Meninggalkan Pola Beragama Kuantitatif - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
17/04/2005

Meninggalkan Pola Beragama Kuantitatif

Oleh M. Khoirul Muqtafa

Tapi ironisnya justru sikap inilah yang menghinggapi sebagian (besar) kaum muslim Indonesia. Mereka cenderung “beragama dengan angka”. Banyak fakta menunjukkan betapa “angka ajaib” itu mampu menyihir dan menyetir kaum muslim untuk menuntut banyak hal karena merasa sebagai mayoritas yang berhak mendapatkan sesuatu yang lebih. Tuntutan formalisasi syariat Islam, jilbabisasi di perusahaan, sekolah, atau komunitas tertentu, bahkan islamisasi pengetahuan.

Sekalipun bukan negara Islam, Indonesia tetap dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ini merupakan prestasi besar dakwah Islam masa silam(proselitisasi), mengingat Islam tergolong agama yang paling muda di Indonesia. Sebelumnya, bangsa ini dihuni penganut Budha, Hindu dan kaum animisme dan dinamisme. Tapi Islam kemudian hadir bak air bah yang mampu “menaklukkan” penduduk asal untuk memeluknya. Tentu bukan hanya faktor Islam sebagai agama yang membuat mereka menerima, tapi bagaimana Islam dibingkai untuk disampaikan. Artinya, Islam yang dikonsepsikan merekalah yang diterima.

Pada perjalanan sejarah kemudian, Islam tumbuh pesat. Indonesia lantas dihuni sekitar 88 % muslim. Sisanya dibagi berbagai macam umat beragama dan aliran kepercayaan. Secara statistik, angka ini nampak biasa; tak lebih dari penjumlahan angka berbasis logika matematika. Namun sebagai penanda, angka 88 % sungguh bermakna luar biasa. Angka ini mengisyaratkan adanya kelompok mayoritas yang di saat yang sama menghendaki yang lain sebagai minoritas. Sebagai mayoritas, angka 88 % secara kuantitatif memang sangat menentukan. Secara ekonomi-politik, angka ini (jelas) berhak (menuntut) mendapatkan jatah yang lebih dari “yang lain”. Malah dengan mudah, mereka bisa bertindak semaunya demi menggapai apa yang diinginkan. Tapi dalam konteks masyarakat multikultural, sikap seperti itu tentu sangat membahayakan keberadaan “yang lain”.

Tapi ironisnya justru sikap inilah yang menghinggapi sebagian (besar) kaum muslim Indonesia. Mereka cenderung “beragama dengan angka”. Banyak fakta menunjukkan betapa “angka ajaib” itu mampu menyihir dan menyetir kaum muslim untuk menuntut banyak hal karena merasa sebagai mayoritas yang berhak mendapatkan sesuatu yang lebih. Tuntutan formalisasi syariat Islam, jilbabisasi di perusahaan, sekolah, atau komunitas tertentu, bahkan islamisasi pengetahuan. Bisa ditebak, salah satu alasan utamanya bermula dari angka ajaib ini. Andai kaum muslim negeri ini hanya secuil, mereka mungkin tidak segarang dan sekemaruk ini.

Hiper-realitas

Kenyataan ini mengindikasikan umat Islam Indonesia—meminjam istilah Jean Baudrillard—telah mengidap sindrom hiper-realitas. Awal hiper-realitas ditandai dengan lenyapnya petanda, metafisika representasi, dan bangkrutnya realitas itu sendiri dengan diambil-alih oleh duplikasi dunia nostalgia dan fantasi. Apa yang dipikirkan dan dibayangkan seringkali melebihi apa yang ada. Apa yang ada di dalam benak dianggap lebih baik dari yang baik, lebih benar dari yang benar, lebih absah dari yang absah, dan lebih nyata dari yang nyata, dan seterusnya. Begitulah angka ajaib itu diperlakukan. Angka 88 % diperlakukan melebihi kapasitasnya.

Kalau secara statistik 88 % tetap menyisakan angka 12 %, dalam konteks gerakan Islam formalis, yang 12 % itu justru tidak diperhitungkan. 80 % tiba-tiba menjadi sempurna, sehingga sisanya menjadi sirna. Fenomena pembakaran tempat-tempat yang dianggap pusat maksiat (tentunya dalam konsepsi mereka), islamisasi undang-undang yang akan dipakai masyarakat heterogen, dan negara bersama pun harus dikontruksi seperti yang mereka bayangkan.

Dengan dalih mayoritas, mereka tega menetapkan mana yang berhak dan mana yang tidak; mana yang teman dan mana lawan; mana yang harus dikampanyekan, mana yang mesti dimusnahkan. Dunia nyata ini dibagi dalam dua kutub bipolar, yaitu kutub yang saling menegasikan dan tidak pernah mampu berkompromi. Kalau bukan hitam, pasti putih; jika tidak benar, pasti salah; kalau bukan Islam, pasti kafir!

Kekerasan Simbolik

Apa implikasi pandangan seperti itu? Pertama-tama, mereka dapat saja melakukan apa yang disebut Pierre Bourdieu dalam Reproduction in Education, Society and Culture (1970) sebagai bentuk-bentuk kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik adalah pemaksaan sistem simbolisme dan makna (seperti agama) atas kelompok atau komunitas lain, sehingga (seakan-akan) hal itu dianggap sebagai sesuatu yang sah. Legitimasi sebagai mayoritas misalnya, meneguhkan relasi kekuasaan yang mampu membuat pemaksaan tersebut berhasil. Ini diraih melalui proses misrecognition atau kesalahan dalam mencermati suatu persoalan. Di sini, relasi kekuasaan tidak dipersepsi secara objektif, tapi dalam bentuk yang absah di mata penganutnya saja.

Padalah, yang pertama-tama menjadi korban kekerasan seperti ini sudah tentu pengikutnya, utamanya ketika tidak lagi muncul kritisisme dan dialog antar mereka. Ini juga terjadi ketika suatu pandangan dipaksakan dan dianggap paling benar; ketika umat hanya tunduk pada sang imam. Demi mendapat legitimasi, berbagai dalih bisa dicari. Proses ini berlangsung secara sangat subtil, hegemonik dan nyaris tanpa perlawanan. Penganutnya benar-benar menjadi subjugated bodies, atau diri-diri yang bertekuk-lutut. Mereka bagai robot yang bisa dikendalikan remote control. Tanpa banyak tanya, segala titah dilaksanakan.

Lihatlah bagaimana kaum formalis dengan gampang dan leluasanya mengatur, menentukan, dan mengadili orang lain. Mereka mengusung “kebenaran” yang (di)tunggal(kan). Dengan modal penafsiran sepihak atas agama, mereka bisa bertindak semena-mena, apalgi kalau ditopang oleh aparatur negara. Saya kira, salah satu motif kuat mengapa tuntutan formalisasi syariat Islam begitu riuh digemakan adalah upaya mencapai kekuasaan yang hegemonik.

Tidak terbatas kekerasan simbolik, kaum formalis juga bisa melakukan kekerasan fisik terutama atas kelompok orang yang dianggap membangkang. Pembakaran tempat ibadah, aksi-aksi pemukulan, sweeping buku dan lainnya, adalah bukti kekerasan fisik. Semua dilakukan demi mengukuhkan fantasi mereka tentang apa dibayangkan tentang “mayoritas”. Dengan itu pula, mereke tidak segan-segan menyingkirkan dan memberangus pihak lain, bahkan memanipulasi ajaran luhur agama. 

Akibatnya, tidak ada lagi ruang publik sehat yang tersisa untuk diskusi dan kontestasi. Arena-arena sosial telah dikolonisasi. Katupnya dibungkam dan ditutup. Yang muncul hanya ancaman dan teror-teror. Intimidasi, bahkan cara-cara militer digunakan untuk memastikan bahwa pandangan mereka benar-benar akan diterima dan berlaku. Padahal, sesungguhnya konsepsi tentang mayoritas itu semu belaka. Angka 88 % tidaklah pernah manunggal. Persepsi tentang sinergitas dan konformitas pada kelompok mayoritas adalah salah besar. Sebab faktanya, angka sebesar itu juga menunjukkan polarisasi besar-besaran dalam tubuh umat muslim. Banyak aliran dan sekte yang muncul. Aneka komunitas unjuk gigi dan lahirlah beragam faksi.

Sejarah telah menunjukkan secara gamblang ihwal ketidakmanunggalan mayoritas ini. Partai-partai berbasis agama selalu gagal dalam memenangkan pemilu. Kalau mayoritas itu satu-padu, partai berbasis agama (mayoritas) bisa dipastikan akan menang. Tapi sejarah mencatat bagaimana kegagalan demi kegagalan terjadi bertubi-tubi.

Karena itu, sudah waktunya umat Islam meninggalkan model beragama dengan angka. Tiba waktunya menunjukkan kualitas beragama dan meminggirkan hitung-hitungan kuantitas. Sudah saatnya kita membuka diri atas kenyataan sekitar kita dan sisi kebenaran yang lain. Kaum muslim sudah seharusnya berlomba-lomba menegakkan kebajikan dengan cara yang santun, membela pihak tertindas, membantu fakir-miskin, menolak kekerasan, dan menebar kedamaian. Yakinlah kita, semua itu akan meninggikan kualitas keberagamaan kita. Bukankah Alqur’an (al-Hujurat: 13) pernah mengingatkan bahwa kualitas akan selalu mengatasi kuantitas?

M. Khoirul Muqtafa, Koordinator Komunitas Kultura, Jakarta.

17/04/2005 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (9)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

APA GAK ADA YG LEBIH PENTING DARIPADA NGURUSIN ARABISASI & JILBABISASI????
KALAU JILBAB WAJIB, KENAPA PECI TIDAK DIWAJIBKAN, DAN LAKI-LAKI MEMAKAINYA SESUKA HATINYA.. SEDANGKAN WANITA HARUS DIPAKAI TIAP HARI???
APA JILBABISASI MENJADI TOLAK UKUR KEIMANAN SESEORANG? DAN APA WANITA MUSLIM YG TIDAK BERJILBAB TETAPI TAAT MENJALANKAN SYARIAT ISLAM ADALAH SIA-SIA DAN MASUK NERAKA??? JILBAB = PERBUDAKAN WANITA!!
DON’T EVER JUDGE A BOOK FROM ITS COVER!!!
MASIH BANYAK YG LEBIH PENTING DLM ISLAM.. SEPERTI MEMAJUKAN NEGARA DENGAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN.. BUKAN DGN JILBABISASI!! BY: NN-(ANTI-ISLAM GARIS KERAS)

Posted by nasionalis  on  06/27  at  04:29 PM

Saudara Boby menyamakan demokrasi dengan tirani oleh kaum mayoritas. Kalau itu artinya menginjak hak kaum minoritas, apakah itu Islami? Pengetahuan saya tentang agama memang terbatas, tapi saya ragu kalau agama saya yang cinta damai ini menganjurkan sikap seperti itu.

Di samping itu, membandingkan kemenangan Bush dengan keinginan (sebagian) umat Islam di Indonesia seperti membandingkan apel dan jeruk. Sebanyak 51% orang Amerika memang satu suara dan ingin Bush menang lagi, tapi 88% muslim di Indonesia tidak satu suara/pendapat dalam berbagai isu seperti formalisasi syariat islam, jilbabisasi, jihad, dll.

Sudah saatnya sekelompok orang berhenti berpikir bahwa mereka mewakili pandangan seluruh umat, juga sudah saatnya berhenti menganggap sebuah kritik membangun sebagai hinaan. Just think…
-----

Posted by wendi  on  05/15  at  06:06 AM

artikel saudara muktafa, menurut saya, adalah sebentuk pendapat yang optimis terhadap kemajuan Islam di Indonesia. hanya dia mensyaratkan agar menghindarkan diri dari berfikir kuantitatif. tapi sayang, saudara muktafa ini lupa bahwa yang kuantitatif hadir berawal dari fenomena peraktek yang kualitatif. kualitas keislaman pada periode awal di indonesia hadir dengan wajah yang sangat memikat hati. sehingga agama ini menjadi besar dari sisi jumlah. jadi ya..sah-sah aja berbangga Islam berjumlah besar. dan menurut saya antara berfikir yang kuantitatif tidak harus kemudian melakukan kekerasan simboli. adalah dua hal yang berbeda saya kira.

Posted by aceng husin  on  05/11  at  09:06 PM

Angka dalam kehidupan manusia memang sangat dibutuhkan. Uang juga dihitung dengan angka, halaman, hari,tahun dan waktu. Semua dihitung dengan angka. Antara keduanya tak dapat dipisahkan begitu saja. Kualitas juga sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelompok yang kualitatif. Jadi silahkan pilih tapi jangan menentang keduanya, kaitkanlah keduanya dengan keseimbangan bukan dengan “booming perkataan”.

Pembicaraan tuntutan formalisasi syariat Islam, jilbabisasi di perusahaan, sekolah, atau komunitas tertentu, bahkan islamisasi pengetahuan yang terus berkembang adalah kewajaran. Simbolisasi disetiap agama pasti ada, hanya lautan modern dalam dinamika komunisme,kapitalisme dan materialisme yang membungkus semuanya. Sehingga yang muncul adalah liberalisasi dan liberalisme. Kalau kita mau merefleksi sejarah dunia dan dunia islam. Bahwa dalam sejarahnya islam memang mengajaran bahwa syariat islam, jilbab dan pengetahuan dengan sangat rasional, objektif, fanatik dan istiqomah.

Kalau saudara menggugat dengan logika kemoderatan sesungguhnya saudara telah mengatakan bahwa “adik,ibu,istri dan keluarga besar saudara” tidak perlu berjilbab atau bermodern dengan standar zaman kini. Negara “modernlah engkau dengan kemunafikan jahiliah modern” atau ilmu modernlah engkau dengan paham renaisan. Adalah ini yang disebut munafik dan melampaui batas seperti yang disebutkan al Qur’an. Proses berpikir boleh dalam pencarian tapi bukan dengan menyudutkan pandangan kepada islam terhadap norma dan sayiat yang telah terbangun. Sekali lagi, disatu disisi keteguhan beragama sangat fundamental. Keteguahan beragama simbolnya adalah akhlak mulia. Simbol berislam adalah shalat dan beribadah. Simbol bernegara adalah syariat islam. Pilihan ini memang pilihan hati, kita masih punya “kehendak hati”. Sekali lagi jangan menghujat simbol islam yang sekarang telah “mensedikit” dalam masyarakat karena pemikiran saudara yang menolaknya.

Karena, sebenarnyalah kenyataan ini sudah dibuktikan oleh ribuan ahli hadis, ribuan mufasir, ribuan ilmu kalam, ribuan ahli tasawuf yang mutawatir yang terjaga hati,pemikiran dan perbuatannya. Apakah kita sudah suci untuk berkata keras dalam kelembutan tulisan kita ?. Lalu apakah kita bangga orang non-muslim menyetujui pemikiran kita yang terjebak dalam lautan kebingungan ?. Semoga ada sinar kebenaran untuk tidak menentang kebenaran islam. Hati kita selayaknya sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Amien.

Posted by Afriantoni  on  05/10  at  03:05 AM

Bila ada perbedaan pendapat dalam demokrasi berarti harus diadakan pemungutan suara untuk mengetahui keinginan mayoritas, ini berarti keinginan mayoritas memang lebih diutamakan dalam demokrasi.

Tapi yang dimaksud oleh Pak Muqtafa adalah kaum mayoritas tak boleh menindas kaum minoritas, dan diharapkan mereka dapat saling menghormati keberadaan masing-masing. Inilah menurut saya inti dari pernyataan beliau.

Jadi, bila kita baca SECARA CERMAT, sebenarnya tak ada standar ganda disini, malah pernyataan beliau sangat sejalan dengan semanagt demokrasi yang menjunjung KEADILAN baik bagi kaum mayoritas maupun kaum minoritas.

Posted by Haryo S Pinandito  on  05/01  at  10:05 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq