Kategorisasi Minoritas dalam Sejarah Islam - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kliping
15/09/2010

Kategorisasi Minoritas dalam Sejarah Islam

Oleh Novriantoni Kahar

Yang pantas disikapi serius tentulah minoritas yang merongrong sendi-sendi bernegara, sekaligus membuat kekacauan sosial-politik ataupun secara berulang-ulang main hakim sendiri ke kelompok lain. Sejarah politik Islam menunjukkan kelompok seperti ini akan direpresi tanpa ampun. Namun, di sebuah negara beradab seperti Indonesia, perlakuan manusiawi terhadap minoritas apa pun tetaplah harus dijunjung tinggi. Dari situlah tingkat peradaban suatu bangsa dapat diukur dan dibanggakan. 

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Majalah Tempo, 13 September 2010

SALAH satu persoalan serius Indonesia setelah reformasi adalah kegamangan pemerintah melakukan proteksi terhadap kelompok minoritas agama yang tertindas. Rezim demokratis yang sampai kini sangat peduli pada aspek pencitraan diri ini tak kuasa melawan aspirasi intoleran yang disalahpersepsikan sebagai kekuatan arus utama umat. Pemerintah ragu mengambil tindakan proteksi, dan dalam banyak kasus justru cenderung didikte oleh kekuatan-kekuatan yang bermain di lapangan. Kegamangan itulah yang memasung sikap pemerintah dalam beberapa kasus kekerasan terhadap minoritas Ahmadiyah, Lia Eden, nabi-nabi dan agama-agama lokal, penutupan gereja, serta kasus kekerasan lainnya.

Untuk mengakhiri kegamangan pemerintah, mungkin ada baiknya berkaca pada manual sejarah Islam dalam memperlakukan minoritas secara beradab. Mantan intelektual islamis asal Mesir, Kamal Said, menunjukkan bahwa sikap penguasa muslim terhadap minoritas tidaklah tunavisi dan nihil dari standar keberadaban. Dalam kitabnya, Al-Aqalliyyat wa al-Siyaasah fi al-Khibrah al-Islaamiyyah, ia mengulas bagaimana otoritas politik sejak zaman nabi sampai era Utsmani mengelola dan memperlakukan kelompok minoritas secara kategorial.

Untuk minoritas non-Islam, standarnya dituntun oleh dokumen-dokumen normatif Islam ataupun praktek luhur penguasa muslim yang dibakukan dalam sistem zimmah. Sistem proteksi dan perlakuan setara bagi nonmuslim itu-sekalipun tak relevan di zaman modern ini-secara komparatif jauh lebih beradab dalam mengurus minoritas lain agama dibanding praktek negara-negara Eropa di zaman yang sama.

Yang problematis dan jauh lebih kompleks justru perlakuan terhadap minoritas internal Islam, yang didefinisikan Said sebagai “mereka yang keluar dari konsensus arus besar umat”. Said menunjukkan bahwa dalam sejarah politik Islam, mereka yang dicap sempalan atau devian ini sangat bergantung pada definisi kelompok atau sekte yang sedang berkuasa. Karena itu, sang devian, sempalan, dan minoritas bisa berganti-ganti dari satu rezim politik berkuasa ke rezim politik lainnya. Namun ada beberapa kategori yang menjadi standar perlakuan yang beradab bagi mereka.

Pertama, penyikapan terhadap mereka sangat ditentukan “kepentingan strategis” suatu kedaulatan politik, bukan semata-mata didasarkan atas sesat-tidaknya keyakinan agama yang mereka anut. Kedua, standar perlakuan itu juga ditentukan penilaian tentang “tingkat ancaman” mereka terhadap kepentingan strategis suatu kedaulatan politik. Otoritas politik muslim dan para intelektualnya ikut berkontribusi dalam membuat kriteria. Jika sekadar menyimpang dari keyakinan arus utama, biasanya pemerintah berkuasa akan tetap bersikap netral dan imparsial.

Minoritas jenis ini normalnya disikapi sebagai bentuk keragaman ekspresi keyakinan internal umat, yang dalam nomenklatur Islam dikenal sebagai adabiyyat al-firaq atau khazanah sekte-sekte. Mereka lazimnya tidak dianggap ancaman terhadap keutuhan bernegara. Soal ini berada di domain dakwah, bukan domain dawlah atau negara. Karena diletakkan sebagai urusan persuasi di antara masyarakat sipil, negara biasanya tidak memperlakukan mereka secara semena-mena, bahkan cenderung menenggang keberadaan mereka. Namun tetap saja tingkat toleransi dan intoleransi penguasa dapat diwarnai dan dipengaruhi oleh propaganda ulama di lingkungan kekuasaan.

Ketiga, bila suatu kelompok minoritas dianggap mengancam negara, aspek ancaman itu pun masih dibagi menjadi dua. Pertama, yang bersifat mengancam di level identitas dan legalitas kenegaraan (tahaddiyan haqiiqiyyah fi mustawa al-huwiyyah wa al-syar’iyyah). Yang berada di level ini biasanya dianggap ancaman laten saja, dan karena itu tidak ditindak secara represif. Kedua, bagi yang mengancam secara nyata pada level stabilitas dan keamanan sosial (tahaddiyan haqiiqiyyan fi mustawa al-istiqraar wa al-amn al-ijtimaa’i), penyikapannya mulai berbeda. Pada tingkat ini, penguasa politik biasanya mengambil tindakan nyata dan represif. Mereka dikategorikan sebagai bughaat, kaum pembangkang, atau kelompok separatis yang ancamannya terhadap negara sudah beralih dari laten menjadi manifes.

Berkaca pada studi Said, kita dapat mengatakan bahwa dalam sejarah politik Islam sekalipun, mereka yang hanya menyimpang secara keyakinan tidaklah dianggap sebagai ancaman bernegara. Pejabat semacam menteri agama dalam sejarah negara Islam, apalagi negara Pancasila, tidak sepantasnya memperlakukan minoritas jenis ini secara semena-mena. Justru karena keberadaan mereka dianggap minoritas yang tidak mengancam, mereka tolerable di negara Islam. Di negara Pancasila, tentu sudah semestinya minoritas jenis ini lebih tolerable.

Untuk yang jelas-jelas mengancam sendi dan jati diri bangsa pun, sejarah Islam masih memberikan ruang toleransi. Di lingkungan Sunni, minoritas internal Islam seperti Druz dan Syiah masih dimaklumi asalkan tidak berbuat kekacauan. Dalam sejarah Indonesia modern, ini persis seperti mereka yang tak sudi hormat bendera dan menyanyikan Indonesia Raya. Tidak seperti teroris atau ormas garis keras yang melakukan agresi ke pihak lain, mereka sudah sewajarnya mendapat dispensasi meskipun sudah melemahkan sendi-sendi bernegara.

Yang pantas disikapi serius tentulah minoritas yang merongrong sendi-sendi bernegara, sekaligus membuat kekacauan sosial-politik ataupun secara berulang-ulang main hakim sendiri ke kelompok lain. Sejarah politik Islam menunjukkan kelompok seperti ini akan direpresi tanpa ampun. Namun, di sebuah negara beradab seperti Indonesia, perlakuan manusiawi terhadap minoritas apa pun tetaplah harus dijunjung tinggi. Dari situlah tingkat peradaban suatu bangsa dapat diukur dan dibanggakan. Keluhuran budi dalam memperlakukan kaum minoritas yang nonagresif merupakan ciri bangsa yang maju dan beradab.

15/09/2010 | Kliping | #

Komentar

Komentar Masuk (9)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

kenapa selalu aja pihak muslim menganggap kitab sucinya paling sempurna tampa cacat sedikit pun.
dan mengatakan kitab bible umat nasrani penuh dgn kepalsuan & rekayasa.
silahkan pihak muslim menganggap agama&kitabnya;paling sempurna,tp tampa mencaci kitab2 suci agama lain
karena sehebat apapun manusia tdk akan sanggup menilai secara tepat kadar kemurnian kitab suci agama masing2.
SEMUA KITAB SUCI DINILAI/DITELAAH/DITERJEMAHKAN HANYA DR BERDASARKAN PENAFSIRAN2 OLEH PARA ULAMA&SARJANA;TEOLOGI AGAMA MASING2 TENTUNYA DGN KETERBATASAN2 NYA SEBAGAI MANUSIA.
IMAN=percaya/yakin saja tampa melihat mendengar.
silahkan menjalankan keyakinan masing2 tampa menyinggung pihak2 lainya.
SALAM DAMAI TUHAN MEMBERKATI KITA SEMUA.

Posted by eko  on  10/09  at  03:38 AM

Pada tahun 1927, Alphonse Mingana, seorang pendeta Kristen asal Irak dan guru besar di Universiti Birmingham Inggris, mengumumkan bahwa “sudah tiba saatnya sekarang untuk melakukan kritik teks terhadap al-Qur’an sebagaimana telah kita lakukan terhadap kitab suci Yahudi yang berbahasa Ibrani-Arami dan kitab suci Kristian yang berbahasa Yunani (The jawatan-kuasae has surely come to subject the text of the Kur’an to the same criticism as that to which we subject the Hebrew and Aramaic of the Jewish Bible, and the Greek of the Christian scriptures).” Mengapa missionaris satu ini menyeru begitu?

Seruan semacam itu dilatar-belakangi oleh kekecewaan orang-orang Kristen dan Yahudi terhadap kitab suci mereka dan disebabkan oleh kecemburuan mereka terhadap Umat Islam dan kitab suci al-Qur’an. Perlu diketahui bahwa mayoritas cendekiawan Kristen sudah sejak lama meragukan otentisitas Bible. Mereka terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa Bible yang ada ditangan mereka sekarang ini terbukti bukan asli alias palsu. Terlalu banyak campur-tangan manusia didalamnya, sehingga sukar untuk membedakan mana yang benar-benar Wahyu dan mana yang bukan. Sebab, sebagaimana ditegaskan oleh Kurt Aland dan Barbara Aland: “Until the beginning of the fourth century, the text of the New Testament developed freely….Even for later scribes, for example, the parallel passages of the Gospels were so familiar that they would adapt the text of one Gospel to that of another. They also felt themselves free to make corrections in the text, improving it by their own standard of correctness, whether grammatically, stylistically, or more substantively.”

Posted by pandugendut  on  09/28  at  12:22 AM

memberikan ruang yang cukup dan adil bagi minoritas adalah ajaran nabi yang patut dicontoh. nabi telah mengajarkan bagaimana menghargai kaum minoritas bahkan musuh-musuh perang yang telah ditaklukkan, tatapi saat ini perlindungan serta kebesaran hati untuk menghargai perbedaan telah menjadi sebuah ajaran yang banyak ditentang oleh kaum yang berkuasa serta berteriak atas nama agama. semoga kegamangan serta keseriusan pemerintah dalam menindak tegas segala macam hal yang berbau kekerasan atas nama agama dapat menjadi sebuah jalan terbaik bagi semua rakyatb di Indonesia.

Posted by deskam  on  09/23  at  11:21 AM

Kalau saya sebagai orang yang faqir berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasululllah “aati’uLlah wa aati’ur rassul”
Jadi apa tindakan Nabi terhadap kaum pembangkang mengaku sebagai nabi palsu yang ada pada saat beliau masih hidup, itulah yang patut dicontoh oleh umat islam.
Mungkin saja Said ini adalah seorang intelektual islam, tetapi kok ya rasanya lebih pas dan percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW

Posted by Tommy  on  09/21  at  07:10 PM

Sesungguhnya kalau anda undang2 anti diskrimnasi
yang dapat melindungi minoritas maka minoritas akan terlindungi

Yang menjadi masalah adalah waktu pemilihan umum,dimana Candidat ingin mendapat suara terbanyak,maka Candidat melakukan kompromi agar bisa menang

SBY tidak luput dari itu, kalau SBY melindungi Minoritas,sedangkan gol.majoritas Islam seperti PPP yang anti ahmadiyah ,tidak akan memberikan suaranya kpd SBY, ini yang menjadi penghalang bagi pemerintah.

Akirnya minoritas tetap terzolimi..

http://latifabdul.multiply.com/

Posted by alatif  on  09/20  at  06:47 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq