Membendung Arus Politisasi NU - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kliping
03/08/2004

Membendung Arus Politisasi NU

Oleh Abd Moqsith Ghazali

Terlepas dari itu, perilaku para fungsionaris NU yang telah menjadikan institusi NU sebagai medium sosialisasi dan kampanye secara organisatoris tidak bisa dibenarkan sama sekali. Sebab, di samping tindakan tersebut jelas berrtentangan dengan konsensus untuk kembali ke khittah NU 1926, juga melanggar Qaraar PBNU yang dikeluarkan pada 16 Mei 2004 di Rembang Jawa Tengah.

Artikel ini dimuat dari Suara Pembaruan, 2 Agustus 2004:

MASUKNYA Hasyim Muzadi yang bergandeng dengan Megawati ke babak kedua pemilihan presiden-wakil presiden tanggal 20 September nanti, niscaya mempunyai pengaruh tersendiri bagi organisasi NU. Walau dinyatakan nonaktif sebagai Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi plus tim suksesnya kiranya tidak akan menyia-nyiakan jaringan struktural NU yang dimilikinya.

Coba perhatikan, acara pembukaan kegiatan pra-muktamar NU ke-31 tanggal 18-19 Juli 2004 yang mestinya bersih dari agenda politik, justru sangat kental dengan aroma politik. Doa politik untuk kemenangan Hasyim Muzadi dibacakan di sana.

Begitu juga, pelbagai kegiatan ritual keagamaan yang dikemas dalam wujud istighatsah dan silaturahmi kerap digelar oleh para elite NU untuk dijadikan medium konsolidasi dan kampanye memperluas segmen dukungan. Sejumlah kiai sepuh ikut menceburkan diri dalam aktivitas politik praktis mendukung pasangan Mega-Hasyim. Sebuah antusiasme yang begitu hebat!

Sembari melakukan kampanye, beberapa pengurus NU juga getol membangun kontrak politik yang menggiurkan secara ekonomis. Sayangnya, kontrak politik selalu ditandatangani secara sembunyi-sembunyi tanpa pernah diketahui dan melibatkan umat NU sendiri. Di sini umat NU belum menjadi subjek bagi dirinya sendiri, melainkan merupakan objek politisasi dari para elitenya.

Warga NU hanya dijadikan pemandu sorak (cheer leaders), alat mobilisasi dan tawar-menawar ekonomi-politik para elitenya. Para elite NU semakin masuk dalam kerja-kerja politik praktis. Kondisi itu tak pelak lagi telah membalikkan posisi NU dari organisasi sosial keagamaan (jam’iyah diniyah-ijtima’iyah)menjadi sebuah organisasi politik (jam’iyah siyasiyah). NU kian tergiring ke arus perebutan kekuasaan-politik.

Padahal, gelombang kuat yang membawa NU ke dalam pusaran politik praktis ini telah menelan ongkos yang tidak murah. Bahwa terjunnya para kiai NU terutama yang duduk dalam struktur kepengurusan ke kancah politik praktis telah menguras “deposito” bidang-bidang kultural NU seperti dakwah, pendidikan, penyantunan sosial, dan sebagainya.

Jika arus keterlibatan aparatur NU dalam politik tidak segera dibendung, maka amat boleh jadi akan timbul dampak-dampak negatif bagi NU sebagai organisasi yang memiliki perhatian serius pada kerja-kerja pemberdayaan masyarakat NU di level bawah. Seyogianyalah pendekatan politik (political approach) tidak mengorbankan pendekatan kultural (cultural approach) yang dalam dua dasawarsa terakhir telah menunjukkan hasil yang mulai kelihatan.

Belakangan perhatian terhadap perbaikan pendidikan NU, ekonomi warga NU, persisnya pemberdayaan masyarakat NU di tingkat akar rumput semakin sepi. Para kiai yang dahulu sangat gigih berjuang di ranah kultural, sekarang telah banyak memasuki gelanggang baru dengan menjadi anggota legislatif, Bupati, pemain dan broker politik.

Sayangnya pula, ruang kultural yang dahulu ditempati para kiai itu hingga sekarang masih banyak yang kosong karena kalangan muda NU yang ada di daerah-daerah juga banyak yang tidak tahan godaan.

Mereka telah masuk dalam agenda perebutan kekuasaaan dan target-target politik jangka pendek. Mereka tampaknya tidak memiliki stamina yang memadai untuk hidup sabar di lahan kultural yang “kering”, sehingga anak-anak muda itu juga perlu segera memasuki areal politik praktis yang “basah” secara ekonomis.

Tidak Bisa Dibenarkan

Terlepas dari itu, perilaku para fungsionaris NU yang telah menjadikan institusi NU sebagai medium sosialisasi dan kampanye secara organisatoris tidak bisa dibenarkan sama sekali. Sebab, di samping tindakan tersebut jelas berrtentangan dengan konsensus untuk kembali ke khittah NU 1926, juga melanggar Qaraar PBNU yang dikeluarkan pada 16 Mei 2004 di Rembang Jawa Tengah.

Kiai Sahal Mahfudz selaku Ra`is ‘Am PBNU sudah berkali-kali menyampaikan perihal pentingnya berpegagangan pada khittah dan Qaraar dimaksud. Masdar Farid Mas’udi sebagai PLH ketua Umum PBNU telah menegaskan perihal netralitas NU terhadap dua pasangan capres-cawapres yang maju dalam putaran kedua nanti.

Akan tetapi, seruan dari puncak hirarki NU itu seperti tidak memiliki gema sama sekali di tengah syhawat politik para elite NU plus para kiai yang kian mengharu biru. Statemen netralitas NU itu seakan tidak bermakna apa-apa.

Oleh karena itu menjadi penting bagi PBNU untuk mengambil jalan organisatoris yang amat tegas. Yaitu, dengan memecat seluruh pengurus NU yang nyata terlibat dalam tim sukses pasangan capres-cawapres.

Sebab, dengan cara inilah kiranya NU sebagai organisasi sosial keagamaan akan terselamatkan dan secara pragmatis tidak ikut tumbang begitu calon yang berasal dari NU (Hasyim Muzadi) kalah dalam pertarungan.

Sekiranya Mega-Hasyim kalah bertarung di “medan laga”, maka kekalahan itu tidak berarti merupakan kekalahan bagi NU. NU adalah satu hal, sementara Hasyim Muzadi adalah hal lain. Dengan ini, kiranya NU akan terbebas dari “belenggu” politik partisan. Sehingga model politik NU bisa lebih difokuskan pada wacana moral dan alokasi nilai.

Bahwa, kehadiran sebuah partai politik yang menjadi medium artikulasi dan penyaluran aspirasi warga NU, itu merupakan perkara yang tidak bisa dibantah. Akan tetapi, tidaklah dengan cara menyulap NU sebagai partai politik.

Dengan perkataan lain, kerja politik praktis hanya dimungkinkan untuk dilakukan di dalam partai politik, dan bukan di dalam wadah organisasi NU.

Bagi NU sendiri, yang perlu dikembangkan bukanlah “politik kekuasaan” yang cenderung menguntungkan para elitenya, melainkan yang jauh lebih fundamental adalah “politik kewargaan” yang coba berjuang bagi terentasnya warga NU dari belitan penderitaan dan kemiskinan yang selama ini menderanya.

Sementara itu, apa yang dilakukan oleh para fungsionaris NU yang terlibat dalam gerbong tim sukses, alih-alih hendak mempertahankan khittah NU, yang terjadi justru upaya merontokkan sendi-sendi khittah sendiri. Jika demikian, berarti gerakan kembali ke Khittah 1926 telah digembosi dari dalam NU dan oleh orang NU sendiri. Dan disinilah letak persis kekeliruannya.

Akhirnya, sebelum semuanya terlambat, maka membendung arus politisasi NU yang cenderung akan semakin menguat dalam putaran kedua pemilihan presiden-wakil presiden yang akan datang, cukup penting dilakukan. Penting dalam rangka mensterilkan organisasi NU dari para petualang politik yang bersemayam di dalamnya.

Politisasi NU adalah titik hujan yang akan mengikis batu-batu fondasi NU sendiri. Maka, jauhilah!

Penulis adalah aktivis Jaringan Islam Liberal.

03/08/2004 | Kliping | #

Komentar

Komentar Masuk (0)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq