Menuju Negara (Islam) Multikultural - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kolom
19/06/2006

Menuju Negara (Islam) Multikultural

Oleh Ariyanto

Belakangan ini banyak bermunculan peraturan yang bersumber dari teks suci keagamaan (baca: ‘’kebijakan syariah/hukum Islam’’). Umumnya, peraturan itu lebih menitikberatkan kepada perempuan sebagai objek hukum daripada subjek hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut ada 16 produk kebijakan yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan dalam rangka kesusilaan dan moralitas.

Belakangan ini banyak bermunculan peraturan yang bersumber dari teks suci keagamaan (baca: ‘’kebijakan syariah/hukum Islam’’). Umumnya, peraturan itu lebih menitikberatkan kepada perempuan sebagai objek hukum daripada subjek hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut ada 16 produk kebijakan yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan dalam rangka kesusilaan dan moralitas. Beberapa yang bisa disebut adalah Perda No 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang, Provinsi Banten; Perda No 6/2000 tentang Kesusilaan di Kabupaten Garut, Jawa Barat; Perda No 4/2003 tentang Busana Muslim di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mewajibkan para PNS mengenakan busana muslim, kalau tidak mereka akan mengalami diskriminasi dalam hal kepegawaian; dan Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang sekarang digodok di DPR.

Sedangkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), kebijakan tentang pemberlakuan syariah sudah diberlakukan lebih dulu, tepatnya mulai dijalankan sejak 2005. Salah satunya misalnya, Wilayatul Hisbah melakukan razia terhadap perempuan berpakaian ketat di Lambaro, Kecamatan Inginjaya dan Simpang Ketapang.

Meningkatnya Kualitas Ketakwaan?

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, Islam politik memang bisa dikatakan mulai bangkit lagi setelah mengalami perlakuan represif. Makin ke mari, tuntutan syariatisasi itu semakin kencang digulirkan. Bisa jadi, era reformasi maupun era kabinet Indonesia bersatu ini dijadikan momentum melanjutkan kembali angan-angan yang pernah gagal dulu, yaitu angan-angan untuk mendirikan negara Islam atau memberlakukan hukum Islam. Hanya saja, metodenya sedikit berbeda. Jika dulu ada yang nonkooperatif, sekarang syariatisasi hendak dilakukan secara perlahan-lahan. Caranya dengan ‘’menyusupkan’’ kader-kader syariah itu ke dalam posisi-posisi strategis pemerintahan, sehingga mereka mempunyai kekuasaan untuk membuat ‘’kebijakan syariah’’.

Menariknya, ‘’kebijakan syariah’’ itu tampaknya sekarang ‘’laku di pasaran’’. Itu bisa terlihat dari cukup besarnya dukungan umat Islam terhadap kebijakan tersebut, antara lain dukungan terhadap Perda Syariat dan RUU Antipornografi dan Pornoaksi. Mengapa hal-hal yang berbau syariah itu bisa diterima, padahal sebelumnya isu-isu syariah kurang diminati? Apakah ini terkait dengan meningkatnya ketakwaan?

Saya melihat, munculnya tren syariah ini lebih dipicu kepada ketidakberdayaan sistem yang ada untuk mengatasi segala persoalan hidup yang menghimpit bangsa Indonesia saat ini. Krisis multidimensi, makin banyaknya pengangguran diikuti dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, hingga berbagai bencana yang bertubi-tubi menghantam bangsa Indonesia. Di tengah alienasi ekonomi, sosial dan politik itulah rakyat Indonesia kemudian lari ke Tuhan, mendekati agama. Hal ini pun didukung dengan derasnya wacana keagamaan yang disebar oleh media elektronik melalui sinetron-sinetron religi-mistik. Barangkali, berawal dari situ, Islam yang diyakini sebagai way of life diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan tersebut dan juga diyakini dapat menghentikan segala malapetaka.

Negara (Islam) Multikultural

Selama ini, sebagian besar umat Islam Indonesia mempunyai pandangan bahwa hukum Islam itu seperti pezina dirajam, pencuri dipotong tangannya, pembunuh harus dihukum bunuh (qishash), dan wanita wajib berjilbab. Dengan demikian, jika menghendaki negara Islam, maka hukum Islam seperti inilah yang harus diterapkan. Benarkah begitu?

Sebenarnya, kita tidak harus persis meniru apa yang terjadi di Arab Saudi karena sosio kultural di Negeri Kaya Minyak itu sangat berbeda dengan Indonesia. Itu hanyalah contoh. Substansinya bukan terletak dari model-model hukuman, tapi orang yang melakukan kejahatan harus dihukum seberat-beratnya agar tidak mengulangi lagi.

Boleh-boleh saja menginginkan negara Islam (bukan dalam konteks mendirikan negara baru atau separatisme). Asal negara Islamnya disesuaikan dengan konteks keindonesiaan yang multikultural. Ada tawaran konsep negara Islam yang cocok dengan kondisi sosio kultural bangsa Indonesia yang plural ini, yaitu memisahkan antara dosa vertikal (dosa terhadap Tuhan) atau syariah individual dan dosa horisontal (dosa kepada sesama manusia) atau syariah publik.

Untuk dosa vertikal seperti tidak memakai jilbab, meninggalkan salat, berzina, serta tidak berpuasa atau singkatnya tidak menjalankan syariah secara individual, biar Tuhan saja yang menghukumnya. Karena itu termasuk hablun minallah (hubungan dengan Tuhan). Ada pun dosa horisontal seperti membunuh, mencuri, korupsi, dan tindakan kejahatan lainnya, manusia bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghukumnya. Bagi saya, kedua hal (syariah individual dan
publik) itu sama-sama hukum Tuhan. Hanya saja yang menghukum berbeda.

Tidak bisa pemerintah Indonesia memerangi orang yang tidak salat dan berpuasa, menilang orang yang tidak berjilbab, berkemben, berkoteka, menangkapi orang-orang yang berzina, atau memberikan fatwa hukuman mati kepada orang yang mempunyai aqidah berbeda dengan kebanyakan orang. Biarkan saja mereka sendiri yang mempertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Yang harus diperjuangkan umat Islam (juga umat lainnya, termasuk yang tidak beragama sekalipun) mestinya bukan menyangkut dosa vertikal, melainkan memerangi dosa horisontal seperti korupsi, illegal logging, illegal fishing, pembajakan, eksploitasi seksual, terorisme, serta perdagangan anak dan wanita (trafficking). Umat Islam harus punya solusi konkret mengenai hal ini. Bukan berarti umat Islam yang mengabaikan salat, puasa, dan jilbab itu tidak diurusi. Itu semua tetap diurusi dalam kaitannya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran (tawashau bilhaqqi wa tawashau bisshabr), tidak perlu dilakukan secara paksa apalagi melalui ‘’tangan besi’’ negara.

Karena itu, bagi saya, dengan kita mempunyai UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan terhadap anak dan perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor), UU Antiterorisme, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), UU Pers, UU Kewarganegaraan, narkoba dan lain-lain, berarti Indonesia sudah menjadi negara Islam. Sebab, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum universal yang dalam tradisi pengkajian Islam klasik disebut sebagai maqoshid al-syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Prinsip-prinsip itu adalah menjaga kebebasan beragama (hifdz al-din), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga harta (hifdz al-mal), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga akal (hifdz al-’aql). Jika kelima prinsip itu terpenuhi, menurut saya, maka Indonesia sudah menjadi negara Islam ala Indonesia. Tanpa harus menyatakan secara formal bahwa dasar negaranya adalah Alquran dan Sunnah.

Bagi saya, membangun negara berdasarkan ajaran agama tertentu hingga mengurusi dosa-dosa vertikal atau syariah individual–baik membangun Negara Islam Nusantara atau khilafah Islamiyah maupun Negara Kristen Raya–di tengah masyarakat yang makin multikultural seperti Indonesia, hanya akan mengulang kembali angan-angan yang gagal. Andaikata toh bisa terwujud, hal itu hanya akan membuat terkoyaknya ke-bhinneka tunggal ika-an kita. Mudah-mudahan bukan itu yang diinginkan.[]

Ariyanto, alumnus S-2 Ilmu Filsafat UI

19/06/2006 | Kolom | #

Komentar

Komentar Masuk (7)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

perlu diketahui 1. indonesia terjadi karena ada kesepakatan dan kesatuan didalam pancasila oleh para founding father yang beragama islam dan kristen. 2. indonesia dulunya adalah kerajaan-kerajaan kecil yang bersatu dalam kesatuan NKRI. 3. mayoritas agama kerajaan-kerajaan diindonesia dulunya adalah hindu dan budha. 4. segala produk hukum yang akan dihasilkan harus mengacu pada pancasila dan UUD 45. 5 Penghianat adalah para perancang peraturan yang membuat peraturan melawan kesepakan para pendiri bangsa. 6. Perancang peraturan yang perangkat hukum yang tidak sesuai dengan UUD 45 adalah para penjahat negara. 7. penjahat negara adalah adalah para konseptor kehancuran negara kesatuan republik indonesia. indonesia akan menjadi sejarah sama seperti kejayaan kerajaan majapahit. kasihan indonesia hanya karena agama terjadi keruntuhan negara yang dulunya paling disegani di asia tenggara dan sangat diperhitungkan dalam percaturan bangsa-bangsa didunia
-----

Posted by Ruely  on  07/17  at  02:07 AM

saya setuju dengan penulis, bahwa peraturan atau sistem apapun yang dipakai kaya pelaksananya rusak sistemya jadi rusak. sejarah kekhalifahan juga begitu, ada yang bagus ada yang rusak tergantung pelaksananya. yang bikin aja negara ini jadi makmur rakyat nggak susah, sistem sudah ada tinggal jalanin aja dengan pasti hasilnya baik. terima kasih.

Posted by juna edi  on  06/23  at  12:06 AM

oleh: Muhamad ichrom*)

assalamu alaikum wr.wb

Kita sebagi umat islam tentunya harus bangga ketika islam selalu menjadi ikon bahkan menjadi jagoan. tapi yang patut disayangkan adalah sikap kita yang sok menang sendiri dan terkesan arogansi.kerap kali kita terjebak dengan egois kita Bukan berarti sya tidak punya loyalitas denga islam lho! yang ingin saya tegaskan adalah bahwa kita sebagi umat islam yang baik adalah harus bisa menunjukan sikap yang baik pula terlebih dalam konteks bernegara.

Di suatu sisi kita sebagai orang yang bertaqwa kepada agama tetapi disisi lain kita juga sebagai orang yang patuh kepada hukum yang telah disepakati bersama. Bisa saya gambarkan seandainaya perda syariat benar benar kita terapkan… pasti akan timbul banyak masalah lagi. Selain itu undang undang yang tercipta hanya mengakomodir golongan mayoritas(tertentu) saja. Sebagai contoh” Di daerah jawa timur NU cukup mempunyai suara yang besar bahkan mayoritas penduduk yang ada disana adalah NU. Berarti perda Syariah yang diterapkan akan sangat kental sekali dengan NU. Jangan -jangan akal muncul udang undang yang mengatur tentang tahlil, berjanji, ziarah kubur, manaqib, qunut dan sebagainya. Pertayaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kelompok yang lain misal MMI, HTI, FPI, Muhamadiyah dan beberapa ormas lain yang anti dengan semua itu. repotkan kan jadinya....

Kita harus mencoba menghargai founding father yang be rabad abad membangun ideologi panca sila kita. saya rasa nilai nilai panca sila tidak bertentang dengan islam hal ini telah terbukti dan teruji selama berabad abad. semoga curahan hati ini menjadi sebuah pencerahah bagi oarang orang yang ngotot mendirikan negara islam.

wassalamu alaikum.

*)penulis adalah Direktur kelompok studi Mahasiswa Walisongo(KSMW), Redaktur jurnal Justisia, mahasiswa jurusan siyasah jinayah fakultas syariah IAIN Walisongo

Posted by Muhamad Ichrom  on  06/21  at  11:06 PM

Belum terbayang dalam benak saya tentang penerapan syariat Islam dalam konteks keindonesiaan. Kalau menurut saudara Ariyanto, syariat Islam telah dijalankan ketika kita telah menerapkan hukum kemanusiaan seperti pemberantasan korupsi, mencegah illegal-logging, menghukum para pembunuh, dan pelaku traficking. Kalo ‘cuman’ itu saja terus ciri khas keindonesiaannya apa? biasa banget deh.., di negara lain juga ada. Ciri khas keislamannya apa?

Seperti artikel “maksain” JIL lainnya, artikel ini masih terlalu umum. Gak ada ide istimewa yang ditawarkan.  hanya sekadar wacana counter-action terhadap fenomena umat Islam. Hanya sekadar menjalankan “pesanan”, JIL emang berat di misinya.  saya pikir belum ada kontribusi JIL bagi bangsa. Argumen2nya sih bagus, tapi sesuai “pesanan”.

Toh,apa kontribusi JIL bagi penerapan “syariat Islam”?Syariat Pemberantasan korupsi, perlindungan anak, pencegahan Illegal-logging, misi kemanusiaan? Nothing! JIL gak ngasih kontribusi apa2. NO ACTION TALK ONLY. Mendingan juga FPI, dah jelas ada gerakannya, dah jelas ada perbuatannya, kayak bantu2 di Aceh, bantu2 korban gempa di kota kami, Jogja. Misi kemanusiaannya jelas. meski FPI harus dipoles dikit biar lebih ahsan cara nahi munkarnya.

Saya hanya mau kritik dikit, JIL is nothing.. Moga dimuat. ini ekspresi jujur, jangan dibungkam! Terima kasih.

Posted by Ichsan Ari Wibowo  on  06/20  at  09:06 PM

Bung Ogen,

wah saya kagum dgn tulisan anda yg mengtakan bahwa dari dulu orangIndonesia ini sudah mengacu pada tata konsep ke-Islam0an. Sejak kapan bung, boleh saya tau? Referensi anda apa ? Setau saya, yg namanya Nusantara ini ya dari dulu mengadopsi nilai2 dari luar, mulai dari pengaruh Budha, Hindu, lantas Islam, lantas Barat. Mana ada yg orisinal made in Nusantara sendiri. Lagian kalo dipikir2, bukankah Islam radikal yg dibawa2 skrg dan jadi trend ini juga mengadopsi model Wahabi yg notabene ya impor juga dari SAudi. Kalau mau model blending lokal ya itu di Yogyakarta. Biar Islam, tp pakai kemben tradisional ya jalan aja tuh. Ngga ada yang neko2. Aneh2 aja deh orang2 suka bilang Nusantara ini = Islam. Lha wong yg namanya saat kerajaan2 Islam itu berdiri, mereka itu saling berperang satu sama lain. Jadi bisa dikatakan pengaruh individualisme, egoisme, penindasan terhadap kaum miskin, kurang diperhatikannya kaum miskin, masalah ekonomi kaum miskin dll seperti yg anda utarakan itu juga terjadi di dalam kerajaan Islam. Lho, yg menandatangani perjanjian dgn Belanda itu siapa ? Sultan nya toh ? Yg mana sih ideal “gold standar” sebuah pemerintahan Islam ? Atau ini sebuah utopia belaka ? Setahu saya Nabi Muhammmad SAW tidak pernah mendirikan “nation-state”. Dan kerajaan2 yg berikutnya terbentuk - apa ya Islami ?

Saya sependapat dgn Bung ARiyanto (JIL), impian2 khalifatullah itu hanya merupakan pelarian belaka, short term oriented only. Nostalgia2 yg belum tentu terbukti kebenarannya. Ibarat berahi yg tidak tersalurkan, nah inilah berahi politik kelompok sektarian.

Posted by Johan  on  06/20  at  06:06 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq