Menunggu Komitmen Pluralisme PKS - JIL Edisi Indonesia
Halaman Muka
Up

 

Kliping
25/06/2010

Menunggu Komitmen Pluralisme PKS

Oleh Saidiman Ahmad

Penggalangan massa untuk menentang sebuah negara di belahan dunia yang jauh tampak tidak lazim dilakukan sebuah partai politik yang nota bene sedang memegang kekuasaan. Bukankah akan lebih efektif memanfaatkan kekuasaan yang ada di tangan untuk melakukan lobi-lobi internasional? Nyatanya, maksimalisasi kekuatan politik PKS untuk mendukung kemerdekaan Palestina tidak cukup serius. 

Artikel ini telah dimuat sebelumnya di Koran Tempo, Jumat 25 Juni 2010

Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi lebih terbuka dan pluralis patut dihargai. Ini membuktikan bahwa realisme politik juga terjadi di tubuh partai yang sangat Islamis sekalipun. Kita patut terus mendorong PKS tetap berada di jalur keterbukaan dan pluralisme itu.

Upaya untuk mendorong PKS terus melanjutkan visi pluralismenya penting mengingat partai ini adalah partai Islam yang sangat kental dengan perjuangan agenda-agenda Islamis. Agenda-agenda Islamis yang sejauh ini diperjuangkan tampak cukup berbeda dengan visi pluralisme yang sekarang coba dibangun.

Sejak awal pendiriannya, ketika masih bernama Partai Keadilan, partai ini menjadi partai garda depan yang menghendaki penerapan syariat Islam. Tahun 1999, partai ini mendukung sepenuhnya Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi yang mendasari pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah. Isi Piagam ini memang memberi ruang kebebasan bagi non-Muslim dalam pemerintahan Muslim. Tapi Piagam ini tampak kurang relevan dalam konteks Indonesia yang dibangun bersama oleh banyak sekali unsur. Bagaimanapun, Piagam Madinah adalah identik dengan salah satu kelompok masyarakat.

Tahun 2005, PKS adalah partai yang paling getol memperjuangkan pengesahan Undang-undang Pornografi (awalnya bernama UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi). Undang-undang ini melukai rasa solidaritas dengan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki definisi berbeda dalam hal pakaian dan aturan pornografi. UU ini diskriminatif karena secara langsung mengandaikan kebudayaan suatu kelompok sebagai porno dan harus dilarang.

UU Pornografi juga potensial menghambat kreativitas kesenian Indonesia. Segera setelah UU ini disahkan, pemerintah Jawa Barat langsung menyebut tari Jaipong sebagai porno yang karenanya harus dibatasi bentuk gerakannya. Pemerintah Kota Bekasi (salah satu basis massa PKS), juga membongkar patung Tiga Mojang di pintu gerbang Perumahan Harapan Indah. Patung bergambar tiga perempuan itu dianggap tak pantas berada di sebuah kota dengan penduduk mayoritas Muslim. Padahal, patung itu adalah satu dari sangat sedikit karya seni patung di kota-kota besar di Indonesia.

Sebetulnya PKS sudah sejak tahun 2004 mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka. Pada kampanye Pemilu 2004, PKS mengusung slogan “bersih dan peduli.” Pada tataran retorika, PKS seolah hendak menjaga jarak dari kesan sektarian Islamis. Menjelang Pemilu 2009, PKS bahkan mendaku sebagai partai pluralis. Di beberapa daerah berbasis massa non-Muslim, PKS merekrut kader non-Muslim dan berhasil mendudukkan mereka di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun begitu, sebuah partai menjadi terbuka dan pluralis tidak diukur berdasarkan ucapan dan pernyataan para elit semata. Sejumlah fakta pilihan politik harus mencerminkan sikap itu di lapangan. Membaca PKS pun tidak cukup hanya melihat perilaku elitnya. Tidak seperti partai-partai lain, PKS lahir dari sebuah gerakan sosial Islamis. PKS adalah kelanjutan dari gerakan Islamis yang telah ada sejak awal 1980-an, pasca Revolusi Iran. Gerakan yang muncul pada era Soeharto ini pada mulanya adalah gerakan bawah tanah. Mereka tidak leluasa bergerak di bawah pemerintahan otoriter yang berjarak dengan gerakan Islamis. Pada masa itu, Tarbiyah (embrio PK/PKS) barulah berupa gerakan dakwah. Mereka bergerak di kampus-kampus sekuler.

Ketika Orde Baru mulai mendekati gerakan Islam dengan mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Tarbiyah juga semakin leluasa muncul ke permukaan dalam bentuk gerakan yang lebih terorganisir. Mereka membuat organisasi Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Di akhir kekuasaan Orde Baru, gerakan ini semakin radikal dan politis. Jika pada awalnya Tarbiyah hanya bergerak dalam bidang religiositas, maka pada masa itu mereka sudah mulai berbicara tentang negara. Pada masa itulah aktivis-aktivis Tarbiyah membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Sejarah kemudian mencatat, KAMMI bersama sejumlah organisasi mahasiswa lainnya, menjadi motor penggerak Reformasi yang menjatuhkan Soeharto.

Terbukanya struktur kesempatan politik (political opportunity structure) pasca runtuhnya Orde Baru dimanfaatkan para aktivis Tarbiyah untuk benar-benar bermetamorfosis dari gerakan dakwah menjadi partai politik. Mereka mendirikan Partai Keadilan dan menjadi peserta Pemilu 1999. Kini partai itu menjadi partai pemenang keempat dalam Pemilu 2009 dan telah dua periode berada dalam koalisi pemerintah.

Burhanuddin Muhtadi (2010) menyebut PKS sebagai partai gerakan. Karena itu, karakter gerakan yang melekat pada partai ini menyebabkan PKS tak bisa dibaca berdasarkan pengakuan elitnya saja. Aspek gerakan sosial seperti demonstrasi massal harus menjadi salah satu fokus perhatian.

Betul bahwa pada tataran elit, PKS tampak seperti telah membuka diri dan menjadi partai pluralis. Tetapi pada aspek gerakan, partai ini tampak belum beranjak dari posisi semula. Muhtadi mencatat bahwa hampir semua demonstrasi PKS berisi agenda-agenda Islamis. Mereka menggerakkan demonstrasi-demonstrasi besar untuk mendukung RUU Pornografi. Partai ini juga tercatat sangat getol melakukan demonstrasi anti-Israel. Pada setiap perayaan ulang tahun partai, PKS selalu melakukan penggalangan massa menentang Israel.

Penggalangan massa untuk menentang sebuah negara di belahan dunia yang jauh tampak tidak lazim dilakukan sebuah partai politik yang nota bene sedang memegang kekuasaan. Bukankah akan lebih efektif memanfaatkan kekuasaan yang ada di tangan untuk melakukan lobi-lobi internasional? Nyatanya, maksimalisasi kekuatan politik PKS untuk mendukung kemerdekaan Palestina tidak cukup serius.

Dengan begitu, gerakan massif kader-kader PKS untuk mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari bentuk karakter Islamis semata. Fakta bahwa kader-kader PKS tidak memberi respon terhadap tragedi-tragedi kemanusiaan lain seperti yang menimpa Tibet dan kelompok Ahmadiyah di Pakistan adalah pertanda bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina hanyalah buah dari agenda Islamis yang mereka perjuangkan. Sektarianisme itu masih sangat kuat melekat.

Untuk menjadi partai terbuka dan pluralis, PKS tidak cukup merangkai kata-kata. Kita berharap PKS memberi bukti, bukan sekedar janji. Di samping rakyat Palestina, rakyat Tibet, Ahmadiyah Pakistan, masyarakat Papua, jemaah Ahmadiyah dan kelompok-kelompok minoritas lain di Indonesia juga korban kesewenang-wenangan yang patut diperhatikan. Selain rakyat Palestina, mereka juga mesti dibela. Seorang pluralis tidak akan membiarkan UU diskriminatif tentang Pornografi lolos dan disahkan DPR. Seorang pluralis tidak akan membiarkan UU yang hanya memberi ruang hidup bagi enam agama, sembari mengabaikan hak-hak hidup ratusan agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat kita yang majemuk ini.

25/06/2010 | Kliping | #

Komentar

Komentar Masuk (42)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Untuk sdr. hermawan oktar : Kalimat anda “Dalam Islam sangat jelas, manusia diberi kekuasaan untuk menghakimi dengan standar Kitab yang dibawa para Nabi dan Rasul”, perlu saya tanggapi berikut ini :

Bahwa Indonesia sbg sebuah negara berdaulat, tidak memakai standar kitab suci agama manapun untuk sumber hukumnya. Indonesia adalah bukan negara agama, bukan pula negara Islam, dan memiliki sumber hukum sendiri yang sesuai dengan kondisi sosial-kemasyarakatan bangsa Indonesia.

Sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945 dan UU lainnya yang disusun bersama oleh PEMERINTAH dengan DPR, yang tak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Maka jelaslah, bahwa setiap warganegara Indonesia wajib tunduk dan patuh kepada seluruh pasal dan ayat-ayat dalam UUD 1945.

Perumpamaan yang anda pakai yang ditujukan kepada saya, “apakah anda tidak beraksi ketika ada orang yang mengaku-ngaku keluarga anda, tapi berperilaku tidak sesuai dengan apa yang anda tahu dalam keluarga anda?”.

Perumpamaan anda ini terlihat logis, namun maaf, saya menilainya itu adalah perumpamaan yang sempit/dangkal. Lha tentu saja dong, saya beraksi (atau lebih tepatnya be-reaksi). Tapi reaksi saya tentu saja tidak dengan menghakimi sendiri, apalagi menggebugi orang tsb.

Perumpamaan anda diatas, sdr hermawan, adalah masuk dalam ranah hukum sipil (hukum antar-manusia). Sedang Ahmadiyah itu sesuatu yang lain, sesuatu iman-keyakinan kepada Zat Yang Maha Tinggi. Maka biarkanlah DIA sendiri yang menghakimi atas sesat-tidaknya Ahmadiyah itu. Penghakiman dalam kasus seperti ini, tak selayaknya dilakukan oleh manusia.

Negara juga tak boleh menghakimi iman-kepercayaan rakyatnya. Karena domain negara bukanlah mengurusi soal iman rakyatnya tsb. Tugas Negara adalah wajib mengurusi hal-ikhwal kesejahteraan rakyatnya dan martabat serta keamanan Negara. Itupun tak bisa ditangani dengan baik oleh Negara. Sedang soal iman-kepercayaan, adalah 100% urusan pribadi manusia dengan Sang Khalik.

Posted by Anton Isdarianto  on  08/17  at  02:56 PM

Jangan main nilai aja akhi.....untuk antum yg komentarnya agak2 menyerang pks coba tabayun ke dpc2nya pks. untuk antum yg nulis....coba bedah Al-Qur’an dengan “keimanan” jangan dengan “logika”....akhifillah PKS itu hanya sebuah wajiah bagi para aktivis gerakan dakwah yang berada di indonesia....masih lebih baik mereka ( PKS ) yang punya kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat ini......semoga Allah memberikan hidayah bagi kita semua. untuk PKS jangan menyerah...kalau kalian punya niat yang benar pastilah Allah yg akan mengangkat derajat kalian untuk menjadi yang memimpin negeri ini...Allahu Akbar.......

Posted by albanna  on  08/14  at  10:25 AM

Bagi JIL kata pluralis berarti “Semua Agama Sama”, sementara dalam kontek Islam Pluralis adalah menghargai keberagaman dengan batasan “Bagimu agamamu, bagiku aganmaku, Aku tidak menyembah yg kau sembah dan seterusnya...” untuk saudara Anton, Tuhan memberi pelajaran dan hukum kepada manusia agar dunia ini tidak kacau balau. Dalam Islam sangat Jelas, manusia diberi kekuasaan untuk menghakimi dengan standar Kitab yg dibawa para Nabi dan Rasul. Apakah anda tidak beraksi ketika ada orang yang mengaku-ngaku keluarga anda tapi berperilaku tidak sesuai dengan apa yang anda tahu dalam keluarga anda?. Setidaknya anda akan mengatakan, silahkan anda berprilaku demikian tetapi janganlah mengaku-ngaku keluarga anda bukan?

Posted by hermawan Oktar  on  08/13  at  03:43 PM

ass...kalo mau bicarain PKS mari kita diskusikan dengan orng2 yang ada d PKS jangan menilai dari luar yang belum tentu itu benar....

Posted by nurcholis  on  08/13  at  03:02 PM

Lha, soal Ahmadiyah itu, singkatnya, biarkan Allah sendiri yang menghakimi mereka, kelompok Ahmadiyah itu, kalo mereka memang sesat. Saya pikir Sang Hyang Maha Kuasa & Maha Perkasa tsb tak memerlukan bantuan & pembelaan manusia untuk menghukum, merusak dan menggebugi pemeluk Ahmadiyah.
Anda yang berfikir bahwa dengan menggebugi Ahmadiyah maka anda artikan sebagai membantu Allah, saya fikir anda telah mengecilken arti Allah Yang Maha Kuasa lagi Perkasa.

Posted by Anton Isdarianto  on  08/12  at  09:40 AM

comments powered by Disqus


Arsip Jaringan Islam Liberal ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq