Memahami Konsep Otoritas dalam Islam - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Diskusi
13/06/2005

Diskusi Memahami Konsep Otoritas dalam Islam

Oleh Munib Ansori

Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, adalah salah satu representasi ulama Indonesia yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah (terutama orde baru). MUI hanyalah salah satu legitimator keputusan pemerintah. Sehingga pasca reformasi sekarang ini, MUI perlu ditinjau ulang keberadaannya. Karena sudah tak relevan lagi dengan semangat reformasi sekarang ini.

Diskusi di Aula MPKP Universitas Indonesia, 10 Juni 2005

Narasumber:

Hamid Basyaib

Ibnu Hamad

Fauzan al-Anshari

Moderator:
Sony Heru Prasetyo

“Tak ada satu pun otoritas yang legitimate dalam menafsirkan al-Quran (Islam) pasca wafatnya Rasulullah, bahkan ulama sekalipun. Secara filosofis ulama itu tidak ada. Apalagi ulama’ yang diartikan secara teknis. Posisi dan keberadaan ulama selalu dikaitkan dengan konteks kekuasaan pada zamannya. Sehingga, keberadaan ulama tidak lebih dari korporasi suatu negara, yang secara politik akan menjadi alat kepentingan kekuasaan saja.”
Majlis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, adalah salah satu representasi ulama Indonesia yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah (terutama orde baru). MUI hanyalah salah satu legitimator keputusan pemerintah. Sehingga pasca reformasi sekarang ini, MUI perlu ditinjau ulang keberadaannya. Karena sudah tak relevan lagi dengan semangat reformasi sekarang ini.”

Itulah salah satu pernyataan kritis Hamid Basyaib dalam diskusi Jaringan Islam Liberal (JIL) yang bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Islam UI dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UI, 10 Juni 2005. Diskusi dengan thema “Konsep Otoritas dalam Islam, Memahami Validitas Fatwa Keagamaan di Indonesia” selain menghadirkan Hamid Basyaib sebagai pembicara juga mengundang Fauzan al-Anshari dari Majelis Mujahidin Indonesia dan Ibnu Hamad, dosen Fisip UI.

Diskusi yang diadakan setelah salat Jumat di Auditorium Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (MPKP UI) itu menjadi kian menarik ketika Fauzan al-Anshori dari Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) mengemukakan pendapatnya tentang konsep otoritas. Menurutnya, otoritas pertama adalah Rasulullah, yang dalam mengambil sebuah penafsiran tidak dengan menggunakan nafsu, tapi langsung tuntunan dari Allah swt.
Namun, seperti halnya pendapat Basyaib, Fauzan pun setuju bahwa ada kontroversi tentang pemegang otoritas pasca wafatnya Muhammad saw. Bedanya, Fauzan berpendapat bahwa Islam sekaligus memberikan solusi setiap perbedaan pendapat dalam pemikiran orang Islam.

Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam hukum Islam tertentu, harus dipecahkan dalam rumusan al-Quran-hadits- atau Ijtihad para ulama yang kompeten. Masalah istinbat–pengambilan keputusan hukum dalam Islam– bisa sah hanya dengan metodologi yang tepat, yakni sesuai dengan kaidah usul fiqh.

Sementara itu ulama yang mempunyai otoritas melakukan istimbat hukum, menurut Fauzan adalah mereka yang terwadahi dalam suatu mahkamah syariah. Setiap mekanisme hukum harus diputuskan melalui mahkamah syariah. Sayangnya Fauzan tidak mengelaborasi lebih lanjut siapa ulama yang harus duduk di mahkamah syariah, siapa yang berhak menunjuk, bagaimana mekanisme pemilihannya, dsb.

Melanjutkan pokok pembicaraan Fauzan, Ibnu Hamad pada kesempatan itu menyinggung tentang aspek-aspek penafsiran dalam Islam. Dosen fisip UI itu berpendapat bahwa dalam melihat tafsir terhadap Islam ada 4 hal yang mesti diperhatikan. (1) Pelaku (intrepretator), yang harus memiliki syarat-syarat tertentu yang dipenuhi. (2). Sumbernya sendiri, yakni al-Quran dan Hadits. (3). Tujuan penafsiran, yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat Islam (4). Metodologi, yang mesti mengacu pada kaidah usul fiqh dan ditangani oleh orang yang benar-benar mengerti metodologi itu. “Bagaimanapun, kita mesti percaya dengan penafsiran yang menggunakan metodologi yang benar, berdasarkan data, realitas, representasi dan teks yang valid”, tandas Hamad.

Hamad mengemukakan, kaidah dan metodologi yang dipakai itu mesti dikaitkan dengan perkembangan teknologi maju, tidak dengan cara-cara konservatif lagi. Fiqh sendiri, menurutnya, adalah teknologi yang harus disinkronkan dengan keberadaan teknologi saat ini. Metodologi dalam Islam, telah diturunkan sendiri oleh Tuhan, tapi terkadang manusia tidak percaya dengan metodologi Tuhan tersebut. (5). Konteks penafsiran. Tidak bisa sebuah teks ditafsirkan telanjang tanpa memandang konteksnya. Oleh karenanya, Ibnu Hamad menggarisbawahi urgensi kekritisan umat Islam dalam melihat suatu realitas yang ada. 

Menurut Hamid Basyaib, Rasulullah pun menyadari bahwa pada zaman setelahnya, akan ada banyak permasalahan yang tidak ada jawabannya pada al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, di sanalah akal manusia menjadi jawaban segala permasalahan. Akal adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan luar biasa, termasuk dalam menjawab setiap permasalahan yang ada di dunia fana ini. Bagaimanapun peran strategis akal manusia harus dipercaya oleh manusia sendiri. Sehingga prinsip otonomisasi setiap individu dalam menafsirkan al-Quran misalnya, tidak dihalangi oleh pemahaman-pemahaman orang lain, termasuk ulama atau yang mengklaim dirinya ulama.

Menyinggung masalah metodologi, Basyaib mengungkapakan fakta bahwa dalam sejarah Islam, sangat banyak variasi-variasi metodologin yang dikemukakan oleh para imam madzhab. Pada abad ke 20 hijriah saja, ada sekitar 19 madzhab yang satu sama lain berbeda. Berbicara masalah metodologi dan anutan yang sesuai, maka tidak ada satu pun yang bisa dijadikan acuan. Semuanya hanya klaim-klaim kebenaran sepihak yang sangat terpengaruh oleh subjektivitas individu masing-masing.
Basyaib juga mempertanyakan metodologi dari Tuhan yang dikemukaan Ibnu Hamad. Menurut pria kelahiran Bandar Lampung itu, apa yang berasal dari Tuhan itu yang menjadi masalah. Hal itu yang harus diperdebatkan, sebab “kebenaran dari Tuhan” itu tidak lebih dari klaim-klaim sepihak yang secara faktual satu sama lainnya berbeda.

Fiqh adalah sebuah opini publik pada zaman tertentu. Hamid Basyaib mencontohkan, dalam khazanah kitab kuning (fiqh klasik), yang dibahas adalah hal-hal yang remeh-temeh, karena memang seperti itu potret masyarakatnya. Fiqh Imam Syafi’i, Hambali, Hanafi dan sebagainya hanyalah dimaksudkan untuk menjawab persoalan publik saat itu. Sehingga, menurutnya salah besar, jika fiqh yang dibuat pada abad ke-7 atau ke-8 itu dijadikan referensi masyarakat modern-postmodern saat ini.

Anehnya, produk hukum yang puritan seperti itu disakralkan oleh masyarakat Islam hingga sekarang. Pihak Jaringan Islam Liberal sama sekali tidak mempercayai kaidah-kaidah usul fiqh yang diproduksi pada masa itu. Zaman sudah berubah, peradaban sudah maju, apakah fiqh yang merupakan potret zaman dulu masih dipergunakan dan valid pada masa sekarang ini? Menurut Basyaib tidak. Fiqh harus mampu mengawal zaman, bukan dikawal oleh perkembangan zaman. Islam, apalagi fiqh, harus ditafsirkan sesuai dengan konteks zaman saat ini.

Dari dasar berpikir seperti itu, Basyaib mengemukakan tidak perlu ada fatwa-fatwa-an, oleh MUI sekalipun. JIL, melalui Basyaib, mengajarkan berfikir bebas, lepas, tapi tidak liar. Dalam mengambil ajaran Islam, diharapkan adanya pemikiran yang bebas, kritis, dan bertanggungjawab. Adapun ulama hanyalah sebagai rekan dialog saja. Tak ada kewajiban publik untuk mengikuti pendapatnya, karena apa yang mereka fatwakan hanyalah merupakan pendapat.

Penegakan kedaulatan individu adalah poin utama yang disampaikan Basyaib, yang secara substansial berlawanan dengan apa yang dikemukakan Fauzan al-Anshari. Basyaib tidak mengenal akidah publik sebagaimana yang diungkapkan Fauzan. Sehingga perbedaan pemikiran dan pendapat menjadi sah dalam agama.

Reportase oleh Munib Ansori, Kontributor Universitas Indonesia

Transkrip diskusi selengkapnya: menyusul.

13/06/2005 | Diskusi | #

Komentar

Komentar Masuk (3)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan ijtihad, akan tetapi dalam majelis ulama indonesia hanya didominani oleh beberapa kelompok keagamaan saja sehingga muatan yang diberikan (fatwa) masih cenderung condong kepada pendapat golongannya. maka kepada mui harus ada patokan bagaimana model istimbat hukum yang dipakainya.

Posted by rizqi  on  07/30  at  02:44 PM

Hal mendasar yang ingin saya tanyakan adalah; siapa sesungguhnya yang “menobatkan” seorang menjadi “ulama”?. Adakah wahyu, ilham, karomah atau apapun sebutannya yang dapat dijadikan alat bukti pengukuhan sehingga mereka menyandang predikat ulama?.  Bukankah predikat itu diberikan hanya oleh sekelompok umat atau sekumpulan orang atau lembaga sosial kemasyarakatan atau instansi pemerintah, sama halnya predikat Paus, Uskup, Kardinal, Pendeta, Bhiksu, Dalailama, Wali, Kyai, Ajengan, dan semacamnya. Predikat mereka semua itu diberikan oleh manusia, dan tidak samasekali “disahkan” oleh Tuhan berupa isyarat, apalagi dalam bentuk sertifikat. Oleh karena itu, sulit bagi saya untuk memahami bagaimana bisa mereka dianggap sebagai “wakil” Tuhan di bumi yang pendapat-pendapat mereka dijadikan ijtihad lalu dianggap sebagai “pengganti” hukum Tuhan?. Tidakkah kita ini sering berperilaku tidak nalar?. Dengan menganggap mereka itu “wakil” Tuhan, tidakkah kita sesungguhnya berperilaku terlampau berlebihan karena menempatkan mereka di atas para nabi yang mengaku hanya sebagai “utusan” Tuhan?
-----

Posted by Sutrisno Herca  on  07/04  at  01:07 AM

Isi dari diskusi ini menunjukkan ketidakjelasan yang sangat mendasar sifatnya dalam wacana Islam liberal. Di satu sisi, ada pendapat yang mengatakan bahwa tatanan politik-religius yang diwakili oleh MUI adalah sesuatu yang tidak baik karena mengangkangi hak umat untuk berpikir dan membawa hukum-hukum usang dari masa lalu. untuk menopang pendapat ini dikatakan bahwa figh adalah produk masa lalu yang harus mengawal jaman dan bukannya dikawal jaman. tapi di sisi lain, ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana pembentukan figh yang benar, isi diskusi ini tiba-tiba mengakui bahwa tatanan dari masa lalu yang tadi ditolaknya itu masih ada, yaitu bahwa ada sumber-sumber tertentu dari masa lalu yang bisa dijadikan acuan. saya pikir MUI bisa dengan mudahnya mengklaim bahwa dirinya memenuhi ke lima syarat yang diminta sebagai badan pembuat keputusan agama Islam yang sah, benar, dan logis. Ringkasnya, maksud saya adalah bahwa meliberalisasikan Islam adalah sama dengan menghancurkan persatuan umat Muslim selama tidak ada teologi baru yang lebih liberal yang bisa menyatukan kembali unsur-unsur yang telah dipecah oleh pandangan liberalis. Dan teologi pemersatu yang baru inilah yang saya lihat tidak ada sama sekali dalam Islam liberal.

Posted by Akhmad Santoso  on  06/16  at  01:06 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq