Islam Politik di Indonesia - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
27/09/2002

Islam Politik di Indonesia Kenyataan dan Perspektif Global

Oleh Abd A'la

Islam politik di Indonesia seharusnya belajar dari kegagalan kelompok seperti mereka di tingkat internasional. Salah satu karakteristik menonjol sekaligus kelemahan mereka terletak pada pola gerakannya yang bersifat reaktif. Pola ini membuat mereka terkesan hadir sekadar untuk berbeda dari dan untuk menolak Barat.

Dari Kompas, 27 September 2002

UPAYA mengamandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan mengembalikannya kepada ungkapan sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta ternyata hanya memiliki gaung sedikit dalam Parlemen. Penambahan kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya” pada pasal itu hanya diusulkan dua fraksi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, serta Fraksi Partai Bulan Bintang. Fenomena ini menunjukkan, upaya itu tidak mendapatkan sambutan cukup signifikan dari fraksi-fraksi lain.

Di kalangan masyarakat luas, tuntutan kepada anggota Parlemen untuk mengamandemen pasal itu agar sesuai Piagam Jakarta dilakukan oleh faksi-faksi tertentu dari kelompok Islam politik. Aliran ini-sebagaimana dicandera (didiskripsikan) Olivier Roy dalam penelitian yang dibukukan menjadi L’ichec de I’slam Politique, 1992 (The Failure of Political Islam, 1996; dan diindonesiakan oleh Penerbit Serambi menjadi Gagalnya Islam Politik, 2002)-merupakan kelompok yang amat menekankan pada argumen politik berupa pandangan dasar bahwa Islam adalah sistem pemikiran global dan menyeluruh. Karena itu, masyarakat yang terdiri dari orang-orang Islam saja tidak cukup; mereka juga harus Islami dalam landasan maupun strukturnya.

Melihat fenomena yang berkembang, upaya mereka tampaknya akan terbentur tembok tebal, sehingga hal itu akan memperpanjang daftar kegagalan Islam dalam bentuk politik; al-Islam, al-din wa al-daulah. Sebelumnya, dalam Pemilu tahun 1999, partai-partai politik berlabel Islam hanya mendapat perolehan suara yang tidak signifikan dibanding rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebagian besar umat Islam Indonesia justru menyalurkan aspirasinya kepada partai-partai terbuka, yang tidak menyatakan secara tegas sebagai partai agama.

Namun, seandainya mereka berhasil memasukkan “syariat Islam” yang formal ke dalam konstitusi, mereka kemungkinan besar masih akan terantuk pada kerikil-kerikil tajam yang lain. Mereka harus mampu membumikan simbol keagamaan itu ke realitas kehidupan Indonesia yang amat majemuk melalui suatu rumusan rasional, tidak apologis, serta tidak bersifat klaim kebenaran sepihak sehingga dapat diterima seluruh elemen bangsa; suatu upaya yang sejauh ini masih absen dari kiprah mereka.

***
DALAM konteks itu, Islam politik di Indonesia seharusnya belajar dari kegagalan kelompok seperti mereka di tingkat internasional. Salah satu karakteristik menonjol sekaligus kelemahan mereka terletak pada pola gerakannya yang bersifat reaktif. Pola ini membuat mereka terkesan hadir sekadar untuk berbeda dari dan untuk menolak Barat.

Sebagaimana diungkap Tibi dalam The Challenge of Fundamentalism, dalam Islam politik, image diri sendiri sebagai kelompok yang anti-Barat merupakan acuan dasar untuk menentukan identitas diri. Konstruksi masyarakat yang dibayangkan (imaged community) sebagai dasar identitas kultural “kelompok diri sendiri” menjadi integral dengan persepsi mereka tentang lingkungan global yang bertentangan yang digambarkan sebagai “mereka”, yaitu Barat.

Dunia Islam sebagai suatu peradaban dilihat secara politis sebagai sesuatu yang sedang diliputi oleh lingkungan yang bermusuhan itu dan sedang terdesak proses globalisasi yang muncul. Pandangan seperti itu membuat mereka melakukan reaksi dan perlawanan terhadap perkembangan global.

Pada sisi ini, simbol dan bahasa agama bagi mereka menjadi penting sekali untuk diangkat sehingga mereka dapat menunjukkan sebagai kelompok religius yang berhadapan dengan Barat yang sekular. Namun, dalam praktik, mereka hanya mampu melakukan aktivitas sebatas itu. Mereka belum mampu menerjemahkan atribut-atribut agama ke dalam kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat operasional.

Sifat reaktif itu membuat Islam politik-sebagaimana dibuktikan hasil penelitian Roy di Mesir, Aljazair, Iran dan Afganistan-tidak mampu menawarkan suatu model masyarakat baru. Mereka tidak memiliki model politik atau ekonomi khas yang konkret. Kelompok ini hanya akan melakukan sistematisasi berbagai kebijakan Islamisasi “dari atas” manakala mereka memperoleh kekuasaan.

Akibatnya, model seperti itu-masih menurut Roy-sulit melahirkan institusi-institusi yang mampu berfungsi mandiri. Keadilan dan redistribusi sosial hanya digantungkan pada ketakwaan mereka yang menerapkannya (secara individual; bukan kepada sistem dan manajemen yang memadai-Red).

Dengan demikian, ketika berkuasa, mereka menampilkan pola-pola serupa dengan pemerintahan yang lain. Mereka yang pada awalnya merupakan figur-figur murni akhirnya menjadi ternoda, atau menyerahkan persoalan politik kepada pemburu jabatan, pengejar karier, dan pengusaha yang tidak bermoral. Dalam ungkapan lain, aktualisasi kekuasaan mereka tidak menampakkan perbedaan yang berarti dari kekuasaan lain yang sekular.

Justru fenomena yang berkembang, kekuasaan membuat mereka memunculkan diri sebagai gerakan represif baru. Jika pada awalnya gerakan mereka mengusung benih-benih civil society dalam melakukan oposisi vis a vis negara, maka ketika berkuasa, mereka justru menjadi musuh civil society itu sendiri.

Kekuasaan telah mengantarkan mereka kepada posisi yang berhadap-hadapan dengan masyarakat. Masyarakat diatur kembali secara ketat sehingga tidak ada ruang bebas bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, dan aktualisasi diri mereka.

Kondisi seperti itu merupakan fenomena yang dapat ditemui di berbagai kawasan di mana Islam politik memegang kekuasaan. Proses yang berkembang adalah terjadinya praktik-praktik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, atau bahkan berseberangan dengan ajaran agama yang hakiki.

Mereka mengedepankan kepentingan kelompok sendiri yang dibingkai truth claim yang dipaksakan. Masyarakat kian terpinggirkan, dan kepentingan rakyat terabaikan sehingga masyarakat nyaris tidak mengalami pencerahan sama sekali.

***
KENYATAAN semacam itu merupakan persoalan yang perlu disikapi secara kritis oleh Islam politik di Indonesia. Mereka hendaknya menyadari, gerakan Islam yang bersifat politik reaktif umumnya tidak akan pernah melahirkan solusi yang menyeluruh dan transformatif. Sebab, reaksi lebih banyak muncul dari kegalauan, keresahan, kekecewaan, bahkan kemarahan terhadap Barat, modernitas, atau semacamnya yang dianggap ancaman serius bagi mereka.

Sebagai gerakan reaksi, mereka cenderung terpaku pada sekadar upaya untuk melakukan pembedaan tegas antara mereka dan Barat melalui pengukuhan identitas diri. Dalam pembentukan identitas itu, simbol dan bahasa agama dijadikan alat yang paling sah dan dianggap paling jitu menjanjikan.

Namun, dalam realitasnya, konstruksi politik mereka sulit memberikan suatu tawaran yang utuh dan subtansial, selain sekadar merebut kekuasaan. Mereka belum dapat mentransformasikan atribut-atribut keagamaan mereka ke dalam nilai-nilai yang dapat diusung ke ruang publik yang lebih luas, yang dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa yang plural.

Pada gilirannya, mereka juga belum dapat menerjemahkan simbol dan bahasa agamanya dalam konsep-konsep teknis yang dapat dijabarkan dalam kebijakan dan tahapan-tahapan nyata yang harus dijalankan.

Jika kelompok Islam politik ingin memberikan sumbangsih nyata bagi bangsa dan negeri ini, maka kelemahan semacam itu harus diupayakan tidak sampai terjadi pada diri mereka. Untuk itu, mereka dituntut lebih mengedepankan upaya-upaya nyata yang dapat meyakinkan semua pihak bahwa Islam memiliki nilai-nilai universal yang dapat diletakkan dalam ruang publik bersama nilai-nilai lain yang sejenis dalam suatu kerangka yang merefleksikan kesederajatan yang hakiki.

Semua itu dapat terjadi jika kelompok ini bersedia untuk tidak terlalu ambisi mengedepankan simbol dan formalitas keagamaan mereka, lalu mengarahkan orientasi misi mereka ke arah kepentingan bangsa secara keseluruhan.

27/09/2002 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (0)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq