Kasus Iklan Islam Warna-warni - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
28/09/2002

“Inflasi” Somasi: Kasus Iklan Islam Warna-warni

Oleh Burhanuddin

“Mengapa orang meributkan somasi kami. MMI tak melakukan anarki. Somasi inilah jalan yang diberikan demokrasi. Berbeda halnya bila kami sudah menjadi penguasa.” Demikian dalih Fauzan al-Anshari ketika banyak pihak yang menyesalkan sederet somasi yang ia layangkan menyangkut iklan Islam Warna-warni, iklan kondom dan entah apa lagi. Benar bahwa setiap kelompok dan individu berhak menyampaikan keberatan atas tayangan suatu iklan dengan membuat somasi kepada pihak terkait. Dalam kasus ILM KIUK, MMI tidak melayangkan ketidaksetujuannya pada KIUK, tak juga kepada Garin Nugroho dan SET sebagai pembuat, tapi mensomasi media yang menayangkan ILM tersebut.

Dari Koran Tempo, 28 September 2002

Jack Nicholson yang berperan sebagai Kolonel Nathan R. Jessep dalam film A Few Good Men terperangah. Ia tak menduga pengacara militer, Letnan Daniel A. Kaffee yang dimainkan secara baik oleh Tom Cruise, memanggilnya sebagai saksi di pengadilan militer. Belum habis rasa kagetnya, Kolonel Jessep yang dikenal sebagai “the untouchable man” dicecar dengan pertanyaan yang menyudutkan.  “Saya telah pertaruhkan diri saya untuk memberikan selimut kebebasan yang sekarang dinikmati rakyat Amerika,” begitulah pembelaan Kolonel Jessep. Poin yang ingin dikatakannya, demokrasi selama ini dipelihara dan dirawat oleh militer, dan karenanya, ia sebagai pejabat militer punya privelese untuk melakukan tindakan apapun atas nama penyelamatan demokrasi itu sendiri.

Film yang juga dibintangi Demi Moore itu menarik bila dikaitkan dengan nasib demokrasi pasca-tumbangnya Soeharto pada 1998. Bila Kolonel Jessep sebagai watchdog demokrasi merasa punya “kapling istimewa” untuk melakukan tindakan melawan hukum asalkan demokrasi terjaga, maka pejuang pro-demokrasi di Indonesia, baik civil society maupun mahasiswa, dianggap masih minimal dalam menggunakan mekanisme hukum. Padahal demokrasi makin terkonsolidasi bila trust masyarakat terhadap institusi dan mekanisme hukum cukup memadai.

Penilaian soal rendahnya kalangan pro-demokrasi memanfaatkan jalur hukum masih perlu diverfikasi. Tapi, paling tidak, anggapan seperti itu mengemuka ketika kasus iklan layanan masyarakat “Islam Warna-warni” (baca: ILM) mencuat ke permukaan. Galib diketahui, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) c.q Drs. Fauzan al-Anshari, sebagai Ketua Departemen Data dan Informasi, melayangkan somasi melalui faksimil kepada RCTI dan SCTV pada 4/8/2002.

Kronologi munculnya somasi itu tergolong unik. Diawali short message service dari Bilal, penegak syariat Solo, Fauzan mentelengi RCTI dan SCTV pada Minggu, 4/8. Maklum, Fauzan sebelumnya belum pernah melihat ILM itu. Sorenya, ia langsung mengontak Ketua Tanfidziyah MMI, Irfan S. Awwas dan Ketua Majlis Syura, KH Abubakar Ba’asyir. Setelah mendapat lampu hijau dari dua bosnya, Fauzan mengetik surat satu lembar dan dikirimkan ke RCTI dan SCTV. 

Anehnya, somasi yang biasa-biasa saja dilihat dari segi hukum ditanggapi SCTV secara penuh rasa waswas. RCTI merasa tak ketiban sampur karena jam tayangnya kebetulan habis bersamaan datangnya faksimil. Lain dengan SCTV yang membawa persoalan itu ke ruang rapat direktur. Di sinilah, tampak kasat mata, SCTV mencari jalur aman. Meminjam bahasa Hamid Basyaib, SCTV memilih didiskualifikasi dari ujian, bahkan sebelum ujian dimulai. 

Adalah suatu kecerobohan yang sempurna bila media sudah kalah sebelum bertanding melawan sepucuk surat somasi. Nyatanya, somasi itu mengalahkan nama besar Garin Nugroho sebagai pembuat ILM tersebut, mementahkan klausul kontrak antara Komunitas Islam Utan Kayu (KIUK) dan SCTV, bahkan membuang surat lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF) ke dalam tong sampah. Padahal secara teknis-prosedural, KIUK telah menempuh jalur yang semestinya dengan mendaftarkan ke LSF.

Apa lacur, surat yang dikantongi dari LSF nomor 8990/VC/7.2003/2002 dengan rekomendasi aman ditonton oleh semua segmen masyarakat dari bayi yang baru lahir dari gua garbaning ibu hingga lanjut usia tak cukup memberi garansi keamanan bagi SCTV ketika menghadapi MMI. Dengan menghentikan secara sepihak tanpa berkonsultasi dulu dengan KIUK, berarti SCTV melakukan wan-prestasi dari kesepakatan sebelumnya. SCTV juga membenarkan argumen Fauzan bahwa ILM itu menohok agama Islam. Kalau demikian, mengapa SCTV sempat menayangkan ILM itu bila dianggap melecehkan agama Islam? Mengapa LSF mengeluarkan rekomendasi kelulusan dan kelayakan untuk menontonnya?

Di atas segalanya, kasus itu menunjukkan fakta bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan barang langsung jadi yang spontan dapat dipesan tanpa mengeluarkan keringat dan pengorbanan. Media selama ini menikmati era keterbukaan pasca meluruhnya otoritarianisme negara. Mereka dengan leluasa menampilkan berita-berita dan informasi yang dulu masuk kategori “off the record”, tapi berkat reformasi, berita dan informasi itu menjadi hak publik yang bebas diakses sekaligus menjadi “barang dagangan” yang menggiurkan bagi media.

Ambivalensi media yang di satu sisi turut menikmati “nangkanya” era keterbukaan informasi, namun di sisi lain ogah terkena getahnya, menunjukkan keengganan media berjibaku memperjuangkan kebebasan yang justru mereka nikmati hasilnya. Memang pasca-bangkrutnya orba, media tak lagi menghadapi pedang Damocles penguasa yang sewaktu-waktu dapat menebas leher media, tapi ironisnya kini menghadapi tekanan dari sekelompok massa dengan mengatasnamakan Tuhan sebagai tamengnya. 

Di tengah meruahnya partisipasi publik, media memiliki tanggung jawab moral untuk menata konsolidasi demokrasi agar era kebebasan tak digunakan untuk menjustifikasi tindakan yang justru memberangus kebebasan itu sendiri. Kita tahu, paradoks demokrasi kini menghantui penganut libertarianisme bahwa demokrasi akan membunuh dirinya sendiri. Demokrasi belum memiliki self-defens-mechanism yang mampu melindungi diri dari kekuatan yang menghancurkan demokrasi justru dengan memakai peluang kebebasan.

Reeksaminasi Publik

“Mengapa orang meributkan somasi kami. MMI tak melakukan anarki. Somasi inilah jalan yang diberikan demokrasi. Berbeda halnya bila kami sudah menjadi penguasa.” Demikian dalih Fauzan al-Anshari ketika banyak pihak yang menyesalkan sederet somasi yang ia layangkan menyangkut iklan Islam Warna-warni, iklan kondom dan entah apa lagi. Benar bahwa setiap kelompok dan individu berhak menyampaikan keberatan atas tayangan suatu iklan dengan membuat somasi kepada pihak terkait. Dalam kasus ILM KIUK, MMI tidak melayangkan ketidaksetujuannya pada KIUK, tak juga kepada Garin Nugroho dan SET sebagai pembuat, tapi mensomasi media yang menayangkan ILM tersebut.

Dalam press release KIUK dinyatakan bahwa KIUK menghormati hak MMI untuk mensomasi RCTI dan SCTV, tapi secara substansial tak sepakat dengan materi somasinya. Dalam perspektif Gunnar Myrdal, apa yang dilakukan MMI telah memenuhi aturan main hukum (rule of the law), tapi belum tentu aspek ketegasan sistem dan disiplin sosial. Denny J.A berujar bahwa konsolidasi demokrasi makin mantap bila ditunjang dengan trust yang memadai, saling menghargai, saling membolehkan kampanye di antara penganut ide, agama, interpretasi agama, dan gaya hidup masing-masing warganegara.

Dengan kata lain, terbuka terhadap keanekaragaman (inclusiveness), bertumpu pada konsensus, keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan (participation), tanggap terhadap aspirasi yang berkembang (responsiveness), bertumpu pada aspek penegakan hukum (law enforcement) dan aturan hukum (rule of law), dapat dipertanggungjawabkan pada publik (accountability), efisien, efektif, stabil, bersih (check and balace) dan transparansi merupakan “daftar panjang” prasyarat demokrasi agar terkonsolidasi (Woods, 2000; Taylor, 1999).

Jadi apa yang dilakukan MMI baru memenuhi satu aspek dari demokrasi, yakni taat pada aturan main hukum yang berlaku. Akan tetapi, MMI menafikan pluralitas masyarakat dengan memaksakan satu tafsir atas penafsiran yang lain yang berarti mencederai aspek demokrasi yang lain. Somasi MMI jelas menyiratkan “pesan berbahaya” bahwa tafsir tentang Islam itu hanyalah satu. Ironisnya, tafsir merekalah yang dianggap paling valid di hadapan Allah, dan karenanya, mereka absah memberangus hak orang lain untuk menyatakan tafsir lain.

Mungkin MMI berdalih bahwa mensomasi media elektronik merupakan bagian dari remoralisasi ruang publik. Tapi jangan lupa, ruang publik adalah netral, maka media massa harus diberi keleluasaan untuk menyiarkan aneka ragam tafsir, pandangan, dan pemahaman agama yang berbeda-beda. Publik yang memiliki hak untuk menilai sekaligus menjadi “hakim” dari sekian ragam tafsir. Proses reeksaminasi atau uji materi oleh publik harus berlangsung terus-menerus tanpa ada penekanan sedikit pun terhadap tafsir yang berbeda-beda, termasuk menjamin tidak adanya “intimidasi” terhadap media publik. Tapi ketika media hanya menyorongkan satu tafsir Islam saja, berarti media telah melukai hak publik untuk mengetahui tafsir -tafsir lain tentang Islam.

Last but not least, ketika terjadi “perselingkuhan” antara media dengan pihak yang memaksakan satu tafsir tentang Islam, maka publik harus berani menggugatnya secara hukum. Apa yang dilakukan KIUK dengan menempuh jalur hukum atas kasus penghentian ILM -nya merupakan langkah positif bagi pelibatan publik secara luas dalam uji materi tafsir tentang Islam. Dengan mempercayakan pada mekanisme hukum, KIUK telah menempuh jalur yang benar, sekaligus juga mengantisipasi agar “model” MMI ini tidak menjadi preseden bagi pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi.[]

28/09/2002 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (0)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq