Menguatnya Politik Praktis di NU

Ketetapan KH. Hasyim Muzadi untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU –tapi sekadar dinon-aktifkan –pada saat dirinya bersedia “dipinang” sebagai cawapres Megawati dalam pemilu presiden 2004 akan berdampak jauh terhadap keberadaan NU sebagai civil society. Begitu pula penon-aktifan terhadap elit-elit NU dalam berbagai tingkatannya yang berada dalam tim sukses capres-cawapres, meski dianggap sebagai jalan tengah, tapi tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan hubungan NU dengan kekuasaan.

Kemungkinan NU untuk terjebak ke dalam politik praktis yang sarat dengan orientasi kekuasaan yang gilirannya dapat menghilangkan sikap kritis dan kemandiriannya, makin kasat mata. Fenomena yang berkembang mengisyaratkan dengan kuat akan terjadinya proses pemandulan tersebut. Halaqah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Surabaya, 26 -27 April lalu membuktikan sepenuhnya proses ke arah sana. Ini dapat dilacak dari keputusan halaqah, yang di antaranya menyatakan selain mengijinkan, juga mendukung pencalonan Hasyim sebagai cawapres dari capres siapa saja. 

Bola panas pun bergulir. Ketua PWNU Jawa Tengah tidak lama kemudian menyatakan untuk mendukung pencalonan tersebut. Senada dengan itu, di Mataram NTB pengurus NU bersama PDIP mendirikan Mega Center dengan tujuan untuk mensukseskan duet Megawati-Hasyim dalam pemilu presiden nanti.

Selain NU dikhawatirkan akan terjebak ke dalam politik praktis yang berseberangan secara binari dengan Khittah 1926 yang dianut NU, kondisi itu dapat mengantarkan jam’iyah ini dalam suasana yang sangat tidak menguntungkan. Orang-orang bisa berebutan untuk menduduki posisi strategis di NU dalam berbagai tingkatannya dengan tujuan bukan untuk membesarkan lembaga, tapi dengan motivasi sebagai “kendaraan” atau batu loncatan menuju kekuasaan. Diakui atau tidak, fenomena itu sampai derajat tertentu telah mulai berkembang saat ini.

***

Kekhawatiran terhadap proses pemandulan NU tersebut bukan sekadar mengada-ada. Sejarah perjalanan NU selama berada pada wilayah politik praktis nyaris mendukung sepenuhnya tentang hal tersebut. Ketika NU tersedot dalam kegiatan politik pragmatis selama kurun waktu 1952-1984, kerja-kerja kultural dan sosial keagamaan yang selama periode awal merupakan garapan yang ditekuni NU menjadi terabaikan. Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (2003: 310) mencontohkan divisi dakwah NU kekurangan staf dan pimpinan, sehingga kegiatannya dilakukan asal-asalan. Selain itu, lembaga mabarrat yang bertugas mengorganisasikan berbagai aktivitas sosial dan ritual keagamaan terbetot dengan persoalan kekurangan dana dan tenaga yang berakibat lembaga ini menjadi kurang aktif hampir sepanjang periode Demokrasi Terpimpin. Alhasil, politik praktis telah mengantarkan NU menjadi lembaga yang kurang tanggap terhadap persoalan-persoalan riil yang di hadapi masyarakat.

Hal itu masih diperburuk lagi dengan keterjebakan NU ke dalam gerakan yang sampai derajat tertentu memunculkan nuansa Islam militan. Kecenderungan ini bertolak belakang dengan pola keberagamaan NU yang sangat mengedepankan moderasi dan nilai-nilai sejenis. Greg Fealy (2003: 315) mencendera, wujud paling mencolok dari militansi itu adalah terbentuknya paramiliter di tubuh NU. Munculnya kekuatan semacam paramiliter di tubuh NU dengan kondisi umum warga Nahdliyin yang saat itu masih relatif terbelakang merupakan persoalan tersendiri yang berdampak jauh terhadap terbengkalainya penguatan masyarakat dan budayanya; yang bahkan berlanjut terus NU sampai saat NU telah menarik diri dari politik pragmatis. 

Terbengkalainya kerja kultural NU dan terseretnya organisasi ke dalam militansi Islam membuat kehidupan komunitas NU dan budayanya, terutama di tingkat akar rumput, benar-benar tidak mengalami pencerahan. Misalnya, nilai-nilai keadaban menjadi memudar dari kehidupan mereka. Mereka memetamorfosis menjadi semacam kekuatan yang sampai batas tertentu mengusung “keberingasan” sosial-agama dan budaya. NU terjebak ikut mengembangkan tipologi santri-abangan yang senyatanya kental dengan colonial mindset. Dalam tataran budaya fenomena semacam itu menjadi mengedepan pula. Ada kecenderungan di kalangan NU saat itu untuk menyikapi budaya secara dikotomis; Islam-kejawen. Dengan demikian, NU kurang mampu lagi menyikapi realitas secara akomodatif, kritis, dan kreatif. Akibatnya, visinya menjadi mandul, tidak viable dan jauh dari nilai-nilai transformatif. NU hanya disibukkan dengan gerakan reaktif yang bersifat ad hoc dan kehilangan sifat kearifannya. 

Meskipun realitas semacam itu bukan merupakan fenomena tunggal, tapi NU harus membayar ongkos sosial-keagamaan cukup mahal. Kekurangmampuan dalam menerjemahkan dan mengemban visi dan misinya telah menyudutkan warga NU menjadi kelompok periferial yang hanya diperhitungkan karena aspek kuantitasnya, bukan kualitasnya. Meminjam ungkapan KH Musthofa Bisri (Tashwirul Afkar No. 6 Tahun 1999: 76), orang lain sering menggunakan potensi NU, sedangkan masyarakat NU sendiri sangat sedikit mendapat manfaat dari organisasi. NU dan warganya sekadar dijadikan alat oleh oknum dan kelompok tertentu –termasuk penguasa –untuk meraih kepentingan, dan mereka meninggalkan NU dan warganya ketika merasa tidak dibutuhkan.

***

Sejarah yang dilalui NU di atas menjadi sangat berharga untuk dijadikan semacam refleksi agar NU tidak terjerembab ke dalam lubang yang sama untuk kedua, atau bahkan keberapa kalinya. Upaya penon-aktifan elit-elit NU yang terlibat politik praktis dari jabatan yang disandangnya tidak akan memiliki signifikansi untuk “memutus” pengaruh mereka terhadap NU dan warganya. Dalam keadaan non-aktif, mereka tetap saja menggalang kekuatan melalui NU untuk mengeruk suara-suara sebanyak dari warga Nahdliyin.

Dalam kondisi semacam itu, komunitas NU tetap akan terkooptasi oleh hegemoni kaum elit, sehingga tidak memiliki pilihan lain selain mendukung sabda yang disampaikan oleh tokoh-tokoh panutan mereka yang saat ini telah berganti menjadi politikus dalam arti yang senyata-nyatanya. Pencerahan terhadap masyarakat yang saat ini mulai dilakukan oleh NU akan terantuk kerikil-kerikil tajam, bahkan berujung ke jalan yang buntu. Pada saat yang sama, orang-orang akan berlomba untuk masuk ke dalam jejaringan kepengurusan NU dengan harapan akan mendapatkan tetesan kekuasaan dari atas. Dalam anggapan mereka, mereka paling banter dinon-aktifan. Jika nanti tidak memperoleh pembagian kue, mereka bisa kembali lagi ke NU dan menunggu kesempatan yang sama untuk terulang kembali.

Keberlangsungan hal itu dipastikan akan meruntuhkan sendi-sendi NU sebagai salah satu avant garde gerakan civil society di bumi pertiwi, atau bahkan akan menghancurkan eksistensinya sebagai organisasi sosial-keagamaan. NU akan berada pada titik nadir yang tidak dirasakan lagi manfaatnya oleh masyarakat luas.

** Penulis adalah Pengasuh Pesantren An-Nuqayyah, Sumenep dan Kontributor Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)