Ketika Agama Disentuh Akibat disahkannya RUU Sisdiknas

Indonesia merupakan satu negara pruralis, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, agama yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda-beda terbentang mulai dari ujung pulau sumatera sampai ujung pulau irian jaya.

Memang hal ini merupakan satu kendala, ketika negara tidak mampu meredusir semangat fanatisme sektarian setiap sekte yang ada. Namun bukan jalan kekerasan yang harus ditempuh dalam melakukan hal tersebut, seperti kasus Aceh yang sampai saat ini masih belum selesai dan tidak sedikit menelan biaya bahkan nyawa orang-orang tak berdosa ikut melayang akibat hal tersebut. dengan tujuan agar rakyat indonesia berteriak satu nusa, bangsa, bahasa indonesia dengan hati yang tulus tanpa adanya tekanan sedikitpun. Sebaliknya disintegerasi bangsa akan terjadi manakala pemerintah tidak mampu melakukan hal tersebut, sepertiyang terjadi sekarang di serambi makkah.

Bertolak pada disahkannya RUU Sisdiknas _+ 2.5 bulan yang lalu merupakan satu kesalahan dalam upaya menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Karena dalam RUU tersebut terdapat satu pasal yang kelihatannya dapat memicu semangat fanatisme sektarian agama. Ketika kontradiksi antara pendukung dan yang menolak sama-sama turun jalan di sepanjang jalan Jl. Malioboro Yogyakarta, saya sempat bertanya kepada seorang anggota massa yang menolak, kebetulan ia adalah seorang pastur “Bagaimana jikalau usaha bapak ini gagal, apakah bapak akan melaksanakan UU ini?” Ia menjawab tidak. Kemudian saya bertanya balik, bagaimana jika anda dihukum? Ia menjawab, “Dari sekarang kan kami sudah menolak”. Sementara itu para pendukung RUU duduk di depan kantor pos dengan seorang orator dengan nada emosi berteriak “Barang siapa yang menolak RUU berarti KAFIRRRR......................”. Untungya pada saat itu banyak aparat sehingga di antara dua kubu tersebut tidak terjadi chaos. Hal ini menunjukkan bahwa umat beragama yang ada di negeri ini tidak dapat disentuh.

Pasal 13 merupakan salah satu dari 60-an lebih pasal yang telah menyebabkan hal tersebut diatas terjadi, yaitu masalah pendidikan bagi peserta didik yang beda agama dengan institusi pendidikan, maka peserta didik tersebut harus mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik tersebut.

Secara kasat mata hal ini dapat diterima, akan tetapi ketika kita melihat hal tersebut lebih jauh, maka kita bisa melihat keganjalan yang bisa menjadi pemicu disintegerasi bangsa. Sebenarnya, umat beragama terjebak atau memang sengaja dibuat sehingga hidden agenda bisa berjalan mulus. Seharusnya kita lebih waspada sebelum kita bertindak, ada apa di balik semua itu?

Dalam hal ini saya mengambil contoh pasal 27, yang bagi saya merupakan hidden agenda yang mengatur tentang pendidikan jarak jauh. sudah jelas diterangkan dalam tafsiran pasal tersebut bahwa peserta didik dapat kuliah didepan media elektronika tanpa harus bertatap muka dengan dosen dan nantinya ia akan mendapatkan ijazah seprti yang lain.
hal ini merupakan penelewengan pendidikan yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan media untuk mencari keuntungan. Berarti pendidikan tak ubahnya barang dagangan yang ketika ada yang berani bayar mahal maka ia akan dapat tanpa melihat apakah barang ini bagus atau jelek.

Kita tahu bahwa pemilik teknologi adalah kaum kapitalis. Dengan demikian berarti kita ikut memperkaya barat padahal kita masih sekarat.
Hal ini masih belum seberapa ngeri. Lebih ngeri ketika luar negeri mendirikan institusi pendidikan di Indonesia, maka hal ini merupakan lubang kubur bagi institusi pendidikan lokal yang not enugh money.

Institusi pendidikan luar negeri tersebut akan mencetak peserta didiknya sesuai dengan permintaan pasar yang mereka ciptakan sendiri sehingga para peserta didik yng nota bene pemuda indonesia tidak akan lagi peduli akan problem kerakyatan yang ada karena didalamnya sudah tertanam doktrin dari institusi pendidikan yang mereka ikuti.

Pendidikan indonesia seharusnya berbasis kerakyatan, sehinga seluruh anak usia sekolah tidak lagi berada dijalanan dan pendidikan tidak hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang sajaserta kurikulumnya harus disesuaikan dengan keadaan negara indonesia, sehingga nantinya para peserta didik bisa menjadi intelektual organik yang mampu menjawab realita masyarakat indonesia bukan malah membuat kebijakan yang lebih menguntungkan orang lain sementara rakyat sendidri harus tersingkir.

Itulah realita negara kita, ketika masalah agama disentuh maka masalah lain yang sangat fundamental dibiarka begitu saja. Seharusnya seluruh umat beragama bersatu dalam rangka menyelasaikan agenda kerakyatan yang menjadi agenda besar seluruh agama bukan malah mempersulit rakyat dengan menggunakan dalih agama, dan seharusnya menjadikan agama sebagai media pembebasan rakyat dari keterpurukan, sehingga cita-cita pancasila dan UUD1945 dapat terwujud dan bersama-sama mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan problem kerakyatan.

Semoga tulisan ini dapat membuka mata kita, sehingga kita bersama dapat merasakan derita saudara kita yang berada dalam ketertindasan dan menyadarkan sampai pada kesadaran praksis yang membawa perubahan.[]