Menahan Haus Rasa-Hormat - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
19/11/2001

Menahan Haus Rasa-Hormat

Oleh Rizal Panggabean

Jika demikian halnya, marilah mengingat kembali salah satu tujuan puasa, yaitu menahan rasa lapar dan dahaga, termasuk lapar dan dahaga akan rasa hormat. Marilah menahan diri dari dorongan dan emosi sosial yang negatif, tidak toleran, dan membatasi.

Ketika pemerintah dan organisasi massa sibuk melarang ini dan itu dalam rangka menghormati umat Islam yang sedang berpuasa, perlu kiranya ditekankan tujuan puasa yang lain. Tujuan itu adalah menahan haus rasa hormat.

Pemda DKI Jakarta memutuskan tempat hiburan jenis klab malam, diskotek, bar, mandi uap, panti pijat, bola ketangkasan, klinik kesegaran jasmani harus ditutup selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Gubernur Sutiyoso mengaku ia menandatangani Surat Keputusan (SK) itu setelah menerima imbauan dari lima menteri, yaitu Menteri Koordinasi dan Kesejahteraan Rakyat, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, dan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Kepala Kepolisian RI tidak ketinggalan menyampaikan imbauan. Begitu pula pemuka agama Islam.

Memang, tidak semua tempat hiburan terkena larangan. Bioskop dan tempat karaoke tetap jalan. Tetapi, jam bukanya dibatasi. Tempat-tempat hiburan itu hanya diizinkan buka dari pukul 20.30 WIB sampai 00.30 WIB. Namun, ada catatan: Satu hari sebelum bulan puasa, hari pertama puasa, malam Nuzulul Quran, satu hari sebelum Idul Fitri (yaitu pada malam takbiran), hari pertama dan kedua Idul Fitri, kegiatan usaha hiburan tersebut harus ditutup.

Gerak serupa terjadi di tempat lain. Walikota Yogyakarta Herry Zudianto telah mengeluarkan instruksi yang menyebutkan tempat hiburan hanya boleh buka selama tiga jam, mulai puluk 21.00 sampai 24.00. Menurut Pak Walikota, instruksi itu diambil sebagai “jalan tengah” yang mengakomodasi desakan-desakan dari berbagai penjuru masyarakat, termasuk dari Kepolisian Daerah Provinsi Yogyakarta.

Lebih lanjut, Walikota Yogyakarta menambahkan bahwa penutupan tempat hiburan berlangsung mulai 7 hari pertama bulan puasa dan 7 hari menjelang lebaran. Selain itu, penutupan juga berlangsung dua hari setelah lebaran. Para pengelola tempat hiburan juga diimbau sudilah kiranya menampilkan tontonan relijius yang selaras dengan bulan puasa. Masalahnya rupanya cukup pelik, sehingga Walikota berharap di masa mendatang ada peraturan daerah (perda) yang dapat dijadikan pedoman yang tegas – harapan yang juga diketengahkan Gubernur Jakarta.

Pembuatan SK dan instruksi serupa di atas juga mengandung ketegangan. Gubernur Jakarta mengatakan, nasib para pekerja tempat hiburan perlu diperhitungkan, dan kota metropolitan Jakarta tidak hanya didiami warga Muslim. Hak warga nonmuslim juga perlu diperhatikan. Karena itu, pihaknya harus bisa menampung aspirasi warga dari berbagai kalangan dan golongan agama supaya tidak ada yang dirugikan. Rupa-rupanya, SK yang sangat restriktif itu dipandang tidak merugikan pihak mana pun.

Begitu pula, Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta kurang proporsional dan layak dipertimbangkan kembali. Gubernur yang Sultan itu mengingatkan rumah hiburan di Yogya itu sendiri sebelum mendirikan usaha sudah memiliki izin. “Kalau misalnya ditutup selama bulan puasa oleh Polda DIY, lantas bagimana dengan karyawanannya?” Demikian pertanyaan Gubernur.

Terlepas dari ketegangan ini, larangan di atas tidak main-main. Menurut SK Gubernur DKI, para pelanggar akan mendapat sanksi berupa penutupan dan pencabutan izin usaha. Yang lebih gawat lagi, satgas, laskar, dan milisi yang mengatasnamakan Islam sudah mengancam akan membereskan tempat-tempat hiburan yang tidak mematuhi keputusan dan instruksi. Jangan main-main: Bagi mereka SK gubernur atau instruksi walikota dapat dijadikan dalih mengambil alih kewenangan polisi dan aparat penegak hukum. Tanpa SK saja mereka pernah melancarkan aksi teror terhadap kegiatan usaha hotel, hiburan dan restoran, sementara polisi praktis berpangku tangan saja.

Akan tetapi, sekali lagi, marilah melihat prinsip dan mekanisme asasi di balik gerakan-gerakan semacam yang disebutkan di atas. Kemudian, marilah menilai apakah hal itu sesuai dengan nafas keagamaan dan tertib sosial yang kita idamkan bersama.

Apakah surat keputusan atau instruksi akan menghalangi orang melakukan apa yang ingin mereka lakukan? Pengalaman menunjukkan bahwa kendala eksternal bukan alat memberantas penyakit masyarakat yang jitu dan ampuh. Paling-paling hanya menghasilkan formalisme yang ditegakkan di atas rasa takut diteror atau di-sweeping. Atau, fatamorgana kesalehan yang akan mengelabui siapa saja. Jangan lupa bahwa kekuatan pengendalian diri yang lebih besar adalah kapasitas yang tertanam di dalam otonomi manusia. Sebenarnya, daya tahan internal inilah yang ingin ditanamkan oleh ibadah puasa, yaitu taqwa yang menjadi tujuan ibadah puasa sebagaimana ditekankan ayat Al-Quran yang mewajibkannya.

Selanjutnya, apakah manfaat dan keuntungan yang didapat umat Islam dari surat keputusan gubernur dan instruksi walikota seperti di atas? Rasanya, tidak ada. Sehubungan dengan ibadah puasa, jelas bahwa penderitaan dan keterbatasan yang timbul sebagai dampak peraturan itu tidak akan menambah kebahagiaan seorang yang menunaikan ibadah puasa. Kecuali kalau kita memang ingin membina masyarakat Muslim yang dapat merasa bahagia di atas keterbatasan dan ketidakleluasaan yang dikenakan umat Islam kepada umat-umat lain, atau kepada warga Muslim yang tidak sependapat dengan kandungan instruksi dan surat keputusan itu.

Selain itu, apakah kita akan menghalangi orang mendapatkan sesuatu karena kita sedang tidak diperbolehkan agama mendapatkannya? Apakah umat Islam merasa cemburu terhadap orang-orang yang pergi ke tempat-tempat hiburan ketika umat Islam dilarang ke sana selama bulan puasa? Rasanya, jawaban untuk pertanyaan ini juga negatif. Muslim yang baik tidak akan menerima motif semacam ini. Kecuali kalau ada Muslim yang berpegang kepada semboyan: “Karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka siapa pun tidak akan kuperbolehkan mendapatkannya.” Ini serupa motif primitif yang mendorong seseorang membunuh orang yang menolak cintanya sehingga tertutuplah kemungkinan bagi siapapun untuk mendapatkan cinta tersebut.

Akhirnya, apakah kita akan mem-peraturan-daerah-kan kehausan terhadap rasa hormat? Rasa tersinggung yang saleh atau kemarahan yang bersumber dari rasa benar – misalnya yang ditunjukkan seseorang yang berpuasa yang ingin memarahi orang yang tidak berpuasa – sudah sering terdengar. Karenanya, kita sering mendengar seruan: Hormatilah orang yang berpuasa (supaya ia tidak marah dan tersinggung).

Persoalan yang lebih luas dapat pula timbul. Bayangkan bila rasa haus rasa-hormat diumbar dan semua umat beragama bertindak latah mengikuti umat Islam. Seperti umat Hindu Bali yang menuntut umat agama lain menghormati Perayaan Nyepi dan menetapkan, oleh karena orang Hindu tidak boleh terbang di hari Nyepi, maka Bandara Ngurah Rai harus ditutup – termasuk bagi pesawat yang ingin melakukan pendaratan darurat sekalipun. Bayangkan, supaya adil, bila penganut agama Budha, Protestan, Katolik, dan Konghucu juga mem-perda-kan semangat “oleh karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka siapa pun tidak kuperbolehkan mendapatkannya.”

Jika demikian halnya, marilah mengingat kembali salah satu tujuan puasa, yaitu menahan rasa lapar dan dahaga, termasuk lapar dan dahaga akan rasa hormat. Marilah menahan diri dari dorongan dan emosi sosial yang negatif, tidak toleran, dan membatasi.

19/11/2001 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (2)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

betul tu...jangan kemaruk hormat seperti di bali,saat nyepi orang lain yang tidak merayakan harus ikut nyepi....!!!!

Posted by melia  on  04/02  at  02:51 PM

Sdr Rijal Panggabean terkesan menggampangkan masalah, dimanapun sekelompok orang/masyarakat memang harus menghormati dengan kesucian yang sdh disepakati, apabila keberadaan panti pijat dlsb. dibiarkan berpoerasi dibumi pancasila ini terleboih di bulan puasa jelas akan mengusik ketentraman kelompok yang mensucikannya. Hal inip[un persis seperti yang bung rijal kemukakan di Bali sendiri apabila hari nyepi toh juga menuntut hal serupa sampai ada pecalang penjaga kesucian nyepi mereka. pun sama dengan tuntutan kaum kristen yang tdk mau diganggu di waktu natal dengan hal2 yang menurut mereka menodai makna hari raya mereka. Untuk mencegah adanya extra polisi...(FPI dlsb) Saya rasa ada pada keseriusan aparat menertibkan/menegakkan aturan itu sendiri maupuin menertibkan kelompok2 tsb. tapi nyatanya yang disebut kelompok extra polisi tersebut hanya ditujukan pada Kelompok FPI dlsb. tetapi bung rijal tdk pernah menyinggung adanya kelompok preman diskotek,mafia hiburan malam, mafia VCD porno, pemilik rumah judi/bordir yang sangat terasa sekali aksinya pada hari2 ramadan...bahkan disinyalir mereka bekerjasama dengan aparat itu sendiri dalam menciptakan ketidak tertiban seharusnya bung rijal coba menutup mata...dengan membuka wacana polisi yang jujur,adil,dan berani mengakkan keabenaran..karena kalau tidak berarti itu adalah menciptakan kondisi-kondisi yang dihawatirkan seperti saat ini wallahualam bissawab
-----

Posted by Saeful fihry  on  10/02  at  07:10 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq