Membayangkan Relasi Presiden dan Parlemen Pasca Pemilu 2004
Halaman Muka
Up

 

Kolom
30/08/2004

Membayangkan Relasi Presiden dan Parlemen
Pasca Pemilu 2004

Oleh Muhammad Qodari

Meskipun sejumlah hasil survei pasca-pilpres putaran I sejauh ini mengindikasikan bahwa SBY masih unggul jauh dari Megawati, tidak seorangpun yang dapat memastikan hasil akhir pilpres 20 September nanti. Kalau SBY berhasil mempertahankan popularitasnya, SBY akan menang. Kalau Koalisi Kebangsaan (KK) yang mengusungnya bekerja ekstrakeras, Megawati berpeluang mempertahankan kursi kepresidenannya. Karena itu, membayangkan relasi presiden dan parlemen 5 tahun ke depan, harus berangkat dari dua skenario ini – SBY atau Megawati yang menang.

Sebagai negara yang tengah berupaya bangkit dari keterpurukan, keberhasilan pemerintahan hasil pemilu 2004 adalah suatu keniscayaan. Keberhasilan itu ditentukan antara lain oleh proses dan hasil pemilu tahun 2004 ini yang mencakup pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung.

Hasil pemilu legislatif sudah kita ketahui. Hasil pemilu di tingkat pusat, menghasilkan 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR mewakili partai politik, anggota DPD mewakili perorangan. Bersama-sama, anggota DPR dan DPD menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sementara itu, hasil pemilu presiden (pilpres) langsung, belumlah final. Pilpres 5 Juli lalu tidak menghasilkan capres yang memenangkan lebih 50% suara nasional sehingga harus dilanjutkan ke putaran kedua. Yang maju ke putaran kedua, kita semua mahfum, adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Sukarnoputri (Megawati). Mereka akan bertarung kembali 20 September nanti.

Situasi yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap prospek pemerintahan pasca pilpres adalah komposisi kekuatan dan strategi power sharing yang dijalin oleh SBY dan Megawati. Megawati percaya bahwa power sharing harus dibentuk sebelum 20 September. SBY sebaliknya. Konsekuensi dari sikap ini adalah keberpihakan partai politik. Cara Megawati dan PDIP kelihatan lebih disukai oleh elit partai hingga akhirnya berhasil menggandeng dua partai besar, Golkar dan PPP, serta sejumlah partai kecil.

Meskipun sejumlah hasil survei pasca-pilpres putaran I sejauh ini mengindikasikan bahwa SBY masih unggul jauh dari Megawati, tidak seorangpun yang dapat memastikan hasil akhir pilpres 20 September nanti. Kalau SBY berhasil mempertahankan popularitasnya, SBY akan menang. Kalau Koalisi Kebangsaan (KK) yang mengusungnya bekerja ekstrakeras, Megawati berpeluang mempertahankan kursi kepresidenannya. Karena itu, membayangkan relasi presiden dan parlemen 5 tahun ke depan, harus berangkat dari dua skenario ini – SBY atau Megawati yang menang.

Kalau Megawati yang menang, dan ia mampu mendistribusikan power sharing dengan cara yang memuaskan partai-partai anggota KK, kemungkinan pemerintahan yang stabil akan terjaga 5 tahun ke depan - sepanjang power sharing dipertahankan. Kalau melihat gaya kepemimpinannya 3,5 tahun terakhir ini, dapat disimpulkan Mega adalah presiden yang konservatif dalam pengertian tidak suka perubahan. Ia cenderung mempertahankan formula kabinet dan pejabatnya sekalipun pejabat tersebut terkena isu kontroversial seperti KKN. Ini sudah kita saksikan pada kasus Jaksa Agung MA Rachman yang terkenal itu.

Kombinasi gaya kepemimpinan Megawati yang seperti ini dan penguasaan mutlak oleh KK, baik di tingkat pusat dan kalau terwujud di tingkat daerah, sebenarnya menyalakan lampu kuning yang sudah ditekan oleh Prof. Riswandha Imawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam sejumlah wawancara dan tulisan, Riswandha mengingatkan bahwa dominasi eksekutif dan legislatif di tangan satu kekuatan politik, berpotensi melanggengkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seperti yang terjadi pada masa pemerintah Soeharto dulu.

Lalu, bagaimana bila SBY yang terpilih? Sampai sejauh ini, baru tiga partai politik yang memastikan dukungan terhadap SBY: Partai Demokrat, PBB dan PKPI. Ketiganya hanya menguasai sekitar 12 persen kursi DPR. Tiga partai yang belum membuat keputusan, PKB, PAN dan PKS, kalaupun semuanya bergabung dengan SBY, koalisi ini hanya akan mengendalikan sekitar 40 persen kursi di parlemen. Artinya, tetap akan minoritas dibandingkan dengan Koalisi Kebangsaan yang menguasai sekitar 58 persen kursi parlemen setelah bergabungnya PBR, PKPB, dan PNI Marhaenisme.

Dengan situasi sekarang ini, SBY sebenarnya tetap bisa mengendalikan mayoritas kursi di parlemen jika ia terpilih nanti. Meski kelihatannya begitu serius dengan konsep Koalisi Kebangsaan, tidak ada yang menjamin koalisi ini tidak pecah begitu Megawati kalah dalam pilpres putaran II nanti. Motif utama di belakang terbentuknya KK tidak berbeda jauh dengan motif koalisi-koalisi politik lain di masa lalu, yakni pembagian kue kekuasaan. Jika kuenya tidak ada, sesegera itu pula koalisi bubar. Para tokoh partai dari koalisi yang bubar itu akan KISS alias ”ke istana sendiri-sendiri”. Pada saat itulah SBY dapat merangkul kekuatan Golkar dan PPP, misalnya, untuk memperkuat posisi di parlemen.

SBY bisa pula memilih tidak merangkul KK dan bekerjasama dengan PKB, PAN dan PKS lepas dari apakah ketiga partai yang lahir di era reformasi ini memberikan dukungan atau tidak menjelang pilpres putaran II. Kemungkinan ini bisa saja terjadi mengingat SBY semenjak pemilu legislatif telah mencanangkan untuk membentuk koalisi terbatas dalam pengertian tidak akan mengajak semua partai besar masuk kabinet. Mungkin dari tujuh partai besar sekarang ini, tiga atau empat diajak memerintah. Sisanya akan berada di luar pemerintahan untuk ”merekayasa” terciptanya kelompok oposisi yang berguna bagi mekanisme checks and balances. Dengan checks and balances, penyalahgunaan kekuasaan akan bisa direduksi.

Wacana stabilitas pemerintahan yang dikembangkan kelompok Koalisi Kebangsaan selama ini memang hanya terfokus pada kekuatan partai di parlemen sebagai garansi stabilitas pemerintahan. Jika presiden terpilih tidak didukung mayoritas parlemen, maka nasib presiden akan miris karena dihambat parlemen. Muladi, salah seorang senior Partai Golkar, telah mengritik wacana ini karena parlemen dianggap sudah apriori punya niat tidak baik untuk menggoyang presiden terpilih lepas dari kebijakan dan gaya kepemimpinan presiden terpilih. Muladi juga mengingatkan bahwa parlemen bukan satu-satunya kekuatan politik untuk menata Indonesia masa depan. Juga penting dua faktor lainnya, kepemimpinan yang kuat dan kekuatan masyarakat sipil.

Argumen Muladi benar karena kejatuhan Wahid dan bertahannya Megawati, lebih disebabkan perbedaan gaya kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan. Betapa kontrasnya nasib Wahid dan Megawati, yang satu jatuh yang satu mantap padahal komposisi kekuatan di parlemen tidak berubah. Apabila presiden baru terpilih nanti tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak ada alasan bagi parlemen menjatuhkan presiden. Apabila presiden baru mampu membuat RAPBN yang realistis, mengajukan RUU yang reformis, dan kebijakan pembangunan yang bagus, tidak ada alasan bagi parlemen untuk menolaknya.

Terakhir, dengan semakin demokratisnya politik di Indonesia, peran masyarakat, baik warga negara biasa maupun organisasi non-pemerintah akan semakin signifikan pula. Semakin signifikannya suara publik difasilitasi oleh demokratisasi media massa, khususnya televisi. Rakyat selalu memantau tingkah laku elit, baik presiden maupun DPR. Di luar tarik-menarik kepentingan antara presiden dan parlemen, hadir kekuatan ketiga yang penting, yaitu publik. Yang didukung publiklah yang akan menang. Oleh sebab itu, presiden terpilih bisa membentengi diri dari serangan parlemen bila ia didukung publik. Sebaliknya, ia pun bisa diserang publik bila dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik. Publik telah lahir sebagai kekuatan politik baru sebagai berkah reformasi.[]

Muhammad Qodari, Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan kontributor Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Tulisan ini adalah pendapat pribadi.

30/08/2004 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (0)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq