Membendung Politisasi Agama Dalam Kampanye Pemilu 2004
Halaman Muka
Up

 

Kolom
15/03/2004

Membendung Politisasi Agama
dalam Kampanye Pemilu 2004

Oleh Rumadi

Agama adalah perilaku spiritual yang mengakui adanya kekuatan supranatural sebagai pengendali kehidupan. Sementara politik adalah suatu negara yang diorganisir dalam sebuah institusi pemerintahan. Maka, politisasi agama berarti membuat agama “bersumbu pendek” dan menghilangkan universalitasnya. Agama “sumbu pendek” jelas sangat berbahaya, karena “pertemuan antar sumbu pendek” akan menimbulkan ledakan yang mematikan.

Muhammad Said al-Asymawi dalam Al-Islâm al-Siyâsî (1987) menulis: “arâdallâhu li al-Islâmi an yakûna dînan, wa arâda bihi al-nâs an yakûna siyâsatan” (Allah menghendaki Islam menjadi agama, tapi manusia menghendakinya menjadi [kekuatan] politik). Agama punya tujuan universal berjangka panjang, sedang politik berdimensi pendek, partikular dan terbatas.

Dalam Against Islamic Extrimism (1998), Al-Asymawi menulis: Religion has been defined as the spiritual attitude of recognizing supra controlling power in life. Politics has been defined as the state of being organizer under a particular form of goverment or similar institution (h. 68).  Agama adalah perilaku spiritual yang mengakui adanya kekuatan supranatural sebagai pengendali kehidupan. Sementara politik adalah suatu negara yang diorganisir dalam sebuah institusi pemerintahan. Jadi, politik terkait dengan kekuasaan berjangka pendek. 

Maka, politisasi agama berarti membuat agama “bersumbu pendek” dan menghilangkan universalitasnya. Agama direduksi sekadar menjadi alat untuk merebut kekuasaan berjangka pendek. Agama “sumbu pendek” jelas sangat berbahaya, karena “pertemuan antar sumbu pendek” akan menimbulkan ledakan yang mematikan. Konflik bernuansa agama di berbagai wilayah antara lain disebabkan pertemuan kepentingan agama “bersumbu pendek” ini. Agama menjadi basis solidaritas untuk merebut kekuasaan politik. Akibatnya, benturan antarkepentingan sering tak terhindarkan. 

Hal ini bukan saja merupakan fenomena modern. Sejak masa awal Islam, politisasi agama pernah terjadi dalam perang antara Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah dengan Muawiyah. Ketika pasukannya terdesak, Muawiyah mengangkat mushaf al-Qur’an dan berseru agar menjadikan Kitab Allah sebagai arbitrase/tahkim. Ali terkecoh tipu muslihat Muawiyah meskipun Ali sudah tahu akal-akalan tersebut, namun sebagian besar pengikutnya tidak percaya dengan pendapat Ali.

Muawiyah sebenarnya telah menggeser pertentangan sosial politik ke wilayah agama (teks). Akibatnya, nalar dan segala kepentingan harus tunduk pada “wilayah agama”. Karena itu, tak ada alasan bagi kelompok Ali untuk menolak “tawaran damai” Muawiyah dengan simbol mushaf Alquran yang ditaruh di pucuk tombak. Sejarah membuktikan, apa yang dilakukan Muawiyah memang untuk mengelabuhi Ali.

***

Kerangka di atas tepat dijadikan refleksi kehidupan beragama di Indonesia terutama masa kampanye pemilu 2004. Agama sering menjadi “amunisi” parpol untuk menarik simpati masyarakat. Agama “dikorbankan” untuk kepentingan jangka pendek dengan mengabaikan moralitas agama sendiri. Di samping mengumbar janji-janji yang (hampir pasti) tidak ditepati, dalam kampanye partai politik akan selalu memanfaatkan setiap peluang, termasuk memanfaatkan emosi keberagamaan, untuk meyakinkan konstituen akan kehebatan partainya.

Isu agama dalam kampanye pemilu 2004 memang tidak sedahsyat dalam pemilu 1999. Elite politik, terutama elite parpol Islam, agaknya mulai mengurangi pernyataan yang dapat memancing emosi keberagamaan. Jika menjelang pemilu 1999 di beberapa wilayah Jawa Tengah, misalnya, ketegangan antarpendukung parpol (PPP dan PKB) yang luar biasa, kini ketegangan itu mulai berkurang, meski di wilayah “tapal kuda” Jawa Timur, ketegangan baru justru muncul akibat eksodus beberapa tokoh PKB ke PPP.

Mengapa isu agama agak berkurang dalam pemilu 2004? Pertama, makin berkurangnya jumlah partai berbasis agama (baca: partai Islam). Jika pemilu 1999 tak kurang 11 partai Islam menjadi peserta pemilu, dalam pemilu 2004 tidak lebih dari enam parpol. Berkurangnya parpol berbasis agama itu tidak sepenuhnya bisa dikatakan telah terkonsolidasinya kekuatan partai Islam, tapi lebih karena ketidakmampuan aktivisnya untuk menggalang dukungan masyarakat. Akibatnya, beberapa parpol Islam tak lolos menjadi peserta pemilu 2004.

Kedua, meski dalam pemilu 1999 diikuti banyak partai Islam, baik yang memakai asas Islam maupun basis pendukungnya masyarakat Islam, namun jumlah suaranya tak mencapai 50%, padahal jumlah pemeluk Islam konon mencapai 87%. Kenyataan ini bisa dimaknai bahwa sentimen dan isu-isu agama terbukti tidak cukup ampuh untuk menggalang dukungan masyarakat. Masyarakat juga makin sadar bahwa pilihan politik tak dikaitkan dengan agama. Emosi keberagamaan yang terus diaduk-aduk menjelang pemilu 1999 lalu ternyata tak bisa merubah perilaku pemilih.

Ketiga, masyarakat sudah mulai sadar bahwa mereka selama ini telah menjadi korban dari kepentingan elite politik. Konflik berdarah dalam pemilu 1999 lalu, ternyata tak punya arti apa-apa bagi kehidupan mereka, kecuali mengantarkan beberapa orang menduduki kursi legislatif. Beberapa orang yang terlibat konflik PKB dan PPP di Jepara, menjelang pemilu 1999 lalu, pernah bercerita pada penulis bahwa mereka telah melakukan tindakan bodoh karena larut dalam konflik akibat ambisi para elitenya. Karena itu, mereka kini tidak mau lagi menjadi korban dan dipermainkan elitenya.

Apakah Islam politik telah kehilangan momentum? Belum tentu, tergantung performance dan isu-isu yang diusung. Aktivis Islam politik harus semakin sadar bahwa isu agama, seperti formalisasi syariat Islam, Piagam Jakarta dan sebagainya tidak bisa lagi “dijual”. Masyarakat pemilih makin sadar bahwa selama ini telah terjadi “manipulasi” dan pembajakan agama oleh elite tertentu.

***

Meski potensi politisasi agama ada trend menurun, hal itu tak berarti tidak ada ancaman politisasi agama dalam pemilu 2004 mendatang. Ada beberapa hal yang layak mendapat perhatian. Pertama, politisasi agama tak hanya bisa dilakukan oleh aktivis politik Islam, tapi bisa dilakukan oleh siapapun yang memahami bahwa agama dapat dijadikan sebagai alat pendulang suara, meski ia berangkat dari “partai sekuler”. Ini dimungkinkan karena asas dan ideologi partai politik di Indonesia tak otomatis menjadi asas dan ideologi perjuangannya, tapi lebih sebagai “simbol pragmatisme” untuk menarik dukungan massa.

Kedua, makin banyak agamawan yang menjadi aktivis parpol, baik langsung atau tidak langsung dengan menjadi penyangga partai politik tertentu. Agamawan tipe terakhir ini biasanya cukup menjadi vote getter (juru kampanye), caleg “nomor sepatu”, atau menjadi “penasihat spiritual” partai. Agamawan menjadi aktivis parpol selalu berdampak ganda, memberi harapan sekaligus mencemaskan. Memberi harapan karena agamawan diharapkan menjadi pengendali moral politik yang sering dianggap kotor; dan mengkhawatirkan karena alih-alih menjadi pengendali moral, mereka justru terlarut dalam imoralitas politik dan menjadi agen politisasi agama di setiap pemilu.

Bagi agamawan, tak ada cara yang lebih mudah untuk menarik dukungan politik masyarakat selain dengan menggunakan simbol dan isu agama. Argumen-argumen keagamaan dalam politik akan dirasakan lebih punya makna daripada argumen non-agama. Robert Audi dalam Agama dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Liberal (2002) menyebutkan bahwa argumen penjelasan agama (evidentially religious) dalam politik sebenarnya merupakan penjelasan agama tanpa kandungan agama (h. 107). Argumen agama diperlukan sebagai legitimasi teologis atas sebuah tindakan politik dan memberi motivasi pada masyarakat untuk mendukung tindakan tersebut.

Meski demikian, saya tetap yakin bahwa masyarakat beragama sudah cukup dewasa dan bisa belajar dari peristiwa pemilu 1999. Politisasi agama hanya akan mengotori kesucian agama itu sendiri.[]

Rumadi, Mahasiswa S3 Universitas Islam Negari (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kontributor Jaringan Pendidikan pemilih Untuk Rakyat (JPPR). Tulisan ini merupakan kerja sana dengan Sindikasi Media Islam dan Hak-hak Politik.

15/03/2004 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (5)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Politisasi agama dianggap membuat agama bersumbu pendek, ini sebagai pemisalan (model). Kemudian muncul kesimpulan jika ada “pertemuan sumbu pendek” lantas jadi ledakan, ini tidak ada dasar logikanya. Mana ada aturan jika sumbu pendek bertemu lantas pasti terjadi ledakan, jadi pemisalan ini batal. Sumbu pendek apa ini? granat?, juga bukan, karena granat meledak bukan karena sumbu ketemu sumbu, tapi karena sumbunya dicabut atau ditekan.

Bahwa kasus ambon diambil jadi contoh, itu adalah salah satu kejadian, tapi belum bisa digeneralisasi sebagai suatu kesimpulan harus slalu terjadi.

“Pertemuan sumbu pendek” tahun 1955 antara Islam, PKI, nasionalis, dalam politik tidak terjadi ledakan. Kesimpulan politisasi agama berarti menjadi sumbu pendek, lantas pertemuan sumbu pendek akan terjadi ledakan, terlalu menyederhanakan dan tidak logis, karena ada kejadian yang tidak terjadi ledakan.

Saya setuju untuk tidak politisasi agama, tapi bukan dengan logika sumbu pendek. Tapi kalau diartikan tidak boleh “bawa agama dalam politik”, ini kesimpulan yang jelas-jelas bertentangan dengan maksud agama sendiri, dimana agama (Islam) menghendaki agar Islam menjadi jalan hidup dalam semua segi kehidupan.
-----

Posted by Satria Iman Pribadi  on  04/01  at  12:04 PM

Saya mau kasih komentar sedikit saja yaitu hanya 0.1 % dari keseluruhan gereja di Indonesia yang mendapat bantuan dari Pemerintah, selainnya dibiayai sendiri oleh umatnya. Kalaupun pemerintah membantu itu adalah hasil dari sumbangan negara-negara Eropa dan Amerika yang dicuri pemerintah dan kemudian diberikan 1% kepada gereja yang sebenarnya itu semua adalah untuk gereja. Semoga anda mengerti.

Posted by Apul Martua  on  03/21  at  08:03 AM

Peumpamaan baru yg tertuang memberikan margin bias dan malah membatasi makna agama itu sendiri yang justru sebenarnya telah turut mengotori kesucian (salah-satu) agama itu sendiri. Untung masih disebutkan “ Agama bla..bla..., sebagai pengendali kehidupan”. Kalau boleh dilanjutkan adalah sebagai anti dari “pengrusakan dimuka bumi” secara universal dan tidak hanya terlena pada bayang-bayang spiritual dan pengagungan semu atas kekuatan supranatural.

Kembalikan saja dulu hal-hal yang gaib kepada yang Maha Gaib. Beberapa key-code praktis yang sering-sering dilupakan sebenarnya adalah hal-hal sederhana dimana agamawan yang dianggap dewasa menjadi bayi kembali. Misalnya;

Hubungan antara Sang ‘Khalik’ terhadap ‘Mahluk’ Nya adalah ‘Ahlak’. Adalah suatu format yang sangat wajar sebagai sebuah rumus normal dari segi apapun juga. Dinyatakan bahwa Ahklak yang terbaik dari Rasulullah adalan Al-Qur’an, sebaliknya Al-Qur’an menyebutkan Laqad Kana fi Rasulullah Ushwatuun Hasanah. Antara teori dan prakteknya sinkron, sehingga jelaslah Ahklak ini merupakan ‘Iradah’ Sang Creator terhadap objek yang diciptakannya. Dan Iradah (keinginan) itu tidak lain melainkan juklak berupa firman yang dipaket dalam Al-Qur’an (sebagai Ahklak dimaksud).

Alangkah fakirnya para ‘Agamawan Dewasa’ bila ‘Politik’ dianggap bukan salah satu unsur yg berpotensi ganda terhadap pengendalian atas kehidupan, sehingga diabaikan oleh sang Akhlak?

Bukankah kita lebih baik mengabaikan (sementara) akan adanya kontrol dari adanya kekuatan supranatural ketimbang melek terhadap beberapa volume Ahklak, diantaranya:

1. Sistim kepemimpinan. Athi’ullah, athi’urrasul wa ulil ‘amr minkum. 2. Wajib Militer terhadap muslimin. 3. Wajib pajak. 4. Wajib Hukum/Syariah. 5. Dan lain-lain sebagainya.

Namun melihat kenyataan yang ada sekarang ini, saya setuju pada beberapa pendapat, dimana Islam sekarang sedang dipolitikkan bukan sebaliknya. Kalau sudah begini, dikuatirkan pelakunya sudah masuk kewilayah musrik, dimana simbol dan perbuatan, baik sadar atau tidak, telah memberlakukan keduanya sebagai tuhan yang kita sembah.

Sekali lagi, ini adalah menbicarakan secara praktek nyata, karena validitas ‘Ahklak’ diatas hanya berlaku semasa dan untuk mahkluk masih hidup didunia ini saja. Dimana masalah dasar Al-Qur’an yang mengikat atau basic dari segala rukun dalam agama itu ternyata tidak keluar dari unsur trias politika-nya Montesquieu.

Adanya rakyat sebagai pengabdi sebagai arsir dari Ubudiyah-Allah, adanya wilayah kekuasaan sebagai Mulukiyah -Allah dan adanya sistim pemerintahan sebagai Rububiyah-Allah.

Lha, kalau agama ini sudah bisa ditundukkan oleh politik (Undang-undang lain) apa bukan musryik namanya. Sementara keinginan Sang Creator tadi tidak lain dan tika bukan selain ‘La Ilaha illa Allah’.

Maha suci Allah yang tidak memaksa kita sebagai robot-robot canggih yang telah diberikannya kuasa untuk memilih (Al-Hayawanathun Nathiq), namun yang namanya robot tetap saja energinya dibatasi.

Posted by Win Ali  on  03/21  at  03:04 AM

President Soeharto sengaja memperbanyak Departement atau memperbanyak pegawai negri; karena semua pegawai negri wajib memilih Golkar pada PEMILU. Begitu juga Golkar wajib memilih kembali Soeharto; sehingga Soeharto dapat berkuasa selama 32 tahun. Makin banyak pegawai negri; makin besar pajak2 yang harus dibayar oleh masyarakat dan bertambah parah KKN dan monopoly. Setiap tahun Pemerintah RI menaikan harga2 karena Pemerintah RI menaikan gaji pegawai negri. Semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menaikan harga setiap tahun misalnya: “Tarif dasar listrik, tarif dasar pulsa Telephone, BBm dan lain lain. Ummat Islam adalah penduduk mayoritas di tanah air; sehingga ummat Islam merupakan pembayar pajak terbesar sejak tahun 1945. Pembangunan diseluruh tanah air yang dibiayai oleh Pemerintah RI secara tidak langsung dibiayai oleh masyarakat yang membayar pajak; terutama ummat Islam. Pembangungan semua Gereja, Vihara, Candi dan Pure yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah RI melalui Departemen Agama dibiayai oleh masyarakat; terutama ummat Islam sejak tahun 1945.

President Abdurrahman Wahid telah membubarkan Departement Sosial dan Departemen Penerangan untuk penghematan. Sangat disayangkan President Megawati yang mendapatkan dukungan dari PDIP menghidupkan kembali kedua Departement yang telah dibubarkan oleh President Abdurrahma Wahid. IQRO yang berarti membaca atau pendidikan adalah perintah pertama yang diwajibkan oleh ALLAH kepada ummat Islam. Ummat Islam di tanah air berkewajiban memaksa Pemerintah RI memberikan pendidikan gratis dan pengobatan gratis untuk semua WNI; melalui jalur politik atau dengan menggunakan Partai Politik Islam. Pemerintah RI harus mengurangi banyak Departement atau mengurangi banyak pegawai negri; sehingga Departemen Pendidikan (P&K) dan Departemen Kesehatan dapat diberikan dana yang banyak oleh Pemerintah RI. Masih banyak murid2 yang tidak dapat menyelasikan Sekolah Dasar mengingat masih mahalnya biaya pendidikan. Untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta diperlukan gelar sarjana (S1) dari Universitas yang diakui oleh pemerintah. Kemiskinan menyebabkan putus sekolah. Putus sekolah menyebabkan kebodohan. Kebodohan menyebabkan pengangguran. Pengangguran menyebabkan kejahatan atau pelacuran. Tingginya tinggkat kejahatan di tanah air telah meresahkan masyarakat yang membayar pajak. Banyaknya jumlah muslimah yang terjerat pelacuran telah merusak rumah tangga ummat Islam. Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negri (STPDN) yang memperbanyak jumlah pegawai negri memperparah kemiskinan masyarakat. STPDN harus dibubarkan segera dan diganti dengan Sekolah Tinggi Kedokteran dan Sekolah Tinggi Farmasi; mengingat masih menyebar dengan cepat (Epidemic) penyakit mematikan seperti TBC, Malaria, Demam Berdarah dan tingginya jumlah kematian ibu melahirkan. Pajak yang dibayar oleh ummat Islam untuk Pemerintah RI harus dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak yang dibayar oleh ummat Islam bukan untuk birokrasi yang besar atau untuk pegawai negeri yang banyak. Ummat Islam harus menggunakan Partai Politik Islam untuk menciptakan masyarakat MADANI. Bangsa yang maju tergantung dengan SDM yang baik. SDM Indonesia jauh tertinggal dari negara2 tetangga seperti Australia, Singapura, Thaildand, Philipina dan Malaysia. Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1975 pemerintah Indonesia mengirim tenaga2 guru kepada Malaysia; sekarang Indonsia jauh tertinggal dari Malaysia. ALQURAN: “Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa tersebut berusaha memperbaiki nasibnya sendiri.”

Posted by MUHAMMAD ABDULLAH  on  03/19  at  09:04 PM

Ini sungguh tulisan yang penting .krn di banyak negara islam terbukti kacau balau oleh kudeta kudeta berdarah atau contoh lain tentang negara Islam yang tidak stabil oleh fatwa ulama setempat yang berbeda beda untuk menentukan garis perundangan.Saya paling senang mengamati sejauh mana pandangan para politisi kita yang berasal dari ormas agama Islam (Persis,Muhamaditah,Nu dll)berargumen tentang negara Islam.

Posted by Kholid Mustofa  on  03/17  at  12:03 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq