Kewenangan tidak Boleh Dikompromikan - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Wawancara
03/11/2002

Amir Syamsuddin dan Dr. Syafiq Mughni: Kewenangan tidak Boleh Dikompromikan

Oleh Redaksi

Masalah kewenangan seperti ini tidak boleh dikompromikan. Tidak mungkin kewenangan melakukan law enforcement itu kemudian menjadi hal yang bisa dilakukan oleh swasta, sekumpulan atau sekelompok orang, sekalipun apa yang dilakukan itu, seakan-akan memenuhi aspirasi umat Islam.

Bulan Ramadan di Indonesia adalah catatan. Beberapa tahun belakangan, ia menjadi ajang pertarungan kepentingan dua kubu yang kusut; kelompok Islam yang menghendaki ditutupnya tempat-tempat yang dianggap maksiat, serta kelompok pengusaha yang merasa punya hak hidup dan bekerja seperti biasa. Di belakngnya adalah tukang sapu, buruh-buruh, satpam, yang menjadi tumpuan hidup keluarga. Beberapa kali Ramadan dipertontonkan kepada kita bagaimana kubu pertama itu menggunakan kekerasan untuk menindas kubu kedua, menjadi polisi swasta yang mengadili sekaligus mengeksekusi di tempat.

Untuk memperbincangkan hal tersebut, Burhanuddin dari Komunitas Islam Utan Kayu mewawancarai Amir Syamsuddin, praktisi hukum, dan Prof. Dr. Syafiq Mughni, Guru besar IAIN Sunan Ampel Surabaya. Berikut petikannya:

Pak Amir, sebagaimana kita baca dari berbagai media massa, kedatangan Ramadan selalu saja diiringi dengan fenomena meruyaknya aspirasi umat Islam untuk menutup berbagai tempat-tempat hiburan. Ramadan kali ini bukan pengecualian tentunya. Bagaimana pandangan Anda menyangkut aspirasi tersebut?

Amir: Saya kira, bila hal itu merupakan aspirasi, khususnya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, itu hal yang wajar. Sebab, mayoritas umat Islam, menginginkan adanya momentum yang khusus untuk menjalankan ibadah di bulan suci itu. Hanya saja, jangan sampai upaya penutupan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan law enforcement (penegakan hukum, Red). 

Intinya, Anda ingin menginginkan aksi penanggulangan tempat-tempat hiburan itu dilakukan kelembagaan negara, bukan oleh sebentuk lembaga partikelir?

Amir: Harusnya demikian. Saya kira, masalah kewenangan seperti ini tidak boleh dikompromikan. Tidak mungkin kewenangan melakukan law enforcement itu kemudian menjadi hal yang bisa dilakukan oleh swasta, sekumpulan atau sekelompok orang, sekalipun apa yang dilakukan itu, seakan-akan memenuhi aspirasi umat Islam. 

Pak Syafiq, bagaimana semestinya doktrin amar makruf nahi munkar itu diterapkan di lapangan?

Syafiq: Amar makruf nahi munkar merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat. Pertama-tama yang sesungguhnya harus kita sadari adalah, sebagai umat Islam, puasa kita adalah dalam rangka mengekang diri dari pebuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, sementara ini, kita mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menutup kegiatan-kegiatan berbau maksiat. Kita tahu, di negara kita ada lembaga-lembaga yang berwenang melakukan law enforcement. Untuk itu, penting bagi kita untuk tidak menutup kegiatan yang disinyalir bertentangan dengan semangat puasa, dengan cara-cara yang juga bertentangan dengan semangat puasa itu sendiri. Jadi, hemat saya, lebih baik kita menggunakan cara-cara yang sesuai hukum dan bermoral dalam praktek menegakkan amar makruf nahi munkar. 

Kita tahu, doktrin amar makruf nahi munkar, posisinya cukup fundamental dalam Islam karena memiliki landasan teks yang kuat. Permasalahannya, bagaimana praktik yang baik untuk menerapkan doktrin itu dalam masyarakat kita sekarang?

Syafiq: Kita bisa melakukan beberapa cara. Misalnya dengan menggalang kekuatan politik untuk membuat legislasi demi mendorong hal yang makruf dan membendung yang munkar. Alternatif lain bisa dilakukan melalui jalur pendidikan, tablig, dan lain sebagainya. Jadi banyak saluran yang bisa kita gunakan. 

Jadi, pengaturan ruang publik yang bersinggungan dengan aspirasi religius, juga tidak boleh dilakukan dengan cara swasta?

Syafiq: Iya. Sebab, kita ‘kan terikat hukum-hukum yang mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi, jangan sampai kita menegakkan hukum dengan cara-cara yang justru melanggar hukum. Sebab, aksi semacam itu tidak akan pernah bisa mencapai tujuan yang diidealkan.

Pak Amir, kira-kira bagaimana caranya agar aspirasi religius sebagaimana sering diteriakkan kelompok semacam FPI itu tidak diabaikan? Sebab, kelompok semacam FPI ini selalu berasalan bahwa aspirasi mereka diabaikan, sementara tempat-tempat maksiat dibiarkan tetap beroperasi. Ini terkesan dilematik.

Amir: Sebenarnya, permasalahannya tidak dilematik kalau saja aparat penegak hukum sedari awal sudah bisa menghayati aspirasi umat, dan dengan cara yang tegas menegakkan kewenangannya atas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Jadi, saya melihat adanya sikap tidak konsekuen ditunjukkan aparat hukum kita selama ini. Hal itu kemudian berakibat munculnya pihak lain yang mencoba memperlihatkan eksistensinya dengan mengisi kekosongan langkah-langkah publik yang diprakarsai oleh aparat hukum. Akhirnya, aksi-aksi pihak tidak berwenang ini disambut, karena dianggap oleh golongan tertentu sebagai tindakan yang populis, dapat menarik simpati massa. Di lain pihak, aparat hukum --yang sebetulnya mempunyai kewenangan dan dilindungi undang-undang-- terlambat, tidak peka, dan tidak sensitif atas hal-hal semacam ini.

Pak Syafiq, dari Surabaya terdengar kabar tentang protes para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menginginkan tetap membuka praktek rutin mereka sepanjang Ramadan. Bagaimana pandangan Anda?

Syafiq: Dari kasus itu, permasalahan yang paling esensial adalah problem ekonomi mereka. Logikanya, kalau ditutup, apa yang bisa mereka lakukan. Nah, problem semacam ini, sesungguhnya menjadi problem serius karena kita tidak bisa memecahkan akar masalahnya secara sistematis dan berkelanjutan. Sebetulnya, kita tidak bisa membiarkan praktek lokalisasi seperti itu berlangsung sepanjang tahun, kecuali bulan Ramadan saja. Problem ini tentu tidak bisa dipecahkan sebulan saja. Oleh karena itu, saya kira, pemecahan problem ekonomi, semestinya dilakukan pemerintah dan pelaku-pelaku ekonomi lainnya, secara lebih terencana. Saya kira, banyak yang sukses menutup tempat-tempat lokalisasi dengan memberikan jalan keluar lain sebagai pengganti profesi lama mereka.

Dalam hadis nabi, kita mengenal adanya hirarki tata cara dalam penanggulangan kemunkaran, man ra’a minkum munkaran dan seterusnya. Barang siapa melihat kemungkaran, maka harus mengubahnya dengan “tangan”. Hadis ini, selalu saja dijadikan legitimasi oleh pihak-pihak yang giat melakukan pemberantasan maksiat dengan secara swasta. Bagaimana pandangan Anda?

Syafiq: Ya, makna kata biyadihi (dengan tangan, Red) dalam hadits nabi itu ‘kan bisa berarti sangat luas. Kata “tangan” di situ bisa berarti dengan kekuasaan. Nah, dari situ letak penting mempunyai kekuasaan. Dengan kekuasaan itu kita bisa punya akses lebih luas dan lebih kokoh, untuk mengaplikasikan hal-hal yang makruf dan menanggulagi yang munkar. Sekiranya kita tidak punya kekuasaan, kita bisa menggunakan lisan, atau menyampaikan aspirasi kita kepada pihak-pihak yang berwenang dalam proses pengambilan kebijakan. Kalau tidak bisa dan itupun tersumbat, kita berdoa. Jadi, sebetulnya kita tidak punya celah sedikitpun untuk melakukan pelanggaran hukum di dalam melakukan amar makruf nahi munkar.

Pak Amir, tadi Pak Syafiq menyinggung tiga cara dalam menangulangi problem kita ini. Masalahnya, bagaimana mendorong polisi untuk lebih sigap menangani persoalan yang selama ini bersembunyi di balik bisnis hiburan, seperti narkoba, prostitusi, judi dan lain sebagainya? Kalau dorongan itu sukses, tentunya kita bisa menampik aspirasi religius yang akrab menggunakan cara-cara yang anarkis.

Amir: Saya kira, kompromi aparat dengan pebisnis hiburan, itulah saya kira yang memungkinkan munculnya konflik-konflik yang tidak diharapkan. Kalau saya tidak keliru, kalau kita berbicara dalam konteks Jakarta, sebetulnya ada semacam Perda, di mana ada pembatasan-pembatasan dan ketentuan-ketentuan khusus bagi bisnis hiburan. Pembatasan-pembatasan itu, saya kira harus dijalankan dengan cara yang maksimal dan tegas. Selama ini, --sebagaimana kita ketahui-- jangankan pembatasan, aturan yang tegaspun sangat mungkin dilanggar, karena aparat hukum menutup mata. 

Bagaimana kira-kira cara menjembatani kebutuhan ekonomis pihak tertentu untuk tetap membuka usahanya di bulan Ramadan, dengan aspirasi menjaga kesucian bulan Ramadan itu sendiri?

Syafiq: Saya kira yang pertama punya kewajiban untuk menjembatani itu adalah mereka yang punya wewenang untuk menanggulangi itu. Sulitnya, ada tempat-tempat semacam itu, yang justru dibeking aparat penegak hukum. Jadi, ada semacam ketidakpercayaan terhadap hukum. Akibatnya, pengawasan terhadap tempat-tempat semacam itu menjadi tidak berjalan. Akhirnya, tempat-tempat yang mulanya semata-mata tempat hiburan, berubah menjadi ajang prostitusi. Penyebab paling utama masalah ini saya kira karena pengawasan yang tidak berjalan sehingga terjadi penyalahgunaan. Sekiranya kita melihat tempat-tempat semacam itu aman-aman saja dan cukup diterima dari sudut ukuran-ukuran moral, saya kira tidak akan menjadi masalah. 

Pak Amir, apakah munculnya tindak-tindak anarkis untuk menertibkan tempat-tempat maksiat itu sebagai pertanda hilangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum?

Amir: Saya kira berawal di sana. Dari sana, pihak-pihak tertentu melihat ada peluang untuk menampilkan diri mereka sebagai “penegak hukum”. 

Kira-kira bagaimana caranya mengatasi masalah yang rumit ini?

Amir: Saya kira, harus ada pembicaran yang menuju kepentingan yang sama, agar semangat Ramadan bisa dihayati, bukan hanya oleh muslim secara individual, tapi juga tampak dalam kehidupan sosial. Selain itu, kita juga harus memetakan problem ekonomi yang dihadapi para pekerja itu. Seandainya ada pembicaraan dengan tujuan dan semangat yang sama, tentu tidak akan ada permasalahan yang teramat rumit.

Tapi kalau misalnya aspirasi penyucian lingkungan sosial dari maksiat hanya sebatas Ramadan saja, apa urgensinya?

Syafiq: Itulah masalahnya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah ini seketika saja. Tapi kalau kita menjadikan Ramadan sebagai starting point untuk melakukan tindakan selanjutnya, saya kira akan ada hasilnya. Yang sulit bagi kita adalah konsistensi dalam melaksanakan dan memecahkan persoalan-persoalan ini.

Pak Amir, bagiamana mengatasi ketumpulan penegakan hukum dalam menyelesaikan akar-akar kemaksiatan yang selama ini bersembunyi di balik bisnis hiburan?

Amir: Di satu sisi, dari tayangan televisi kita menyaksikan aksi sekelompok orang --yang mengatasnamakan diri sebagai penegak syariat-- merusak atau menghancurkan toko-toko minuman keras dan lain sebagainya. Di situ memang terlihat adanya kegalauan yang sangat mendalam. Tapi, kita tahu bahwa tidak selalu langkah-langkah seperti itu murni untuk penegakkan syariat. Oleh karena itu, kita sangat menyayangkan kalau aparat hukum yang mempunyai kewenangan terlambat mengantisipasi, dan kemudian, juga terlambat bertindak. 

Sebetulnya, FPI atau kelompok-kelompok lainnya itu, pada hakikatnya mengambil alih kewenangan polisi. Apa begitu?

Amir: Timbulnya kondisi seperti ini, juga karena kelambanan pihak polisi dalam melakukan penertiban. Kita ambil contoh saja. Di negara lain, katakanlah Amerika dan Australia yang mana mayoritas masyarakatnya non-muslim, penjualan minuman keras tidak sebebas di negeri kita. Di negeri kita, setiap restoran bisa menjual bir. Warung-warung bisa berjualan bir. Tapi kalau Anda lihat di Australia atau Amerika, hanya mereka yang memiliki izin saja yang bisa bebas berjual beli minuman keras.

Padahal, penertiban itu tidak didasarkan pada logika agama, ya?

Amir: Benar. Sebetulnya, kita di sini pun, saya kira punya peraturan semacam itu. Bagaimana cara meperjualbelikan atau mengedarkan minuman beralkohol, misalnya. Hanya saja, itu tidak pernah kita lihat berjalan, walaupun sekali dua ada razia dari aparat keamanan. Penertiban semacam itu --sebagaimana yang muncul di layar kaca--, lebih banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok di luar aparat.

Pak Syafiq, kalau saja masih ada kelompok-kelompok dalam umat Islam yang melakukan cara-cara yang anarkis dalam memberantas maksiat, bukankan itu juga tidak dibenarkan dalam sudut pandang agama?

Syafiq: Karena kita hidup dalam masyarakat yang harus tunduk pada hukum, maka penyelesaian masalah-masalah yang muncul di masyarakat, harus tetap menganut hukum yang sudah kita sepakati. Itulah yang ingin saya tegaskan. Kita tidak bisa menegakkan hukum dengan cara-cara yang melanggar hukum itu sendiri.

Pak Amir, bagaimana semestinya peran masyarakat dalam penegakan hukum?

Amir: Saya kira, kesadaran masyarakat akan lingkungannya juga tidak bisa diabaikan. Oleh karena itulah ada perangkat-perangkat peraturan untuk mencegah munculnya masalah akibat diabaikannya peran lingkungan tadi. Peraturan ini, sebetulnya kalau dijalankan cukup memadai untuk menanggulangi polemik operasi tempat-tempat hiburan di bulan Ramadan. Kita tahu, tempat hiburan itu ‘kan beroperasi selama 12 bulan dalam setahun. Khusus di bulan Ramadan, yang mestinya dilakukan adalah penertiban pada jadwal waktu operasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya kira pengusaha tempat hiburan jangan sampai juga menyudutkan karyawannya sedemikian rupa, sehingga berkeras agar operasionalisasi tempat hiburan dapat berjalan seperti bulan-bulan biasa. Sebetulnya pengusaha hiburan sendiri harus sadar dan bisa menyisihkan penghasilannya untuk mensubsidi karyawannya pada bulan suci Ramadan. 

Pak syafiq, apa pesan terakhir Anda untuk harmoni sosial menjelang bulan puasa ini?

Syafiq: Nabi mengatakan: “Shûmû tashihhû” (berpuasalah agar kamu sehat, Red). Sehat di situ pertamanya adalah sehat secara fisik. Jadi, dengan berpuasa, kita mengurangi makan, juga mengatur diet. Itu bertujuan agar kita sehat secara fisik. Yang kedua, sehat secara sosial. Maksudnya, kita bisa menjalin hubungan yang baik antarsesama manusia, saling menasehati, memberi pesan takwa, keimanan dan lain sebagainya. []

03/11/2002 | Wawancara | #

Komentar

Komentar Masuk (0)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq