Ketika Rumah Tuhan Jadi Kontroversi

Islam dan Kristen merupakan dua agama yang hingga saat ini memiliki karakter ekspansionis. Wajar jika dalam banyak hal kedua agama ini seringkali berebut umat dan wilayah. Gambaran inilah yang tercermin ketika mereka merespon pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/BER/mdn-mag/1969 yang mengatur tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama.

Kontroversi tersebut semakin meruncing karena tidak hanya melibatkan komunitas dua agama tersebut. Bahkan dalam intern umat Islam sendiri terjadi silang pendapat mengenai SKB ini. Tokoh seperti Gus Dur tentu saja menolak pemberlakuan SKB ini. Apalagi yang menyangkut perizinan mendirikan tempat ibadah. Menurut Gus Dur dalam sebuah wawancaranya di salah satu televisi swasta, Agama Kristen saat ini sudah mengalami banyak denominasi. Catatan yang diberikan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PWI), hingga saat ini ada sekitar 270 an lebih gereja yang telah mengalami denominasi.

Padahal satu gereja dengan gereja lainnya memiliki karakter yang berbeda. Wajar jika dalam prakteknya umat Kristiani akan datang ke gereja yang memiliki kesamaan “visi” dengan dirinya. Meski di dekat tempat tinggalnya ada gereja. Jadi persoalan pendirian rumah ibadat (gereja) lanjut Gus Dur, akan sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan persyaratan yang ketat dari pemerintah seperti yang tertuang dalam SKB tersebut. Dalam praktiknya, kita bisa melihat bahwa ada Gereja yang berlabel Baptis, Bethel, Pantekosta dan ada juga Gereja Kristen Jawa (GKJ).

Praktek peribadatan yang mereka lakukan, meski memiliki substansi yang sama, tetapi tentu tidak bisa dipukul rata. Ini berbeda dengan agama lain semisal Islam. Komunitas muslim dari sekte manapun baik yang mayoritas ataupun minoritas bisa beribadah di mesjid tertentu.

Tetapi lontaran Gus Dur ini memantik reaksi dan mendapat tanggapan balik dari Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir (HT). Saking kuatnya tekanan dari ormas Islam tersebut agar SKB tetap diberlakukan, Franz Magnis Suseno dan beberapa pendeta lainnya terpaksa harus bertemu Ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq. Tujuannya, agar umat Katolik dan Kristen bisa melaksanakan ibadah dengan mendirikan gereja. Menurut Franz Magnis Suseno, SKB 1969 tidak memadai, diberlakukan secara diskriminatif dan tidak adil. Sebab syarat untuk membangun rumah ibadah memerlukan 40 keluarga. Karena syarat itu, gereja, khususnya, memerlukan waktu 10 hingga 20 tahun untuk dibangun, dan dirasakan sebagai hal yang mengada-ada.

Polemik yang mengiringi pendirian “Rumah Tuhan” ini, hemat saya memang terlalu berkutat pada aras normativitas. Rumah ibadah yang menjadi polemik, selalu dimaknai sebagai suatu simbol keagamaan yang eksklusif, haram disentuh oleh kelompok agama lain. Yang terjadi kemudian, langkah ini telah mereduksi fungsi lain rumah ibadah ini sebagai jembatan perekat persaudaraan antar sesama manusia.

Fungsi Sosial

Di daerah wisata Kaliurang Yogyakarta, ada sebuah rumah ibadah yang berbeda dengan rumah peribadatan lainnya. Jika rumah ibadah yang biasa kita kenal hanya diperuntukan untuk salah satu penganut agama, maka rumah ibadah ini bisa dipergunakan oleh masyarakat dari berbagai agama. Di daerah lain, tepatnya di kota Salatiga, Jawa Tengah, juga terdapat rumah ibadah dengan fungsi serupa. Bedanya di Salatiga rumah ibadah tersebut bisa dipakai, namun dengan jalan bergantian satu dengan lainnya. Lalu apa sebenarnya makna filosofis yang bisa kita tangkap dalam simbol rumah ibadah bersama tersebut?

Timbulnya kontroversi “Rumah Tuhan” menurut saya salah satunya dipicu oleh kegagalan pemerintah dalam mendefinisikan dan mencari maksud serta arti dari apa yang disebut rumah ibadah tersebut. Apalagi SKB yang dikeluarkan itu, miskin referensi dan tanpa pembacaan yang komprehensif terhadap kondisi masyarakat yang di daerah tertentu sudah sangat lama bergelut dengan keragaman.

Ide penyempurnaan SKB dengan pembentukan Forum Kerukunan umat beragama (FKUB) yang rencananya akan sampai ke tingkat desa, juga bisa menjadi bumerang. Menurut Moh Ma’ruf, Menteri Dalam Negeri forum ini nantinya akan membantu kepala daerah dalam pendirian tempat ibadah, sekaligus berharap bahwa kerukunan antaragama akan tercipta melauli forum ini.

Kejadian (pendirian FKUB) tersebut mengingatkan kita ketika tahun lalu, pemerintah melalui Departemen Agama membuat rancangan Undang-undang Kerukunan Umat Beragama. Saya berasumsi bahwa FKUB akan menjadi bumerang bagi pemerintah karena akan dianggap akan mengintervensi aturan untuk rukun. Yang terjadi nantinya umat beragama bukannya “rukun” tetapi “dirukunkan”, bukannya “tentram” tetapi “ditentramkan”.

Kerukunan pada nantinya bukan sebuah agenda bersama umat beragama yang merupakan internalisasi dari ajaran luhur agama, tetapi lebih sebagai realisasi program kerja pemerintah atau negara. Kita bisa melihat bahwa ada dua spirit yang berbeda meski sama-sama berlabel kerukunan. 

Padahal, institusi negara adalah institusi yang baru. Sebelum ada negara, agama dan manusia sudah ada. Kewajiban negara, adalah melayani hajat keberagamaan warga negaranya, seperti ketika negara melayani kebutuhan akan pendidikan, transportasi, komunikasi dan lainnya. Dalam kerangka inilah seharusnya kita menempatkan negara ketika berurusan dengan wilayah agama. Negara melayani agama, bukan mengatur agama. Kalaupun mungkin ada pengaturan maka hal tersebut tidak harus mencampuri urusan keagamaan. Dan prinsipnya negara harus memberi kebebasan sebebas-bebasnya kepada setiap individu.

Cermin kerukunan yang hadir sebagai sebuah proses internalisasi adalah apa yang dipraktekan oleh masyarakat Cigugur, Kuningan Jawa Barat. Penduduk di daerah yang terletak di lereng Gunung Ciremai ini disebut-sebut sebagai protipe masyarakat ideal. Mereka bisa hidup berdampingan meski di dalamnya ada banyak pemeluk agama. Tak hanya “agama-agama resmi”, di Cigugur juga terdapat banyak agama lokal. Mereka menjadi masyarakat yang rukun tanpa harus dirukunkan lagi oleh siapapun, termasuk pemerintah dan negara.

Dengan demikian, penanganan pemerintah terhadap persoalan keagamaan yang ada di negara kita paling tidak harus ada upaya untuk memilih strategi yang paling mendasar. Pertama, mewujudkan komunikasi yang partisipatif antarmasyarakat yang terlibat dalam konflik atau ketegangan. Caranya, membangun suasana para pihak yang berkepentingan untuk duduk berbicara dan berproses bersama secara bertahap satu sama lain agar tetap memegang komitmen dalam proses komunikasi yang terbuka.

Kedua, mengutamakan pihak yang paling dirugikan dalam praktik kehidupan sosial politik di masyarakat. Pilihan ini menjadi lebih penting lagi di tingkat kepentingannya jika diterapkan di daerah konflik. Ketiga, interaksi antaragama yang sudah berlangsung di tingkat lokal, penting untuk dilanjutkan. Tiga point itu sangat efektif dilakukan bila tidak ditekan atau diatur oleh negara. []

Tedi Kholiludin, Aktif di Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang