Meninjau Ulang SKB Rumah Ibadah - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kliping
23/09/2010

Meninjau Ulang SKB Rumah Ibadah

Oleh Luthfi Assyaukanie

Yang membuat miris, aturan SKB itu dipakai untuk membenarkan, bukan hanya pelarangan pendirian gereja, juga pelarangan ibadah. Jemaat HKBP berkali-kali diusir dan diteriaki ketika mereka hendak menjalankan ibadah di sebuah lahan kosong yang mereka miliki. Masyarakat kita tiba-tiba menjadi brutal. Sebagian mengambil inisiatif yang salah dengan menusuk dan melakukan kekerasan kepada pendeta dan pemimpin gereja.

Artikel ini sebelumnya dimuat di Harian Jurnal Nasional, 17 September 2010

MESKI polisi telah menetapkan tersangka penusukan dan pemukulan terhadap pendeta HKBP Bekasi, isu pendirian rumah ibadah masih terus bergulir. Banyak yang meyakini, akar persoalan dari kasus di Bekasi beberapa hari lalu tak bisa diatasi hanya dengan menangkap para pelaku kekerasan itu. Namun, harus mencari akar persoalan sesungguhnya yang memicu ketegangan antarumat beragama ini.

Sebagian berpendapat, akar masalah ada pada jemaat HKBP yang tidak tunduk pada Surat Keputusan Bersama (SKB, atau kadang disebut Surat Peraturan Bersama, SPB No 8 dan 9/2006) tentang pendirian rumah ibadah. Sebagian lain justru menyalahkan SKB yang nyata-nyata telah menghalang-halangi orang untuk membangun rumah ibadah.

Tidak ada habisnya jika kita menanggapi debat kusir siapa yang salah dalam kasus ini. Setiap orang punya argumen dan masing-masing berusaha membela sudut pandangnya. Harus diakui, niat membuat SKB pastilah baik dan dilandasi semangat ingin mewujudkan harmoni di kalangan umat beragama.

Namun, harus diakui juga SKB ini menyimpan masalah serius yang justru merusak tujuan awal pembuatan surat keputusan itu. Beberapa pasal di dalam SKB itu cukup baik, tapi beberapa pasal lain, jelas-jelas bermasalah. Membiarkan terus pasal-pasal yang bermasalah sama dengan membiarkan potensi konflik yang bakal terjadi.

Pasal bermasalah itu sebetulnya sudah dipersoalkan sejak lama dan dikritik para sarjana dan aktivis hak asasi sejak masih berbentuk draf. Entah mengapa, kritik-kritik itu seperti ditelan bumi. Aturan-aturan yang memicu potensi konflik, seperti Pasal 13 dan 14 (alasan dan syarat pendirian rumah ibadah), tetap dilestarikan.

Sepintas, aturan dari pasal-pasal itu kelihatan fair, sesungguhnya ia bersifat diskriminatif, bukan hanya bagi minoritas non-Muslim, juga bagi kaum Muslim sendiri. Aturan yang mengharuskan persetujuan meminta paling sedikit 60 tanda tangan warga setempat hanya menyusahkan pemohon yang ingin mendirikan tempat ibadah. Di tengah masyarakat yang sehat, meminta 100 atau 1.000 tanda tangan mungkin bukan persoalan besar. Namun, di tengah masyarakat yang diliputi kecurigaan, prasangka, dan kebencian, jangankan 60, meminta lima tanda tangan saja pasti akan sangat sulit.

Itu yang terjadi dalam beberapa kasus permohonan izin pendirian gereja. Dan itu persis yang terjadi dengan kasus pendirian gereja HKBP di Bekasi. Karena tidak ada masyarakat setempat yang memberikan restu, permohonan izin pembangunan gereja di daerah itu tak pernah bisa diwujudkan, meski proses permohonan sudah diusahakan lebih dari 10 tahun.

Yang membuat miris, aturan SKB itu dipakai untuk membenarkan, bukan hanya pelarangan pendirian gereja, juga pelarangan ibadah. Jemaat HKBP berkali-kali diusir dan diteriaki ketika mereka hendak menjalankan ibadah di sebuah lahan kosong yang mereka miliki. Masyarakat kita tiba-tiba menjadi brutal. Sebagian mengambil inisiatif yang salah dengan menusuk dan melakukan kekerasan kepada pendeta dan pemimpin gereja.

Siapa yang harus disalahkan? Orang yang mau beribadah? Atau SKB yang memicu sebagian orang untuk melakukan tindak kekerasan?

Memang mudah sekali menyalahkan korban (blaming the victim) seperti yang dilakukan beberapa tokoh Islam menyangkut kasus penusukan pendeta di Bekasi. Sikap ini bukan hanya tidak arif, juga tidak menyelesaikan masalah. Masalah utama adalah hak-hak mendirikan dan menjalankan ibadah, bukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam kasus Bekasi, yang dirugikan adalah saudara-saudara Kristen, di daerah-daerah lain saat kaum Muslim menjadi minoritas (seperti di Bali dan Manado), boleh jadi yang dirugikan kaum Muslim. Sebagaimana kaum Kristen, kaum Muslim juga mempunyai hak mendirikan rumah ibadah.

Sebuah aturan tak boleh dibangun berlandaskan diskriminasi. Jika ada tokoh Islam berargumen, kaum Muslim bisa menerima SKB, termasuk menerima diskriminasi di wilayah-wilayah di mana mereka bukan mayoritas, pasti ada yang keliru dengan cara berpikir seperti ini. Beribadah adalah hak asasi setiap orang yang tak bisa ditawar-tawar (non-derogable). Kasus kekerasan yang terjadi di Bekasi mungkin bukan yang terakhir. Ia akan terulang lagi di tempat lain jika akar persoalan tidak ditangani secara serius. Apersoalan itu adalah surat keputusan bersama yang diskriminatif itu.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, sudah memberikan pernyataan SKB itu bermasalah dan perlu ditinjau ulang. Hanya beberapa tokoh Islam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih terus berusaha membela. Saya tidak tahu apa alasan mereka membela aturan yang merugikan umat beragama itu. Kita tunggu ketegasan pemerintah mencabut atau merevisi SKB bermasalah itu sebelum kasus-kasus serupa terulang lagi. 

23/09/2010 | Kliping | #

Komentar

Komentar Masuk (42)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Suka atau tidak suka Islam maupun Kristen adalah saudara dan sedarah. Tuhan yang kita sembah adalah sama. Justru sebaiknya kaum mayoritas melindungi atau tempat mengadu dari kaum minoritas. Keluarga saya dari berbagai agama dan kita saling menghormati dan kita damai-damai saja. Saya heran kenapa untuk ijin gereja susah sekali akan tetapi kita lihat sekeliling dilingkungan kita klenteng ada dimana-mana…
Jadi sekali lagi sadar atau tidak suka atau tidak suka kita sudara dan sedarah

Posted by dig  on  10/31  at  08:57 PM

Untuk saudara rimang & qfly

pernyataan yang baik dr saudara rimang, kita memang tidak boleh menyamakan setiap daerah mengenai perkembangan penganut setiap agama karena itu akan menjadi tidak valid, maka seharusnya kaum minoritas tidak sepatutnya menuduh kaum mayoritas seperti itu, saya menyampaikan data dalam lingkup se-indonesia berdasarkan klaim mereka yang mengacu pada fakta mereka sebagai minoritas dalam lingkup se-indonesia, kalau kita lihat per daerah kaum minoritas tersebut menjadi tidak minoritas di daerah timur indonesia justru kaum mayoritas lah yang menjadi minoritas disana dan begitu juga sebaliknya pada daerah lain.

pernyataan dari saudara qfly,saya tidak berbeda pendapat terhadap yang anda sampaikan kalau kita di akhirat nanti akan dihisab secara individu dan mempertanggung jawabkannya secara individu pula akan tetapi pernyataan anda mengenai keyakinan adalah produk individu bisa menjadi ambigu,kalau yang anda maksud dari produk individu itu dalam hal penghisaban saya setuju akan tetapi kalau anda tarik kepada agama hanya urusan privat itu yang menjadi permasalahan karena Islam tidak hanya mengajarkan urusan privat namun urusan publik pun termasuk didalamnya.

mengenai pernyataan saya “sudah sangat mencukupi”,anda sepertinya tidak menyimak mengapa saya mengatakan hal tersebut atau lupa?kalau memang begitu saya ingatkan kembali pada awalnya adalah anda yang telah mengatakan bahwa masjid “kelebihan” dalam merespon komentar saya sehingga saya kemudian memberikan argumen kembali dengan data yg lebih lengkap,berdasarkan data itu kita sama-sama bisa melihat kalau anda mengatakan masjid sudah “kelebihan” maka saya tambahkan kembali bahwa rumah ibadah kaum minoritas “lebih dari kelebihan”.Wallahu A’lam

Posted by rifki akbar  on  10/26  at  02:43 PM

“saya rasa masalah sebenarnya adalah aturan dalam kristen sendiri. setiap jemaat gereja wajib nyumbang 10% dari penghasilan untuk gereja yg dikelola oleh pendeta bukan untuk umatnya. karena itu tak ada pendeta mau berbagi gereja dengan pendeta lain, alhasil setiap satu pendeta harus bangun satu gereja itulah yg jadi masalah. beda dengan islam bisa masuk jadi jamaah dimesjid mana aja. Seandainya peraturan itu tidak wajib dan jemaat gereja bisa masuk ke gereja mana aja persoalan pasti nggak ada kan satu agama masa tiap pendeta penjelasan beda tentang agamanya” anda tentu tidak mengerti apa yang anda bicarakan......

Posted by dio  on  10/23  at  10:23 AM

saya rasa masalah sebenarnya adalah aturan dalam kristen sendiri. setiap jemaat gereja wajib nyumbang 10% dari penghasilan untuk gereja yg dikelola oleh pendeta bukan untuk umatnya. karena itu tak ada pendeta mau berbagi gereja dengan pendeta lain, alhasil setiap satu pendeta harus bangun satu gereja itulah yg jadi masalah. beda dengan islam bisa masuk jadi jamaah dimesjid mana aja. Seandainya peraturan itu tidak wajib dan jemaat gereja bisa masuk ke gereja mana aja persoalan pasti nggak ada kan satu agama masa tiap pendeta penjelasan beda tentang agamanya

Posted by raida  on  10/17  at  05:51 PM

Sekali lagi, saya kristen, di desa saya, bapak saya yang kristen jadi panitia pembangunan Masjid, bahkan om saya yang kristen jadi Ketua panitia pembanguna Masjid .... kalau gak percaya bisa email ke saya ...... kalau mau itung2an, boleh dong sebagai minoritas, kita menyampaikan lapora karena perbuatan gak menyenangkan, soalnya terganggu dengan suara speaker tempat ibadah ..... ini negara mau di bawa kemana ?

Posted by Harry  on  10/14  at  04:40 PM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq