Meneguhkan Kembali Gerakan Anti-Poligami - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
25/04/2005

Refleksi Hari Kartini Meneguhkan Kembali Gerakan Anti-Poligami

Oleh Faizah SA

Momentum Hari Kartini sudah sepantasnya dijadikan media refleksi untuk merenungkan kembali kesahihan poligami yang tersembul dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di situ diterangkan kebolehan poligami selama mengantongi ijin istri sebelumnya. Keterangan itu malah dikuatkan UU RI No. 7/1989 pasal 49 yang menugasi Pengadilan Agama untuk menangani poligami.

21 April 2005, seabad lebih wafatnya RA Kartini. Namun, prosesi tahunan –apa yang lazim ditahbiskan sebagai Hari Kartini— yang seremonial, tanpa substansi, justru potensial mereduksi sosok dan ide-ide Kartini. Kartini dikenal dan disajikan sebagai tokoh teladan bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari pandangan orang lain mengenai dirinya. Tak heran, jika mitologisasi atas Kartini justru mengurangi kebesaran Kartini itu sendiri serta menempatkannya dalam dunia dewa-dewa. Semakin kurang pengetahuan seseorang tentangnya, makin kuat mitologisasi terhadap Kartini. Gambaran orang tentangnya dengan sendirinya lantas menjadi palsu, karena kebenaran tidak dibutuhkan, orang hanya menikmati candu mitos. Padahal Kartini sebenarnya jauh lebih agung daripada total jendral mitos-mitos tentangnya.” (Pramoedya Ananta Toer dalam pengantar Panggil Aku Kartini Saja, 1997).

Untuk itu, diperlukan napak tilas Kartini sebagai sosok perempuan yang terbelenggu tradisi pada jamannya. Ketika itu, Kartini hidup di jaman yang sama sekali tidak menghargai eksistensi kaum perempuan. Betapa tidak, Kartini disunting Bupati Rembang, RTAA Djojohadiningrat, sebagai garwa padmi setelah tiga istri Bupati itu. Ini artinya praktik poligami telah tumbuh subur pada masa itu. Di manapun sangat sedikit perempuan yang merelakan dirinya dimadu oleh laki-laki. Kebanyakan mereka menolak jika laki-laki menjadikan dirinya bukan sebagai istri yang pertama, atau juga tidak menginginkan laki-laki (suaminya) menyunting perempuan lain setelah dirinya. Kartinipun sesungguhnya demikian. Hanya saja Kartini tak memiliki cukup kekuatan untuk melakukan perlawanan mendobrak tradisi yang melecehkan kaum perempuan itu. Bahkan Kartini sendiri dengan sangat terpaksa harus memperpanjang matarantai tradisi itu dengan disunting RTAA Djojohadiningrat sebagai istri keempat.

Dus, Kartini seperti mendaur ulang elegi kehidupan dua perempuan yang sangat dicintainya di mana sangat menderita karena memperebutkan cinta dan kasih sayang dari seorang laki-laki. Kedua perempuan itu adalah Ngasirah, ibunya sendiri, dan RA Sosroningrat, garwa padmi ayahnya yang dinikahi setelah ibunya sekaligus sebagai pengasuhnya. Bayang-bayang kehidupan dua perempuan itulah yang memayungi mahligai rumah tangganya. Kepedihan, kegundahan dan pergolakan batin yang dahsyat tergambar dalam surat-surat Kartini kepada Ny. Abendanon menjelang pesta perkawinan dilangsungkan. 19 Oktober 1903 ia menulis, “Pakaian pesta bertopeng saya sudah jadi. Roekmini menyebutnya kain kafan saya....” 22 Oktober 1903, ia menulis lagi, “Ada luka yang tidak pernah sembuh, ada air mata yang tidak pernah kering....” 3 November 1903 ia lebih eksplisit: “… Hari depan itu tidak pernah saya harapkan....”

Namun, kematian menjemput Kartini lebih awal, tidak sampai setahun usia perkawinannya. Bulan ke sepuluh, empat hari setelah melahirkan putranya, RM Soesalit, Kartini membuka gerbang pembebasan dirinya.

***

BELENGGU tradisi poligami yang melilit Kartini sejatinya masih banyak dialami kaum perempuan masa kini. Harus diakui, poligami telah menjadi bagian gaya hidup laki-laki, dan karenanya di lingkungan tertentu praktik ini telah membudaya. Faktanya poligami telah ada sejak zaman dulu dan terus terpelihara hingga kini dengan berbagai pembenaran dan legitimasi kultural, sosial, ekonomi, dan agama. Jauh sebelum Islam datang, praktik poligami memang telah ada, bahkan jumlah istri bisa membengkak hingga belasan.

Saat Islam datang turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki. Asas keadilan tentu bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga). Itulah mengapa di ujung ayat yang sering dijadikan dasar bagi kebolehan (mubahah) praktik poligami Tuhan mewanti-wanti, “Dan apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah seorang saja” [QS. 4:3]. Itu berarti ideal moral yang dicanangkan al-Quran adalah praktik monogami.

Alasan dibolehkannya poligami di masa awal generasi Islam, seperti yang diungkap Muhammad Abduh (1849-1905), karena saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan akibat banyak yang mati di medan pertempuran. Dengan dalih melindungi dan mengayomi, laki-laki dibolehkan menikahi perempuan lebih dari satu. Juga dengan begitu penyebaran Islam semakin cepat dengan terus menambah jumlah pemeluknya. Sebab perempuan yang dinikahi diharapkan masuk Islam beserta keluarganya. Selain itu, dengan poligami kemungkinan pecahnya konflik antar-suku dapat dicegah. Saat ini, keadaan sudah jelas banyak berubah. Poligami, lanjut Abduh, justru melahirkan banyak persoalan yang mengancam keutuhan bangunan mahligai rumah tangga. Sering timbul percekcokan. Belum lagi efek domino bagi perkembangan psikologi anak yang lahir dari pernikahan poligami. Sering mereka merasa kurang diperhatikan, haus kasih sayang dan, celakanya, secara tidak langsung dididik dalam suasana yang kedap perselisihan dan percekcokan tersebut. Karena itulah Abduh jelas-jelas melarang praktik poligami mengingat syarat adil yang diminta teks tidak mungkin bisa dipenuhi. (Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar IV, tt. h. 347-350).

Tradisi poligami, seperti yang dipahami dalam teks itu, tidak lebih pantulan realitas sosial yang mengemuka saat itu. Faktanya ialah perempuan kala itu dalam kondisi terpinggirkan. Dalam hal poligami, Alquran merekam praktik itu sebab ia adalah realitas sosial masyarakat saat itu. Tak terlalu salah jika Thaha Husein (1889-1950) dalam Fi Syi’r al-Jahili (tt. h. 25-33), dengan berani mengambil hipotesa bahwa Alquran pada dasarnya adalah cermin budaya masyarakat Arab Jahiliyah (pra-Islam). Karena itu, seruan poligami dalam teks itu harus dipandang sebagai sebuah proses yang belum final dan masih terbuka bagi “pembacaan lain” sesuai dengan konteks sosial kontemporer. Jika hipotesa Husein dikembangkan, akan dijumpai pemahaman bahwa Alquran sesungguhnya adalah respon terhadap berbagai persoalan umat kala itu. Sebagai respon, tentu saja Alquran menyesuaikan dengan keadaan setempat yang saat itu dipenuhi dominasi budaya patriarkhi.

Momentum Hari Kartini sudah sepantasnya dijadikan media refleksi untuk merenungkan kembali kesahihan poligami yang tersembul dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di situ diterangkan kebolehan poligami selama mengantongi ijin istri sebelumnya. Keterangan itu malah dikuatkan UU RI No. 7/1989 pasal 49 yang menugasi Pengadilan Agama untuk menangani poligami. Pemerintah seharusnya memikirkan nasib kaum perempuan yang hak-hak kebebasan dasarnya terancam oleh tradisi poligami. Sebab sampai saat ini masalah poligami seolah-olah tidak ditangani serius dan tenggelam dalam gelombang besar masalah yang silih berganti menerpa bangsa ini. Asumsi melindungi dan mengayomi sebagai pijakan fungsi sosial poligami sudah sepantasnya dikaji ulang sekaligus dialihkan pada hal-hal lain yang kebutuhannya lebih mendesak.

Dengan kata lain, UU anti-poligami mendesak untuk segera direalisasikan demi melindungi kaum perempuan dari golongan tertentu yang ingin mereguk keuntungan dengan memelintir seruan teks untuk kepentingan poligami. Keberanian pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Musthafa Kemal Ataturk mensahkan UU yang melarang poligami di tahun 1926 perlu dijadikan teladan. Juga pemerintah Tunisia di bawah presiden Bourguiba pada tahun 1956 yang melakukan hal serupa layak ditiru. Dan di sisi lain, mandat perjuangan emansipasi dan pemberdayaan perempuan yang menjadi cita-cita agung Kartini, dengan demikian, akan menemukan titik terang. Dan beginilah sesungguhnya salah satu aspek substansial untuk menghormati kebesaran Kartini, bukan dengan retorika semata. []

Faizah SA, staf pengajar di Ponpes Krapyak, aktif sebagai peneliti Lembaga Studi dan Pengembangan Santri dan Masyarakat (LeSPiM) Yogyakarta.

25/04/2005 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (9)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Pertanyaannya?
1. apa UU anti poligami tidak malah menyusahkan kaum perempuan dan anak2. karena akan sering terjadi kawin cerai dengan alasan tidak boleh poligami. perempuan lagi2 jadi korban,
2. Apa UU anti poligami tidak berarti menafikan adanya keberadaan al qur’an yang membolehkan poligami. ini artinya, al Qur’an jadi salah karena memuat poligami,
3. Apa UU antipoligami tidak malah menimbulkan pelacuran di mana2 secara bersembunyi.

sebaiknya, yang diatur adalah tata cara poligami. benar2 istri2 nya ridho dan nerima. Bukan dilarang. Ini agaknya ada agenda terselubung. Saya anak seorang poligami dan keluarga saya baik2 saja. ga usah mengada-ada lah.
wassalam.

Posted by danang  on  02/16  at  09:19 PM

Saya hanya kasih tahu bahwa mempunyai banyak istri sama saja mempunyai banyak pelacur dan bedanya hanya ada surat saja. Contohnya juga banyak orang Arab di Indonesia kawin dengan perawan lalu besoknya dicerai dan tidak bedanya sama pelacur lalu bayar dan selesai.

Posted by Si Penyebar Apa Saja  on  01/29  at  06:23 PM

Assalamualaikum

Saya sangat menghargai idea Faizah SA, staf pengajar di Ponpes Krapyak, aktif sebagai peneliti Lembaga Studi dan Pengembangan Santri dan Masyarakat (LeSPiM) Yogyakarta, yang tercurah dalam tulisan ini. Sudah berkali-kali dijumpai bahwa apabila pengarangnya mempunyai latarbelakang intelektualitas tinggi maka apa yang dicurahkan dalam tulisan selalu bernada bijak. Terima kasih Faizah.

Dari uraiannya terungkap:  1. Abduh jelas-jelas melarang praktik poligami mengingat syarat adil yang diminta teks tidak mungkin bisa dipenuhi. (Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar IV, tt. h. 347-350).  2. Thaha Husein (1889-1950) dalam Fi Syi’r al-Jahili (tt. h. 25-33), dengan berani mengambil hipotesa bahwa Alquran pada dasarnya adalah cermin budaya masyarakat Arab Jahiliyah (pra-Islam)dan akan dijumpai pemahaman bahwa Alquran sesungguhnya adalah respon terhadap berbagai persoalan umat kala itu.  3. Keberanian pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Musthafa Kemal Ataturk mensahkan UU yang melarang poligami di tahun 1926 perlu dijadikan teladan. Juga pemerintah Tunisia di bawah presiden Bourguiba pada tahun 1956 yang melakukan hal serupa layak ditiru.

Perlu disadari bahwa poligami yang terjadi semula diharapkan jumlah kaum muslim di dunia bertambah, sehingga umat lain akan merasa “ngeri”. Tetapi dalam kenyataannya saat ini tidak demikian, karena jumlah penduduk yang sedikit tapi “berakal” dapat mengalahkan penduduk berjumlah banyak tapi “tidak berakal”. Dilain pihak, saat ini di bumi Indonesia terjadi banyak penduduk yang mempunyai akal rendah, karena kemiskinannya, yang selalu minta kehidupannya ditanggung oleh pemerintah yang lagi bokek, sehingga merusak tatanan kehidupan di Indonesia. Salah satu jalan untuk memutus lingkaran setan ini adalah “berkeluarga berencana” yang salah satu subsistemnya adalah anti poligami.

Wassalam.
-----

Posted by H. Bebey  on  05/09  at  08:05 PM

membaca tulisan Sdr. Faizah, tentu kita akan memahami seperti apa pikiran yang diembannya. Tulisan tersebut tampak jelas, terkesan sangat emosional dan penulis tidak memahami apa yang sesungguhnya dikandung dalam nash-nash al-quran. Penulis lebih menggunakan pendekatan kaum feminis yang memang sangat liberal dan terkesan sangat menuhankan akal. Kenapa Sdr. Faizah tidak meletakkan ayat yang membolehkan poligami secara proporsional. Pada kenyataannya dalam kasus tertentu poligami justru bisa menjadi solusi atas problem yang terjadi dalam masyarakat. Toh, nash-nash alqur’an itu sendiri (An-Nisa;3)menegaskan bahwa poligami hanya sebagai satu kebolehan yang memang telah di atur oleh syariat.Artinya, secara mutalk islam memang membolehkan poligami. Hanya saja, mencukupkan diri pada seorang istri saja merupakan sikap yang dianjurkan oleh syariat, ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Lantas, ketika poligami itu sendiri pada faktanya, dalam kasus-kasus tertentu merupakan bagian dari solusi, kenapa tidak kita imani sebagaimana adanya ayat tersebut? Sikap Sdr. Faizah justru terkesan sangat emosional, yang tidak pernah memahami masalah poligami sebagai bagian dari syariat. Pandanngannya lebih mencerminkan paradigma kaum liberalis yang mendasarkan segala sesuatu pada pertimbangan akal semata.

Posted by priyo basuki  on  05/03  at  09:05 PM

Salam, Saya rasa dasar pemikiran yang disampaikan mengenai mengapa harus kita dukung gerakan anti-poligami melalui moment Kartini adalah sudah cukup rasional. Kalaupun masih dianggap kurang di sana-sini itu hanyalah masalah permainan kata dan bahasa dan klaim kebenaran penafsiran milik siapa. Sudah banyak cendekiawan kita yang menulis tanpa jemu untuk menyampaikan argumentasi dari berbagai sudut pandang untuk mengkaji mengapa kita harus mengatakan tidak pada poligami. Sudah banyak pula energi terkuras dari para aktivis pemerhati perempuan untuk menangani dan mengangkat banyaknya kekerasan yang dialami perempuan, di antaranya adalah kekerasan yang diakibatkan suami yang berpoligami.  Saya rasa sudah bukan waktunya lagi dalil-dalil agama dijadikan sebagai tameng pelindung untuk mengistimewakan laki-laki atas hak beristri lebih dari satu, apalagi dengan dalih komposisi demografis yang nyatanya tidak valid (ingat, data BPS 2003 bahwa perempuan di Indonesia berjumlah lebih dari 52% tapi jangan lupa bahwa 70%nya itu nenek-nenek dan anak-anak, sedangkan pada kenyataannya, mana mau orang poligami dengan nenek-nenek?), atau dalih moral dan kesusilaan seolah-olah laki-laki ditempatkan sebagai dewa penolong dari ke-amoralan dunia ini akibat akan banyaknya pelacuran dan perzinaan yang nyata-nyata menunjukkan kepada kita siapa yang tidak bermoral?  Pelacuran terjadi bukan karena perempuan-perempuan itu tidak ‘kebagian’ laki-laki akibat asas monogami, tapi kita harus menyadari bahwa di balik itu ada traficking anak-anak dan perempuan besar-besaran dan para moralis seperti biasanya hanya bisa menyalahkan korban, mengkriminalisasikan perempuan yang justru korban lingkaran setan yang selama ini terlindung di balik kata ajaib ‘demi kesusilaan’. Kita sudah menyaksikan betapa menderitanya seorang Kartini di masa itu yang menganggap poligami adalah suatu kewajaran. Mengingat Kartini sebagai salah seorang korban kekerasan sistematis dan mentradisi adalah bukan tindakan yang salah. Karena akan ada banyak dan memang banyak kartini-kartini lain yang nasibnya perlu kita perjuangkan. Ide UU ANti-Poligami adalah luar biasa. Belajar dari pengalaman CLD-KHI lalu, saya yakin perjuangan mewujudkan itu tidak akan menempuh jalan yang mulus, tapi sekaligus menunjukkan pada kita bahwa segala sesuatu yang kita perjuangkan untuk keadilan dan kebenaran akan selalu mendapat tantangan terutama dari mereka yang menikmati sistem yang mapan. Maka oleh karena itu jangan mundur! Always SAY NO to Poligami........... Jangan biarkan kekerasan terjadi atas perempuan, walaupun itu dilakukan atas nama cinta dan kasih sayang.........

Posted by Ema Mukarramah  on  05/02  at  12:06 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq