

LUTHFI: Dibilang kalah, tidak juga. Terlebih kalau dilihat dari perolehan suara kalangan santri dalam pemilu tahun 1955. Di tahun 1950-an, gagasan negara Islam didukung hampir seluruh kalangan santri. Namun, dukungan itu tetap tidak cukup untuk memenangkan pertarungan demokrasi di tingkat pemilu. Pada pemilu 1955, partai-partai yang berbasis kalangan santri memperolah 43 % suara. Kalau dilihat dari semangat yang menggebu-nggebu untuk memperjuangkan negara Islam tapi tidak terwujud, memang dapat saja dinilai sebagai kekalahan. Tapi dibandingkan sekarang, perolehan suara kaum santri di masa lalu memang sudah cukup besar. Perolehan suara partai-partai Islam setelah reformasi terbukti menurun secara drastis.

Tapi perkembangan yang lebih menarik bagi saya, gagasan negara Islam, sejak tahun 1980-an sudah dikritik oleh tokoh-tokoh Islam sendiri. Kita ingat, di tahun 1982, Amien Rais, pemimpin Muhamadiyah ketika itu, termasuk orang pertama yang secara terbuka menolak gagasan negara Islam; sesuatu yang tidak dikatakan langsung tapi didukung by implication oleh almarhum Nurcholis Madjid. Padahal, Amien Rais saat itu dikenal sebagai aktivis yang cukup Islamis. Gejala ini, bagi saya menunjukkan adanya perkembangan pemikiran politik Islam itu sendiri.

NOVRIANTONI: Bagaimana dengan perubahan paradigma berpikir dari perjuangan Islam-struktual menuju yang lebih kultural dan subtantif?

LUTHFI: Nuansa seperti itu sebetulnya juga sudah ada pada perdebatan di masa-masa pra-kemerdekaan, terutama dari kelompok nasionalis-sekuler. Mereka-mereka lebih mengedepankan nilai-nilai keislaman ketimbang Islam secara formal. Bahkan, Sukarno pernah menyatakan, “Tangkaplah api Islam, bukan abunya!” Selain itu, ada juga yang mengajurkan perlunya mengamalkan politik garam, bukan politik gincu.

Jadi secara umum, perdebatan apakah kita harus mengedepankan Islam yang subtantif atau bukan, sudah sejak lama terjadi. Hanya saja, belakangan mereka yang berpikir lebih substantif tampak makin membesar dalam peta pemikiran politik Islam di Indonesia.

NOVRIANTONI: Tapi kini, kalangan yang berpikiran formalistis tampak kembali menguat.Apakah bandulnya sudah berayun ke belakang lagi sejak reformasi?

Kita tidak bisa berbicara soal menguat atau tidaknya tanpa ada data atau bukti. Data atau bukti paling kongkret adalah hasil pemilu dan pertemuan-pertemuan di MPR. Bukti-bukti menunjukkan, baik pada pemilu 1999 maupun 2004, partai-partai yang mendukung ideologi Islam telah terbukti kalah dan hanya mendapat suara yang relatif kecil. Di tahun 2002, kita menyaksikan begitu besarnya penolakan atas tuntutan pengembalian Piagam Jakarta di ruang sidang MPR. Jadi, pada tingkat pusat, dukungan atas ideologisasi Islam sudah bisa dikatakan menyurut.

Namun, tetap ada langkah-langkah berikutnya. Seiring proses demokratisasi, gagasan otonomi daerah menguat. Karena gagal di tingkat pusat, para pendukung ideologisasi Islam bergerilnya dari bawah. Ketika ideologi Islam gagal diperjuangkan di tingkat pusat, mereka menyebar ke tingkat-tingkat daerah. Salah satunya berwujud pelbagai tuntutan formalisasi syariat Islam seperti di Aceh. Padahal, di Aceh sendiri dukungan atas formalisasi syariat Islam tidak juga seragam. Ada banyak kelompok yang melakukan perlawanan.

Tahun lalu saya berkunjung ke Aceh dan bertemu dengan sejumlah tokoh yang sebetulnya juga bingung menyikapi isu formalisasi syariat. Aceh memang semacam dilema. Pada satu sisi, secara historis Aceh merupakan negara Islam dalam pengertian yang netral dan umum. Sebelum Indonesia terbentuk, di sana sudah ada kerajaan Islam yang sudah sangat tua. Ketika kingdom itu menjadi state, Aceh diharapkan akan menjadi Islamic mini-state. Saya kira, semangat formalisasi syariat itu lebih banyak untuk menjaga kesinambungan sejarah Aceh.

NOVRIANTONI: Apa kritik Anda terhadap wacana politik Islam yang dominan selama ini?

LUTHFI: Secara umum, saya melihat adanya dinamika dan perubahan-perubahan cukup fundamental dalam sejarah pemikiran politik Islam di Indonesia. Dalam rentang waktu 50 tahun terakhir, selalu ada pasang-surut gagasan. Ide-ide yang di tahun 1950-an cukup populer, kini bisa tidak populer lagi. Saya kira, perkembangan itu bukan hanya menyangkut soal ideologi, tapi juga utopia besar yang hendak diusung. Para pemikir politik Islam memang sudah punya angan-angan tentang model tatanan pemerintahan tertentu. Dan itu sudah terpatri di dalam mindset mereka. Karena itu, seluruh penjelasan tentang ideologi yang mereka anut akan berpusat pada utopia yang mereka angan-angankan itu.

NOVRIANTONI: Artinya, sedari awal sudah ada anggapan kalau bernegara atau berkhilafah Islam, urusan negara pasti akan beres?

LUTHFI: Menurut saya, lebih dari itu. Utopia itu merupakan payung dari semua gagasan-gagasan ideologis. Turunannya adalah perdebatan tentang konsep negara Islam, pandangan boleh-tidaknya presiden dari non-muslim atau perempuan, dan isu-isu lain. Itulah turunan-turunan dari pemikiran politik Islam yang dipayungi sebuah tata pemerintahan atau apa yang saya sebut utopia tadi.

NOVRIANTONI: Menurut Anda, apa yang kurang dari pemikiran politik Islam selama ini?

LUTHFI: Secara umum, sejarah Islam modern adalah sejarah bagaimana kaum muslim merespon gagasan-gagasan politik yang datang dari Barat. Saya melihat, sejauh ini ada perkembangan yang begitu dinamis di dalam pemikiran politik Islam, sehingga sudah dapat menerima gagasan-gagasan yang datang dari Barat. Tapi dalam tingkat yang praktis, memang ada semacam simulacra atau rasa takut dan waswas dalammenerapkan gagasan-gagasan yang datang dari Barat itu, seperti isu demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan lain-lain. Karena itu, dalam laporan-laporan badan internasional, negeri-negeri muslim selalu mendapat rangking terburuk dalam bidang-bidang tersebut.

Namun, demokrasi memang sebuah proses panjang yang sulit untuk diterapkan secara penuh. Karena itu, di negara-negara Barat sendiri selalu ada indeks yang setiap tahun mengukur naik-turunnya peringkat demokrasi mereka. Misalnya, sebuah pemerintahan yang indeks freedom atau kebebasannya turun, biasanya juga akan mengurangi nilai demokrasinya. Kita mungkin juga perlu bersabat untuk sampai ke situ. []

29/01/2006 | Wawancara | #

Komentar

Komentar Masuk (3)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Mencermati hasil pemikiran Pak Luthfi Yth., seakan-akan secara disengaja atau pun tidak, para pembaca “digiring” untuk “mengamini” bahwa untuk memecahkan segala persoalan yang ada di dalam sebuah masyarakat (lokal, nasional & internasional) tiada pilihan lain selain dengan menganut dan menjalankan nilai-nilai/sistem demokrasi dalam masyarakat tersebut. 

Meskipun saya pribadi tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang hakikat demokrasi dari barat, namun perkenankan saya mengajukan beberapa “cacat/kekurangan” yang tersembunyi dari sistem demokrasi barat tersebut, diantaranya ; pertama, kita tidak dapat sepenuhnya menerima dan mengadopsi sistem demokrasi dari barat secara bulat-bulat, karena didalamnya mengandung “cacat/kekurangan” yaitu dimungkinkannya diambil sebuah keputusan berdasarkan pada keputusan suara terbanyak.  Padahal pada hakikatnya, belum tentu keputusan yang banyak itu adalah keputusan yang benar dan keputusan yang sedikit itu adalah keputusan yang salah, begitu pula sebaliknya.  Mungkin hal ini pulalah yang telah difahami dengan jernih oleh para Funding Father negara kita (seperti halnya K.H. Agus Salim,Mohammad Natsir, dll) bahwa akan ada konsekwensi yang vital dampaknya terhadap nilai-nilai Islam jika demokrasi dari barat secara bulat-bulat diterapkan dalam sistem pemerintahan kita. Akan tetapi hal ini bukan berarti dengan adanya “cacat” dalam sistem demokrasi barat kemudian menyebabkan kita anti atau fobia terhadap sistem demokrasi tersebut, melainkan kita haruslah secara tekun & arif mempelajari dan mencari mana nilai-nilai yang baik dan benar dari sistem demokrasi barat tersebut yang mungkin dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan negara kita.  Hal ini menjadi sangat penting agar kita tidak terjerumus untuk menentukan mana yang baik dan benar berdasarkan hawa nafsu kita, karena jika itu yang terjadi maka hasilnya seperti negara kita tercinta ini, babak belur dari berbagai segi kehidupan.  Sebagai contoh & juga pelajaran bagi kita semua, sebagaimana Allah SWT telah menggambarkan dari kisah-kisah umat Nabi Nuh a.s, Nabi Luth a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan juga Nabi Muhammad SAW, jika pada saat itu kebenaran ditentukan berdasarkan suara keputusan umat terbanyak pada saat itu, maka bisa jadi tidak akan mewujud kebenaran itu dimuka bumi ini.  Namun karena Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, maka hal yang seperti itu tidak selalu terjadi, dan kalaupun umat tersebut memutuskan sesuatu masalah berdasarkan hawa nafsu orang kebanyakan, maka yang terjadi kemudian dihancurkan-Nya umat tersebut tanpa ampun, terkecuali sedikit dari padanya yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan uraian di atas, maka umat islam seyogyanya tidak terlalu fobia terhadap sistem dan nilai-nilai dari barat, dan tidak seyogyanya pula terpesona dan menerima “bulat-bulat” dengan tanpa “disaring” terlebih dahulu. Sikap yang arif dan bijak dalam menghadapi persoalan ini adalah senantiasa berada ditengah-tengah --> dalam pengertian tidak menerima seluruhnya kecuali yang baik dan benar, serta tidak menolak seluruhnya kecuali yang tidak baik dan tidak benar. Sikap seperti ini pada hakikatnya dijiwai oleh pemahaman yang mendalam bahwasannya segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah SWT Dzat Yang Maha Mutlak Kebenarannya, sedangkan segala sesuatu yang buruk/salah itu datangnya dari (hawa nafsu) kita sendiri sebagai manusia yang kerap kali bodoh, tergesa-gesa dan menzalimi dirinya sendiri.

Nah, lalu apa kaitannya Islam dengan negara.  Saya memang tidak sepenuhnya sepakat dengan ada pandangan bahwa berdirinya Sistem Khilafah Islamiyah adalah satu-satunya jalan keluar bagi pemecahan masalah bangsa Indonesia saat ini. Kenapa belum sepakat?, karena pada hakikatnya tidak ada paksaan dalam Islam.  Sedangkan sistem Khalifah, (bisa jadi) memungkinkan timbulnya pemaksaan untuk melaksanakan nilai-nilai Islam.  Padahal Allah SWT sendiri tidak pernah memaksa manusia untuk tunduk dan patuh kepada-Nya. Bahkan Allah SWT lebih mengedepankan adanya kemungkinan bagi manusia untuk memilih antara tunduk/patuh kepada-Nya atau kafir kepada-Nya.  Karena hasil dari pilihan tersebut sepenuhnya hanya akan berdampak pada manusia yang memilihnya, bukan pada Allah SWT.  Maha Suci Allah SWT yang tidak sedikitpun dapat dipengaruhi oleh tindakan mahluk-Nya.

Namun demikian, kita sebagai manusia (sekaligus khalifah di muka bumi ini) memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari-Nya, perihal pada akhirnya masyarakat tersebut menolak kebenaran dengan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya kelak, maka kita terlepas dari akibat tersebut.  Kewajiban kita hanyalah menyampaikan berita, yaitu berita gembira bagi yang mau beriman dan berserah diri (islam) kepada-Nya dan juga berita tentang ancaman-Nya yang pedih bagi mereka yang menolak kebenaran (kafir).

Jadi sebagai kesimpulannya, insya Allah, saya yakin dengan keyakinan yang sempurna, bahwa kedamaian/ketentraman, keadilan dan juga kesejahteraan tidak akan membumi di muka bumi ini, selama kita (manusia & juga sbg khalifah di muka bumi) terlalu merasa diri kuat dan mampu melaksanakan segala tugas kita tanpa adanya bantuan/pertolongan dari Tuhan Yang Esa, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya saat ini adalah tiada lain selain mari kita tunduk, patuh dan berserah diri kepada Tuhan Yang Esa.  Karena ketika kita sebagai manusia tunduk, patuh dan berserah diri kepada Tuhan Yang Esa, maka segala persoalan yang ada, dengan sendirinya akan mudah kita pecahkan karena pada kondisi tersebut kita sudah bergantung pada buhul/tali yang Maha Kokoh.  Dan jika kita (seluruh umat manusia) sudah menyerahkan diri & segala urusan kita dengan tulus & sepenuh hati kepada Tuhan Yang Esa, lalu kemudian masih juga kita belum mampu memecahkan persoalan hidup kita ini, marilah kita sama-sama menjadi atheis yang tulen.  Namun, saya yakin dengan keyakinan yang sempurna, kemungkinan terakhir tersebut tidak akan pernah terjadi, karena Allah/Tuhan/God Yang Esa tidak mungkin mengingkari janji-Nya. Maha Suci Allah dari segala tindakan yang tercela.

Sesungguhnya hanya Allah SWT-lah, Dzat Yang lebih mengetahui tentang kebenaran yang mutlak kebenarannya.

Salam sejahtera dari bogor Pak Luthfi .
-----

Posted by rais sonaji  on  02/01  at  04:03 AM

Ideologisasi Islam sedang bergerilya atau jalan ditempat, ataukah malah mundur seperti jaman jahiliyah (sebut saja jahiliyah-postmodern), sangat tergantung pada sudut pandang dan para pelaku sejarahnya.

Bila yang memandang kaum “lahirisme” yang menggunakan otak dan akal pikiran sebagai satu-satunya alat melihatnya, memang benar kalau mengatakan Idiologisasi Islam sedang bergerilya. Sebab, kenyataannya memang gerilya, sedang melakukan pencarian Islam yang sebenarnya, sebagaimana Islam yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW.

Sebaliknya, bila yang memandang kaum “spiritualisme/batinisme” (tentu saja bukan sembarang aliran/penganut spiritualisme/batinisme, melainkan aliran yang “lurus” turun dari “sulbi”-nya Imam Ali, sulbinya Nabi SAW, bahkan juga sulbinya Ibrahim, juga satu “nafas” dengan ajarannya Adam AS) yang menggunakan hatinurani-roh-rasa sebagai “mata-utama” dalam melihat masalahnya, tidak akan mengatakan Idiologisasi Islam sedang bergerilya. Sebab, Islam sebagaimana ajarannya para Nabi/Rasul itu akan senantiasa mengada di muka bumi. Ia dijaga sendiri oleh-Nya. Dan berkembangnya di bawah arus pemikiran manusia umumnya.

Bukan berarti kaum ini meremehkan fungsi otak dan akal pikiran. Sama sekali tidak. Melainkan memfungsikannya sebagaimana fungsi utamanya: sebagai maha patih (perdana menteri). Artinya, bukan menjadikan otak dan akal pikiran sebagai satu-satunya alat pengambil keputusan. Melainkan menempatkannya sebagai pembantu utama.

Jadi bedanya, kaum lahirisme hanya memandang Islam secara lahirnya saja, dengan menafikan/menanggalkan potensi batin (hatinurani-roh-rasa). Sedang kaum batinisme/spiritualisme memandang Islam dengan kedua mata sekaligus. Mata lahir yang dimotori otak/akal pikiran dan mata batin yang dimotori hatinurani-roh-rasa. Bedanya yang lain, kaum batinisme/spiritualisme dapat menangkap pemikiran kaum lahirisme, sedang kaum lahirisme tidak akan dapat menangkap pemikiran kaum batinisme/spiritualisme.

Menurut pandangan intelektualnya, siswa SD tidak akan bisa menangkap pelajarannya mahasiswa doktoral, namun mahasiswa doktoral dapat menangkap pelajarannya siswa SD. Memang jauh berbeda

Oleh karenanya, apapun nama istilah yang digunakan dalam mencari (gerilya-idiologi) dan menemukan Islamnya Nabi SAW (beserta nama gerakannya): renaisanceisme, marxisme, liberalisme, fundamentalisme, gatolocoisme, darmogandulisme, sufisme, islamsejatisme, rasulisme, ahlibaitisme, aswajaisme, maupun berjuta-juta isme-isme yang lain, bila tidak bisa menjangkau substansi Islam yang “lahir” dan yang “batin” sekaligus, tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Andai sebuah perjalanan, mustahil bisa mencapai “matahari”.

Posted by Roni Djamaloeddin  on  01/30  at  09:01 PM

Ass.wr.wb.,

Pak Luthfi Yth., berdasarkan wawancara Bapak yang berjudul “Ideologisasi Islam Kini Sedang bergerilya” maka timbul pertanyaan pada benak saya. pertama, pada hakikatnya yang menciptakan sejarah itu manusia atau Tuhan Yang Esa? jika jawabannya manusia, maka pertanyaannya kemudian sampai sejauh mana kekuasaan manusia dalam mengukir sejarah? kedua, jika pada hakikatnya yang mengukir sejarah itu Tuhan Yang Esa, lalu apa peran manusia di dalam sejarah tersebut dan sejauh mana Tuhan “memberi keleluasaan” kepada manusia untuk turut serta mengukir sejarah? 

Hal ini saya tanyakan semata-mata agar kita tidak “meloncat” terlalu jauh, padahal tangga pertama pun belum jua kita panjat. ibarat kita sedang menempuh sebuah perjalan, kita merasa sudah berjalan jauh, namun pada kenyataannya kita tidak kemana-mana alias jalan di tempat.

Terimakasih. Salam sejahtera

Posted by rais sonaji  on  01/30  at  05:01 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq